SlideShare a Scribd company logo
KERJASAMA ANTAR DAERAH SEBAGAI 
PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 
DAERAH 
BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BKAD) 
Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten 
Dipresentasikan oleh 
Ketua BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN 
Pada Workshop dan Studi Implementasi Penguatan Regional 
Management Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal 
Dalam Rangka Sinergitas Program Kerjasama Bilateral KPDT, Bappenas 
dan GIZ-RED 
Solo, 7 Oktober 2014
Solo Raya 
JAKART 
A 
SURABAYA 
BALI
Badan Kerjasama Antar Daerah ini dibentuk 
atas inisiatif Kabupaten/Kota se-Wilayah 
SUBOSUKAWONOSRATEN, dituangkan 
dalam Keputusan Bersama Kepala Daerah 
Se Subosukawonosraten pada tanggal 30 
Oktober Tahun 2001 tentang KAD 
Subosukawonosraten 
. 
PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR 
DAERAH (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN
Kep. DPRD. 
Kota Surakarta 
No. 
10/DPRD/VI/2000 
tgl. 24 Juni 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Boyolali 
No. 24/2001 
tgl. 17 Juli 2001 
Kep. DPRD. 
Kab. Sukoharjo 
No. 
170/15/X/2000 
tgl. 17 Oktober 
2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Karanganyar 
No 188.4/4/2000 
tgl. 20 Mei 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Wonogiri 
No. 5 tahun 2000 
tgl. 12 Maret 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Sragen 
No. 188.4/2/2000 
tgl. 29 Maret 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Klaten 
No. 7/2001 
tgl. 27 Januari 
2001 
Undang-Undang 32/2004 
ttg Pemerintahan Daerah 
Ps.195 
dan 
PP.50/2007 ttg Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama 
Daerah 
Kep. Bersama 
Bupati/Walikota 
Tgl. 30 Oktober Tahun 2001 
tentang 
KAD SUBOSUKA 
WONOSRATEN 
(Berlaku 5 tahun) 
Telah diperbaharui dengan 
Peraturan Bersama 
tgl. 30 Oktober 2006 
tentang 
KAD 
SUBOSUKAWONOSRATEN 
Pelayanan Publik - Kesejahteraan Masy. 
Mengeliminasi 
Ego Daerah 
Sinergi 
Pemb. 
Antar 
Daerah 
Dasar Pembentukan BKAD
VISI & BRANDING REGIONAL 
Peraturan bersama Bupati/Walikota Se Subosukawonosraten nomor 1A Th 
2008, 1 th 2008, 5 Th 2008, 1 Th 2008, 4 th 2008, 1A th 2008, 1 th 2008 
tentang Identitas wilayah Subosukawonosraten 
Didaftarkan HAKI ke 
Menkumham tgl.14 
Juli 2008 
Misi &Pencitraan 
Wilayah 
• Memacu efektifitas perdagangan 
• Memacu aktifitas berbagai 
kegiatan komersial dan non 
komersial publik (spt : 
pertunjukan, konferensi, 
pameran dsb). 
• Memacu pengembangan 
pariwisata, dengan menambah 
atraksi kawasan. 
• Menarik penyediaan 
infrastruktur/property. 
• Memacu investasi di sektor riil. 
Peningkatan Daya Saing 
Spirit 
kebersamaan 
Harmonisasi 
pelayanan 
publik
Kegiatan pertemuan Forum Bengawan (Bupati dan Walikota se-Solo Raya) 
membahas kerjasama promosi wilayah
Ruang Lingkup KAD 
SUBOSUKAWONOSRATE 
N 
Bidang Ekonomi 
Bidang Budaya 
Bidang Sosial 
Bidang Fisik 
dan Prasarana 
Pengembangan dan 
Penelitian Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi 
Bidang-bidang lain 
yang disepakati bersama 
Bidang Kesehatan
IMPLEMENTASI KERJASAMA 
BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN 
