Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
Project CCDP IFAD atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir, Coastal Community Development Project telah berjalan sejak tahun 2013 dan akan diakhiri pada penghujung tahun 2017 ini telah memperlihatkan hasil cukup yang meyakinkan. Slide ini memperlihatkan sejak dari tujuan dari proyek CCDP IFAD sampai contoh contoh keberhasilannya.
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
Project CCDP IFAD atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir, Coastal Community Development Project telah berjalan sejak tahun 2013 dan akan diakhiri pada penghujung tahun 2017 ini telah memperlihatkan hasil cukup yang meyakinkan. Slide ini memperlihatkan sejak dari tujuan dari proyek CCDP IFAD sampai contoh contoh keberhasilannya.
POLICY BRIEF_Dampak Multiplier & Hilirisasi Produk KUMM 2023.pdfAsranuaHAmin
KUMKM sejatinya harus menjadi motor penggerak industri nasional dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. UMKM dapat menjadi obat yang sangat manjur untuk menyembuhkan kembali industri di Indonesia. Beberapa indikator yang menyebabkan sektor UMKM mampu bertahan di tengah gelombang krisis adalah salah satunya karena sektor KUMKM memiliki local content yang sangat tinggi. Keunikan dari local content membuat sektor UMKM dapat terus berkembang walaupun ditengah situasi ekonomi sedang mengalami krisis. Namun, hingga saat ini sektor UMKM masih diposisikan pilihan usaha yang sifatnya tradisional dan belum menjadi pilihan utama dalam berbisnis. Sektor KUMKM hanya dijadikan sebagai sektor pinggiran, dan merupakan pilihan akhir dari kegiatan usaha informal.
POLICY BRIEF_Dampak Multiplier & Hilirisasi Produk KUMM 2023.pdfAsranuaHAmin
KUMKM sejatinya harus menjadi motor penggerak industri nasional dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. UMKM dapat menjadi obat yang sangat manjur untuk menyembuhkan kembali industri di Indonesia. Beberapa indikator yang menyebabkan sektor UMKM mampu bertahan di tengah gelombang krisis adalah salah satunya karena sektor KUMKM memiliki local content yang sangat tinggi. Keunikan dari local content membuat sektor UMKM dapat terus berkembang walaupun ditengah situasi ekonomi sedang mengalami krisis. Namun, hingga saat ini sektor UMKM masih diposisikan pilihan usaha yang sifatnya tradisional dan belum menjadi pilihan utama dalam berbisnis. Sektor KUMKM hanya dijadikan sebagai sektor pinggiran, dan merupakan pilihan akhir dari kegiatan usaha informal.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
OLEH : Ir. P. Rene Hosang, M. Si
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pro. Sulut
2. JUMLAH PENDUDUK = 2.283.591 JIWA
ANGKATAN KERJA = 1.020.952 Orang
SEDANG BEKERJA = 962.627 orang
TERSERAP
MELALUI 5.652
UNIT KOPERASI
DAN 53.527 UMKM:
177.495 Orang atau
22,61% dari Total
Angkatan Kerja
2
3. Pengantar
KEMISKINAN
Nasional : 28,59
Juta atau 8,60%
Sulawesi Utara:
189.120 Orang
atau 8.18%
JUMLAH
PENGANGGURAN/TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA
Nasional : 7,2
Juta orang /5,92%
Sulawesi Utara:
80.800 Orang
atau 7.79%
PERTUMBUHAN EKONOMI
Nasional : 6,3%
Sulawesi Utara:
7.56%
3
MASALAH NASIONAL DAN DAERAH
“Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara diatas pertumbuhan
ekonomi Nasional Tetapi kondisi ini tidak berbanding lurus
dengan Jumlah/tingkat pengangguran artinya Ekonomi
tumbuh baik tetapi tidak diikuti dengan indikator
penyerapan tenaga kerja”
5. MASALAH PENGANGGURAN DI SULUT
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulut
5
5
PENDIDIKAN
TERTINGGI YANG
DITAMATKAN
Bekerja (%) Pengangguran (%)
Agustus
2012
Februari
2013
Agustus 2012 Februari
2013
SD atau dibawahnya 39,11 36,74 21,64 19,92
SMP 21,22 19,84 22,49 19,48
SM Umum 20,47 22,44 32,25 36,72
SM Kejuruan 10,81 9,57 12,09 14,77
DI/II/III 2,80 2,73 4,44 1,63
DIV/Univ atau di
atasnya
5,59 8,68 7,08 7,48
Jumlah 100 100 100 100
Pengantar…..
6. KONTRIBUSI KUMKM BAGI PEREKONOMIAN SULAWESI UTARA :
Jumlah tenaga kerja
Yang terserap lewat
KUMKM
194.634 Tenaga Kerja
Jumlah
Koperasi
5,995
Jumlah Modal
724,531 M
Sisa Hasil usaha
18,228 Milyar
Jumlah UMKM:
76.285
Jumlah Aset
6.349 T
Jumlah Omzet
4,822 T
KOPERASI UMKM
TENAGA
KERJA
6
PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI UTARA TAHUN 2012 SEBESAR 7,86%,
TAHUN 2013 7,56%.
Pengantar…..
