Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan, dan monitoring pengembangan ekonomi lokal. Secara khusus membahas tentang forum koordinasi antar stakeholder di berbagai tingkatan, alat analisis seperti analisis rantai nilai dan lokasi komoditas unggulan, serta tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal.
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
salah satu aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah rencana zonasi. rencana zonasi itu sendiri merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
salah satu aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah rencana zonasi. rencana zonasi itu sendiri merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
disampaikan oleh OSwar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Rakor BKPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 12 Desember 2013
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
disampaikan oleh OSwar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Rakor BKPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 12 Desember 2013
Pusat Pelayanan dan Interaksi Keruangan Kawasan Perkotaan Yogyakartabramantiyo marjuki
Kombinasi kalkulasi hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah, interaksi keruangan di dalam wilayah dan analisis ekonomi wilayah. Menggunakan Teori pusat pertumbuhan, pusat pelayanan skalogram guttman dan indeks sentralitas marshall, interaksi keruangan teori grafik kansky dan analisis ekonomi Location Quotient dan Shift Share
The Economics of Disaster: Reduction, Mitigation, and MainstreamingLynn Hammett
An overview of consequences of natural disaster and methods to reduce vulnerability. Risk management, mitigation, and preparedness through risk mapping and infrastructure design are highlighted.
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
PROSES PENERBITAN IZIN KONSESI
STUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
Sumber data:
- Konsesi HTI
- Konsesi Perkebunan
- Fungsi Kawasan Hutan
- SK 173/ 1986
- SK 7651/2011
- SK 878/2014
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Perda No 10 tahun 1994)
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Perda No 1 tahun 2002
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)
Buku 2 Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 2015Andrie Trisaksono
Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 2015, salah satu buku yang terkait dengan Industri Kreatif yang dirilis oleh Departemen Perdagangan RI.
RAPAT PENYUSUNAN PENETAPAN TARGET, PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014, DAN PELATIHAN APLIKASI PP NO. 39 TAHUN 2006
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Rencana Aksi Jangka Menengah Ekonomi Ereatif 2015-2019Andrie Trisaksono
Buku yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf era Mari Pangestu, diakhir-akhir masa jabatannya, Desember 2014. Saya upload sebagai pemerhati, tdk beraviliasi dengan siapapun, semoga bermanfaat bagi yang berminat dibidang ini.
Paparan singkat konsep "Gerbang Indah Nusantara" (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara") dalam workshop PEL di Mataram
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011gatothp
paparan dan informasi ttg mp3ei di diknas, sebagai masukan dalam pengembangan koridor pertumbuhan ekonomi, kita pakai sebagai acuan dalam pengembangan daerah secara makro..silahkan beri masukannya ya..
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan perkembangan teori Keunggulan dari Keunggulan MUtlak, Keunggulan Komparatif, Keunggulan KOmpetitif sampai Keunggulan Kolaboratif dan maknanya bagi pembangunan kawasan perdesaan.
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaSugeng Budiharsono
Menguraikan tentang korupsi yang akan meningkatkan kemiskinan bahkan terjadi proses pemiskinan. Menggunkan data time series Kemiskinan, IPM< Gini Rasio dan Notre Dame GAIN Index dan CPI dari tahun 2007-2019
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
Menguraikan peran kearifan lokal dalam membangun ketahanan pangan di aras desa. Sebagai contoh pembelajaran adalah pengembangan jetahanan pangan di Kampung (Desa) Salor Indah Distrik (Kecamatan) Kurik, Kabupaten Merauke, Papua
Menguraikan tentang pentingnya kolaborasi dalam menghasilkan inovasi, mulai dari triple Helix of Innovation yang menghasilkan inovasi sampai Quintuple helix of innovation yang menghasilkan eco-innovation> Prinsip kolaborasi ini adalah menghasilkan inovasi, bukan hanya sekedar MoU ..
Mengiraikan definisi daerah tertinggal dari berbagai ahli, kasus daerah tertinggal di Eropa, khususnya di Belanda, dan bagaimana mengembangkan daerah tertinggal di era Revolusi Industri 4.0 agar bisa maju dan berdaya saing tinggi.
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Menguraikan tentang perkembangan investasi di Indonesia dalam kurun 3 tahun terakhir baik, PMDN dan PMA menurut sektor dan pulau. Diuraikan juga tentang dampak investasi terhadap pertumbuhan PDRB, kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingSugeng Budiharsono
Menguraikan tentang dampak otonomi daerah terhadap pembangunan daerah dan investasi. Selain itu juga diuraikan tentang pentingnya promosi investasi dan region branding untuk meningkatkan investasi di daerah.