Perhubungan Darat (2X) 
Tgl. 30 Okt 2002 & 
3 Maret 2009 
Kepariwisataan (2X) 
Tgl. 26 April 2003 & 
5 Mei 2008 
Lingkungan Hidup 
Tgl. 30 Desember 2003 
Penelitian & 
Pengembangan IPTEK 
(2x) Tgl. 5 Agustus 2004 
dan 20 Agustus 2009 
PEW 
(Kerjsm. GTZ RED) 
10 Mei 2004 
Ketenagakerjaan& 
Trasmigrasi 
Tgl. 30 April 2007 
Kesehatan 
Tgl. 6 Agustus 2007 
Satpol PP 
Tgl. 8 Mei 2008 
Pemadam Kebakaran 
Tgl. 8 Mei 2008 
INFOKOMHUM 
Tgl. 27 Desember 
2005 
BAPERMAS PP, PA 
dan KB 
Tgl. 25 Juli 2010 
BAPPEDA 
Tgl. 6 Desember 2010 
DISPERINDAGKOP 
Tgl. 11 Januari 2012 
Kerjasama dengan 
Lembaga/Dunia 
Usaha (Thamrin City) 
Tgl 19 April 2012 
Pertanian, 
Perkebunan, 
Kehutanan, 
Peternakan dan 
Perikanan 
Tanggal 
21 Juni 2012 
Perpustakaan, Arsip 
dan Dokumentasi 
Tanggal 26 Sept 
2012 
Ketahanan Pangan 
Tanggal 21 Juni 2012
PERAN BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI 
PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH 
1. Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi di 
wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN 
2. Fasilitasi peninngkatan koordinasi antar pelaku 
usaha untuk peningkatan pemasaran hasil 
produk 
3. Fasilitasi peningkatan SDM bagi pelaku usaha 
4. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran 
5. Fasilitasi pengembangan inovasi produk 
6. Fasilitasi percepatan akselerasi pertumbuhan 
ekonomi dan aktivitas produktif pelaku usaha
PERAN FASILITASI 
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI 
LOKAL DAERAH 
1. Melakukan temu bisnis dan studi lapangan 
industri kreatif ke daerah diluar wilayah 
Subosukawonosraten melalui Forum 
Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW); 
2. Mengikuti berbagai pameran produk unggulan 
melalui Forum Litbang; 
3. Mengadakan workshop tentang pengembangan 
ekonomi wilayah; 
4. Mengadakan lomba kreatifitas dan inovasi 
(Krenova) bagi pelajar untuk memunculkan 
karya karya inovasi tehnologi melalui forum 
Litbang; 
5. Melakukan kerjasama peningkatan jaringan 
pemasaran batik UKM dengan Thamrin City 
Jakarta.
F A K T A 
Adanya kerjasama Pengembangan Ekonomi 
Lokal dan Daerah Se Subosukawosraten yang 
terdiri dari Forum Pengembangan Ekonomi 
Wilayah (FPEW), Forum Indag, Forum 
Pariwisata, Forum Pertanian dan Forum 
Infrastruktur, yang difasilitasi oleh BKAD. 
Sudah terbentuk Klaster-Klaster IKM/UMKM, 
seperti : Batik, Lurik, Makanan Olahan, 
Pertanian Organik, Logam, Mebel, Jamu, Desa 
Wisata, Minapolitan, Handy Craft, Keramik, 
dsb. 
Terletak cukup strategis di antara Jalur 
Semarang-Yogyakarta-Surakarta sampai 
dengan di perbatasan Jawa Timur 
Mampu memberikan lapangan kerja dan 
menyerap tenaga kerja yang cukup besar
PROGRAM 
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH (PEW) 
SUBOSUKAWONOSRATEN 
 Peningkatan kapasitas SDM manajemen 
wilayah dan pemasaran wilayah 
 Melakukan kunjungan Studi de dunia Usaha 
 Tindak lanjuti dengan workshop 
 Temu bisnis produk unggulan. 
 Pembentukan Kluster Usaha Mikro 
 Peningkatan jejaring dan kelembagaan PEW 
dan Rakor PEW se 
SUBOSUKAWONOSRATEN
Tujuan Yang Ingin Dicapai 
Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku 
