Dokumen ini membahas pengelolaan dan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk sumber-sumber pendanaan dan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Juga diuraikan risiko, tantangan serta sanksi administratif bagi desa yang tidak mengelola dana dengan baik. Penggunaan dana desa harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur desa.

1. DANA TRANSFER KE DESA

2. JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA
Hak Keuangan Desa UU 32/2004
PP 72/2005
UU NO. 6/2014
Pasal 72 ayat (1)
Perbedaan
Bagi Hasil Pajak Daerah Paling sedikit 10% Paling sedikit 10% Tidak ada
Bagi Hasil Retribusi Daerah Sebagian diperuntukkan desa Paling sedikit 10% UU Desa lebih tegas dan jelas
Alokasi Dana Desa 10% x ((DBH+DAU) – Belanja
Pegawai))
10% x (Daper – DAK) UU Desa lebih besar proporsinya
dan konsisten antara pasal dan
penjelasan.
Dana Desa Tidak ada 10% x total dana transfer
ke daerah
Sumber keuangan baru
Bantuan Keuangan kepada
desa
Dari pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah
kabupaten
Dari APBD provinsi, APBD
Kabupaten
UU Desa tidak menyebutkan
bantuan dari pemerintah
Hibah dan Sumbangan Hibah dan Sumbangan dari
Pihak Ketiga yang tidak
mengikat
Hibah dan Sumbangan
yang tidak mengikat dari
pihak ketiga
Tidak ada perbedaan
Lain-lain Tidak ada Lain-lain pendapatan desa
yang sah
PP 72/2005 tidak menyebutkan

3. FILOSOFI DANA DESA
• UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 ayat (1) Sumber keuangan
desa terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer (Dana
Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah), Bantuan
Keuangan, dan Lain-lain pendapatan desa yang sah
• Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,
memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan
pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat
desa sebagai subjek dari pembangunan

4. PENGERTIAN DANA DESA
• Dana Desa atau yang disingkat DD adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
• Besarnya Dana Desa adalah 10% x Total Dana Transfer ke Daerah
• Pembagian DD kepada masing-masing kabupaten dilakukan dengan cara
alokasi sebesar 90% dibagi secara merata dan 10% sisanya dibagi secara
proporsional

5. Roadmap Dana Desa
5
Dana Desa (DD):
Rp20.766,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 280,3 juta
ADD:
Rp32.666,4 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.091,0 M
TOTAL= Rp55.523,6M
Rata2 perdesa:
Rp749,4 juta
Dana Desa (DD):
Rp47.684,7 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp643,6 juta
ADD:
Rp37.564,4 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.412,4 M
TOTAL= Rp87.661,5M
Rata2 perdesa:
Rp1.183,1 juta
Dana Desa (DD):
Rp81.184,3M
Rata-rata DD per Desa:
Rp1.095,7 juta
ADD:
Rp42.285,9M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.733,8M
TOTAL= Rp126.204,2M
Rata2 perdesa:
Rp1.703,3 juta
Penggunaan:
-Sesuai kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa
-Open menu dg prioritas utk mendukung
program pembangunan & pemberdayaan
masyarakat desa melalui pembangunan
infrastruktur dasar desa
-Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap
Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:
-APB Desa
-RKP Desa
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database
Target Keberhasilan
Penggunaan:
-Sesuai kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa
-Open menu dg prioritas utk
mendukung program pembangunan &
pemberdayaan masyarakat desa
melalui pembangunan infrastruktur
dasar desa
-melalui pembangunan infrastruktur
dasar Desa
-Tdk dapat digunakan utk penghasilan
tetap Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:
-APBDesa
-RKP Desa
-RPJM Desa
Penggunaan:
-Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal
berskala desa
-Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan & pemberdayaan
masyarakat desa melalui
pembangunan infrastruktur
dasar desa
-Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades dan
Perangkat Desa
Perencanaan:
-APBDesa
-RKP Desa
-RPJM Desa
Penggunaan:
-Sesuai kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa
-Open menu dg prioritas utk
mendukung program pembangunan &
pemberdayaan masyarakat desa
melalui pembangunan infrastruktur
dasar desa
-Tdk dapat digunakan utk penghasilan
tetap Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:
-APB Desa
-RKP Desa
-RPJM Desa
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan
Penggunaan:
-Sesuai kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa
-Open menu dg prioritas utk
mendukung program pembangunan &
pemberdayaan masyarakat desa
melalui pembangunan infrastruktur
dasar desa
-Tdk dapat digunakan utk penghasilan
tetap Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:
-APB Desa
-RKP Desa
-RPJM Desa
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan
Dana Desa (DD):
Rp103.791,1M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 1.400,8 juta
ADD:
Rp55.939,8M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.055,3M
TOTAL= Rp162.786,3M
Rata2 perdesa:
Rp2.197,1 juta
Dana Desa (DD):
Rp111.840,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 1.509,5 juta
ADD:
Rp60.278,0 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.376,7M
TOTAL= Rp175.494,9 M
Rata2 perdesa:
Rp2.368,6 juta
Jumlah Desa
74.093

