1. BKAD Subosukawonosraten berperan sebagai payung pengembangan ekonomi lokal melalui fasilitasi klaster-klaster UMKM dan forum-forum kerjasama antar daerah.
2. Beberapa program kerjasama ekonomi antar daerah diantaranya forum pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan klaster batik dan makanan olahan.
3. Meningkatkan daya saing UMKM, jejaring pemasaran, dan kapasitas SDM menjadi sasaran utama
Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan baik yang berada diatasnya maupun dibawahnya. Lokasi menggambarkan posisi dalam ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya).
Teori lokasi mempelajari analisa keruangan dan aplikasinya yang dapat dipahami melalui hubungan politis dan ekonomis antara satu daerah dengan daerah yang lain, bentuk hubungan sosial ekonomi serta dapat memahami bagaimana bagaimana suatu daerah-daerah berkembang berhubungan dengan daerah yang lain. Analisis pola keruangan yang ada dalam suatu regional wilayah.
Teori lokasi adalah ilmu yang yang menyelidiki tata ruang (spatial order) dengan kegitan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Dalam mempelajari lokasi berbagai kegitan, ahli ekonomi regional atau geografi terlebih dahulu membuat asumsi bahwa ruang yang dianalisis adalah datar dan kondisinya disemua arah adalah sama. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan ‘gangguan’ ketika manusia berhubungan atau berpegian dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi kelokasi lainnya.
Dalam penentuan lokasi permukiman, dibutuhkan analisis dengan metode yang tepat agar lokasi tersebut optimal. Penentuan lokasi permukiman ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut dapat disebut sebagai satuan permukiman. Adapun syarat dari satuan permukiman antara lain adanya lokasi (lahan) dengan lingkungan dan sumber daya yang mendukung, adanya kelompok manusia (masyarakat), sumber daya buatan, dan terdapat fungsi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Teori Christaller (1993) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya dalam satu wilayah. Bunyi teori Cristaller adalah jika persebaran penduduk dan daya beli sama baiknya dengan bentang alam, sumber daya, dan fasilitas transportasinya semuanya berjalan seragam, lalu pusat-pusat permukiman menyediakan layanan yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat permukiman lainnya.
Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan baik yang berada diatasnya maupun dibawahnya. Lokasi menggambarkan posisi dalam ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya).
Teori lokasi mempelajari analisa keruangan dan aplikasinya yang dapat dipahami melalui hubungan politis dan ekonomis antara satu daerah dengan daerah yang lain, bentuk hubungan sosial ekonomi serta dapat memahami bagaimana bagaimana suatu daerah-daerah berkembang berhubungan dengan daerah yang lain. Analisis pola keruangan yang ada dalam suatu regional wilayah.
Teori lokasi adalah ilmu yang yang menyelidiki tata ruang (spatial order) dengan kegitan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Dalam mempelajari lokasi berbagai kegitan, ahli ekonomi regional atau geografi terlebih dahulu membuat asumsi bahwa ruang yang dianalisis adalah datar dan kondisinya disemua arah adalah sama. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan ‘gangguan’ ketika manusia berhubungan atau berpegian dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi kelokasi lainnya.
Dalam penentuan lokasi permukiman, dibutuhkan analisis dengan metode yang tepat agar lokasi tersebut optimal. Penentuan lokasi permukiman ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut dapat disebut sebagai satuan permukiman. Adapun syarat dari satuan permukiman antara lain adanya lokasi (lahan) dengan lingkungan dan sumber daya yang mendukung, adanya kelompok manusia (masyarakat), sumber daya buatan, dan terdapat fungsi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Teori Christaller (1993) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya dalam satu wilayah. Bunyi teori Cristaller adalah jika persebaran penduduk dan daya beli sama baiknya dengan bentang alam, sumber daya, dan fasilitas transportasinya semuanya berjalan seragam, lalu pusat-pusat permukiman menyediakan layanan yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat permukiman lainnya.
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaFitri Indra Wardhono
Aktifitas perekonomian perkotaan mempunyai kontribusi
signifikan terhadap aktifitas perekonomian nasional. Kotribusi
tersebut dapat ditunjukkan pada pertumbuhan kontribusi melalui
perubahan kurun waktu. Pada tahun 1980-an kontribusi aktifitas
perekonomian hanya sebesar 61,1%. Sedangkan di akhir tahun
perhitungan (tahun 2008), kontribusi aktifitas perekonomian
perkotaan sudah mencapai 78,1% atau hampir mencapai 80%
dari seluruh aktifitas perekonomian nasional.