usaha UMKM 
Meningkatnya kemandirian dan kedaulatan 
kelembagaan Klaster 
Meningkatnya net working dan kerjasama antar 
pelaku usaha 
Meningkatnya produktivitas dan akses sumber 
daya produktif 
Meningkatnya inovasi, motivasi dan kreativitas 
serta daya saing produk UMKM
SASARAN 
 Terwujudnya pengembangan produk 
unggulan daerah berbasis OVOP (One 
Village One Product) dan Klaster dalam 
kerangka manajemen rantai pasokan 
secara optimal dan berkelanjutan, agar 
terjadi peningkatan daya saing, 
kemandirian ekonomi daerah, dan 
perwujudan kesejahteraan masyarakat.
APA itu KLASTER 
 KLASTER ADALAH UNIT BISNIS, 
mencakup: 
 Usaha Inti 
 Usaha Penunjang 
 Keterkaitan 
 Kerjasama dengan Lembaga lain yang terlibat
KERJASAMA YANG DIBUTUHKAN 
UNTUK PENGEMBANGAN KLASTER 
Bagaimana klaster dapat memanfaatkan 
sumberdaya lokal? 
 Akses perbankan untuk kredit, tabungan dan asuransi 
 Layanan pengembangan usaha (business development 
services) 
 Ketersediaan layanan penciptaan iklim usaha kondusif  
perijinan usaha baru, perpanjangan, kemudahan investasi 
 Pembangunan dan perbaikan infrastruktur 
 Pembangunan Sarana Pemasaran  Trading house 
 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan  training 
 Promosi Usaha pameran, temu bisnis 
 Sistem Inovasi dan Jejaring Usaha 
Perlu kejelasan rencana
KENDALA USAHA KECIL 
-Lemah Dalam Kewirausahaan dan Manajerial 
-Keterbatasan Ketersediaan Keuangan (modal) 
-Ketidakmampuan Pemenuhan Aspek Pasar 
-Keterbatasan Pengetahuan Produksi dan Teknologi 
-KetidakMampuan Informasi 
-Kurang Didukung Kebijakan dan RegulasiMemadai 
-Kurang Terorganisir Dalam Jaringan dan Kerjasama 
-Sering Tidak Memenuhi Standar
HAMBATAN 
 Masih banyak program dan kegiatan yang 
belum focus dan tepat sasaran ; 
 Belum mampu secara maksimal meng-eliminir 
permasalahan UMKM; 
 Belum efektifnya Forum Kepala Daerah se 
Subosukawonosraten untuk duduk 
bersama dalam meningkatkan 
kelembagaan dan branding produk UMKM; 
 Belum tersosialisasikan secara maksimal 
Program ASEAN ECONOMY COMMUNITY 
ke forum-forum/
PENUTUP 
 Untuk mengoptimalkan klaster-klaster se 
Subosukawonosraten yang telah ada dibutuhkan peran 
aktif seluruh stakeholder baik SKPD, FEDEP, Forum 
Klaster, Forum PEW maupun stakeholder lainnya, 
 Peran serta semua pihak (stakeholders) perlu 
ditingkatkan, agar konsep dan implementasi 
program/kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu. 
 BKAD Subosukawonosraten akan terus mengoptimalkan 
peran dan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator, 
inisiator dan motivator dalam pengembangan ekonomi 
lokal dan daerah se Subosukawonosraten 
 Tahun 2015 merupakan starting spirit yang harus diikuti 
oleh semua elemen penggiat ekonomi dalam menghadapi 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Sugeng Budiharsono
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiSugeng Budiharsono
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaan
EkoWahyudi107
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Dadang Solihin
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Mellianae Merkusi
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
Sugeng Budiharsono
 
Pedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnis
Pedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnisPedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnis
Pedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnisStenly Mandagi
 
Pergeseran Paradigma Pembangunan
Pergeseran Paradigma PembangunanPergeseran Paradigma Pembangunan
Pergeseran Paradigma Pembangunan
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisSosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LAKSMI WIJAYANTI
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan PracimantoroPresentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantorostudiopracimantoro
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Penataan Ruang
 
Bab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruangBab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruang
Deki Zulkarnain
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
Teguh Kristyanto
 
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiPengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Sugeng Budiharsono
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 

What's hot (20)

Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaan
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
Pedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnis
Pedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnisPedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnis
Pedoman pengembangan terminal dan sub terminal agribisnis
 
Pergeseran Paradigma Pembangunan
Pergeseran Paradigma PembangunanPergeseran Paradigma Pembangunan
Pergeseran Paradigma Pembangunan
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisSosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan PracimantoroPresentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
 
Bab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruangBab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiPengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 

Viewers also liked

Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
KPDT
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
elkana.catur
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
KPDT
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
infosanitasi
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
KPDT
 
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaMateri Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Fitri Indra Wardhono
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Penataan Ruang
 
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESAPERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
drnurhessa
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
iniPurwokerto
 
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanKebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Yandry Abun
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phagus_ibnu_hasan
 
Pola kemitraan
Pola kemitraanPola kemitraan
Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten SukoharjoGambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Nur Hilaliyah
 
Desa kota
Desa kotaDesa kota
Desa kota
Muhazir Gandra
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
KPDT
 

Viewers also liked (20)

Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaMateri Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
 
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESAPERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
 
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaan
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaanMemodernkan petani dan pertanian di perdesaan
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
 
8.modal sebagai faktor produksi usahatani
8.modal sebagai faktor produksi usahatani8.modal sebagai faktor produksi usahatani
8.modal sebagai faktor produksi usahatani
 
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanKebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
 
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
 
Pola kemitraan
Pola kemitraanPola kemitraan
Pola kemitraan
 
Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten SukoharjoGambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
Kemitraan usaha
Kemitraan usahaKemitraan usaha
Kemitraan usaha
 
Desa kota
Desa kotaDesa kota
Desa kota
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 

Similar to Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah

Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Tatang Taufik
 
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
Tito Vilanofa
 
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptxTEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
asrafyunus2
 
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kacung Abdullah
 
produk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptxproduk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptx
bidangumkm1
 
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesiaMekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
Sugeng Budiharsono
 
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAPeluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Galih Andrianto
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS Riau
Mohd. Yunus
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpagus_ibnu_hasan
 
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratPengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Dr. Astia Dendi
 
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisataInterelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Yani Adriani
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
KantorPunya
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
Pristiyanto SS
 
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptxKebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Ficky Pangkey
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
cokorda.dewi
 
(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)
Soya Odut
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Akademi Desa 4.0
 

Similar to Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (20)

Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
 
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
 
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptxTEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
 
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
 
produk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptxproduk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptx
 
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesiaMekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
 
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAPeluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS Riau
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
 
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratPengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
 
West java creative council 030311 2
West java creative council 030311 2West java creative council 030311 2
West java creative council 030311 2
 
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisataInterelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
 
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptxKebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
 
Bappenas
BappenasBappenas
Bappenas
 
Kkn salawati
Kkn salawatiKkn salawati
Kkn salawati
 
(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
 

More from KPDT

Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
KPDT
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
KPDT
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
KPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
KPDT
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
KPDT
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
KPDT
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasa
KPDT
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)
KPDT
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
KPDT
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteri
KPDT
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
KPDT
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-english
KPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
KPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
KPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
KPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
KPDT
 
Flotim pl-english
Flotim pl-englishFlotim pl-english
Flotim pl-english
KPDT
 
Flotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaFlotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasa
KPDT
 
Artesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesiaArtesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesia
KPDT
 
Artesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 englishArtesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 english
KPDT
 

More from KPDT (20)

Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasa
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteri
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
 
Flotim pl-english
Flotim pl-englishFlotim pl-english
Flotim pl-english
 
Flotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaFlotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasa
 
Artesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesiaArtesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesia
 
Artesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 englishArtesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 english
 

Recently uploaded

2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 

Recently uploaded (16)

