Dokumen tersebut membahas pedoman penyaluran Dana Desa tahun 2023, termasuk penyaluran BLT Desa, persyaratan penyaluran dana desa secara tahapan, serta sanksi pemotongan dana desa jika tidak memenuhi ketentuan penyaluran BLT Desa.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
FGD PENYALURAN
DANA DESA
17 April 2023

2. OUTLINE
2

3. OVERVIEW PENYALURAN DANA DESA 2023
3
BLT DESA BERSIFAT WAJIB
 BLT Desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dan paling
banyak 25% (dua puluh
lima persen) dari anggaran
Dana Desa
 dalam hal tidak
mengalokasikan BLT Desa,
Dana Desa nonBLT Desa
maksimal sebesar 75%
PERUBAHAN KPM BLT DESA
Dalam hal terdapat penurunan
KPM BLT Desa dan Desa tidak
terdapat pengganti KPM BLT
Desa, Dana Desa untuk BLT
Desa yang tidak dibayarkan
kepada KPM dapat digunakan
untuk mendanai kegiatan
prioritas Desa lainnya
ALOKASI TAMBAHAN DD
Dana Desa dihitung pada
tahun anggaran berjalan
yang dialokasikan sebagai
tambahan Dana Desa
sesuai perhitungan
PENYALURANSISA ALOKASI
BLT DESA
 prakondisi : alokasi BLT Desa
karena perekaman BLT Desa
≥10% sampai dengan <25%
dari pagu Dana Desa
 Disalurkan bersamaan pada
Tahap III atau Tahap II bagi
Desa Mandiri
PEREKAMAN KPM BLT DESA
 Perekaman KPM BLT Desa
pada Aplikasi OMSPAN
paling lambat tanggal 12
Mei 2023.
 BLT Desa dilaksanakan
selama 12 bulan, dari bulan
Januari s.d. Desember 2023
PENYALURAN DANA DESA
 BLT Desa disalurkan sekaligus untuk kebutuhan 3 bulan.
Nilai total setahun = Rp300.000,- x 12 bln x KPM
 nonBLT Desa:
 Desa Reguler : 3 tahap
 Desa Mandiri : 2 tahap.
 Dalam hal belum dilakukan perekaman KPM BLT
Desa, Dana Desa untuk nonBLT Desa dapat
disalurkan terlebih dahulu maksimal sebesar 75%
dari total pagu
PENYALURAN TAMBAHAN DD
Penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa,alokasi tambahan
Dana Desa, diajukan terpisah
dengan Dana Desa nonBLT Desa

4. PENYALURAN DANA DESA - REGULER
4
URAIAN TAHAP I: 40% TAHAP II: 40% TAHAP III: 20%
SYARAT 1. Peraturan Desa mengenai
APBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan
DD (dilampiri daftar rekening
desa)
3. SuratPengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil
cetakan OMSPAN
1. Lap realisasi penyerapan dan cap keluaran TA 2022
2. Lap realisasi penyerapan tahap I & BLT Desa min 50% dan cap
keluaran min 35%
3. SuratPengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN
1. Laporan realisasi penyerapan s.d.
tahap II BLT Desa min 90% dan
capaiankeluaran min 75%;
2. laporan konvergensi pencegahan
stunting tingkat Desa TA 2022
3. SuratPengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan
OMSPAN
PERIODE
DOKUMEN
PERSYARATAN
PALING CEPAT JANUARI PALING CEPAT MARET PALING CEPAT JUNI
DISAMPAIKAN
PALING LAMBAT 23 JUNI 2023
DISAMPAIKAN
PALING LAMBAT 24 AGUSTUS 2023
DISAMPAIKAN
Mengikuti Ketentuan Langkah Langkah
Akhir TA 2023
BESARAN
PENYALURAN
NILAI SALUR = 40% x (Alokasi DD -
Kebutuhan BLT Desa 1 tahun)
NILAI SALUR = 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan BLT Desa 1 tahun) NILAI SALUR = 20% x (Alokasi DD -
Kebutuhan BLT Desa 1 tahun)
Syarat tambahan:
1. Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2022 wajib melakukan
perekaman realisasi penyaluran BLT Desa tahun 2022 untuk bulan kesatu
s.d. bulan kedua belas
2. Bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT Desa tahun 2022
selama 12 bulan, dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan
kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.

