Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, termasuk definisi, prinsip, jenis, dan pelaksanaannya di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa jenis demokrasi seperti langsung, tidak langsung, liberal, dan rakyat. Di Indonesia, demokrasi telah diimplementasikan dalam empat periode

1. Kelompok 3
Devi Adelia
Bara Maulana
Hajid Hisyam
Demokrasi :
Teori dan Praktek

2. Apa itu Demokrasi???
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki
hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Secara etimologis, Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, merupakan
bentukan dari dua kata“demos” berarti (rakyat) dan cratos/cratein berarti(kekuasaan
dan kedaulatan) perpaduan kata demos dan cratein atau cratos membentuk kata
Demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan
rakyat (government of rule by the people). dimana kekuasaan tertinngi tereletak
ditangan rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang
berlangsung secara bebas.

3. Abraham Lincoln
Demokrasi adalah system pemerintahan yang
di selenggarakan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
Pengertian Demokrasi menurut para ahli

4. C.F Strong
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana
mayoritas anngota dewan masyarakat ikut serta
dalam politik yang menjamin pemerintah akhirnya
mempertanggungjawabkan tindakan mayoritas
tersebut.
Pengertian Demokrasi menurut para ahli

5. Hanry B.Mayo
Menurutnya Demokrasi adalah sistem politik yang
menunjukan bahwa Kebijakan umum ditentukan atas
dasar mayoritas oleh wakil yang diawasi secara efektif
oleh rakyat dalam pemilihan yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politkik dan diselenggarakan dalam suasana
dimana terjadi kebebasan politik.
Pengertian Demokrasi menurut para ahli

6. Samuel Huntington
Demokrasi ada jika para pembuat keputusan
kolektif dalam sebuah sistem dipilih melalui
pemilu yang adil dan jujur.
Pengertian Demokrasi menurut para ahli

7. Harris Soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu
kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri
orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang
banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan
melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang
lain atau badan yang diserahi untuk memerintah
Pengertian Demokrasi menurut para ahli

8. Henry B. Mayo dalam bukunya “Introduction to Demokratic Theory” merinci
beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:
1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
2. Menjamin terselenggaaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity).
6. Menjamin tegaknya keadilan.
Nilai- Nilai Demokrasi

9. 1. Pemerintah yang bertanggung jawab.
2. Lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan 3.
mengadakan pengawasan (kontrol) terhadap pemerintah.
3. Pembentukan organisasi/partai politik.
4. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatukan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan
mempertahankan keadilan.
Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi
tersebut maka perlu diselenggarakan lembaga-lembaga
sebagai berikut:

10. Macam – amacam Demokrasi meliputi :
1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat
 Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang
mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan
negara.
 Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang
digunakan untuk menyalurkan keingininan dari rakyat melalui
perwakilan parlemen.
2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara.
 Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem
demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat
diparlemen namun tetap di control oleh referendum.

11.  Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem
demokrasi yang didalamnya terdapat hubungan kuat antara badan
eksekutif dengan badan legislatif.
 Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan
merupakan sistem demokrasi dimana kedudukan antara eksekutif
dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara
langsung seperti sistem parlemen.
 Demokrasi perwakilan dengan sitem referendum dan inisiatif rakyat
merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwaklian
/tidak langsung dan demokrasi secara langsung.

12. 3. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung
dari Rakyat
 Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang
menekankan suatu kebebasan suatu kebebasan setiap individu dan
sering mengabaikan kepentingan umum.
 Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu
negara yang didasari dari paham sosialiseme dan komunisme yang
mementingkan kepentingan umum.
 Demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan
budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan
mufakat yang mengutamakan kepentingan umum.
 Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar

13. 4. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat
Kelengkapan Negara
Ciri-ciri pemerintahan parlementer:
 DPR lebih kuat dari pemerintah
 Menteri bertanggung jawab pada DPR
 Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan
dengan tujuan politik anggota parlemen.
 Kedudukan kepala negara sebagai symbol.
 Tidak dapat diganggu gugat.
A. Demokrasi Sistem Parlementer

14. B. Demokrasi Sistem Pemisahan/Pembagian Kekuasaan (Presidensial)
Ciri-ciri pemerintahan parlementer:
 Negara dikepalai presiden
 Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang
dipilih oleh rakyat melalui badan perwakilan.
 Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan
menteri.
 Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada
presiden.
 Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga
negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

15. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat
periode:
a. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan
parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer
memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR.
b. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek
telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan
beberapa aspek dari demokrasi rakyat.
c. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era Orde Baru yang merupakan
demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
d. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan
berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan
perimbangan kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif, legislative,dan
yudikatif.

16. CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, and includes icons by Flaticon and
infographics & images by Freepik
Thanks!
Do you have any questions?