Arah kebijakan ini melihat bahwa dimensi perkotaan perlu
dimanfaatkan potensinya untuk berbagai bidang pembangunan
(misalnya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi).
Namun tidak berarti upaya pembangunan hanya fokus ke
pembangunan perkotaan, karena pembangunan perdesaan tetap
harus diperhatikan untuk menjaga hubungan desa-kota yang
seimbang.
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESAdrnurhessa
Kepedulian sesama sangatlah penting dalam kehidupan sehari-haari, semakin berkembangnya jaman dan teknologi, kepedulian masyarakat terhadap sesama semakin berkurang. Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.
Manusia memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang berhubungan dengan masyarakat dan agama. Dari berbagai budaya yang ada, dapat dikaitkan hubungannya dengan agama dan masyarakat dalam melestraikan budaya. Agama mempunyai hubungan yang erat dengan budaya sebagai patokan utama dari masyarakat untuk selalu menjalankan perintah agama dan melestarikan kebudayaannya.Selain itu masyarakat juga turut mempunyai andil yang besar dalam melestarikan budaya, karena masyarakatlah yang menjalankan semua perintah agama dan ikut menjaga budaya agar tetap terpelihara. Berkaitan dengan nilai Pancasila, kepedulian terhadap sesama berhubungan dengan sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
Paparan deputi 5 dalam forum bakohumas di cisarua tanggal 27 Juni 2013 tentang Peran KPDT Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI
RAPAT PENYUSUNAN PENETAPAN TARGET, PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014, DAN PELATIHAN APLIKASI PP NO. 39 TAHUN 2006
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
1. KERJASAMA ANTAR DAERAH SEBAGAI
PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
DAERAH
BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BKAD)
Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo,
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten
Dipresentasikan oleh
Ketua BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN
Pada Workshop dan Studi Implementasi Penguatan Regional
Management Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Dalam Rangka Sinergitas Program Kerjasama Bilateral KPDT, Bappenas
dan GIZ-RED
Solo, 7 Oktober 2014
3. Badan Kerjasama Antar Daerah ini dibentuk
atas inisiatif Kabupaten/Kota se-Wilayah
SUBOSUKAWONOSRATEN, dituangkan
dalam Keputusan Bersama Kepala Daerah
Se Subosukawonosraten pada tanggal 30
Oktober Tahun 2001 tentang KAD
Subosukawonosraten
.
PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR
DAERAH (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN
4. Kep. DPRD.
Kota Surakarta
No.
10/DPRD/VI/2000
tgl. 24 Juni 2000
Kep. DPRD.
Kab. Boyolali
No. 24/2001
tgl. 17 Juli 2001
Kep. DPRD.
Kab. Sukoharjo
No.
170/15/X/2000
tgl. 17 Oktober
2000
Kep. DPRD.
Kab. Karanganyar
No 188.4/4/2000
tgl. 20 Mei 2000
Kep. DPRD.
Kab. Wonogiri
No. 5 tahun 2000
tgl. 12 Maret 2000
Kep. DPRD.
Kab. Sragen
No. 188.4/2/2000
tgl. 29 Maret 2000
Kep. DPRD.
Kab. Klaten
No. 7/2001
tgl. 27 Januari
2001
Undang-Undang 32/2004
ttg Pemerintahan Daerah
Ps.195
dan
PP.50/2007 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama
Daerah
Kep. Bersama
Bupati/Walikota
Tgl. 30 Oktober Tahun 2001
tentang
KAD SUBOSUKA
WONOSRATEN
(Berlaku 5 tahun)
Telah diperbaharui dengan
Peraturan Bersama
tgl. 30 Oktober 2006
tentang
KAD
SUBOSUKAWONOSRATEN
Pelayanan Publik - Kesejahteraan Masy.
Mengeliminasi
Ego Daerah
Sinergi
Pemb.