5. PENYALURAN DANA DESA - MANDIRI
5
URAIAN TAHAP I: 60% TAHAP II: 40%
SYARAT 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan DD
3. SuratPengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan
OMSPAN
1. Lap realisasi dan cap keluaran TA 2022
2. Lap realisasi penyerapan tahap I & BLT Desa min 50% dan cap keluaran min 35%
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA 2022
4. SuratPengantar
5. Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN
PERIODE
DOKUMEN
PERSYARATAN
PALING CEPAT JANUARI PALING CEPAT MARET
DISAMPAIKAN
PALING LAMBAT 23 JUNI 2022
DISAMPAIKAN
Mengikuti Ketentuan Langkah Langkah Akhir TA 2023
Besaran
penyaluran
Nilai Salur = 60% x (Alokasi DD -
Kebutuhan BLT Desa 1 tahun)
Nilai Salur= 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan BLT Desa 1 tahun)
Syarat tambahan:
1. Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2022 wajib melakukan
perekaman realisasi penyaluran BLT Desa tahun 2022 untuk bulan kesatu s.d.
bulan kedua belas
2. Bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT Desa tahun 2022 selama 12
bulan, dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan
bulan yang disalurkan.

6. PENYALURAN BLT DESA (1/4)
6
 PENYALURAN DILAKUKAN UNTUK KEBUTUHAN 3 BULAN
 Jumlah KPM wajib diinput sebelum penyaluran bulan kesatu UNTUK PENYALURAN BLT DESA 12 BULAN
 Input jumlah KPM sesuai dengan jumlah KPM peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
desa
 Perekaman data KPM pada bulan kesatu DILAKUKAN PALING LAMBAT 12 MEI 2023
 PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA NONBLT DESA TAHAP I HARUS DIPENUHI
 Permintaan pengajuan penyaluran dapat diajukan bersamaan dengan penyaluran nonBLT Desa Tahap I (diajukan dalam permintaan terpisah)
Penyaluran Bulan:
Ke-1, Ke-2, Ke-3
Penyaluran Bulan:
Ke-4, Ke-5, Ke-6
Penyaluran Bulan:
Ke-7, Ke-8, Ke-9
Syarat penyaluran BLT:
1. Input jumlah KPM
2. Upload peraturan
kepala desa atau
keputusan kepala
desa
Penyaluran Bulan:
Ke-10, Ke-11, Ke-
12
Syarat Penyaluran:
Perekaman Realisasi
penyaluran BLT Desa ke
KPM Bulan ke-1, ke-2,
dan ke-3
Syarat Penyaluran :
Perekaman Realisasi
penyaluran BLT Desa ke
KPM Bulan ke-4, ke-5,
dan ke-6
Syarat Penyaluran :
Perekaman Realisasi
penyaluran BLT Desa ke
KPM Bulan ke-7, ke-8,
dan ke-9
Paling Cepat April 2023 Paling Cepat Oktober 2023
Paling Cepat Juli 2023
Paling Cepat Januari 2023
Permintaan Penyaluran: Surat Pengantar + Daftar Rincian Desa yang dimintakan penyalurannya hasil cetakan OMSPAN
Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa minimal sebesar 10% dan maksimal sebesar 25% dari total pagu, dalam hal terdapat selisih antara pagu Dana
Desa untuk BLT Desa dengan Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan, maka selisih dimaksud disalurkan dalam penyaluran tahap III atau
tahap II bagi desa berstatus Desa Mandiri.

7. PENYALURAN BLT DESA (2/4)
7
 Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Desa belum dilakukan perekaman dalam
Aplikasi OM-SPAN, DD disalurkan paling tinggi sebesar 75% dari pagu DD
setiap Desa.
 Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III (Desa
Regular) atau tahap II (Desa Mandiri).
 Misal perekaman KPM untuk BLT Desa sebesar 13% (< 25%), maka
sisa sebesar 12% (25%-13%) disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III (Desa Reguler)
atau tahap II (Desa Mandiri)

8. PENYALURAN BLT DESA (3/4)
8
Penegasan Ketentuan Penetapan Calon dan Perekaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Desa TA 2023 (Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-34/PK/2023 tanggal
27 Februari 2023)
Penetapan calon KPM BLT Desa
1. Keluarga penerima PKH masih dimungkinkan untuk dimasukkan dalam daftar calon KPM BLT Desa
sepanjang Keluarga miskin dimaksud terdaftar dalam desil 1 s.d. desil 4 data P3KE. Penetapan KPM
BLT desa dimaksud dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa.
2. Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa terdapat:
a. penduduk miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 s.d desil 4 data P3KE, maka desa dapat
menetapkan KPM BLT Desa di luar desil 1 s.d desil 4 data P3KE.
b. penduduk yang dianggap sudah mampu namun masih terdapat dalam desil 1 s.d desil 4 data
P3KE, maka desa dapat mengeluarkan dari daftar KPM BLT Desa.
3. Kepala daerah agar segera menyampaikan data P3KE kepada kepala desa di wilayahnya.

