Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa kemerdekaan ini diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 9 tahun 1998, serta dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau demonstrasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Pembatasan atas kemerdekaan ini dapat menimbulkan demonstrasi dan ketidakhadiran kontrol masyarak