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahSugeng Budiharsono
Menguraikan dampak otonomi daerah dan desentralisasi terhadap penciptaan iklim investasi di daerah. Juga diuraikan tentang peubab dan Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah dari KPPOD. Serta diuraikan juga tentang indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah pada Tahun 2016.
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Menguraikan kebijakan investasi di Indonesia, baik UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sampai kebijakan ekonomi di era pemerintahan Jokowi-Jk dari Jilid I-VI.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
1. MEKANISME KOORDINASI, ALAT ANALISIS,
PERENCANAAN, DAN MONITORING PEL
SUGENG BUDIHARSONO
Disampaikan pada Diskusi Local Economic Development untuk Pengembangan UMKM,
diselenggarakan oleh Bank Indonesia, di Jakarta, tanggal 21 Desember 2015
2. • The purpose of local economic development (LED) is to build up the economic
capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life
for all. It is a process by which public, business and non-governmental sector
partners work collectively to create better conditions for economic growth
and employment generation. (The World Bank –DFID)
• Local Economic Development is a participatory development process that
encourages partnership arrangements between the main private and public
stakeholders of a defined territory, enabling joint design and implementation
of a common development strategy, making use of local resources and
competitive advantage in a global context, to creating jobs and stimulating
economic activity (ILO)
• Pengembangan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan SUMBER
DAYA LOKAL yang melibatkan PEMERINTAH, DUNIA USAHA, MASYARAKAT
LOKAL dan ORGANISASI MASYARAKAT MADANI untuk mengembangkan
ekonomi pada suatu wilayah secara berkelanjutan (Panduan
Pengembangan Ekonomi Lokal, Bappenas)
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal
-Definisi-
3. OKTAGONAL SUMBER DAYA LOKAL
Modal
Intelektual
Modal
Manusia
(otot)
Modal Sosial
Modal/Sumber
Daya Buatan
Modal/Sumber
Daya Alam
Modal
Spiritual
Lokasi
Strategis
Modal
Finansial
5. PERBEDAAN ANTARA PED DENGAN
EKONOMI TRADISIONAL
NO PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH EKONOMI TRADISIONAL
1. Pendekatan kewilayahan Pendekatan sektoral
2. Pembangunan secara bottom-up Pendekatan top-down, pemerintah
pusat yang memutuskan bagaiman
dan dimana dilakukan intervensi
3. Terdesentralisasi dan kerjasama antara
pemerintah daerah dan dunia usaha
Dikelola oleh pemerintah pusat
4. Fokus pada maksimisasi potensi ekonomi
setempat
Fokus kepada industri besar dan
insentif finansial untuk menciptakan
suatu kegiatan ekonomi
Andres Rodrigues-Pose
6. PERBEDAAN ANTARA PEL DENGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Fokus utama pada pengembangan
ekonomi dan kerja yang layak
Fokus kepada isu sosial seperti
kemiskinan dan eksklusi sosial
2. Digagas oleh berbagai kalangan luas
(pusat, provinsi dan kabupaten/kota)
seperti pemerintah, dunia usaha,
organisasi masyarakat madani, dan
donor
Digagas oleh beragam aktor, seperti
LSM atau organisasi internasional
3. Mencakup berbagai pendekatan,
melibatkan pelaku usaha lokal,
masyarakat, dan kelompok sosial dan
politik
Berusaha melibatkan kelompok
termarjinalkan dan masyarakat miskin
Sumber: Andres Rodrigues-Pose
8. TAHAPAN PEL
Pembentukan atau Penguatan Forum Stakeholder
(3 – 6 bulan)
Analisis Komoditi Unggulan dan Kawasan (3-6
bulan)
Penyusunan Rencana dan Anggaran (3-6 bulan)
Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus menerus
sampai berhasil dengan fasilitasi PEMDA.
