4. Indonesia masih memiliki masalah kesehatan yang persisten
4
Harapan hidup pada
kelahiran (2018),
tahun 69 71 75 77 79 80 83
USA
India Indonesia Asia Timur
dan Pasifik1
Turki Australia
OECD
Angka kematian
maternal2 (2015),
per 100,000
kelahiran hidup
Source: World Bank, WHO Global Health Observatory
Angka kematian
bayi (2015)2, per
1,000 kelahiran hidup
Ditambah lagi,
Kasus Tuberculosis
tertinggi di dunia
Ke 2
jumlah kematian disebabkan
oleh penyakit tidak
menular, lebih tinggi dari
Asia Tenggara dengan rata-
rata 60 %
73%
dari populasi umur 15 tahun
ke atas merokok–
prevalensi tertinggi di antara
negara-negara ASEAN
39%
Prevalensi
stunting, %
357 305 221 180 170 69 60 25 24 7
57 39 27 23 22 15 9 6 7 2
2. ASEAN Statistical Report on Millennium Development Goals 2017 Jakarta, ASEAN Secretariat, August 2017
ASEAN Food and Nutrition Report
2021
33.1 32.4 28.8 27.7 26.7 21.8 19.7 19.6 13.3 4.4
1. Termasuk: China, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam, Papua new Guinea, East Timor, Pacific islands
5. Ketersediaan SDM Gap Jumlah dan Jenis SDMK :
Perencanaan kebutuhan dan Pemenuhan
SDMK
Distribusi SDMK Gap Distribusi SDMK :
Kebijakan Redistribusi, Insentif di DTPK
Kompetensi
SDMK
Gap Kompetensi :
Pengembangan kompetensi, pelatihan,beasiswa,
PPDS, fellowship
Kinerja
SDMK
Gap Produktivitas :
Insentif , Sistem jenjang karier, sistem merit
Akses masyarakat terhadap SDM Kesehatan
Gap dapat menyebabkan terbatasnya akses masyarakat
terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas
PENGELOLAAN
SDMK
6. Tiga Tantangan Utama dalam Pengelolaan SDM Kesehatan di Indonesia
6
Kekurangan jumlah
Nakes secara
nasional
Distribusi SDMK
tidak merata
Kurangnya pelatihan
berbasis kompetensi
Kurangnya dokter di puskesmas
Indonesia bagian timur,
sementara di beberapa daerah over
supply
Kurangnya akses terhadap
pelatihan terakreditasi
Rendahnya penilaian dan
pelatihan berbasis
kompetensi
Rendahnya retensi nakes di
daerah, insentif ‘kurang menarik’
dan pola karir tidak jelas
671 (6,47%) puskesmas
tidak ada dokter
5.644 (54,45%) puskesmas
belum memiliki 9 Jenis Tenaga
Kesehatan secara lengkap
155 (24,26%) RSUD kab/kota belum
terpenuhi dengan 7 dokter spesialis
Pemerintah (pusat) memiliki
kewenangan terbatas untuk
melakukan redistribusi nakes di
Faskes milik Pemerintah Daerah
(UU23/2014)
Ratio dokter 0,67 / 1000 penduduk
Dokter spesialis 0,15/1000 penduduk
8. Kebijakan Pelatihan
1. REGULASI/ DASAR HUKUM
UU NO. 5 TAHUN 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU NO.36 TAHUN 2014 Tentang Tenaga
Kesehatan
PP NO.67 TAHUN 2019 Tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan
PP NO.17 TAHUN 2020 Tentang
Perubahan Atas PP NO. 11 TAHUN 2017
Tentang Manajemen PNS
PERMENKES RI No.20 TAHUN 2015
Tentang Standar Kompetensi Manajerial
Jabatan Fungsional Sanitarian
PERMENPAN No.71 Tahun 2021, ttgb
Jabfung Tenaga Sanitasi Lingkungan
10. PENGEMBANGAN MUTU KOMPETENSI
TENAGA KESEHATAN
AKREDITASI
PELATIHAN
(5 KOMPONEN)
Rancangan
Pelatihan
Peserta
Pelatih
Penyelenggara
Tempat
penyelenggaan
AKREDITASI
INSTITUSI
PELATIHAN
(3 KOMPONEN)
Administrasi dan
Manajemen
Pelayanan Pelatihan
Pelayanan
Penunjang Pelatihan
UU No. 36 tahun
2014 Pasal 31
PP No 67 tahun
2019 (ps.61-85)
PP no. 67 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Tenaga
Kesehatan
Pasal 79
(1) Setiap penyelenggaraan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (2) huruf b harus terakreditasi dan
diselenggarakan oleh institusi
penyelenggara yang terakreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi: a. akreditasi pelatihan;
dan b. akreditasi institusi penyelenggara
pelatihan.
Pasal 81
(1) Akreditasi institusi penyelenggara
pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b
dilakukan berdasarkan pengajuan
akreditasi dari institusi
penyelenggara pelatihan.
(2) Pengajuan akreditasi institusi
penyelenggara pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi komponen administrasi
dan manajemen, komponen
pelayanan pelatihan, dan komponen
pelayanan penunjang pelatihan
12. TRANSFORMASI SDM KESEHATAN
DI DALAM TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN
12
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkankesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepatperbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
(GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
6
kategori
utama
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
7 kampanye utama:
imunisasi, gizi
seimbang, olah raga,
anti rokok, sanitasi &
kebersihan
lingkungan, skrining
penyakit, kepatuhan
pengobatan
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14 antigen
dan perluasan
cakupan di seluruh
Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap
sasaran usia, skrining
stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu &
bayi.
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan primer
Pembangunan
Puskesmas di 171
kec., penyediaan 40
obat esensial,
pemenuhan SDM
kesehatan primer
Transformasi layanan
rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
sekunder & tersier
Pembangunan RS di
Kawasan Timur,
jejaring pengampuan
6 layanan unggulan,
kemitraan dengan
world’s top healthcare
centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis
lab, tenaga cadangan
tanggap darurat,
table top exercise
kesiapsiagaan krisis.
Regulasi pembiayaan kesehatan
dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri.
Transformasi SDM
Kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
Transformasi teknologi
kesehatan
1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan
kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanan sektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam
negeri 14 vaksin rutin,
top 10 obat, top 10
alkes by volume & by
value.
5 6
a b c d a b
13. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan
Pengembangan tenaga kesehatan
UU 36/2014
Tenaga Kesehatan
(Pasal 31 terkait Pelatihan
Tenaga Kesehatan)
PP 67/2019
Pengelolaan Tenaga Kesehatan
(Pasal 75-85 terkait
manajemen pelatihan)
“Meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau
menunjang pengembangan karier Tenaga
Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya”
Pelatihan Ketahanan Kesehatan menggunakan
platform digital adaptive learning
Pilar 5
Transformasi SDM Kesehatan
Peningkatan dan pengembangan
sumber daya manusia
Pilar 6
Transformasi Teknologi kesehatan
Pemanfaatan Teknologi dalam
akselerasi Peningkatan kompetensi
dan profesionalisme tenaga kesehatan
Pilar 3
Transformasi Sistem Ketahanan
Kesehatan
Penguatan
surveilans berbasis lab dan ketahanan
tanggap darurat
15. 15
Transformasi model pelatihan bidang kesehatan melalui
Interoperabilitas Sistem Informasi
Satu platform pelatihan – Single Sign On
(SSO) integrated to SI-SDMK
Platform pelatihan digital
KEMKES
(SUPER ADMIN)
Institusi
Pelatihan
(ADMIN)
Peserta / Nakes
(USER)
1. Data institusi Pelatihan
2. Kurikulum/ modul/media pelatihan
3. Data peserta (sebaran: jenis, lokasi, kompetensi/keahlian)
4. Data Pelatih sesuai Keahlian