Antar
Daerah
Dasar Pembentukan BKAD
5. VISI & BRANDING REGIONAL
Peraturan bersama Bupati/Walikota Se Subosukawonosraten nomor 1A Th
2008, 1 th 2008, 5 Th 2008, 1 Th 2008, 4 th 2008, 1A th 2008, 1 th 2008
tentang Identitas wilayah Subosukawonosraten
Didaftarkan HAKI ke
Menkumham tgl.14
Juli 2008
Misi &Pencitraan
Wilayah
• Memacu efektifitas perdagangan
• Memacu aktifitas berbagai
kegiatan komersial dan non
komersial publik (spt :
pertunjukan, konferensi,
pameran dsb).
• Memacu pengembangan
pariwisata, dengan menambah
atraksi kawasan.
• Menarik penyediaan
infrastruktur/property.
• Memacu investasi di sektor riil.
Peningkatan Daya Saing
Spirit
kebersamaan
Harmonisasi
pelayanan
publik
6. Kegiatan pertemuan Forum Bengawan (Bupati dan Walikota se-Solo Raya)
membahas kerjasama promosi wilayah
7. Ruang Lingkup KAD
SUBOSUKAWONOSRATE
N
Bidang Ekonomi
Bidang Budaya
Bidang Sosial
Bidang Fisik
dan Prasarana
Pengembangan dan
Penelitian Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Bidang-bidang lain
yang disepakati bersama
Bidang Kesehatan
8. IMPLEMENTASI KERJASAMA
BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN
Perhubungan Darat (2X)
Tgl. 30 Okt 2002 &
3 Maret 2009
Kepariwisataan (2X)
Tgl. 26 April 2003 &
5 Mei 2008
Lingkungan Hidup
Tgl. 30 Desember 2003
Penelitian &
Pengembangan IPTEK
(2x) Tgl. 5 Agustus 2004
dan 20 Agustus 2009
PEW
(Kerjsm. GTZ RED)
10 Mei 2004
Ketenagakerjaan&
Trasmigrasi
Tgl. 30 April 2007
Kesehatan
Tgl. 6 Agustus 2007
Satpol PP
Tgl. 8 Mei 2008
Pemadam Kebakaran
Tgl. 8 Mei 2008
INFOKOMHUM
Tgl. 27 Desember
2005
BAPERMAS PP, PA
dan KB
Tgl. 25 Juli 2010
BAPPEDA
Tgl. 6 Desember 2010
DISPERINDAGKOP
Tgl. 11 Januari 2012
Kerjasama dengan
Lembaga/Dunia
Usaha (Thamrin City)
Tgl 19 April 2012
Pertanian,
Perkebunan,
Kehutanan,
Peternakan dan
Perikanan
Tanggal
21 Juni 2012
Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Tanggal 26 Sept
2012
Ketahanan Pangan
Tanggal 21 Juni 2012
9. PERAN BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI
PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
1. Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi di
wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
2. Fasilitasi peninngkatan koordinasi antar pelaku
usaha untuk peningkatan pemasaran hasil
produk
3. Fasilitasi peningkatan SDM bagi pelaku usaha
4. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran
5. Fasilitasi pengembangan inovasi produk
6. Fasilitasi percepatan akselerasi pertumbuhan
ekonomi dan aktivitas produktif pelaku usaha
10. PERAN FASILITASI
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
LOKAL DAERAH
1. Melakukan temu bisnis dan studi lapangan
industri kreatif ke daerah diluar wilayah
Subosukawonosraten melalui Forum
Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW);
2. Mengikuti berbagai pameran produk unggulan
melalui Forum Litbang;
3. Mengadakan workshop tentang pengembangan
ekonomi wilayah;
4. Mengadakan lomba kreatifitas dan inovasi
(Krenova) bagi pelajar untuk memunculkan
karya karya inovasi tehnologi melalui forum
Litbang;
5. Melakukan kerjasama peningkatan jaringan
pemasaran batik UKM dengan Thamrin City
Jakarta.
11. F A K T A
Adanya kerjasama Pengembangan Ekonomi
Lokal dan Daerah Se Subosukawosraten yang
terdiri dari Forum Pengembangan Ekonomi
Wilayah (FPEW), Forum Indag, Forum
Pariwisata, Forum Pertanian dan Forum
Infrastruktur, yang difasilitasi oleh BKAD.