2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 

Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah

  • 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH SEBAGAI PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAERAH BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BKAD) Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten Dipresentasikan oleh Ketua BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN Pada Workshop dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Dalam Rangka Sinergitas Program Kerjasama Bilateral KPDT, Bappenas dan GIZ-RED Solo, 7 Oktober 2014
  • 2. Solo Raya JAKART A SURABAYA BALI
  • 3. Badan Kerjasama Antar Daerah ini dibentuk atas inisiatif Kabupaten/Kota se-Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN, dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Daerah Se Subosukawonosraten pada tanggal 30 Oktober Tahun 2001 tentang KAD Subosukawonosraten . PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN
  • 4. Kep. DPRD. Kota Surakarta No. 10/DPRD/VI/2000 tgl. 24 Juni 2000 Kep. DPRD. Kab. Boyolali No. 24/2001 tgl. 17 Juli 2001 Kep. DPRD. Kab. Sukoharjo No. 170/15/X/2000 tgl. 17 Oktober 2000 Kep. DPRD. Kab. Karanganyar No 188.4/4/2000 tgl. 20 Mei 2000 Kep. DPRD. Kab. Wonogiri No. 5 tahun 2000 tgl. 12 Maret 2000 Kep. DPRD. Kab. Sragen No. 188.4/2/2000 tgl. 29 Maret 2000 Kep. DPRD. Kab. Klaten No. 7/2001 tgl. 27 Januari 2001 Undang-Undang 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah Ps.195 dan PP.50/2007 ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kep. Bersama Bupati/Walikota Tgl. 30 Oktober Tahun 2001 tentang KAD SUBOSUKA WONOSRATEN (Berlaku 5 tahun) Telah diperbaharui dengan Peraturan Bersama tgl. 30 Oktober 2006 tentang KAD SUBOSUKAWONOSRATEN Pelayanan Publik - Kesejahteraan Masy. Mengeliminasi Ego Daerah Sinergi Pemb. Antar Daerah Dasar Pembentukan BKAD
  • 5. VISI & BRANDING REGIONAL Peraturan bersama Bupati/Walikota Se Subosukawonosraten nomor 1A Th 2008, 1 th 2008, 5 Th 2008, 1 Th 2008, 4 th 2008, 1A th 2008, 1 th 2008 tentang Identitas wilayah Subosukawonosraten Didaftarkan HAKI ke Menkumham tgl.14 Juli 2008 Misi &Pencitraan Wilayah • Memacu efektifitas perdagangan • Memacu aktifitas berbagai kegiatan komersial dan non komersial publik (spt : pertunjukan, konferensi, pameran dsb). • Memacu pengembangan pariwisata, dengan menambah atraksi kawasan. • Menarik penyediaan infrastruktur/property. • Memacu investasi di sektor riil. Peningkatan Daya Saing Spirit kebersamaan Harmonisasi pelayanan publik
  • 6. Kegiatan pertemuan Forum Bengawan (Bupati dan Walikota se-Solo Raya) membahas kerjasama promosi wilayah
  • 7. Ruang Lingkup KAD SUBOSUKAWONOSRATE N Bidang Ekonomi Bidang Budaya Bidang Sosial Bidang Fisik dan Prasarana Pengembangan dan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang-bidang lain yang disepakati bersama Bidang Kesehatan
  • 8. IMPLEMENTASI KERJASAMA BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN Perhubungan Darat (2X) Tgl. 30 Okt 2002 & 3 Maret 2009 Kepariwisataan (2X) Tgl. 26 April 2003 & 5 Mei 2008 Lingkungan Hidup Tgl. 30 Desember 2003 Penelitian & Pengembangan IPTEK (2x) Tgl. 5 Agustus 2004 dan 20 Agustus 2009 PEW (Kerjsm. GTZ RED) 10 Mei 2004 Ketenagakerjaan& Trasmigrasi Tgl. 30 April 2007 Kesehatan Tgl. 6 Agustus 2007 Satpol PP Tgl. 8 Mei 2008 Pemadam Kebakaran Tgl. 8 Mei 2008 INFOKOMHUM Tgl. 27 Desember 2005 BAPERMAS PP, PA dan KB Tgl. 25 Juli 2010 BAPPEDA Tgl. 6 Desember 2010 DISPERINDAGKOP Tgl. 11 Januari 2012 Kerjasama dengan Lembaga/Dunia Usaha (Thamrin City) Tgl 19 April 2012 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan Tanggal 21 Juni 2012 Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tanggal 26 Sept 2012 Ketahanan Pangan Tanggal 21 Juni 2012
  • 9. PERAN BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH 1. Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN 2. Fasilitasi peninngkatan koordinasi antar pelaku usaha untuk peningkatan pemasaran hasil produk 3. Fasilitasi peningkatan SDM bagi pelaku usaha 4. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran 5. Fasilitasi pengembangan inovasi produk 6. Fasilitasi percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas produktif pelaku usaha
