Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
Similar to 7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
- 1. PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA Disampaikan pada kegiatan “Sakola Bisnis Desa (SABISA) ” – Bandung, 7 APRIL 2021 Nasirudin, A.Ks., M.M. Koordinator Fasilitasi Pengembangan Badan Pengelola Kawasan Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 2. *) Pasal 90 & 91 Permendesa No. 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIRASI Tugas *) : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa daerah tertinggal dan transmigrasi. Fungsi *) : Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang: Perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan ivestasi; Pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi; Pengembangan produk unggulan; Promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3. SUBSTANSI DAN RUANG LINGKUP TUGAS • Penyiapan perumusan kebijakan • Pelaksanaan kebijakan • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria • Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan • Pelaksanaan urusan ketatausahaan FUNGSI* DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI Fasilitasi Pengembangan BUM Desa dan BUMDesma di Desa dan PerDesan, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Pengembangan Badan Pengelola Kawasan PerDesan dan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa dan PerDesan, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Investasi Desa dan PerDesan, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi *) Pasal 108 Permendesa No. 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Mendukung Pencapaian Tujuan RPJMN 2020-2024: - Tercapainya 5000 Desa Mandiri - Terentaskannya 10.000 Desa Tertinggal - Revitalisasi BUM Desa: Target 5.000 BUMDes Berkembang dan 1.200 BUMDes Maju - Revitalisasi BUM Desa Bersama: Target 100 BUM Desa Bersama Berkembang dan 80 BUMDes Bersama Maju
- 4. PENGEMBANGAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
- 8. Problem – Solution Fit (Assessment) Tim Direktorat Peningkatan Kapasitas Peningkatan Permodalan Peningkatan Akses Pasar BUM Desa & BUM DESMA Sasaran SUPPLY DEMAND Penyediaan layanan (services) Korporasi/ Off Taker Korporasi/ Off Taker Bank/ Non Bank Perguruan Tinggi / NGO Pengembangan usaha • BUM Desa.id • BRI • BNI • PT Surveyor Indonesa • Bank Jatim • BLU KKP • PT. Mega Inovasi Organik • PT. Perindo, • PT Pertamina, • Exxon Mobile, • PT Higaz BISNIS PROSES DALAM PENGUATAN BUMDESA & BUMDESMA FAKTA Fakta - Jumlah Bumdesa yang registrasi 41.612 Unit, Jumlah Bumdesma yang registrasi 355 unit - Jumlah unit usaha semakin banyak - Sumber daya Kementerian Desa sangat terbatas Mitra penguatan DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI
- 13. KEGIATAN USAHA BUM DESA Operating Company Usaha BUM Desa bidang ekonomi dan/atau layanan umum Unit Usaha 1 Lembaga Keuangan Unit Usaha 2 Pelayanan Air Bersih untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Investment Company Unit Usaha 3 Desa Wisata Unit Usaha 4 Pasar Desa 13
- 14. Pengelolaan sumber daya alam (Desa Wisata) PRINSIP KEGIATAN BUM DESA Usaha perantara barang dan jasa Kegiatan lain sesuai analisis kelayakan usaha Kegiatan BUM Desa harus berorientasi pada bagi 1 keuntungan finansial dan kemanfaatan masyarakat desa BUM Desa dapat menjalankan melakukan Kegiatan Usaha 2 pengadaan Barang dan Jasa dengan berpinsip pada asas transparansi, profesionalisme, dan efesiensi; Ketentuan perpajakan dalam kegiatan usaha BUM Desa mengikuti aturan yang berlaku pada Bada Hukum lain, selama belum ada aturan khusus yang mengikat Pelayanan publik Jatringan distribusi dan perdagangan 3 Ketentuan perpajakan Unit Usaha badan BUM hukum Desa yang 4 menyesuaikan pada bentuk dipilih. Permodalan/ keuangan Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal Dalam menjalankan kegiatan usaha, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 14
- 19. Kesimpulan 1. Peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama sangat sentral sebagai motor penggerak ekonomi perdesaan dan pengembangan PRUKADES (menyediakan akses perbankan, informasi dan pasar) 2. Revitalisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama minimum dilaksanakan dengan: a) Memfasilitasi akses permodalan b) Memfasilitasi dan mendorong pengembangan Produk Unggulan c) Melakukan penguatan pada tata-kelola BUM Desa Bersama 3. Pentingnya Menanamkan Rasa Memiliki (Sense of Belonging) bagi semua pemangku kepentingan yang memiliki spiritualitas dan tugas dalam pengembangan BUMDes/BUMDesma; 4. Pentingnya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan modal sosial sebagai fondasi pengembangan BUMDes/BUMDesma dan pembangunan desa pada umumnya; 5. Pentingnya eskalasi usaha BUMDes/BUMDesma melalui peningkatan kerja sama antar desa dan komunitas/lembaga lainnya.