Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi, kepartaian, dan pemilu di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan berbagai model demokrasi sejak kemerdekaan, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik dan pengatur konflik, serta sistem pemilu menggunakan metode distrik dan proporsional untuk memilih perwakilan rakyat.
Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Sejak itu, pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih legislatif nasional dan lokal. Pada era Orde Baru, hanya tiga partai yang diizinkan ikut serta dalam pemilu. Era Reformasi menandai hadirnya pemilu demokratis dengan banyak partai peserta.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi, kepartaian, dan pemilu di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan berbagai model demokrasi sejak kemerdekaan, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik dan pengatur konflik, serta sistem pemilu menggunakan metode distrik dan proporsional untuk memilih perwakilan rakyat.
Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Sejak itu, pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih legislatif nasional dan lokal. Pada era Orde Baru, hanya tiga partai yang diizinkan ikut serta dalam pemilu. Era Reformasi menandai hadirnya pemilu demokratis dengan banyak partai peserta.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Muhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, serta pimpinan masing-masing lembaga beserta dasar hukum pembentukannya.
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxguruppkn11
Dokumen ini membahas dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Pada masa awal kemerdekaan terjadi berbagai pemberontakan yang berupaya mengganti Pancasila, seperti PKI dan Darul Islam. Pada orde lama terjadi penyimpangan terhadap konstitusi. Orde baru berupaya
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenWidiya Ocek
Struktur kelembagaan negara mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan tak terbatas dan Presiden bertanggung jawab kepadanya, namun sesudah amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Perubahan lain adalah dibentuknya DPD dan MK sebagai lembaga baru, serta diperkuatnya peran DPR
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)Abdul Rais P
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat empat periode demokrasi yang dijelaskan yaitu demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila (1965-1998), dan pasca orde baru atau era reformasi (1998-sekarang). Setiap periode memiliki ciri dan tantangan tersendiri dalam mewujudkan demokrasi yang se
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski pada awalnya mendapat dukungan rakyat.
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Muhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, serta pimpinan masing-masing lembaga beserta dasar hukum pembentukannya.
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxguruppkn11
Dokumen ini membahas dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Pada masa awal kemerdekaan terjadi berbagai pemberontakan yang berupaya mengganti Pancasila, seperti PKI dan Darul Islam. Pada orde lama terjadi penyimpangan terhadap konstitusi. Orde baru berupaya
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenWidiya Ocek
Struktur kelembagaan negara mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan tak terbatas dan Presiden bertanggung jawab kepadanya, namun sesudah amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Perubahan lain adalah dibentuknya DPD dan MK sebagai lembaga baru, serta diperkuatnya peran DPR
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)Abdul Rais P
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat empat periode demokrasi yang dijelaskan yaitu demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila (1965-1998), dan pasca orde baru atau era reformasi (1998-sekarang). Setiap periode memiliki ciri dan tantangan tersendiri dalam mewujudkan demokrasi yang se
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski pada awalnya mendapat dukungan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski juga sempat menstabilkan situasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini ditujukan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Meskipun demikratisasi negara dimulai, kekuasaan presiden menjadi besar dan memberi ruang bagi militer untuk ikut campur dalam politik.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Mencakup periode demokrasi revolusi, parlementer, terpimpin, orde baru, hingga reformasi. Puncak reformasi ditandai dengan diamandemennya UUD 1945, berakhirnya masa orde baru setelah penyerahan kekuasaan Soeharto ke Habibie pada 1998, dan upaya membangun demokrasi melalui ketetapan MPR.
Materi dari mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA mengenai Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila, berisi tentang penjelasan mengenai perubahan sistem demokrasi yang telah dan sedang diterapkan oleh negara Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, unsur-unsur budaya demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan saat ini. Juga dibahas mengenai alasan pentingnya demokrasi yang mencakup pengertian kehidupan demokratis yang penuh perdamaian dan kebebasan individu.