9. PENYALURAN BLT DESA (4/4)
9
Penegasan Ketentuan Penetapan Calon dan Perekaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Desa TA 2023 (Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-34/PK/2023 tanggal
27 Februari 2023)
Perekaman KPM BLT Desa
1. BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2. Dalam hal desa tidak memiliki jumlah KPM BLT Desa minimal 10% baik berdasarkan data P3KE
maupun secara riil, maka dimungkinkan untuk melakukan perekaman jumlah KPM bulan kesatu
kurang dari 10% dengan syarat bupati/wali kota mengajukan permintaan melalui surat kepada
DJPK dilengkapi dengan daftar rincian desa yang minimal berisi nama kecamatan, nama desa, kode
desa, dan jumlah minimal KPM.
3. Dalam hal jumlah KPM BLT Desa lebih dari ketentuan maksimal 25% pembayaran atas selisih
kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa non-BLT.

11. PENYALURAN TAMBAHAN DANA DESA
11
Penyaluran tambahan
Dana Desa di tahun
anggaran berjalan
dilakukan secara
sekaligus paling cepat
minggu pertama bulan
Agustus 2023.
Penyaluran tambahan Dana Desa
dilaksanakan setelah bupati/wali kota
melakukan penandaan pengajuan
penyaluran atas tambahan Dana Desa
atas Desa layak salur melalui Aplikasi
OM-SPAN yang disertai dengan surat
pengantar.
Tambahan Dana Desa
disalurkan setelah Desa
menerima penyaluran
Dana Desa Tahap I.
1 2 3

12. PEMOTONGAN DD KARENA TIDAK MENYALURKAN BLT DESA
12
Pemerintah Desa tidak
melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas)
bulan pada TA 2023
PEMOTONGAN Dana Desa
sebesar 25% dari Dana
DesaTahap II TA 2024
Di luar kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa
Dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa
TA 2023

13. PEMOTONGAN ATAS SISA DANA DESA
13
Sisa Dana Desa di RKD hasil rekon (TA
2015 - TA 2018) yang belum selesai
diperhitungkan di tahap III atau tahap
II Desa Mandiri Tahun 2022
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun
anggaran 2023
Dalam hal Dana Desa tahap II dan/atau tahap III TA 2023 tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa
diperhitungkan pada Penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III TA 2024
Desa tetap meng-upload dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa bagi Desa yang memenuhi syarat penyaluran,
meskipun tidak dilakukan penyaluran tahap II dan/atau tahap III di tahun 2023 karena pagu Dana Desa tahap II dan/atau
tahap III lebih kecil dibandingkan pemotongan/perhitungan sisa Dana Desa.
Sisa Dana Desa di RKD TA
2019 s.d. TA 2021 yang belum
selesai diperhitungkan di
tahap III atau tahap II desa
mandiri Tahun 2022
Sisa Dana Desa di RKD TA
2022 dan yang tidak
dianggarkan kembali ke TA
2023

14. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
14
1. Penerbitan syarat salur: Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, dan Perdes APBDes.
2. Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah
ditetapkan.
3. Permintaan penyaluran Dana Desa tidak perlu menunggu semua Desa sudah siap, desa-desa yang sudah
layak salur agar diajukan permintaan penyalurannya ke KPPN.
4. Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan kepala Desa atau
keputusan kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa.
5. Segera melaporkanpenerima KPM BLT Desa dan sesuai dengan jenis profesi-nya.
6. Menjaga validitas datadengan cara melakukan interkoneksi Siskeudes dengan aplikasi OMSPAN.
7. Menghindari perilaku koruptif dan fraud dalam pengelolaan Dana Desa.