Monitoring dan Evaluasi (berkala dan terus
menerus)
9. TAHAP 1
TAHAP 2
Analisis
Stakeholder
Penguatan
Kelembagaan
Analisis Pengembangan
Komoditi Unggulan
Analisis Pengembangan
Kawasan
Analisis RALED
Pengumpulan
data dan
informasi
partisipatif
RTRW
Kab/Kota
RPJMD/
RENSTRA
Rencana Induk
Rencana Aksi
RKP/RKPD
Organisasi
Masyarakat
MadaniDONOR
Pelaksanaan PEL
(Klaster dan Region
Branding)
Dunia
Usaha
APBN/APBD
Monitoring dan Evaluasi
TAHAP 3
TAHAP 4
TAHAP 5
Sumber: Budiharsono, 2015
11. MEKANISME KOORDINASI DI ARAS NASIONAL
WG 2WG 1 WG 4WG 3
Local and
Regional
Economic
Development
Support Facility
(LREDSF)
Sector
Communication
Forum
Non Goverment
Forum
Regional
LRED Coordination
Team
(TKPED)
Non Goverment LRED
Forum
(FPNP)
Sumber: BAPPENAS, 2009
12. PERAN DAN TUGAS TKPED
Sebagai forum lintas sektor PELD di tingkat nasional
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam :
▪ perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program-program PELD
▪ kebijakan nasional dan daerah PELD
▪ data dan informasi terkait PELD
Melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan
penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait
pengembangan ekonomi lokal dan daerah
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program-
program pengembangan ekonomi lokal dan daerah
Melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi solusi
atas isu-isu strategis pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang perlu
dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi PED
Mempersiapkan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan
pengembangan ekonomi lokal dan daerah
Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi PED kepada Menteri
Negara PPN/Kepala Bappenas
Sumber: BAPPENAS, 2009
13. PERAN DAN TUGAS FPNP
Sebagai forum lintas pelaku PELD non pemerintah
di tingkat nasional
Sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi
yang tepat bagi isu-isu PELD di tingkat nasional
Melaksanakan PELD yang berkoordinasi dengan
TKPED
Membantu proses perencanaan, pelaksanaan,
pengembangan, monitoring, dan evaluasi program-
program PELD
Membantu sosialisasi konsep kebijakan, aturan,
pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh
pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan
ekonomi lokal dan daerah
Sumber: BAPPENAS, 2009
14. PERAN DAN TUGAS POKJA
Mereview kebijakan di masing-masing bidang yang
mendukung PELD
Memberikan masukan kepada tim koordinasi PED terkait
dengan penyusunan kebijakan PELD
Membantu mendiseminasikan dan mensosialisasikan
kebijakan PELD terkait dengan bidang masing-masing
Memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan PELD terkait dengan bidang
masing-masing
Sebagai expert untuk bidang terkait
Sebagai wadah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
terkait dengan masing-masing bidang
Sumber: BAPPENAS, 2009
17. ALAT ANALISIS PEL
Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi dan
analisis data.
Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara partisipatif
baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi dan dunia
usaha.
Analisis data meliputi analisis pengembangan komoditi unggulan
dan analisis pengembangan wilayah serta analisis resiko.
Analisis komoditi unggulan dengan Location Quotient (LQ) atau
Revealed Comparative Advantage (RCA).
Untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir
menggunakan Analisis Value Chain (VCA). Tapi untuk PEL berbasis
industri kreatif tidak harus menggunakan VCA, karena walaupun
sudah ada input dan proses tapi belum ada outputnya.
Untuk mengetahui kondisi (Indeks, Status dan leverage attributes)
PEL dapat digunakan Analisis RALED.
Analisis Keruangan dengan menggunakan analisis Sosiogram,
Skalogram dan Sistem Informasi Geografi (SIG)
18. MENENTUKAN KOMODITI UNGGULAN
Penentuan komoditi unggulan dilakukan oleh seluruh
stakeholder kunci PEL di kabupaten/kota berdasarkan
hasil analisis LQ atau RCA atau metode lainnya, seperti
Export Based Model atau Model Input-Output.
Mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada.
Berorientasi kepada permintaan jangka pendek dan
jangka panjang.
Bukan hanya untuk pasar lokal, regional, tetapi juga untuk
pasar internasional.
Mempertimbangkan inovasi dan kretaifitas yang berbasis
ekosistem dalam pengembangan komoditi tersebut.
Komoditi unggulan yang dipilih harus diintegrasikan
dengan sektor lainnya. Pengembangan komoditi unggulan
jangan hanya satu komoditi saja (single commodity
development), namun harus diintegrasikan dengan sektor
lainnya misalnya pariwisata.
