Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia dari tahun 2015-2019. Strateginya meliputi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap koridor ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di kawasan timur.

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR
INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh:
Armida S. Alisjahbana
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Disampaikan dalam Acara:
Rapat Koordinasi Bank Indonesia – Pemerintah Pusat dan Daerah
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional
Manado, 11 Agustus 2014

2. KERANGKA PAPARAN
Slide - 2
 Lanskap Pembangunan Ekonomi Regional
 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan
Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, 2015–2019
 Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di
masing-masing Koridor Ekonomi
 Percepatan Pembangunan Konektivitas dan SISLOGNAS
Antar Wilayah Pertumbuhan di Koridor Ekonomi
 Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman

3. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LANSKAP PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

4. Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp 33 Prov 23,77%
Pertumb. Ekonomi 8.21%
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20
Tingkat Pengangguran 5,66%
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 %
Pertumb. Ekonomi 4,83 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 43,70
Tingkat Kemiskinan 6,69 %
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90
Tingkat Pengangguran 5,30%
Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp 33 Prov 4,74 %
Pertumb. Ekonomi 8,67%
PDRB/kapita (Juta Rp) 17,86
Tingkat Kemiskinan 13,99 %
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 2.045,60
Tingkat Pengangguran 5,23 %
Wilayah Papua
Share PDRB thdp 33 Prov 1,79 %
Pertumb. Ekonomi 6,38 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,43
Tingkat Kemiskinan 30,50%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 1.199,60
Tingkat Pengangguran 3,97%
Wilayah Maluku
Share PDRB thdp 33 Prov 0,27 %
Pertumb. Ekonomi 7,33 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 6,80
Tingkat Kemiskinan 16,42%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 427,20
Tingkat Pengangguran 6,37 %
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thdp 33 Prov 1,26 %
Pertumb. Ekonomi 1,54 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 8,97
Tingkat Kemiskinan 19,79%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 828,30
Tingkat Pengangguran 4,06 %
Wilayah Jawa-Bali
Share PDRB thdp 33 Prov 58,87%
Pertumb. Ekonomi 6.58%
PDRB/kapita (Juta Rp) 27,61
Tingkat Kemiskinan 11,36 %
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 15.983,60
Tingkat Pengangguran 6,65 %
Sumber : BPS 2012 (diolah)
Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %,
Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96%
Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 %
PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta
POTRET KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

5. PULAU 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2013
Sumatera 29,3 26,7 23,9 21,5 22,3 22,7 23,8 23,8
Jawa 51,0 56,0 58,2 60,1 59,9 59,0 57,6 58,0
Kalimantan 9,8 8,7 8,9 8,9 8,9 9,4 9,3 8,7
Sulawesi 4,7 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,7 4,8
Bali dan Nusa Tenggara 2,9 3,0 3,1 3,2 2,9 2,7 2,5 2,5
Maluku dan Papua 2,3 1,7 2,0 2,1 1,9 2,1 2,1 2,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Slide - 5
Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil
atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)

6. Pulau 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2013
Jawa dan Sumatera 80,3 82,7 82,1 81,6 82,2 81,8 81,4 81,8
Kalimantan dan
Sulawesi
14,5 12,6 12,8 13,1 13,0 13,4 14,0 13,5
Bali dan Nusa Tenggara 2,9 3,0 3,1 3,2 2,9 2,7 2,5 2,5
Maluku dan Papua 2,3 1,7 2,0 2,1 1,9 2,1 2,1 2,2
Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Slide - 6
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)
Sumber: BPS
Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan,
berkisar antara 80 – 82 %

7. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TIMUR INDONESIA, 2015–2019

8. ARAH KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
Slide - 8
Mengingat terbatasnya sumber daya pembangunan, pengurangan kesenjangan
wilayah antar wilayah dilakukan dengan:
 Mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, melalui percepatan
pembangunan klaster-klaster industri.
 Investasi pemerintah dan swata perlu secara bijak dioptimalkan bagi
pembangunan klaster-klaster industri di wilayah ini untuk memicu dampak
pengganda (multiplier effect) pada daerah sekitar, khususnya di daerah
tertinggal.
 Percepatan keterkaitan pertumbuhan antar industri dan spasial, melalui
pengembangan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang
didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik.
 Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu
difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung
dengan baik, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik laut maupun
udara serta pasokan energi.

9. Slide - 9
STRATEGI
PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI)
terutama di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua, melalui: pengembangan klaster-klaster industri
pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan
masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan
menciptakan kesempatan kerja;
 Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah
pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan
pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi,
dan air bersih;
 Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek;
 Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan
investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;
 Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; dan
 Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

10. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
DI MASING-MASING KORIDOR EKONOMI

11. TEMA PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI
Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-Masing Wilayah
Slide - 11
Koridor Sumatera
"Sentra Produksi
dan Pengolahan Hasil
Bumi dan Lumbung
Energi Nasional"
Koridor Jawa
"Pendorong Industri
dan Jasa Nasional"
Koridor Kalimantan
"Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil Tambang &
Lumbung Energi Nasional"
Koridor Sulawesi
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, Perikanan,
Migas dan Pertambangan Nasional''
''Pintu Gerbang
Pariwisata dan Pendukung
Pangan Nasional''
“Pusat Pengembangan
Pangan, Perikanan, Energi
dan Pertambangan
Nasional”
Koridor Bali - Nusa Tenggara
Koridor Papua – Kep. Maluku6
6

12. KaretSumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Bali - NT
Papua – Kep.
Maluku
Kelapa
Sawit
Textil
Batubara Perkapalan Besi Baja
Makanan-
Minuman
Peralatan
Transportasi ICT Alutsista Perkapalan
Jabode-
tabek Area
KSN
Selat
Sunda
Kelapa
Sawit Perkayuan Migas Besi Baja Bauksit Batubara
Pertanian
Pangan Kakao Perikanan Nikel Migas
Pariwisata Peternakan Perikanan
Pertanian
Pangan Perikanan Tembaga Nikel Migas
DISTRIBUSI 22 KEGIATAN EKONOMI UTAMA DALAM
SETIAP KORIDOR EKONOMI
Slide - 12

13. RENCANA PENGEMBANGAN
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah KTI
No Lokasi Fokus Pengembangan KEK
1 Palu, Sulawesi Tengah Industri pengolahan pertambangan
mineral, industri agro, industri
manufaktur, dan logistik
2 Bitung, Sulawesi Utara Industri Agro, Industri Perikanan
(kelautan), dan logistik
3 Mandalika, NTB Pariwisata
4 Morotai, Maluku Utara Industri perikanan (kelautan),
pariwisata, dan logistik
5 Papua bagian barat Industri petrokimia dan pengolahan
pertambangan mineral
Slide - 13

14. PETA SEBARAN
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Lokasi KEK yang telah
ditetapkan
Lokasi usulan KEK yang akan
ditetapkan Tahun 2014
Industri berbasis hasil tambang
Industri berbasis SDM & Teknologi
KEK Sei Mangkei
Kab. Simalungun, Prov. Sumut
KEK Tanjung Lesung
Kab. Pandeglang, Prov. Banten
KEK Tanjung Api-api
Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel
KEK Mandalika
Kab. Lombok Tengah, NTB
KEK Palu
Kota Palu, Prov. Sulteng
KEK Morotai
Kab. P. Morotai, Maluku Utara
KEK Bitung
Kota Bitung, Prov. Sulut
Slide - 14

15. PERKIRAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(Rp Miliar)
No KEK Jalan Rel KA Pelabuhan Listrik Gas Air Bersih Bandara Total
1 Sei Mangkei 662 624 679 136 2.010 35 4.146
2 Tanjung Lesung 4.804 *) 280 2.158 7.242
3 Palu 1.785 250 39 463 2.537
4 Bitung 4.550 *) 1.115 **) 26 15 5.706
5 Morotai 353 204 22 84 150 813
6 Mandalika 102 20 2.067 2.189
7 Tanjung Api-api 288 6.375 771 5.182 1.343 13.959
TOTAL 12.544 6.999 3.019 5.424 2.010 3.022 2.308 35.326
Rata-rata
Investasi
5.047
*) Termasuk Pembangunan Jalan Tol
**) Termasuk pembagunan Pelabuhan hub Internasional
Slide - 15

16. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN
SISLOGNAS ANTAR WILAYAH PERTUMBUHAN
DI KORIDOR EKONOMI

17. VISI KONEKTIVITAS NASIONAL
Slide - 17

18.  Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk
memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan
keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems.
 Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas
dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya
(hinterland).
 Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang
inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan
pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam
rangka pemerataan pembangunan.
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
DAN SISLOGNAS
Slide - 18

19. KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL
DAN SISLOGNAS
Slide - 19

20. STRATEGI PEMBANGUNAN
KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS
 Percepatan pembangunan konektivitas dan SISLOGNAS:
 meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi,
 menurunkan biaya logistik,
 mengurangi ekonomi biaya tinggi,
 mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan
 mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di Wilayah KTI (Kalimatan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).
 Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan
wilayah perbatasan, melalui security and prosperity approach.
 Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung ketahanan
pangan dan energi.
Slide - 20

21. OPTIMALISASI (value creation)
DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BARU
(asset creation)
Slide - 21
Ensure the support for connectivity needed by the investors
Establish safe, reliable, and efficient goods, people, and services mobilization
Locally integrated, globally connected.
Optimalisasi
(Value Creation)
 Penguatan kerangka kerja konektivitas
nasional melalui sinkronisasi dan integrasi
transportasi, logistik, ICT dan
pengembangan koridor/KEK/Klaster
Industri.
 Pengembangan upaya-upaya
debottlenecking melalui reformasi
kebijakan dan regulasi.
 Peningkatan produktivitas prasarana yang
sudah tersedia/dibangun (eksisting).
Pembangunan Infrastruktur Baru
(Asset Creation)
 Pengembangan proyek-proyek konektivitas
yang terintegrasi dengan kebutuhan
industri.
 Pembangunan proyek-proyek
debottlenecking.

22. SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
2015-2019
SASARAN
RPJMN 2015-2019
ISU STRATEGIS KEBIJAKAN & STRATEGI
PENINGKATAN
KETERSEDIAAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR
PENINGKATAN KETAHANAN
AIR, PANGAN DAN ENERGI
PENGUATAN KONEKTIVITAS
NASIONAL
• Peningkatan bauran energi (diversifikasi
energi), konservasi energi dan iklim investasi
infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
• Peningkatan peran pemerintah daerah dalam
penyediaan rumah baru layak huni dan
meningkatkan kualitas hunian MBR
• Penyelenggaraan sinergi air minum dan
sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota,
dan masyarakat
• Optimalisasi neraca air domestik
• Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa
• Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas
layanan air baku
• Pengendalian daya rusak air
• Peningkatan kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam
pengelolaan sumber daya air
• Pembangunan Transportasi Multimoda dan
transportasi yang mendukung Sislognas.
• Membangun transportasi yang berorientasi
lokal dan kewilayahan.
• Membangun transportasi yang terintegrasi
dengan investasi untuk mendukung Koridor
Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri,
dan pusat-pusat pertumbuhan.
• Mendorong pembangunan fixed/wireline
broadband infrastruktur broadband di
daerah perbatasan negara.
• Mempercepat implementasi e-government
dengan mengutamakan prinsip keamanan,
interoperabilitas dan cost effective.
• Mengembangkan Transportasi Massal
Perkotaan
PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI MASSAL
PERKOTAAN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS,
SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN
DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
 Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4%
pada tahun 2014)
 Akses air minum layak mencapai 100%
(68.5% pada tahun 2014)
 Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada
tahun 2014)
 Akses perumahan layak mencapai 100%
 Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 %
pada tahun 2014)
 Biaya logistik menurun menjadi 20%
terhadap PDB (27% pada tahun 2014)
 Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32%
(23% pada tahun 2014)
 Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6%
(desa) dan mobile broadband 100% populasi
 Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi
20% (11% pada tahun 2014)
 Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik
Slide - 22

23. PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN
BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (1/2)
Slide - 23

24. Membangun Pelabuhan Hub
Internasional
 Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat
Indonesia
 Bitung untuk Kawasan Timur
Indonesia
Pengembangan Perkeretaapian
Nasional:
 Menyelesaikan Kereta Api Selatan
Pulau Jawa
 Membangun Jalur KA Pulau Sumatera
(Aceh, Riau, dan Lampung)
 Membangun KA Kalimantan dan
Sulawesi.
Pengembangan short sea shipping
untuk mengurangi beban angkutan
jalan di sisi utara Pulau Jawa
Pembangunan Jalur Kereta Api
• Sumatera 1.308 km
• Jawa 2.224 km
• Sulawesi 213 km
• Kalimantan 93 km
Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun
Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional
• Pelabuhan Kuala Tanjung (selesai 2017)
• Pelabuhan Bitung (selesai 2017)
• Pelabuhan Maloy (selesai 2018)
• Pelabuhan Pontianak Baru (selesai 2018)
PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN
BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (2/2)
Slide - 24

25. PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH KALIMANTAN, 2015–2019
Slide - 25

26. PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH SULAWESI, 2015–2019
Slide - 26

27. PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2015–2019
Slide - 27

28. PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH MALUKU, 2015–2019
Slide - 28

29. PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
WILAYAH PAPUA, 2015–2019
Slide - 29

30. • Sejak 1998 – 2012, potensi 75000 MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013)
• 239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik.
Potency for HEPP
development
NO Energy Unit
Capacity
(MW)
Usage for
Housing/Public
Facility
1 Hydro Energy 910 7.572 16.869.266
2 Solar Energy 178.099 42,78 63.537
3 Wind Energy 54 1,33 1.483
4 HYBRID 19 0,54 805
T O T A L 179.082 7.616,652 16.935.090
NO Island Potency (MW) %
1 Sumatra 15.600 20,8%
2 Jawa 4.200 5,6%
3 Kalimantan 21.600 28,8%
4 Sulawesi 10.200 13,6%
5 Bali,NTT,NTB 620 0,8%
6 Maluku 430 0,6%
7 Papua 22.350 29,8%
TOTAL 75.000 100,0%
Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
Hydro Potency for Utilize in Indonesia
Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Million tCO2
Biomass HSD MFO LNG Gas Batubara
HEPP development could reduce generation of CO2 emission
PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA ENERGI
Slide - 30

31. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEBIJAKAN
 Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
 Mendorong pembangunan broadband termasuk di daerah perbatasan negara
antara lain melalui transformasi USO .
 Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip
keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
 Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI
STRATEGI
 Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional
untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb.
 Transformasi USO .
 Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan
mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah.
 Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK.
Slide - 31

32. PEMBANGUNAN BROADBAND,
KHUSUSNYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA
1. Aspek Infrastruktur 2. Aspek Adopsi dan Utilisasi
 Pembangunan infrastruktur pasif
 Proyek Ring Palapa
 Penataan ulang spektrum frekuensi
 Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan
spektrum (digital dividend)
 Peningkatan literasi TIK
 Fasilitasi dukungan broadband untuk lima
sektor prioritas: e-pemerintah, e-
pendidikan, e-kesehatan, e-logistik, e-
pengadaan
 Penyusunan ICT Fund
 Optimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USO
 Konsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional
3. Aspek Pendanaan
 Penyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi
4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
Slide - 32

33. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

34. PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
Percepatan pembangunan kelautan dengan mengedepankan peran
ekononomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional:
 Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional;
 Meningkatkan peran transportasi laut sebagai penunjang utama
pengembangan SISLOGNAS dan konektivitas nasional;
 Meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut;
 Mengembangkan potensi industri kelautan;
 Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan;
 Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan
laut.
Slide - 34

35. ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM
BERBASIS KEWILAYAHAN (1/2)
Koridor Barat
Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan
dan pasar ikan modern)
Kluster perikanan budidaya
Revitalisasi tambak udang
Teknopark budidaya tuna lepas pantai
Cadangan stok perikanan untuk
era perubahan iklim
Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)
Tujuan cruise wisata bahari
(semacam Carribean)
Pemberdayaan ALKI I (Selat
Sunda)
IORA
Industri perkapalan
perikanan
Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)
Slide - 35

36. Koridor Timur
Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan
dan pasar ikan modern)
Kluster perikanan budidaya Teknopark budidaya tuna lepas pantai
Cadangan stok perikanan
untuk era perubahan iklim
Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)
Tujuan cruise wisata bahari (semacam Carribean)
Poros baru maritim (Asia
Timur-Pasifik Rim (termasuk
Australia) di ALKI III serta
industri tuna
Industri perkapalan
perikanan
Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)
Slide - 36
ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM
BERBASIS KEWILAYAHAN (2/2)

37. PRIORITAS WILAYAH PEMBANGUNAN
KELAUTAN TERPADU
 Dengan mempertimbangkan sektor unggulan dan potensi keterkaitan
depan dan belakang dengan sektor-sektor lain, wilayah laut yang dapat
dikembangkan meliputi wilayah pengembangan kelautan : (1) Sumatera
bagian Barat, (2) Malaka, (3) Sunda/Selatan Jawa, (4) Jawa, (5) Natuna,
(6) Makassar-Buton, (7) Banda-Maluku, (8) Sawu, dan (9) Papua-
Sulawesi.
 Membangun pusat pengolahan hasil perikanan tangkap di KTI. Beberapa
pilihan lokasi yang paling strategis adalah di Bitung, Morotai, Ambon atau
Biak. Hal ini perlu segera dilakukan, mengingat saat ini hampir semua
produk perikanan tangkap, baik legal maupun illegal, dibawa ke kota
General Santos di Filipina. Salah satu cara untuk mengurangi hal ini
adalah membuat magnet baru di KTI.
Slide - 37

38. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL