demokrasi

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Dewasa ini kita mengetahui banyak sekali system pemerintahan yang
berlaku di seluruh Negara, tetapi sebagaian besar menggunakan bentuk system
pemerintahan demokrasi , termasuk di Indonesia yang merupakan Negara dengan
pluralisme budaya yang tinggi ,tetapi demokrasi yang diterapkan did Indonesia
ialah demokrasi pancasila yang berbeda dengan bentuk demokrasi lainnya yang
diterapkan di Negara – Negara lain di dunia.
Tetapi yang terjadi sekarang di Negara Indonesia yang berdaulat dan
berpandangan demokrasi justru semakin jauh dari apa yang diharapkan para
pendahulu sebelum kemerdekaan diraih. Indonesia yang dikenal sebagai Negara
kesatuan dengan beraneka ragam pulau, budaya, suku, dan agama, yang memiliki
dasar pancasila dan filsafat Bhineka Tunggal Ika, kini seolah hilang dari jati diri
para generasi bangsa Indonesia.
Salah satu factor ialah dari segi penanaman karakter yang kurang tepat
sasaran, memicu timbulnya berbagai masalah besar di kehidupan generasi yang
akan datang. Saat ini demokrasi mulai di permainkan oleh berbagai pihak politik
untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya semata tanpa
memikirkan kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Jauh dari apa yang
dimaksudkan dalam kehidupan berdemokrasi yang sebenarnya.

2. 2
1.2. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi ?
2. Mengapa banyak Negara menerapkan system demokrasi ?
3. Apakah demokrasi telah diterapkan di Indonesia ?
1.3. TUJUAN
Makalah ini kami buat dengan tujuan untuk menambah wawasan dan
pengetahuan kita semua mengenai tentang apa sebenarnaya demokrasi, bagaimana
bentuk demokrasi yang sebenarnya, dan bagaimana seharusnya kita memaknai
demokrasi sebagai pandangan hidup di generasi sekarang dan generasi yang akan
datang. Dan dapat mengetahui bahwasannya demokrasi di Indonesia sebagai
sistim pemerintahan di Indonesia yang penerapannya di dasarkan atas Pancasila
dan Undang – Undang Dasar 1945 sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam
kehidupan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya yang bermacam – macam.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti
rakyat dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi dapat
diartikan sebagai bentuk pemerintahan/kekuasaan dari rakyat,oleh rakyat,dan
untuk rakyat.
2.2. Sejarah
Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat
Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena
mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada
tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena.
Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama:
1. Pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan
yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua
warga Athena.
2. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan
memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut.
Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak,
orang asing , non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.
Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 di
antaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk dari
kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan
pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan sela lu
terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang.

4. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat
oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis,
boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar
warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak
dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern (bangsa Yunani kuno tidak
punya kata untuk menyebut "hak", penduduk Athena menikmati kebebasan t idak
dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak
dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang
lain.
Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. Apella
merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk
Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara
pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30
tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda
dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta
memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias,
pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan
demokratis pertama.
Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek
demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam
pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem
gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat,
berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. However, many notable
exceptions did occur. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di
dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski demokrasinya
tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari
zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi
menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya, dan negara-negara
demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani,
karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan
4

5. perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin.
Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memil ih
perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan,
berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap
inisiatif kebijakan secara langsung.
Selama Abad Pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan
umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem
5
tersebut meliputi:
 pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, Anak Benua India,
 Persemakmuran Polandia-Lituania (10% dari populasi total),
 Althing di Islandia,
 Løgting di Kepulauan Faeroe,
 beberapa negara-kota Italia abad pertengahan seperti Venesia,
 sistem tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, Veche di Republik
Novgorod dan Pskov di Rusia abad pertengahan,
 Things di Skandinavia,
 The States di Tirol dan Swiss,
 kota pedagang otonomi Sakai di Jepang abad ke-16, dan
 masyarakat Igbo di Volta-Nigeria.
Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi
demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika
didasarkan pada prinsip-prinsip Pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara
wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Pada
tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia
dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria
pada tahun 1792.
Penetapan hak suara pria universal di Perancis tahun 1848 adalah peristiwa
penting dalam sejarah demokrasi.

