Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan klaster industri kerajinan dan barang seni di Wilayah I, khususnya klaster bordir dan sulaman di Bukittinggi. Kebijakan ini mencakup pendekatan pembentukan klaster, fase pengembangannya, dasar hukum, sasaran jangka panjang untuk pemasaran, serta program yang dilaksanakan pada 2011 untuk memperkuat klaster bordir Bukittinggi.

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KLASTER IKM KERAJINAN DAN
BARANG SENI (WILAYAH I)
DISAMPAIKAN PADA
TEMU USAHA PEMASARAN
DENGAN EKSPORTIR/DEPT. STORE
(KLASTER BORDIR DAN SULAMAN BUKITTINGGI)

2. Visi dan Misi
Misi

3. Pendekatan Klaster
Pengertian Klaster  aglomerasi perusahaan(s)
yang membentuk kerjasama strategis dan
komplementer serta memiliki hubungan yang
intensif
Elemen Kunci Klaster 
1. aglomerasi perusahaan
2. nilai tambah dan mata rantai nilai
3. jaringan pemasok
4. infrastruktur ekonomi

4. Fase Pengembangan Klaster
Fase pertama, diagnosis dan penyusunan konsep
(conceptualizing)  tahap diagnosis
Fase kedua, merancang dan memasyarakatkan
kolaborasi (launching)  tahap kolaborasi
Fase ketiga, melaksanakan dan mengoperasikan
(operating)  tahap implementasi
Fase keempat, evaluasi dan pematangan
(maturing)  tahap monev

5. DASAR HUKUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KLASTER KERAJINAN DAN BARANG SENI
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional
(KIN).
 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 132/M-IND/PER/10/2009 Tentang Peta
Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster
Industri Kerajinan dan Barang Seni.
 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2010-
2014.

6. KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL
(PERPRES 28/2008)
Kebijakan Industri Nasional (KIN) diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2008 merupakan suatu arahan dan kebijakan jangka
menengah maupun jangka panjang, dalam rangka
mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung
pembangunan ekonomi nasional sekaligus
mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan
liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa
yang akan datang.
Visi Industri 2025: membawa Indonesia pada tahun
2025 menjadi “Sebuah Negara Industri Tangguh di
Dunia”.
Visi antara : membawa Indonesia pada tahun 2020
menjadi “Negara Industri Maju Baru”.

7. KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL
(PERPRES 28/2008)
Implementasi pembangunan industri nasional dilakukan secara sinergi
dan terintegrasi di seluruh daerah dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :
• TOP DOWN
PPeennggeemmbbaannggaann 3355 KKllaasstteerr IInndduussttrrii PPrriioorriittaass yyaanngg ddiippiilliihh
bbeerrddaassaarrkkaann kkeemmaammppuuaann nnaassiioonnaall uunnttuukk bbeerrssaaiinngg ddii ppaassaarr
ddoommeessttiikk ddaann iinntteerrnnaassiioonnaall
• BOTTOM UP
PPeennggeemmbbaannggaann iinndduussttrrii ppeennggoollaahhaann kkoommooddiittii uunngggguullaann
ddaaeerraahh mmeennuujjuu KKoommppeetteennssii IInnttii IInndduussttrrii DDaaeerraahh
((ppeemmbbeerrddaayyaaaann pprroodduukk iinndduussttrrii uunngggguullaann ddaaeerraahh))

8. Pendekatan I : TOP – DOWN POLICY
(Industri Prioritas)
Agar pembangunan industri dapat dilakukan secara lebih fokus, dipilih industri-industri
prioritas yang mampu didorong untuk mencapai tujuan pembangunan
industri
Industri tersebut bila berhasil dikembangkan akan membawa industri-industri
lainnya turut berkembang
Industri prioritas dipilih berdasarkan:
a) potensi daya saing internasionalnya, dan
b) potensi ke depan untuk berkembang (Luasnya Bentang Wilayah, Besarnya
jumlah penduduk, Sumber Daya/Potensi Alam yang bisa di daya gunakan)
Potensi daya saing internasional diukur dari sisi:
 Supply (15 parameter) dan
 Demand (8 parameter)
dari 365 industri (ISIC 5 digit). Terpilih 35 industri prioritas dengan total
output 78% dan total ekspor 83%.

9. PENGELOMPOKAN KLASTER INDUSTRI
PRIORITAS
Fokus
IInndduussttrrii PPeennuunnjjaanngg IInndduussttrrii KKrreeaattiiff
1. Perangkat Lunak & Konten Multimedia
2. Fashion
3. Kerajinan & Barang Seni
IIKKMM TTeerrtteennttuu
BBaassiiss IInndduussttrrii MMaannuuffaakkttuurr
EElleekkttrroonniikkaa && TTeelleemmaattiikkaa
1. Elektronika
2. Telekomunikasi
3. Komputer dan Peralatannya
AAllaatt AAnnggkkuutt
1.Kendaraan Bermotor
2.Perkapalan
3.Kedirgantaraan
4.Perkeretaapian
AAggrroo
1. Industri Material Dasar (baja, semen,
petrokimia, keramik)
2. Industri Permesinan (mesin listrik & peralatan
listrik, mesin peralatan umum)
3. Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja (tekstil
& produk tekstil, alas kaki)
1.Pengolahan Kelapa sawit
2.Karet dan Barang Karet
3.Kakao
4.Pengolahan Kelapa
5.Pengolahan Kopi
6.Gula
1.Batu Mulia dan Perhiasan
2.Garam
3.Gerabah & Keramik Hias
4.Minyak Atsiri
5.Makanan Ringan
7. Hasil Tembakau
8. Pengolahan Buah
9. Furniture
10.Pengolahan Ikan
11.Kertas
12.Pengolahan Susu
35 industri prioritas
dari 365 industri,
dengan :
 total output 78%
 total ekspor 83%
Klaster Bordir dan Sulaman

10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 132/M-IND/PER/10/2009
(Road Map)
 Ruang Lingkup Industri Kerajinan dan Barang Seni : salah
satunya adalah Industri Kerajinan Bordir dan Sulaman
 Definisi Industri Kerajinan Bordir dan Sulaman Adalah
industri yang berbahan baku benang dan kain/tekstil dengan
proses produksi menjadi bordir dan sulaman.
 Berdasarkan jenis kegunaannya maka industri bordir/sulaman
: bordir busana/ gaun/ asesorisnya serta bordir untuk
perlengkapan rumah tangga : sprei, sarung bantal, taplak
meja,tutup televisi/ dispenser/ audivisual (KBLI 17293).

11. Road Map: Sasaran Jangka Panjang
Kegiatan Pemasaran
 Memperkuat peran pasar spesifik produk industri kerajinan
dan barang seni di dalam negeri.
 Pemantapkan kemampuan market intelegen yang berperan
dalam penetrasi pasar lokal dan global.
 Memperbanyak jumlah showroom/ counter/ outlet produk
industri kerajinan dan barang seni di pasar modern dan
pariwisata di dalam negeri diberbagai corner store/ mini-market
di stasiun KA, Bandara, POM Bensin, serta ruang
pamer di Kedubes RI di berbagai negara.
 Peningkatan pemanfaatan website portal IKM di internet.

12. Program / Rencana Aksi
Jangka Menengah (2010 - 2014)
Tahap pengembangan dalam jangka menengah yang akan
dilakukan dengan kegiatan program, sebagai berikut:
1) Menciptakan iklim usaha yang konsusif.
2) Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pemasaran dalam dan
luar negeri.
3) Meningkatkan teknologi dan standardisasi.
4) Memperkuat struktur usaha.
5) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
6) Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana.

13. Peran Pemerintah Pusat (Ditjen IKM)
Sebagai pemrakarsa pengembangan klaster;
Koordinasi dengan pemerintah daerah;
Koordinasi dengan Pusdiklat atau pihak ketiga
(Konsultan) dalam penyelenggaraan pendidikan
fasilitator;
Membentuk national cluster point;
Membuat manual untuk fasilitator;
Mengelola database untuk fasilitator, alumni
shindan dan TPL

14. Cluster Vocal Point
(Pusat Pengembangan Klaster)
Menjaga keberlanjutan (sustainability)
program klaster;
Pusat informasi klaster tingkat nasional;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
menyeluruh ditingkat nasional;
Titik simpul jejaring klaster tingkat
nasional
Memfasilitasi penyelesaian kendala
ditingkat klaster (Constraint removal)

15. Fokus Kegiatan Klaster Bordir
Ditjen IKM 2006 - 2011
 Dari tahun 2006 - 2010 telah dilakukan tahapan
diagnosis, sosialisasi, kolaborasi dan rencana aksi .
 Pada tahun 2008, kegiatan yang telah dilakukan
adalah implementasi dan evaluasi.
 Pada tahun 2011, kegiatannya diarahkan pada
perkuatan implementasi kolaborasi/rencana aksi dan
evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan
yang telah dilaksanakan di Bukittinggi dan Aceh
Besar Utara sesuai dengan Permen Perindustrian
No: 132/M-IND/PER/10/2009.

16. Program Klaster Bordir
Ditjen IKM TA 2011
 IKM kerajinan yang dikuatkan kelembagaan klaster
pada tahun 2011 adalah klaster bordir dan sulaman
dengan lokus di Bukittinggi dan Aceh BEsar
 Kegiatan diarahkan pada perkuatan implementasi
kolaborasi / rencana aksi
 Mengintegrasi program pemasaran antara produsen
dan penjual
 Menginventarisir permasalahan klaster

17. INFORMASI PERKEMBANGAN KLASTER BORDIR
KOTA BUKITTINGGI
Pemda Kota Bukittinggi berperan aktif dalam pengembangan
klaster bordir (APBD)
Bank Nagari berperan dalam pembiayaan melalui Koperasi
Lambuang Pusako
Dinas Pariwisata membuka counter - counter bordir pada obyek
wisata Jam Gadang dan Lembah Anai
Dinas Perhubungan membuka jalur untuk mempermudah
kendaraan menuju Pusat Perdagangan Bordir
Lembaga pendidikan keterampilan desain menyediakan tenaga
desainer (guru, plant visit) ke kelompok pengusaha bordir
JICA : telah memberikan pelatihan 5S, studi banding ke Jateng
kepada pengusaha bordir dan mengirim fasilitator ke Jepang
Program JICA di Bukittinggi komplementer dengan rencana aksi
yang disusun oleh kelompok kerja

18. TERIMA KASIH