5. Data Fasyankes Terlatih
6. Evaluasi Pelatihan
1. Status akreditasi
2. Status pelatihan
3. Daftar Pelatihan
4. Evaluasi Peserta 1. Profil (connected to SI-SDMK)
2. Data pelatihan
3. E-sertifikat
4. Status Kompetensi
5. Level pelatihan
6. Evaluasi Individu
16. 16
Harmonisasi Angka Kredit dan SKP pada
sertifikat
Jumlah jpl
Jml Angka
Kredit
30-80 Jpl 1
81-160 2
161-480 3
481-640 6
641-960 9
> 690 15
Penilaian Angka Kredit
Berdasarkan Permenpan JF
Penilaian SKP
Berdasarkan Pedoman P2KB
dari KTKI
21. 21
Roadmap
Peningkatan pelatihan yang sesuai jenjang dan kompetensi Nakes
1
2
3
Sekarang ada di sini
1
Pemetaan needs dan supply
pelatihan Nakes
2
Konsolidasi hasil pemetaan
kebutuhan pelatihan
3
Peningkatan akses pelatihan
Training Needs Analysis (TNA) Kurikulum Pelatihan
Konversi nilai pelatihan
NSPK
Platform pelatihan digital
P
A
R
A
L
E
L
22. 22
Peningkatan Mutu Nakes
Problem Statement
Pelatihan terstandar dan akreditasi yang mampu dinilai dalam peningkatan mutu Nakes
serta mampu diakses untuk tenaga kesehatan pada tahun 2023
“ “
Digitalisasi
Sistem Tenaga Kesehatan
Output
Profesi
Jabatan/
Organisasi
Training Need
Assessment (TNA)
PELATIHAN
1. Terstandar
2. Tercatat
3. Accessible
No Problem Intervensi Output
1 Gap
Kompetensi
Pemetaan Kebutuhan
Pelatihan (need and supply)
Training Needs Analysis (TNA)
berdasarkan program bagi 9 Nakes di
Puskesmas
2 Standardisasi
kurikulum
pelatihan dan
konversi nilai
Konsolidasi hasil pemetaan
kebutuhan pelatihan
1. Penyusunan kurikulum pelatihan
9 Nakes di Puskesmas yang
terstandardisasi tersedia di
SIAKPEL
2. Konversi pelatihan 9 Nakes di
Puskesmas bernilai satuan kredit
profesi (SKP)
3. Pembuatan NSPK sesuai kebutuhan
kompetensi nakes/ profesi
4 Akses Pelatihan Peningkatan akses pelatihan
oleh nakes di 34 provinsi
4. pelatihan berbasis digital
GAP
Kompetensi
1
2
3
23. 23
Penetapan kebutuhan pelatihan saat ini
Standar
Kompetensi
Jabfungkes
Permintaan
Unit/ OP
GAP competence analysis
Profesi Jabfung Organisasi
1. Penetapan kebutuhan pelatihan dan jenis
nakes berdasarkan usulan unit
Penetapan kebutuhan pelatihan
yang akan dilaksanakan
Belum dilaksanakan
Mengacu kepada butir uraian
tugas/kompetensi pada regulasi standard:
- Permenpan baru ada 8 Jabfung
- Standard Kompetensi Kerja (SKKNI)
- Standard Kompetensi Profesi
Penetapan Standard yang
akan diacu Mekanisme
TNA
24. Pelatihan Terakreditasi (9 nakes dan Labkesmas)
- Januari - 21 September Th. 2022
3899
2618 2590
1250
929 909
683
468 463 377
65
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Key Poin:
- Pelatihan diselengggarakan
sebagian besar merupakan
kebutuhan program
(Peningkatan
kerja/organisasi)
- Sumber Data Pelatihan
2022: Dashboard E-Sertifkat
Pelatihan 2022 (belum
Realtime) kedepan
dirancang realtime (Platform
pelatihan digital)
- Sertifikat pelatihan hanya
angka kredit (belum
mengakomodir Satuan Kredit
Profesi/SKP)
Total = 14.251 orang
25. NASIONAL
9 JENIS TENAGA KESEHATAN
TEREGISTRASI
Sumber: KTKI per 9 Agustus 2022
Perawat Bidan Dokter
Umum
ATLM Kesmas Farmasi Gizi Kesling Dokter Gigi
RS PKM
493.699
279.212
87.548
40.041
29.482 27.344
17.853
18.268
33.665
SEBARAN 9 JENIS TENAGA KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
26. DASAR DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU NAKES
MELAKUKAN
AKREDITASI INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
Keputusan Kepala LAN