6. Hak suara pria universal ditetapkan di Perancis pada bulan Maret 1848 setelah
Revolusi Perancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah
para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan
pemerintahan yang lebih demokratis dari rakyatnya.
Walaupun tidak disebut demokrasi oleh para bapak pendiri Amerika Serikat,
mereka memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan
kesetaraan alami di negara ini.Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi tahun
1788 menetapkan pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan
sipil.
Pada zaman kolonial sebelum 1776, dan beberapa saat setelahnya, hanya pemilik
properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara, budak Afrika,
sebagia besar penduduk berkulit hitam bebas dan wanita tidak boleh memilih. Di
garis depan Amerika Serikat, demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya
kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, perbudakan adalah institusi
sosial dan ekonomi, terutama di 11 negara bagian di Amerika Serikat Selatan.
Sejumlah organisasi didirikan untuk mendukung perpindahan warga kulit hitam
dari Amerika Serikat ke tempat yang menjamin kebebasan dan kesetaraan yang
lebih besar.
Pada Sensus Amerika Serikat 1860, populasi budak di Amerika Serikat
bertambah menjadi empat juta jiwa, dan pada Rekonstruksi pasca-Perang Saudara
(akhir 1860-an), budak-budak yang baru bebas menjadi warga negara dengan hak
suara (pria saja).
Penyertaan penuh warga negara belum sempurna dilakukan sampai Gerakan Hak-
Hak Sipil Afrika-Amerika (1955–1968) disahkan oleh Kongres Amerika Serikat
melalui Undang-Undang Hak Suara 1965.
Jumlah negara pada 1800–2003 yang memiliki skor 8 atau lebih pada skala
6
Polity IV, cara yang sering dipakai untuk mengukur demokrasi.

7. Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian
"gelombang demokrasi" yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi,
religious and economic circumstances. Perang Dunia I dan pembubaran
Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hongaria berakhir dengan terbentuknya
beberapa negara-bangsa baru di Eropa, kebanyakan di antaranya tidak terlalu
demokratis.
Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat Depresi
Besar. Amerika Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak
atau kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Jerman Nazi, Italia,
Spanyol, dan Portugal, serta rezim-rezim non-demokratis di Baltik, Balkan,
Brasil, Kuba, Cina, dan Jepang.
Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren ini di Eropa Barat.
Demokratisasi Jerman dudukan Amerika Serikat, Britania, dan Perancis
(diragukan, Austria, Italia, dan Jepang dudukan menjadi model teori perubahan
rezim selanjutnya.
Akan tetapi, sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman dudukan Soviet masuk
dalam blok-Soviet yang non-demokratis. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi
dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis. India tampil
sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang.
Pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi,
meski sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan
pemilihan umum terkontrol dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya (terutama di
negara komunis dan bekas koloninya).
Gelombang demokratisasi yang muncul setelah itu membawa keuntungan
demokrasi liberal sejati yang besar bagi banyak negara. Spanyol, Portugal (1974),
dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Selatan kembali dikuasai rakyat
sipil pada akhir 1970-an dan awal 1980-an (Argentina tahun 1983, Bolivia,
Uruguay tahun 1984, Brasil tahun 1985, dan Chili awal 1990-an). Peristiwa ini
7

8. diikuti oleh banyak bangsa di Asia Timur dan Selatan pada pertengahan sampai
akhir 1980-an.
Malaise ekonomi tahun 1980-an, disertai ketidakpuasan atas penindasan
Soviet, menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya
Perang Dingin dan demokratisasi dan liberalisasi bekas negara-negara blok Timur.
Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara geografis dan budaya
terletak dekat dengan Eropa Barat. Mereka sekarang menjadi anggota atau calon
anggota Uni Eropa. Sejumlah peneliti menganggap Rusia saat ini bukanlah
demokrasi sejati dan lebih mirip kediktatoran.
Indeks Demokrasi yang disusun The Economist pada Desember 2011.
Warna hijau mewakili negara-negara yang lebih demokratis. Warna merah gelap
mewakili negara-negara otoriter.
Tren liberal ini menyebar ke beberapa negara di Afrika pada tahun 1990-
an, termasuk Afrika Selatan. Contoh terbaru liberalisasi adalah Revolusi Indonesia
1998, Revolusi Bulldozer di Yugoslavia, Revolusi Mawar di Georgia, Revolusi
Oranye di Ukraina, Revolusi Cedar di Lebanon, Revolusi Tulip di Kyrgyzstan,
dan Revolusi Yasmin di Tunisia.
Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi
elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy,
jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan
mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi
liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan
menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk
dunia.
Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September
8
sebagai Hari Demokrasi Internasional.

9. 9
2.3. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Abraham Lincoln : “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.”
Charles Costello : “Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri
dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan
untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.”
John L. Esposito : “Demokrasi pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk
rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif
maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu
saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. ”
Hans Kelsen : “Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.
Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan
diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.”
Sidney Hook : “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.”
Rifhi Siddiq : “Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kedaulatannya
dipegang oleh rakyat bertujuan mensejahterakan rakyat dan hak dan kewajiban
rakyatnya diakui secara hukum ketatanegaraan. ”
C.F. Strong : “Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas
anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem
perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan
tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.”

10. Hannry B. Mayo : “Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan
yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
di mana terjadi kebebasan politik.”
Merriem : “Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat;
khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada
rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui
sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan
pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk
mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese
berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.”
Samuel Huntington : “Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang
paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil,
jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan
suara.”
Dari berbagai pendapat yang ada memberikan pengertian bahwa
demokrasi yang ada berkaitan dengan prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan
dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas ( independen) dan berada dalam
peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis
lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Dan setelah perang dunia II secara formal demokrasi dijadikan dasar dari
kebanyakan negara di dunia,namun yang paling menonjol adalah demokrasi
konstitusional dan demokrasi yang beraliran komunis,yang dijadikan dasar
dinegara-negara di Eropa maupun di Asia,termasuk Indonesia yang juga
menerapkan demokrasi konstitusional pada awalnya.
10

11. Perbedaan fundamental antara demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis
adalah demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatasnya
kekuasaannya, suatu negara hukum yang tunduk pada rule of law.
Sebaliknya,demokrasi komunis mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh
dibatasi kekuasaannya dan bersifat otoriter.
11
2.4. Bentuk-bentuk demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan
demokrasi perwakilan atau tidak langsung.
Demokrasi langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap
rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.
Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu
kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik
yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya
demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus
diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern
sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup
besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang
sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan
rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua
permasalahan politik negara.
Demokrasi perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui
pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi
mereka.

12. 12
2.5. Ciri-ciri pemerintahan demokratis
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan
dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan
demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan
politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen
sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi
dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di
lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan
(memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga
perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama,
golongan, dan sebagainya).
2.6. Prinsip-prinsip demokrasi
Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan
politik dan sosial.

13. 13
2.7. Asas pokok demokrasi
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan
wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung,
umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan
pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan
bersama.
2.8. Penerapan Prinsip Demokrasi di Indonesia
Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah
terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip
demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal
dengan "soko guru demokrasi".Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
2.9. Perkembangan demokrasi di Indonesia
1). Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodesasi :
Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).
Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin

14. kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan
baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan
masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan
UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD
ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk
menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut
pemerintah mengeluarkan :
• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah
menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai
Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem
pemerintahn presidensil menjadi parlementer.
2). Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
a). Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau
berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa
demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan
berkembangnya partai-partai politik.
Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:
• Dominannya partai politik.
• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah.
• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.
Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
:
• Bubarkan konstituante.
• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD 1950.
• Pembentukan MPRS dan DPAS.
b). Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah
14

15. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong
diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan
berporoskan nasakom dengan ciri :
1. Dominasi Presiden.
2. Terbatasnya peran partai politik.
3. Berkembangnya pengaruh PKI.
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain :
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan.
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan
presiden membentuk DPRGR.
3. Jaminan HAM lemah.
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan.
5. Terbatasnya peranan pers.
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).
Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
c). Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11
Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat
pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde
baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987,
1992, dan 1997.
Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal
sebab :
1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada.
2. Rekrutmen politik yang tertutup.
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
4. Pengakuan HAM yang terbatas.
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.
Sebab jatuhnya Orde Baru :
15

16. 1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi).
2. Terjadinya krisis politik.
3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba.
4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk
turun jadi Presiden.
5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.
Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden
Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
d). Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah
demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan
penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak
demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi
negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu
pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga
16
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah
dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih
presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara
lain :
1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
reformasi.
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang
Referandum.
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas
dari KKN.
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden RI.
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.
Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua

17. 17
kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.
Demokrasi yang dianut di Indonesia sekarang ini adalah demokrasi pancasila.
Sebelum menganut demokrasi pancasila, di Indonesia sebelumnya berlaku
beberapa demokrasi,yaitu;
 Demokrasi parlementer,yang berlaku dari periode 1945-1959,yang lebih
menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai.
 Demokrasi terpimpin,periode 1959-1965,ditandai dengan dominasi
presiden,terbatasnya partai politik,perkembangan pengaruh komunis dan
meluasnya peranan ABRI sebagai unsur social politik.
 Demokrasi pancasila era orde baru,yang berlaku dari periode 1966-
1998,demokrasi ini lebih menonjolkan sistem presidensial.
 Demokrasi pancasila era reformasi,periode 1999-sekarang,demokrasi ini
berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan
perimbangan kekuatan antara lembaga eksekutif,legislatif dan yudikatif.
Idris Israil dalam bukunya (2005;52-53),Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan ,menyebutkan cirri-ciri demokrasi yang ada di Indonesia
sebagai berikut;
1. Kedaulatan berada ditangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong
3. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi
5. Adanya keselarasan antara hak dan kewajiban
6. Menghargai HAM
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemrintah dinyatakan dan
disalurkan melali wakil-wakil rakyat.Tidak menghendaki adanya
demonstrasi dan pemogoan karena merugikan semua pihak

18. 18
2.10. Aspek-aspek yang berkaitan dengan demokrasi
A. Hukum dan demokrasi
Hubungan antara hukum dan demokrasi dapat diibaratkan dengan
dua sisi mata uang, dalam arti bahwa kualitas hukum suatu Negara
menentukan kualitas demokrasinya. Artinya, Negara-negara yang
demokratis akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak
demokratis, sedangkan Negara-negara yang otoriter atau non demokratis
akan lahir hukum-hukum yang non demokratis (Mahfud MD, 1999: 53).
Hukum merupakan salah satu agenda dari reformasi.Hukum yang
berlaku diwujudkan oleh aturan-aturan hukum yang saling
terkait,olehkarena itu keberadaanya merupakan suatu susunan/tatanan
yang disebut tata hukum.Dasar-dasar dan asas tata hukum nasional adalah
sebagai berikut;
a. Dasar hukum nasional RI : Pancasila
b. Hukum nasional bersifat;
 Gotong royong
 Pengayoman
 Kekeluargaan
 Toleransi
 Anti kolonialisme,imperialisme dan feodalisme
c. Dengan adanya UU no 10 tahun 2004 pasal 6 materi muatan
peraturan perundang-undangan mengandung asas;
 Pengayoman

19. 19
 Kemanusiaan
 Kebangsaan
 Kekeluargaan
 Kenusantaraan
 Bhineka tunggal ika
 Keadilan
 Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 Ketertiban hukum dan kepastian hukum
 Keseimbangan,keserasian dan keselarasan
Namun pada saat ini hukum di Indonesia,justru semakin pudar dan tidak
ditegakkan,semakin kebawah justru semakin tajam dan semakin keatas
justru semakin tumpul.Inilah lemahnya bangsa Indonesia yang katanya
negara hukum,tetapi justru hukum lebih dipermainkan oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab.Dengan demikian nilai-nilai demokrasi
sudah yidak ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B. HAM dan demokrasi
Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia karena
sebagaimana dikemukakan tadi, makna terdalam dari demokrasi adalah
kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik
tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti, secara langsung
menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat
(Konvenan Hak Sipil dan Politik) – pada dasarnya dikonsepsikan sebagai
rakyat atau warga negara untuk mencapai kedudukannya sebagai penentu
keputusan politik tertinggi.Dalam persepktif kongkret ukuran untuk
menilai demokratis atau tidaknya suatu negara, antara lain; berdasarkan
jawaban atas pertanyaan seberapa besarkah tingkat kebebasan atau
kemerdekaan yang dimiliki oleh atau diberikan kepada warga Negara di
Negara itu? Makin besar tingkat kebebasan, kemerdekaan -dimaksudkan di
sini adalah kebebasan, kemerdekaan dan hak sebagaimana dimasukkan

20. dalam kategori Hak-Hak Asasi Manusia generasi pertama-. Misalnya,
kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemerdekaan untuk menganut
keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia akan
terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian
sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu manjamin
tegaknya Hak Asasi Manusia
C. Demokrasi di segala bidang ( ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
20
dan pertahanan keamanan)
 Demokrasi terhadap ideologi
Pelaksanaan demokrasi yang baik akan berimbas pula ke
pelaksanaan pancasila yang diharapkan, karena nilai pancasila tidak
bertentangan dengan nilai demokrasi pancasila itu sendiri. Kehidupan
beragama yang rukun, penegakan HAM, persatuan dan kesatuan,
perwakilan untuk menyuarakan aspirasi, dan keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia akan terjamin jika demokrasi yang
sebenarnya dialankan sesuai kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri.
 Demokrasi terhadap politik
Hubungan antara politik dan demokratisasi sangat erat. Politik
memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi.
Demokratisasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh
terbangunnya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam merespons tuntutan perubahan, kemungkinan munculnya dua
sikap yang secara diametral bertentangan, yaitu “mendukung” (positif)
dan kemungkinan pula “menentang” (negatif), sulit dielakkan. Sebagai
sebuah proses perubahan dalam menciptakan kehidupan politik yang
demokratis, realisasi demokratisasi juga dihadapkan pada kedua kutub

21. yang bertentangan itu, yaitu politik masyarakat yang mendukung
(positif) dan yang menghambat (negatif)prosesdemokratisasi.
Politik yang matang termanifestasi melalui orientasi,
pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Politik yang
demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang
demokratis. Politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem
keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang
terwujudnya partisipasi. Politik yang demokratis merupakan budaya
politik yang partisipatif, yang diistilahkan oleh Almond dan Verba
sebagai civic culture. Karena itu, hubungan antara politik dan
demokrasi (demokratisasi) dalam konteks civic culture tidak dapat
dipisahkan. Adanya fenomena demokrasi atau tidak dalam politik yang
berkembang di suatu masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari
interaksi individu dengan sistem politiknya, tetapi juga interaksi
individu dalam konteks kelompok atau golongan dengan kelompok
dan golongan sosial lainnya. Dengan kata lain, budaya politik dapat
dilihat manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur
politiknya, dan dalam hubungan antarkelompok dan golongan dalam
masyarakat itu. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang
dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat
yang bersamaan adalah“sub-budaya etnik dan daerah” yang majemuk
pula. Keanekaragaman tersebut akan membawa pengaruh terhadap
politik bangsa.
21
 Demokrasi terhadap ekonomi
Kemajuan ekonomi bisa dipengaruhi oleh system pemerintahan
yang dijalankan oleh Negara tersebut. Seperti yang kita ketahui ada
sejumlah variabel determinan lain yang ikut berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, yaitu : modal sosial, modal
manusia, dan kualitas pemerintahan. Jika pemerintahan berjalan
dengan baik, maka warga negaranya akan lebih mampu berinovasi
sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Sama seperti

22. halnya Indonesia, jika Indonesia dapat menjalankan demokrasi dengan
baik, tanpa adanya KKN, diskriminasi kaum kecil, dan lain
sebagainya, maka Negara akan secara focus memperhatikan kehidupan
rakyat. Rakyat akan terakomodir segala kebutuhannya. Tidak ada lagi
sarjana yang menganggur, industry berkembang karena ada modal
yang dipinjamkan oleh pemrintah, dan lain sebagainya sehingga
pendapatan perkapitapun meningkat. Selain itu jika wakil rakyat
(legislatif) serius menyuarakan keadaan rakyat miskin dan badan
eksekutif secara serius pula menanganinya, maka kemiskinan akan
menurun yang berarti ekonomi masyarakat meningkat.
22
 Demokrasi terhadap sosial budaya
Budaya yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Banyak
budaya bukan berarti dapat memecah belah bangsa Indonesia. Seperti
kata pepatah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan yang
cocok bagi keadaan bangsa Indonesia, walaupun banyak budaya dari
sabang sampai marauke, tapi kita sama dalam beraspirasi ke
pemerintah, dalam hukum, dan lain sebagainya. Demokrasi membawa
budaya yang sangat baik bagi kita. Mengakui kekalahan dan
mendukung yang menang merupakan salah satu budaya demokrasi.
Banyak hal yang dipengaruhi oleh demokrasi, seperti halnya rapat
dalam merumuskan peraturan desa dan lain sebagainya dilakukan
dengan cara yang demokratis.
 Demokrasi terhadap pertahanan keamanan
Jika demokrasi berjalan sesuai arah yang benar maka keamanan
akan kondusif, tapi jika demokrasi yang dilaksanakan condong kea rah
anarkisme, berdasarkan kepentingan kelompok dan lain sebagainya
maka keamanan akan sulit didapatkan. Pertahanan suatu Negara akan
kuat jika rakyatnya bersatu dalam menghadapi serangan dari luar, baik
itu berupa serangan militer ataupun globalisasi.

23. 23
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
1. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk
rakyat. Demokrasi yang berlaku dalam suatu negara dengan negara
lain berbeda-beda.Dan dalam demokrasi terdapat pilar demokrasi yang
menjadi prinsip yaitu rinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas
(independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
2. Alasan Negara-negara memilih sistem pemerintahan demokrasi, yaitu
a. Membuka kesempatan partisipasi publik secara luas.
b. Masyarakat ikut menentukan tujuan suatu negara
c. Masyarakat ikut andil memilih pemimpin negaranya
d. Masyarakat dapat ikut mengawasi pemerintahan yang berjalan
e. Masyarakat dapat minta pertanggungjawaban
Jadi secara tidak langsung masyarakat ikut serta di dalam proses
pemerintahan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan.
3. Demokrasi telah diterapkan di Indonesia dengan berlakunya demokrasi
pancasila, dimana dalam demokrasi pancasila sangat menjunjung
tinggi adanya penegakan HAM. Kehidupan demokrasi berlaku di
Indonesia ditandai dengan adanya pemilihan umum yang luberjurdil.
Namun sekarang ini nilai- nilai demokrasi sudah mulai luntur dalam
kehidupan masyarakat,banyak sekali kasus pelanggaran
HAM,pemimpin yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, banyak
terjadi ketidak adilan dalam lembaga hokum, dan masih banyak
lagi.Pengaruh demokrasi dalam suatu negara bisa mencakup

24. ideologi,sosial budaya,ekonomi,politik,dan ketahanan nasional. Tetapi
dalam penerapannya di Indonesia yang menjadi masalah pokok dalam
perkembangan demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yaitu
bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi, membangun kehidupan
social dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka
ragam pola adat budayanya.
24

25. 25
DAFTAR PUSTAKA
SOETAMI,SITI.2007. PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA (edisi
revisi).Bandung: PT Refika Ajitama
BUDIARDJO,MIRIAM.2008.DASAR-DASAR ILMU POLITIK (edisi
revisi).Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
http://oneboyariyanta.blogspot.com/2012/09/pengaruh-demokrasi-terhadap-ideologi.
html
Aa Nurdiaman, "Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan
Bernegara", PT Grafindo Media Pratama, 979914857X, 9789799148575.
Aim Abdulkarim, "Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara
yang Demokratis", PT Grafindo Media Pratama, 9797584127, 9789797584122.
"Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797468135,
9789797468132.