8. 23/11/2022
Rapat Regional, Palangkaraya - Kalteng
2010
8
(Terkait Langsung dengan Perekonomian)
• BERBUDAYA
• BERDAYA SAING
Mewujudkan Masyarakat yang cerdas dan berdaya saing
Memberdayakan Ekonomi Lokal dan Regional Yang Berbasis Kerakyatan
Serta Memperluas dan Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), dan Koperasi
Meningkatkan Peran Pelaku Bisnis Dalam Kegiatan Ekonomi Lokal,
Regional, dan Global
Meningkatkan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
Melaksanakan Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem
Perlindungan Sosial
Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia dan Basis
Perdagangan Internasional ke dan dari Asia Timur dan Pasifik
Memantapkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
9. 23/11/2022
Rapat Regional, Palangkaraya - Kalteng
2010
9
SEJAHTERA
Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal, Efisien, dan
Berkelanjutan, Serta Melestarikan Lingkungan Hidup
Melaksanakan Program Adaptasi Terhadap Akibat-Akibat
Perubahan Iklim
Memberdayakan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat
(Petani, Nelayan, Buruh dan Pegawai)
10. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh dan
mandiri sebagai soko guru perekonomian daerah
1. PENGUATAN KELEMBAGAAN KUMKM
2. PENGEMBANGAN USAHA KUMKM
3. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KUMKM
4. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN ADVOKASI PENGELOLAAN
KUMKM
5. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PEMBINA DAN PENGELOLA
KUMKM
6. PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
10
11. • Pembenahan Koperasi Tidak aktif
• Penyediaan Pusat Informasi dan Pelayanan Publik (Memberikan pelayanan
dan jasa mulai dari konsultasi, fasilitasi bantuan serta pendampingan usaha
baik kepada para usaha mikro kecil maupun untuk calon wirausaha baru
serta koperasi)
• Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
• Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Koperasi
• Pengembangan kelembagaan Koperasi Model sesuai jenis koperasi
(Pengembangan, Pendampingan dan fasilitasi untuk pembentukan Koperasi
Percontohan/Teladan skala nasional)
• Penyesuaian Badan Hukum Koperasi (Subsidi kepada Koperasi dalam
rangka penyesuaian Badan Hukum sebagaimana tuntutan UU No. 17 tahun
2012 ttg perkoperasian)
• Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1. PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI
• Pendirian Unit Penanganan Pengaduan
• Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah (Dana Bantuan
Sosial (bansos) kepada Koperasi dan UMKM. Mekanisme diatur
kemudian tapi besaran anggaran masing-masing Rp. 50.000.000,-
/Koperasi (30 unit) dan Rp.25.000.000,-/UMKM (45 unit);
• Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
• Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
• Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi
2. PROGRAM
PENCIPTAAN
IKLIM USAHA
KECIL
MENENGAH
YANG KONDUSIF
PROGRAM DAN KEGIATAN
12. • Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan
Bisnis
• Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
• Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
• Bimbingan Teknis dan pendampingan bagi Koperasi
Simpan Pinjam
3.
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN
DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF UKM
• Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
• Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan
Ekonomi Lokal
• Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah
• Direktori Produk Unggulan KUMKM
4. PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENDUKUNG
USAHA BAGI
UMKM
PROGRAM DAN KEGIATAN (Lanjutan….)
13. INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2010 - 2015
NO INDIKATOR SATUAN
2010 - 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 JUMLAH KOPERASI AKTIF UNIT 3,292 3,358 3,424 3,490 3,555 3,621
2 JUMLAH UMKM UNIT 53,461 54,530 55,599 56,669 57,738 58,807
a. Usaha Mikro UNIT 31,511 32,141 32,771 33,402 34,032 34,662
b. Usaha Kecil UNIT 19,567 19,958 20,350 20,741 21,132 21,524
c. Usaha Menengah UNIT 2,383 2,431 2,478 2,526 2,574 2,621
3 WIRAUSAHA BARU SARJANA
SARJANA DAN NON SARJANA
orang - 150 250 200 200 200
REALISASI KINERJA SKPD DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI SULAWESI UTARA s/d TAHUN 2013
NO INDIKATOR SATUAN
2010 - 2013
+/- (2010–2013)
2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUMLAH KOPERASI AKTIF UNIT 3,292 3,358 3,424 3,444 152 Unit atau + 4,61%
2 JUMLAH UMKM UNIT 53,461 56,194 74,173 76,285 22,824 Unit atau + 42,69%
a. Usaha Mikro UNIT 31,511 33,554 51,129 52.702 21,191 Unit atau + 67,25%
b. Usaha Kecil UNIT 19,567 20,092 20,403 20,863 1,296 Unit atau + 6,62%
c. Usaha Menengah UNIT 2,383 2,548 2,641 2,720 337 Unit atau + 14,14%
3 WIRAUSAHA BARU SARJANA
SARJANA DAN NON SARJANA
orang 250 400 600 1,190 2,190 Unit atau + 776%
14. 1. Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM yang
berbasis Kelapa dan Produk turunannya
2. Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM yang
berbasis pada pohon Aren dan turunannya.
3. Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM
dibidang produksi Rumah Adat Minahasa.
4. Pengembangan Usaha koperasi dan UMKM
berbasis Hasil Laut dan Perikanan.
5. Pengembangan Usaha koperasi dan UMKM di
bidang Agribisnis Tanaman Pangan.
14
15. 6. Pengembangan Usaha koperasi dan UMKM di
bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan
7. Pengembangan Usaha koperasi dan UMKM di
bidang Industry souvenir
8. Pengembangan Usaha koperasi dan UMKM di
bidang Tenunan Khas Minahasa (Kain Bentenan)
9. Pengembangan Usaha koperasi dan UMKM di
bidang Pertambangan
10.Pengembangan Usaha koperasi dan UMKM di
bidang pengelolaan Wisata Alam, Religi dan
Wisata Konvensi.
15
16.
17. Title
• Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Vivamus et magna. Fusce sed sem
sed magna suscipit egestas.
• Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Vivamus et magna. Fusce sed sem
sed magna suscipit egestas.
18. Title
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed
sem sed magna suscipit egestas.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed
sem sed magna suscipit egestas.