PPT kewarganegaraan, tema demokrasi Indonesia, pendidikan Pancasila, pengertian demokrasi, demokrasi Indonesia dari masa ke masa, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, tujuan adanya demokrasi, manfaat adanya demokrasi, masa demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila periode reformasi tahun 1998-sekarang , ciri-ciri dari demokrasi,
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, termasuk pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur penegak demokrasi seperti negara hukum dan masyarakat madani, prinsip-prinsip demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melalui empat periode.
Teks tersebut membahas perjalanan praktek demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, hingga demokrasi reformasi. Teks tersebut juga menyinggung tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia seperti dominasi elit politik dan kepentingan mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, mulai dari pengertian, sejarah, prinsip, model, jenis, dan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum bebas. Demokrasi berkembang di Yunani Kuno sebelum menyebar ke Barat. Islam dipandang sebagian d
Dokumen tersebut membahas tentang politik dan strategi nasional Indonesia. Politik nasional adalah kebijakan negara untuk mencapai tujuan nasional, sementara strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional. Keduanya didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia yang mencakup pengertian warga negara, azas kewarganegaraan, unsur-unsur penentu kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta karakteristik warga negara yang bertanggung jawab.
Identitas nasional terbentuk dari latar belakang sejarah, kebudayaan, dan geografi suatu bangsa. Faktor-faktor seperti bahasa, suku bangsa, dan kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai nilai fundamental yang mewadahi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, meliputi latar belakang, konsep dasar, materi teori, dasar hukum, dan tujuan otonomi daerah. Secara ringkas, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
3. Materi yang akan di
Presentasikan
1. Pengertian Demokrasi
2. Prinsip dan Nilai-nilai Demokrasi
3. Jenis-jenis Demokrasi
4. Esensi Nilai-nilai Pancasila
dalam Kehidupan Demokrasi di
Indonesia
5. Pelaksanaan Demokrasi di
4. Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan
suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat
(kekuasaan warganegara) atas
negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.
6. •Pemilihan yang bebas dan jujur;
•Persamaan di depan hukum;
•Proses hukum yang wajar;
•Pembatasan pemerintah
secara konstitusional;
•Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
•Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja
sama, dan mufakat.
7. Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di
atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :
• Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-
wenang;
•Kedudukan yang sama dalam hukum;
•Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-
undang
8. Nilai-Nilai Demokrasi
•masalah kedaulatan
•makna negara berbentuk republik
•negara berdasar atas hukum
•pemerintahan yang konstitusionil
•sistem perwakilan
•prinsip musyawarah
•prinsip ketuhanan
9. Jenis-jenis Demokrasi
1. Demokrasi Presidentil
Demokrasi presidetil disebut juga sebagai
demokrasi presidensial. Dalam demokrasi
presidensial, orang-orang yang menjalankan
pemerintahan (para menteri dalam susunan
kabinet presidensial) bertanggungjawab kepada
presiden karena yang memilih menteri-menteri itu
adalah presiden.
Negara yang menganut sistem demokrasi
presidensial antara lain negara Pakistan pada
masa pemerintahan Presiden Ayub Khan tahun
10. 2. Demokrasi Parlementer.
Dalam demokrasi parlementer, orang-orang
yang menjalankan pemerintahan (eksekutif)
bertanggungjawab kepada parlemen dan
kekuasaan legislatif (DPR) berada di atas
kekuasaan eksekutif. Para menteri kabinet
bertanggungjawab kepada badan legislatif.
Kabinet harus mendapat kepercayaan dari
DPR dan DPR dapat memberikan mosi tidak
percaya kepada kabinet.
Negara yang menjalankan demokrasi
parlementer dalam pemerintahan mereka
antara lain Belgia, Belanda, Perancis dan
Indonesia pada masa Demokrasi Liberal
(tahun 1950 sampai 1959).
11. 3. Demokrasi dengan sistem pemisahan
kekuasaan.
Sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan
hampir sepenuhnya diterapkan di negara
Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif dipegang
oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang
oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif
dipegang oleh Mahkamah Agung.
Masing-masing badan berdiri sendiri dan terpisah
satu sama lain. Kekuasaan yang diberikan pada
setiap badan dibatasi untuk mencegah
penumpukan kekuasaan. Antar lembaga
negara bekerja dengan saling mengawasi
sehingga terjadi keseimbangan diantara
lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
12. 4. Demokasi melalui referendum dan inisiatif
rakyat.