  • 10. PERAN FASILITASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAERAH 1. Melakukan temu bisnis dan studi lapangan industri kreatif ke daerah diluar wilayah Subosukawonosraten melalui Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW); 2. Mengikuti berbagai pameran produk unggulan melalui Forum Litbang; 3. Mengadakan workshop tentang pengembangan ekonomi wilayah; 4. Mengadakan lomba kreatifitas dan inovasi (Krenova) bagi pelajar untuk memunculkan karya karya inovasi tehnologi melalui forum Litbang; 5. Melakukan kerjasama peningkatan jaringan pemasaran batik UKM dengan Thamrin City Jakarta.
  • 11. F A K T A Adanya kerjasama Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Se Subosukawosraten yang terdiri dari Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah (FPEW), Forum Indag, Forum Pariwisata, Forum Pertanian dan Forum Infrastruktur, yang difasilitasi oleh BKAD. Sudah terbentuk Klaster-Klaster IKM/UMKM, seperti : Batik, Lurik, Makanan Olahan, Pertanian Organik, Logam, Mebel, Jamu, Desa Wisata, Minapolitan, Handy Craft, Keramik, dsb. Terletak cukup strategis di antara Jalur Semarang-Yogyakarta-Surakarta sampai dengan di perbatasan Jawa Timur Mampu memberikan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar
  • 12. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH (PEW) SUBOSUKAWONOSRATEN  Peningkatan kapasitas SDM manajemen wilayah dan pemasaran wilayah  Melakukan kunjungan Studi de dunia Usaha  Tindak lanjuti dengan workshop  Temu bisnis produk unggulan.  Pembentukan Kluster Usaha Mikro  Peningkatan jejaring dan kelembagaan PEW dan Rakor PEW se SUBOSUKAWONOSRATEN
  • 13. Tujuan Yang Ingin Dicapai Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku usaha UMKM Meningkatnya kemandirian dan kedaulatan kelembagaan Klaster Meningkatnya net working dan kerjasama antar pelaku usaha Meningkatnya produktivitas dan akses sumber daya produktif Meningkatnya inovasi, motivasi dan kreativitas serta daya saing produk UMKM
  • 14. SASARAN  Terwujudnya pengembangan produk unggulan daerah berbasis OVOP (One Village One Product) dan Klaster dalam kerangka manajemen rantai pasokan secara optimal dan berkelanjutan, agar terjadi peningkatan daya saing, kemandirian ekonomi daerah, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
  • 15. APA itu KLASTER  KLASTER ADALAH UNIT BISNIS, mencakup:  Usaha Inti  Usaha Penunjang  Keterkaitan  Kerjasama dengan Lembaga lain yang terlibat
  • 16. KERJASAMA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGEMBANGAN KLASTER Bagaimana klaster dapat memanfaatkan sumberdaya lokal?  Akses perbankan untuk kredit, tabungan dan asuransi  Layanan pengembangan usaha (business development services)  Ketersediaan layanan penciptaan iklim usaha kondusif  perijinan usaha baru, perpanjangan, kemudahan investasi  Pembangunan dan perbaikan infrastruktur  Pembangunan Sarana Pemasaran  Trading house  Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan  training  Promosi Usaha pameran, temu bisnis  Sistem Inovasi dan Jejaring Usaha Perlu kejelasan rencana
  • 17. KENDALA USAHA KECIL -Lemah Dalam Kewirausahaan dan Manajerial -Keterbatasan Ketersediaan Keuangan (modal) -Ketidakmampuan Pemenuhan Aspek Pasar -Keterbatasan Pengetahuan Produksi dan Teknologi -KetidakMampuan Informasi -Kurang Didukung Kebijakan dan RegulasiMemadai -Kurang Terorganisir Dalam Jaringan dan Kerjasama -Sering Tidak Memenuhi Standar
  • 18. HAMBATAN  Masih banyak program dan kegiatan yang belum focus dan tepat sasaran ;  Belum mampu secara maksimal meng-eliminir permasalahan UMKM;  Belum efektifnya Forum Kepala Daerah se Subosukawonosraten untuk duduk bersama dalam meningkatkan kelembagaan dan branding produk UMKM;  Belum tersosialisasikan secara maksimal Program ASEAN ECONOMY COMMUNITY ke forum-forum/
  • 19. PENUTUP  Untuk mengoptimalkan klaster-klaster se Subosukawonosraten yang telah ada dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder baik SKPD, FEDEP, Forum Klaster, Forum PEW maupun stakeholder lainnya,  Peran serta semua pihak (stakeholders) perlu ditingkatkan, agar konsep dan implementasi program/kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu.  BKAD Subosukawonosraten akan terus mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator, inisiator dan motivator dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah se Subosukawonosraten  Tahun 2015 merupakan starting spirit yang harus diikuti oleh semua elemen penggiat ekonomi dalam menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)