15. Monitoring Penyaluran Dana Desa & Perekaman KPM BLT
No. Nama Pemda
Jml
Desa
Jml Desa
Merekam
BLT
%Rekam
BLT
DIPA Realisasi Penyaluran %
1 KAB. KUPANG 160 56 35% 149.375.528.000 10.340.498.700 6,92
2 KAB. B E L U 69 69 100% 62.589.736.000 19.230.646.500 30,72
3 KAB. TIMOR TENGAH UTARA 160 91 57% 144.254.318.000 26.290.709.400 18,23
4 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 266 264 99% 243.618.378.000 49.372.515.900 20,27
5 KAB. A L O R 158 129 82% 130.677.394.000 21.766.554.900 16,66
6 KAB. S I K K A 147 77 52% 132.561.787.000 21.023.597.100 15,86
7 KAB. FLORES TIMUR 229 229 100% 173.924.460.000 59.601.407.400 34,27
8 KAB. E N D E 255 207 81% 206.827.727.000 14.627.560.200 7,07
9 KAB. NGADA 135 126 93% 104.123.513.000 - 0
10 KAB. MANGGARAI 145 145 100% 124.607.808.000 33.513.152.400 26,89
11 KAB. SUMBA TIMUR 140 125 89% 135.366.624.000 38.879.351.400 28,72
12 KAB. SUMBA BARAT 63 63 100% 58.120.886.000 23.772.612.300 40,9
13 KAB. LEMBATA 144 75 52% 121.528.395.000 8.538.354.600 7,03
14 KAB. ROTE NDAO 112 112 100% 105.018.058.000 57.090.917.400 54,36
15 KAB. MANGGARAI BARAT 164 164 100% 141.178.232.000 49.270.869.600 34,9
16 KAB. NAGEKEO 97 97 100% 79.240.815.000 27.255.609.450 34,4
17 KAB. SUMBA TENGAH 65 49 75% 65.087.845.000 17.173.064.700 26,38
18 KAB. SUMBA BARAT DAYA 173 128 74% 183.467.541.000 22.954.005.300 12,51
19 MANGGARAI TIMUR 159 105 66% 153.960.615.000 38.491.692.300 25
20 KAB. SABU RAIJUA 58 15 26% 60.575.288.000 3.037.638.900 5,01
21 KAB. MALAKA 127 127 100% 112.572.778.000 12.602.195.100 11,19
TOTAL 3.026 2.453 81% 2.688.677.726.000 554.832.953.550 20,64
Per 14 April 2023

16. Monitoring Penyaluran Dana Desa NonBLT
No. Nama Pemda Jml Desa
Tahap I Tahap II
Jml Desa Rupiah % Desa Jml Desa Rupiah %Desa
1 KAB. KUPANG 160 31 8.569.128.900 19,4 1 340.369.800 0,6
2 KAB. B E L U 69 62 16.802.446.500 89,9 0 - 0,0
3 KAB. TIMOR TENGAH UTARA 160 87 22.823.909.400 54,4 0 - 0,0
4 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 266 153 42.735.015.900 57,5 0 - 0,0
5 KAB. A L O R 158 80 19.075.554.900 50,6 0 - 0,0
6 KAB. S I K K A 147 70 18.598.097.100 47,6 0 - 0,0
7 KAB. FLORES TIMUR 229 229 53.195.763.600 100,0 1 269.443.800 0,4
8 KAB. E N D E 255 52 12.646.660.200 20,4 0 - 0,0
9 KAB. NGADA 135 0 - 0,0 0 - 0,0
10 KAB. MANGGARAI 145 113 29.029.352.400 77,9 0 - 0,0
11 KAB. SUMBA TIMUR 140 102 30.021.630.300 72,9 12 3.345.221.100 8,6
12 KAB. SUMBA BARAT 63 63 17.436.265.800 100,0 14 3.697.546.500 22,2
13 KAB. LEMBATA 144 29 7.164.341.400 20,1 4 1.014.913.200 2,8
14 KAB. ROTE NDAO 112 112 31.505.417.400 100,0 66 18.467.400.000 58,9
15 KAB. MANGGARAI BARAT 164 164 42.353.469.600 100,0 0 - 0,0
16 KAB. NAGEKEO 97 97 23.959.809.450 100,0 0 - 0,0
17 KAB. SUMBA TENGAH 65 46 13.930.482.300 70,8 3 925.982.400 4,6
18 KAB. SUMBA BARAT DAYA 173 64 19.878.705.300 37,0 0 - 0,0
19 MANGGARAI TIMUR 159 121 35.345.292.300 76,1 0 - 0,0
20 KAB. SABU RAIJUA 58 8 2.631.738.900 13,8 0 - 0,0
21 KAB. MALAKA 127 40 10.459.295.100 31,5 0 - 0,0
TOTAL 3.026 1.723 458.162.376.750 56,9 101 28.060.876.800 3,3
Per 14 April 2023