19. VALUE CHAIN ANALISIS
Sumber: Sunoto, 2014
Inbound
Logistics
Service
Marketing
andSales
Outbound
Logistics
Margin
Operations
Procurement
Firm Infrastructure
Human Resource Management
Technology Development
Primary
Activities
Supporting
Activities
Sumber: Micahel E. Porter
20. CONTOH POHON IDUSTRI
RUMPUT LAUT
Sargasum sp
Turbinaria sp
Rumput
Laut
Euchema sp
Gracilaria sp
Gelidium sp
Agar-agar
Karaginan
Alginat
Pharmacy
Grade
Industrial
Grade
Food
Grade
Bahan Gigi Buatan
Shampoo
Pasta Gigi
Farmasi
Sabun
Pakan
Pengeboran
Cat
Printing Tekstil
Kertas
Keramik
Soft Drink
Susu/Cokelat
Ice Cream
Roti
Jam
21. ANALISIS STAKEHOLDER USAHA RL DI NATUNA
Perbankan Bank BRI dan Bank Riau Kepri
Menyediakan modal
petani RL
Pemerintah
Kabupaten
Natuna
PERUSDA Pembeli rumput laut
DKP Kab. Bantuan program/sapras
Disperindag Gudang dan gedung pengering
Pemerintah Provinsi
Kepri
DKP Provinsi Bantuan program/sapras
Pemerintah Pusat
KKP Bantuan Program
BAPPENAS Peningkatan kapasitas
K/L Lainnya Bantuan Program
Asosiasi
Bisnis ARLI, KADIN dll Belum berperan
Pelaku Usaha
Pembudidaya, pengolah,
pedagang, eksportir
Produksi, pengolahan,
pemasaran
24. Budi
daya
bibit
Budi
daya
RL
Peng
ering
an
Pengu
mpulan
tk desa
Pengu
mpulan
tk kec
Pengu
mpulan
tk prov
Pengirim
an ke
eksportir
Processor
Budidaya &
Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-
beli
DN
Pem-
beli
LN
Processor
Eksportir
P’pul
Kab.
P’pul
Kec.
P’pul
Desa
Petani
bibit RL
Petani
RL
PELAKU UTAMA
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov
& Kab.
Bank BRI
D.Perindag
Prov. & Kab
Kementrian
Kop & UKM
Kemenristek/
BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta
Nasional
P’pul
Prov.
• Sering gagal panen
• Rendahnya kualitas ‘cottonii’
kering
Petani belum melirik Sargassum
(dianggap sbg hama) padahal
potensi pasarnya bagus
Sumber: BAPPENAS, 2009
25. Budi
daya
bibit
Budi
daya
RL
Peng
ering
an
Pengu
mpulan
tk desa
Pengu
mpulan
tk kec
Pengu
mpulan
tk prov
Pengirim
an ke
eksportir
Processor
Budidaya &
Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-
beli
DN
Pem-
beli
LN
Processor
Eksportir
P’pul
Kab.
P’pul
Kec.
P’pul
Desa
Petani
bibit RL
Petani
RL
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov
& Kab.
Bank BRI
D.Perindag
Prov. & Kab
Kementrian
Kop & UKM
Kemenristek/
BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta
Nasional
P’pul
Prov.
Keterbatasan sapras pendukung: Jalan
produksi (contoh: Air mali), Angk umum laut
sekali sehari, angk umum darat belum ada
Jaringan sist .telekomunikasi (mis: cemaga,
kelarik)
Rantai
pemasaran cukup
panjang
•
26. Budi
daya
bibit
Budi
daya
RL
Peng
ering
an
Pengu
mpulan
tk desa
Pengu
mpulan
tk kec
Pengu
mpulan
tk prov
Pengirim
an ke
eksportir
Processor
Budidaya &
Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-
beli
DN
Pem-
beli
LN
Processor
Eksportir
P’pul
Kab.
P’pul
Kec.
P’pul
Desa
Petani
bibit RL
Petani
RL
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov
& Kab.
Bank BRI
D.Perindag
Prov. & Kab
Kementrian
Kop & UKM
Kemenristek/
BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta
Nasional
P’pul
Prov.
Strategi 1: Peningkatan kuantitas
& kualitas produksi RL
Strategi 2: Penguatan
kelembagaan petani
RL
27. Budi
daya
bibit
Budi
daya
RL
Peng
ering
an
Pengu
mpulan
tk desa
Pengu
mpulan
tk kec
Pengu
mpulan
tk prov
Pengirim
an ke
eksportir
Processor
Budidaya &
Pengeringan Pemasaran Pasar
KEGIATAN
Pem-
beli
DN
Pem-
beli
LN
Processor
Eksportir
P’pul
Kab.