No.314/K.1/PDP.09/2021
sebagai Lembaga Pengakreditasi
Program Terakreditasi
27. AKREDITASI
INSTITUSI
53 Institusi Terakreditasi
tahun 2021 (31%)
23
Bapelkes
Daerah
10
RS Vertikal
7
UPT
Pelatihan
Kemenkes
10
Swasta
2
RSUD
1
Institusi
Pelatihan
Provinsi
170 Institusi Penyelenggara Pelatihan
BBPK & Bapelkes Kemenkes, Bapelkes Nusantara
Instalasi/ Unit Diklat RS, Yayasan/ Perseroan
Terbatas (PT)/ Lembaga lain
37 Institusi yg akan
diakreditasi tahun 2022
(40%)
40 Institusi yg akan
diakreditasi tahun 2023
(57%)
72 Institusi yg akan
diakreditasi tahun 2024
(100%)
29. Diklat teknis Profesi - PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
29
Pelatihan berbasis kompetensi merupakan suatu pendekatan pelatihan yang lebih spesifik
dan terukur yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja sesuai kebutuhan
industri/pasar kerja.
Pelatihan diselenggarakan dengan berorientasi pada keluaran (output dan outcome) yang
pelaksanaannya bergantung pada kecepatan dan keaktifan masing masing peserta pelatihan
berbasis kompetensi.
Dengan pendekatan PBK/CBT ini banyak fungsi pelatihan yang semula sulit untuk
dilaksanakan menjadi lebih mudah dan praktis, karena proses pelatihan secara
terstruktur dan berdasarkan modul dan materi pelatihan yang telah tersedia, sehingga
sangat memungkinkan peserta pelatihan berlatih secara aktif dan mandiri.
Keuntungan pelatihan berbasis kompetensi diantaranya adalah pelatihan kerja dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, praktis, dan ada kepastian pengakuan bagi peserta
pelatihan dari dunia usaha sebagai pengguna jasa.
30. 30
MENGIKUTI PENGEMBANGAN PERUBAHAN PARADIGMA
PEMBELAJARAN
(LAN RI, 2021)
Perubahan dari Training and
Development ke Learning and
Development
Pergeseran dari Orang yang memberikan
pelatihan (instruktur-lead) kepada Peserta
Pelatihan dan Dampak Pembelajaran pada
Kinerja Organisasi
Variasi kegiatan pengembangan
kompetensi, selain instruktur-lead
(diklat, workshop dan seminar) ke
assignment/workplace/experiential
learning serta juga social learning dalam
bentuk pembimbingan (coaching dan
mentoring)
10%
70%
20%
KLASIKAL
SOCIAL
LEARNIN
G
EXPERIENCE
LEARNING
1
2
3
34. KEWAJIBAN PEJABAT
FUNGSIONAL
Melaksanakan
tugas pokok
Mencatat dan
menginventarisir
Mengumpulkan bukti
fisik hasil pelaksanaan
kegiatan
pelayanan/pekerjaan
sehari-hari sebagai dasar
untuk pengumpulan
angka kredit
MENGIKUTI
KETENTUAN
LAINNYA
Tugas lain
yang
diperintahkan
oleh atasan
KEWAJIBAN
JABFUNG
KEWAJIBAN JABFUNG
36. PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang
untuk melakukan kegiatan pelayanan di bidang
Kesehatan Lingkungan pada instansi pemerintah
Pejabat
Fungsional
Tenaga Sanitasi
Lingkungan
(TSL)
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014
Kesehatan lingkungan bahwa upaya tentang sanitasi lingkungan
mencakup 4 upaya, yaitu upaya penyehatan media lingkungan, upaya
pengamanan faktor resiko lingkungan, upaya pengendalian factor
lingkungan akibat vector dan binatang pembawa penyakit, serta
penyelenggaraan sanitasi lingkungan dalam keadaan tertentu (kondisi
matra dan perubahan iklim)
Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan lingkungan pada
instansi pemerintah
Permen PAN RB no 71 tahun 2021
37. PELATIHAN JABFUNG TSL (55 jpl)
PERAN
Setelah mengikuti pelatihan ini,
peserta berperan sebagai pejabat
fungsional Tenaga Sanitasi
Lingkungan di institusi masing-
masing.
.
TUJUAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini,
peserta mampu melakukan kegiatan
bidang tenaga sanitasi lingkungan
sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi (Permenpan RB)
Nomor 71 Tahun 2021
38. 1. Menjelaskan regulasi jabatan fungsional tenaga
sanitasi lingkungan
2. Menjelaskan Kegiatan Jabfung Tenaga Sanitasi
Lingkungan sesuai jenjangnya
3. Mengimplementasikan Kode Etik Profesi Tenaga
Sanitasi Lingkungan
4. Membuat DUPAK Jabfung Tenaga Sanitasi Lingkungan
5. Merencanakan Pengembangan Karir Jabfung Tenaga
Sanitasi Lingkungan
6. Menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Bidang Sanitasi
Lingkungan
7. Melakukan Persiapan UKOM Jabatan Fungsional
Tenaga Sanitasi Lingkungan
KOMPETENSI
yg harus dimiliki Pejabat Jabfung TSL
39. NO MATERI
WAKTU
JPL
T P PL
A. MATA PELATIHAN DASAR
1 Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional Tenaga
Sanitasi Lingkungan
2 0 0 2
2 Kebijakan Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi
Lingkungan
2 0 0 2
Subtotal 4 0 0 4
B. MATA PELATIHAN INTI
1 Regulasi jabatan fungsional tenaga sanitasi
lingkungan
2 0 0 2
2 Kegiatan Jabfung Tenaga Sanitasi Lingkungan 2 6 0 8
3 Kode Etik Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan 2 2 0 4
4 DUPAK Jabfung Tenaga Sanitasi Lingkungan 3 7 0 10
5 Pengembangan Karir Jabfung Tenaga Sanitasi Lingkungan 2 3 0 5
6 Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Bidang Sanitasi Lingkungan 2 6 0 8
7 Persiapan UKOM 2 6 0 8
Subtotal 15 30 0 45
C. MATA PELATIHAN PENUNJANG
1 Building Learning Commitment (BLC) 0 2 0 2
2 Anti Korupsi 2 0 0 2
3 Rencana Tindak Lanjut (RTL) 1 1 0 2
Subtotal 3 3 0 6
JUMLAH 22 33 0 55
STRUKTUR KURIKULUM
40. Kriteria
Kriteria peserta pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga
Sanitasi Lingkungan adalah PNS yang telah diangkat
dalam Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
Jumlah peserta :
Jumlah peserta dalam 1 kelas maksimal 30 orang
Peserta
41. Kriteria :
1. Memiliki kemampuan kediklatan, yaitu telah mengikuti pelatihan
calon widyaiswara atau AKTA atau TOT atau pelatihan TPPK.
2. Pendidikan S1 atau minimal setara dengan kriteria peserta, dengan
tambahan keahlian di bidang materi yang diajarkan.
3. Memahami kurikulum pelatihan jabatan fungsional sanitarian yang
telah distandarisasi. Menguasai materi yang disampaikan sesuai
dengan GBPP yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan.
Pelatih/fasilitator
42. Setiap peserta yang telah menyelesaikan proses
pembelajaran ini minimal 95% dari keseluruhan
jumlah jam pembelajaran akan diberikan
sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan RI dengan angka kredit 1 (SATU) dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dan oleh panitia penyelenggara.
SERTIFIKASI