Referendum adalah pemungutan suara rakyat
mengenai suatu rencana pemberlakukan
undang-undang. Sistem demokrasi melalui
referendum ini berlaku di negara Swiss. Setiap
wilayah administratif di Swiss disebut sebagai
kanton.
Kanton-kanton tersebut berbentuk republik yang
masing-masing kanton memiliki kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam praktek
demokrasi di negara Swiss, tugas legislatif berada
di bawah pengawasan rakyat. Pengawasan oleh
rakyat dilakukan melalui referendum. Referendum
dibagi menjadi dua, yaitu referendum obligator
dan referendum fakultatif.
13. Esensi Nilai-nilai Pancasila dalam
Kehidupan Demokrasi di Indonesia
Nilai-nilai pancasila di indonesia semakin
tergeser oleh Modernisasi, westernisasi dan
atas nama demokrasi. Hal ini di karnakan
tidak adanya peran dari para peserta didik
dan pendidik indonesia, hal ini yang
membuat bilai pancasila semakin terkikis,
para pendidik dan kulikulum negara ini
hanya memberikan pembelajaran dan mata
pelajaran tentang masalah kealaman, sosila
dan eksak.
14. Pelaksanaan Demokrasi
di Indonesia
1.DEMOKRASI LIBERAL
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI
mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan
sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem
parlementer dengan sistem demokrasi liberal,
kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu
atau golongan. Dengan sistem kabinet
parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab
kepada DPR. Kebijaksanaan pemerintah harus
disesuaikan dengan mayoritas DPR, sebab kalau
tidak sesuai kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR
melalui mosi tidak
15. Selain itu, karena kemerdekaan mengeluarkan
pendapat ditafsirkan sebagai sikap sebebas-
bebasnya, kritik yang selalu dilancarkan kaum
oposisi bukan membangun melainkan menyerang
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak
stabil.
Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945
memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap
warga negara untuk berserikat dan berkumpul,
sehingga dalam waktu singkat bermuncullah
partai- partai politik bagai jamur di musim
penghujan.
Keanggotaan badan konstituante yang dipilih
dalam pemilu 1955, membagi aspirasi politik dalam
dua kelompok, yakni golongan nasionalis dan
agama.
16. Karena perbedaan di antara mereka tidak
dapat diatasi dan tidak menemukan titik
terang dalam hasil pemungutan suara
dalam siding konstituante, maka Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1945 untuk menyelamatkan negara dan
kemudian menjadi sumber hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
percaya.Dampak negatif diberlakukannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai
berikut.
17. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni
dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi
dasar hukum konstitusional penyelenggaraan
pemerintahan pelaksanaannya hanya
menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi
kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan
lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa
Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde
Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun
dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama
Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang
disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde
Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
18. 2.DEMOKRASIPADA MASA ORDE LAMA
Pada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan
parlementer berakhir. Hal ini disebakan karena sistem
pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial
sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi, pada masa ini
terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan
pada masa ini :
• Peran dominan presiden,
• Terbatasnya partai-partai politik,
• Berkembangnya pengaruh komunis,
• Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik.
Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah
demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi
ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965,
dengan Ketetapan MPRS No.VIII/MPRS/1965
19. . Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip
penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah
mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat
tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3
kemungkinan cara :
• Pembicaraan mengenai persolan tesebut
ditangguhkan,
• Penyelesaian mengenai persoalan tersebut
diserahkan kepada pimpinan agar mengambil
kebijaksanaan untuk menetapkan keputusan
dengan memerhatikan pendapat-pendapat yang
ada, baik yang saling bertentangan maupun yang
tidak,
• Pembicaraan mengebai persoalan tersebut
ditiadakan.
20. 3.DEMOKRASI TERPIMPIN
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966,
yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya
kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi
di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden
Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah
kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara
yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi
Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi
Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi
Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : Pada masa
Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas
sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah
dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan
awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang
demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan
presiden).