P’pul
Kec.
P’pul
Desa
Petani
bibit RL
Petani
RL
PENDUKUNG
Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian
DKP Prov
& Kab.
Bank BRI
D.Perindag
Prov. & Kab
Kementrian
Kop & UKM
Kemenristek/
BPPT
Kementrian Perdagangan
Swasta
Nasional
P’pul
Prov.
Strategi 4:
Pengembangan sarana
& prasarana produksi
Strategi 3:
akses petani ke
Sumber: BAPPENAS, 2009
29. ANALISIS RALED
Analisis RALED (Rapid Assessment Technique for Local Economic Development)
dikembangkan oleh Sugeng Budiharsono yang dimodifikasi dari Program
RAPFISH dari University British of Columbia, Canada. Dasar analisis
RALED adalah Multidimensional Scaling (MDS).
MDS berbasis Euclidean Distance, semakin dekat dengan titik ideal semakin
baik, dan sebaliknya, semakin jauh dari titik ideal, kondisinya semakin buruk.
RALED digunakan untuk menentukan Indeks dan Status PEL suatu daerah
(Kabupaten/Kota dan Provinsi) yang berdasarkan 6 dimensi PEL, yaitu: (1)
Kelompok Sasaran; (2) Faktor Lokasi; (3) Kesinergian fokus dan kebijakan; (4)
Pembangunan Berkelanjutan; (5) Tata Kelola; dan (6) Proses Manajemen.
Penentuan Indeks Komposit, dilakukan dengan mengalikan nilai masing-
masing dimensi PELD dengan bobot masing-masing dimensi tersebut.
Penentuan bobot dimensi menggunakan Participatory Pairwise Comparison
Matrix.
RALED juga dapat menentukan leverage attributes (atribut pengungkit atau
atribut yang perlu diperbaiki) pada suatu dimensi agar dapat meningkatkan
indeks dan status PEL suatu daerah.
Atribut pengungkit diadikan dasar untuk menyusun rencana aksi PEL pada
suatu daerah dengan melakukan terlebih simulasi yang merupakan intervensi
kebijakan/strategi pada masa mendatang.
31. CONTOH PENENTUAN INDEKS DAN STATUS
DIMENSI FAKTOR LOKASI
31.82
GOODBAD
UP
DOWN
-60
-40
-20
0
20
40
60
0 20 40 60 80 100 120
OtherDistingishingFeatures
lLED Sustainability
RALED Ordination
References
Anchors
Indeks dan Status
Dimensi
0 ≤ Sangat buruk < 25
25 < buruk < 50
50 < cukup baik < 75
Baik ≥ 75
32. CONTOH PENENTUAN LEVERAGE ATTRIBUTES
DIMENSI FAKTOR LOKASI
0.90
1.29
1.54
1.67
2.08
2.41
2.60
2.63
2.52
2.76
2.71
2.48
2.07
2.00
1.66
1.62
0.30
0 1 2 3
Aksesibilitas Menuju Lokasi
Akses ke Pelabuhan Udara
Infrastruktur Komunikasi
Ketersediaan Air Besih
Jumlah Lembaga keuangan lokal
Lembaga penelitian
Kualitas Lingkungan
Kualitas Pelayanan Kesehatan
Etos Kerja SDM Lokal
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute
Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
Attribute
Leverage of Attributes
33. CONTOH DIAGRAM LABA-LABA NILAI
DIMENSI PEL SEBELUM DIBOBOTI
70.3
31.82
60.52
51.23
45.45
67.72
0
20
40
60
80
100
Kelompok Sasaran
Faktor Lokasi
Kesinergian dan Fokus
Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan
Tata Pemerintahan
Proses Manajemen
DIAGRAM LAYANG-LAYANG PEL KABUPATEN SUKA MAJU
34. INDEKS KOMPOSIT DAN STATUS PEL
KAB. SUKA MAJU
No Dimensi PEL Nilai Indeks
sebelum Diboboti
Bobot Nilai Indeks
setelah Diboboti
1Kelompok Sasaran 70.30 0.12 8.44
2Faktor Lokasi 31.82 0.20 6.36
3Kesinergian dan Fokus Kebijakan 60.52 0.10 6.05
4Pembangunan Berkelanjutan 51.23
0.13 6.66
5Tata Pemerintahan 45.45 0.27 12.27
6Proses Manajemen 67.72 0.18 12.19
JUMLAH 1.00 51.97
STATUS CUKUP BAIK
Indeks Komposit dan
Status PEL
0 ≤ Sangat buruk < 25
25 < buruk < 50
50 < cukup baik < 75
Baik ≥ 75
38. DASAR PENYUSUNAN RENCANA DAN
ANGGARAN
Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan Rencana Induk
(Master Plan) dan rencana aksi PEL di aras
kabupaten/kota dan pengintegrasian rencana tersebut ke
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Dasar penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan
hasil analisis VCA dan Analisis RALED
Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk,
dan (2) Rencana Aksi berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan dan RTRW Kabupaten serta RPJMD dan Renstra
SKPD. Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif.
Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah, agar pengembangan ekonomi
lokal memndapatkan dukungan anggaran dari seluruh
SKPD terkait.
39. BAGAIMANA AGAR PROGRAM DIDANAI OLEH
STAKEHOLDER LAINNYA?
Pada waktu menyusun rencana induk dan khususnya rencana tindak dan
rencana anggaran perlu dibuat program financial matrix.
Dalam program financial matrix ini sudah dijelaskan tentang program dan
kegiatan, volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan
penanggungjawab kegiatan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah
provinsi, kementerian/lembaga, donor maupun masyarakat madani.
Program financial matrix inilah yang akan dijual kepada stakeholder
tersebut. Dalam penyusunan program financial matriks harus
mengundang seluruh stakeholder kunci tersebut, dan yang diundang
adalah orang yang mempunyai otoritas dalam alokasi anggaran organisasi
yang diwakilinya.
Dalam program financial matrix yang dimuat bukan hanya sekadar rencana
dan anggarannya tetapi sudah merupakan komitmen dari organisasi
tersebut.
Setiap kegiatan dibuat TOR singkat, dan kemudian dipromosikan kepada
organisasi/lembaga yang tercantum dalam program financial matrix.
Diperlukan peran aktif dari seluruh organisasi pemerintahan yang ada
untuk ‘menjemput bola’ kepada organisasi-organisasi tersebut. Kepada
SKPD yang memperoleh dana dari stakeholder pemberi dana, diberikan
insentif seperti di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
40. SKEMA PROGRAM FINANCIAL MATRIX
PEMDA KAB
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Program
Financial Matrix
Donors
BUMN
DUNIA
USAHA
Kontraktor Kelompok
Sasaran
PEMERINTAH
PROVINSI
BAPPEDA
SKPD
lainnya
42. SUBSTANSI YANG SEYOGYANYA ADA DALAM
RENCANA INDUK
Mengubah mind set masyarakat
Pengembangan produk unggulan berbasis klaster
Pengembangan dan peningkatan produktifitas produk dari
hulu ke hilir (produksi, pasca panen, industri pengolahan,
pemasaran) dan sektor pendukungnya.
Pengembangan inovasi sains dan teknologi Pengintegrasian
produk komoditi unggulan dengan sektor lainnya (misalnya
dengan sektor wisata)
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi, Forum
Stakeholder dan kerjasama antar daerah
Penguatan branding, baik product branding maupun region
branding.
Pendampingan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di
aras masyarakat.
Kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama antara
pemerintah daerah denga dunia usaha dan pemerintah daerah
dengan donor.
43. MONITORING DAN EVALUASI
Penyusunan SOP Monev dan Indikator Kinerjanya
Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara
berkala. Monitoring dilakukan sekurang-
kurangnya 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi
dilakukan pada akhir tahun.
Monev dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan stakeholder kunci.
Tindak lanjut dari monev amat penting sebagai
bagian perbaikan pelaksanaan pada masa
mendatang.
45. CURRICULUM VITAE
1. Nama : Dr. Ir. Sugeng Budiharsono
2. Tempat/tgl lahir : Cirebon, 13 Juli 1960
3. Pendidikan/ short
courses
: Sarjana Pertanian, IPB, 1983
Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan,
IPB, 1995
Short course on Local Economic Development, ITC ILO, Turin,
Italia, 2009
Short course on Local Governance and Rural Development,
Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2010
Short course on Market Access for Sustainable Development,
Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2013
4. Pengalaman
Pekerjaan
: Dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, 2006 – sekarang
Dosen pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2001 – sekarang
Chief Technical Advisor for Local Economic Development,
BAPPENAS, 2006-2014
Fasilitator pada International short course on Local Economic
Development yang diselenggarakan oleh Wageningen
University and Research CDI The Netherlands, di
Johannesburg, South Africa, 2014.