Sudah terbentuk Klaster-Klaster IKM/UMKM,
seperti : Batik, Lurik, Makanan Olahan,
Pertanian Organik, Logam, Mebel, Jamu, Desa
Wisata, Minapolitan, Handy Craft, Keramik,
dsb.
Terletak cukup strategis di antara Jalur
Semarang-Yogyakarta-Surakarta sampai
dengan di perbatasan Jawa Timur
Mampu memberikan lapangan kerja dan
menyerap tenaga kerja yang cukup besar
12. PROGRAM
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH (PEW)
SUBOSUKAWONOSRATEN
Peningkatan kapasitas SDM manajemen
wilayah dan pemasaran wilayah
Melakukan kunjungan Studi de dunia Usaha
Tindak lanjuti dengan workshop
Temu bisnis produk unggulan.
Pembentukan Kluster Usaha Mikro
Peningkatan jejaring dan kelembagaan PEW
dan Rakor PEW se
SUBOSUKAWONOSRATEN
13. Tujuan Yang Ingin Dicapai
Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku
usaha UMKM
Meningkatnya kemandirian dan kedaulatan
kelembagaan Klaster
Meningkatnya net working dan kerjasama antar
pelaku usaha
Meningkatnya produktivitas dan akses sumber
daya produktif
Meningkatnya inovasi, motivasi dan kreativitas
serta daya saing produk UMKM
14. SASARAN
Terwujudnya pengembangan produk
unggulan daerah berbasis OVOP (One
Village One Product) dan Klaster dalam
kerangka manajemen rantai pasokan
secara optimal dan berkelanjutan, agar
terjadi peningkatan daya saing,
kemandirian ekonomi daerah, dan
perwujudan kesejahteraan masyarakat.
15. APA itu KLASTER
KLASTER ADALAH UNIT BISNIS,
mencakup:
Usaha Inti
Usaha Penunjang
Keterkaitan
Kerjasama dengan Lembaga lain yang terlibat
16. KERJASAMA YANG DIBUTUHKAN
UNTUK PENGEMBANGAN KLASTER
Bagaimana klaster dapat memanfaatkan
sumberdaya lokal?
Akses perbankan untuk kredit, tabungan dan asuransi
Layanan pengembangan usaha (business development
services)
Ketersediaan layanan penciptaan iklim usaha kondusif
perijinan usaha baru, perpanjangan, kemudahan investasi
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur
Pembangunan Sarana Pemasaran Trading house
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan training
Promosi Usaha pameran, temu bisnis
Sistem Inovasi dan Jejaring Usaha
Perlu kejelasan rencana
17. KENDALA USAHA KECIL
-Lemah Dalam Kewirausahaan dan Manajerial
-Keterbatasan Ketersediaan Keuangan (modal)
-Ketidakmampuan Pemenuhan Aspek Pasar
-Keterbatasan Pengetahuan Produksi dan Teknologi
-KetidakMampuan Informasi
-Kurang Didukung Kebijakan dan RegulasiMemadai
-Kurang Terorganisir Dalam Jaringan dan Kerjasama
-Sering Tidak Memenuhi Standar
18. HAMBATAN
Masih banyak program dan kegiatan yang
belum focus dan tepat sasaran ;
Belum mampu secara maksimal meng-eliminir
permasalahan UMKM;
Belum efektifnya Forum Kepala Daerah se
Subosukawonosraten untuk duduk
bersama dalam meningkatkan
kelembagaan dan branding produk UMKM;
Belum tersosialisasikan secara maksimal
Program ASEAN ECONOMY COMMUNITY
ke forum-forum/
19. PENUTUP
Untuk mengoptimalkan klaster-klaster se
Subosukawonosraten yang telah ada dibutuhkan peran
aktif seluruh stakeholder baik SKPD, FEDEP, Forum
Klaster, Forum PEW maupun stakeholder lainnya,
Peran serta semua pihak (stakeholders) perlu
ditingkatkan, agar konsep dan implementasi
program/kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu.
BKAD Subosukawonosraten akan terus mengoptimalkan
peran dan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator,
inisiator dan motivator dalam pengembangan ekonomi
lokal dan daerah se Subosukawonosraten
Tahun 2015 merupakan starting spirit yang harus diikuti
oleh semua elemen penggiat ekonomi dalam menghadapi
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)