6. POSTUR
2014 2015 PERUBAHAN
APBNP APBN APBN-P*
APBNP 2015 – APBN 2015
Nominal %
1. Transfer ke Daerah 596.504 637.975,1 643.834,5 5.859,40 0,9%
1.1. Dana Perimbangan 491.882 516.401,0 521.760,5 5.359,50 1,0%
1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 117.663 127.692,5 110.052,0 -17.640,50 -13,8%
1.1.1.1. DBH Pajak 46.116 50.568,7 54.216,6 3.647,90 7,2%
1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam 71.547 77.123,8 55.835,4 -21.288,40 -27,6%
1.1.2. Dana Alokasi Umum 341.219 352.887,8 352.887,8 0,00 0,0%
1.1.3. Dana Alokasi Khusus 33.000 35.820,7 58.820,7 23.000,00 64,2%
1.2. Dana Otonomi Khusus 16.148 16.615,5 17.115,5 500,00 3,0%
1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 523 547,5 547,5 0,00 0,0%
1.4. Dana Transfer Lainnya 87.948 104.411,1 104.411,1 0,00 0,0%
2. Dana Desa - 9.066,2 20.766,2 11.700,00 129,1%
J U M L A H 596.504 647.041,3 664.600,7 17.559,40 2,7%

7. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
• Anggaran dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis secara merata
dan berkeadilan.
• Dana Desa dianggarkan dalam APBN dan dialokasikan dengan dua tahap, yaitu:
1. Alokasi dari APBN ke APBD Kab/Kota (alokasi ditetapkan dalam perpres rincian
APBN);
2. Alokasi dari APBD Kab/Kota ke APB Desa (alokasi ditetapkan dalam peraturan
Kepala Daerah).
• Dana Desa yang telah dialokasikan disalurkan dengan mekanisme transfer:
1. Dari rekening kas negara ke rekening kas umum Kab/Kota;
2. Dari rekening kas umum Kab/Kota ke rekening Desa.

8. PENCAIRAN
Antar tingkat
Pemerintah
Rute
Pemindahbuku
an
April Agustus Oktober
Tahap 1 :
40%
Tahap 2 :
40%
Tahap 3 :
20%
Pemerintah ke
Pemerintah
Kab/kota
RKUN ke RKUD Paling lambat
minggu ke-2
Paling lambat
minggu ke-2
Paling lambat
minggu ke-2
Pemerintah
kab/kota ke
Pemerintah
Desa
RKUD ke RKD
(desa)
Paling lambat
7 hari kerja
sejak diterima
RKUD
Paling lambat
7 hari kerja
sejak diterima
RKUD
Paling lambat
7 hari kerja
sejak
diterima
RKUD
Pencairan DD dari Rekening Kas Umum Negara ( RKUN ) kedalam Rekening
Kas Umum Daerah ( RKUD ) dilakukan 3 tahap, yaitu

9. PENGGUNAAN
Sesuai ketentuan UU 6/2014, Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
Namun agar Anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam PP 60/2014
penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
Prioritas untuk pembangunan desa antara lain: pembangunan irigasi desa,
jalan desa, posyandu, tambatan perahu, dan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).
Prioritas untuk pemberdayaan masyarakat antara lain: pembinaan Koperasi
Unit Desa, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, pemberdayaan UKM Desa.
Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus
mendapatkan persetujuan bupati/walikota;

10. Risiko
Perencanaan
Risiko
Pelaksanaaan
Risiko
Pelaporan
- Perencanaan belum optimal dan dilakukan dengan baik
- RPJM Desa/ RKP Desa tidak disusun sesuai dengan arah kebijakan daerah dan
nasional
- Perencanaan pengelolaan dana desa tidak disusun sesuai ketentuan
- Banyak aparat desa yang belum paham bagaimana menyusun perencanaan
- Potensi penyelewenangan dan penyalahgunaan pengelolaan dana desa oleh
Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi
- Ketidakpahaman perangkat desa tentang tata cara pengelolaan belanja sesuai
ketentuan
- Pembangunan desa tidak berjalan sesuai dengan perencanaan
- Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa disusun tidak sesuai
dengan kondisi senyatanya
- Administrasi pertanggungjawaban belum memadai dan sesuai ketentuan
- Aparatur desa tidak paham bagaimana membuat laporan penggunaan dana
desa
POTENSI RISIKO DALAM PENGELOLAAN DANA DANA

11. SANGSI
• Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 3Oo/o (tiga puluh per seratus) pada akhir
tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada
Desa yang bersangkutan.
• Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar SiLPA Dana Desa.
• Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%
(tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa
yang bersangkutan.
• Sanksi berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana
Desa tahun berjalan
• Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan
bupati/walikota.

12. TANTANGAN & OPTIMALISASI PEMANFAATAN
Tantangan Pemanfaatan Dana Desa:
•Pemanfaatan Dana Desa (DD) harus sensitif terhadap ketersediaan infrastruktur di Desa.
•Fungsi alokasi DD adalah mengurangi ketimpangan penyediaan infrastruktur pelayanan
publik antar desa sedemikian rupa sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik
yang lebih memadai dan merata.
•Masyarakat di pedesaan terutama yang miskin cenderung belum memanfaatkan fasilitas
pelayanan publik
 perlu perubahan mindset masyarakat.
 alokasi DD dimanfaatkan untuk menghubungkan supply dan demand
pelayanan publik
Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa:
•Infrastruktur pedesaan  Pemerintah desa mempunyai peluang yang cukup besar
dalam memanfaatkan DD untuk membangun infrastruktur.
•Social Development  DD digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas
pelayanan publik bagi masyarakat (miskin) pedesaan dan penanggulangan kemiskinan.
•Local Employment  DD digunakan untuk meningkatkan peluang penciptaan
lapangan kerja di desa. Contoh: Guaranted Employment Programe di India, dari suatu
keluarga miskin dijamin 1 orang untuk bekerja selama 60 hari kerja dalam setahun pada
saat bukan musim panen.

13. Contoh Perhitungan Sangsi
Contoh pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini sebagai berikut:
•Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp100.000.000,00. Pada akhir Tahun
Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 3Oo/o, yakni Rp35.0OO.000,00.
•Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp 1 50.000. 0OO,OO.
•Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp6O.O00.OO0,OO (4Oo/o x
Rp150.0OO.OOO,OO), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.0OO.O0O,OO.
Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I hanya sebesar Rp25.OOO.000,00 atau (Rp6O.000.0O0,00
Rp35.O00.000,00).
•Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 4Oo/o ditambah dengan Dana Desa yang ditunda
penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95.OO0.O00,00 atau (Rp6O.O00.OOO,OO +
Rp35.O0O.OOO,0O).
•Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30.OOO.00O,OO atau (2Oo/o x Rp15O.OOO.O00,0O).
•Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 3Oo/o dari Dana Desa
yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2Ol7 bupati/walikota akan memotong penyaluran
Dana Desa untuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2OL6

14. ALOKASI DANA DESA

15. PENGERTIAN
• Alokasi Dana Desa yang diselanjutnya disingkat ADD,
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
• ADD = 10% x ( Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus )

16. FORMULA PEMBAGIAN
• Pembagian ADD ke desa dilakukan dengan pola 60% untuk ADD
minimum (dibagi rata keseluruh desa) dan 40% disebut ADD
proporsional
• Rumus ADD adalah sebagai berikut :
• ADDi = ADMi + ADVi
• Keterangan :
• ADDi : ADD untuk Desa i
• ADMi : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i
• ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

17. PENGGUNAAN
• Penggunaan ADD diantaranya untuk
penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Tunjangan/operasional
BPD, RT/RW dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat sesuai kewenangan sekala
desa

18. Khusus pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
No. Jumlah ADD Besaran Siltap
1. sampai dengan
Rp.500.000.000,00
Paling banyak 60%
2. lebih dari Rp. 500.000.000,00
sampai Rp. 700.000.000,00
Antara Rp.300.000.000,00
sampai dengan paling banyak 50%
3. lebih dari Rp. 700.000.000,00
sampai dengan Rp.
900.000.000,00
antara Rp. 350.000.000,00 sampai
dengan paling banyak 40%
4. lebih dari Rp. 900.000.000,00 antara Rp. 360.000.000,00 sampai
dengan paling banyak 30%

19. PENCAIRAN
• tahapan pencairan ADD sangat variatif, artinya masing-masing
daerah berbeda-beda memberlakukan ketentuan pencairan ADD.
Ada yang memakai pola 3 tahap, dengan proporsi tahap pertam
40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Ada juga daerah
yang menerapkan pola pencairan 2 tahap, yaitu tahap pertama
50% dan tahap kedua 50%. Karenya kebijakan ADD sepenuhnya
menjadi tugas pemerintah daerah