17. Monitoring Penyaluran Dana Desa BLT
No. Nama Pemda Jml Desa
BLT TW 1 BLT TW 2
Jml Desa Rupiah %Desa Jml Desa Rupiah %Desa
1 KAB. KUPANG 160 31 1.368.900.000 19,4 1 62.100.000 0,6
2 KAB. B E L U 69 62 2.428.200.000 89,9 0 - 0,0
3 KAB. TIMOR TENGAH UTARA 160 82 3.466.800.000 51,3 0 - 0,0
4 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 266 153 6.637.500.000 57,5 0 - 0,0
5 KAB. A L O R 158 80 2.691.000.000 50,6 0 - 0,0
6 KAB. S I K K A 147 70 2.425.500.000 47,6 0 - 0,0
7 KAB. FLORES TIMUR 229 229 6.136.200.000 100,0 0 - 0,0
8 KAB. E N D E 255 47 1.980.900.000 18,4 0 - 0,0
9 KAB. NGADA 135 0 - 0,0 0 - 0,0
10 KAB. MANGGARAI 145 104 4.483.800.000 71,7 0 - 0,0
11 KAB. SUMBA TIMUR 140 102 4.638.600.000 72,9 18 873.900.000 12,9
12 KAB. SUMBA BARAT 63 63 2.243.700.000 100,0 14 395.100.000 22,2
13 KAB. LEMBATA 144 11 359.100.000 7,6 0 - 0,0
14 KAB. ROTE NDAO 112 112 4.121.100.000 100,0 83 2.997.000.000 74,1
15 KAB. MANGGARAI BARAT 164 164 6.917.400.000 100,0 0 - 0,0
16 KAB. NAGEKEO 97 97 3.295.800.000 100,0 0 - 0,0
17 KAB. SUMBA TENGAH 65 46 2.316.600.000 70,8 0 - 0,0
18 KAB. SUMBA BARAT DAYA 173 64 3.075.300.000 37,0 0 - 0,0
19 MANGGARAI TIMUR 159 73 3.146.400.000 45,9 0 - 0,0
20 KAB. SABU RAIJUA 58 8 405.900.000 13,8 0 - 0,0
21 KAB. MALAKA 127 40 2.142.900.000 31,5 0 - 0,0
TOTAL 3.026 1.638 64.281.600.000 54,1 116 4.328.100.000 3,8
Per 14 April 2023

18. Evaluasi Kecepatan Salur – Desa Sudah Salur
KAB JUMLAH DESA
Rata-Rata Kecepatan Salur (Hari Kerja)
2022 2023
DD NonBLT BLT DD NonBLT BLT 2023
KAB. A L O R 80 57 38 29 29
KAB. B E L U 62 112 50 34 34
KAB. E N D E 52 83 28 29 31
KAB. FLORES TIMUR 229 81 34 15 16
KAB. KUPANG 31 101 55 36 36
KAB. LEMBATA 29 122 60 27 1
KAB. MALAKA 40 118 49 42 42
KAB. MANGGARAI 113 77 35 32 36
KAB. MANGGARAI BARAT 164 102 34 25 25
KAB. NAGEKEO 97 110 50 6 17
KAB. ROTE NDAO 112 58 39 8 5
KAB. S I K K A 70 94 43 39 39
KAB. SABU RAIJUA 8 118 50 47 47
KAB. SUMBA BARAT 63 94 43 9 7
KAB. SUMBA BARAT DAYA 64 100 46 33 33
KAB. SUMBA TENGAH 46 86 28 22 22
KAB. SUMBA TIMUR 102 116 43 20 18
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 153 118 68 29 29
KAB. TIMOR TENGAH UTARA 87 100 45 33 36
MANGGARAI TIMUR 121 110 46 28 30
Total Keseluruhan 1.723 95 43 24 25

19. Evaluasi Kecepatan Salur – Desa Belum Salur
KAB JUMLAH DESA
Kecepatan Salur 2022 (Hari Kerja)
DD NonBLT BLT
KAB. A L O R 78 57 38
KAB. B E L U 7 122 56
KAB. E N D E 203 105 35
KAB. KUPANG 129 119 71
KAB. LEMBATA 115 123 62
KAB. MALAKA 87 119 51
KAB. MANGGARAI 32 79 35
KAB. NGADA 135 111 50
KAB. S I K K A 77 107 51
KAB. SABU RAIJUA 50 120 59
KAB. SUMBA BARAT DAYA 109 112 53
KAB. SUMBA TENGAH 19 94 30
KAB. SUMBA TIMUR 38 123 47
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 113 130 71
KAB. TIMOR TENGAH UTARA 73 103 46
MANGGARAI TIMUR 38 115 54
Total Keseluruhan 1.303 110 52

20. KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN