Dokumen ini membahas tentang nasionalisme dan demokrasi, dengan definisi, karakteristik, serta perkembangan nasionalisme di Indonesia, termasuk momen penting dalam sejarah seperti Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Selain itu, dijelaskan juga konsep demokrasi, pilar-pilar, norma-norma, dan perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga kini. Keseluruhannya menekankan pentingnya persatuan dan keterlibatan masyarakat dalam membangun bangsa yang merdeka dan demokratis.

1. NASIONALISME
&
DEMOKRASI
KELOMPOK IV
RIZAL MZ
M.SYAFI’I
EVAN
YORIS
FREDERICK
STEPANUS ARI
LEVI MAULANA
ARI RAHMAT

2. PengertianNasionalisme:
Menurut Ernest Renan: Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan
bernegara.
Menurut Otto Bauar: Nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau
karakter yang timbul karena perasaan senasib.
Menurut L. Stoddard: Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki
oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa
kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu
bangsa.
Menurut Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and
Politics mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu:
Hasrat untuk mencapai kesatuan.
Hasrat untuk mencapai kemerdekaan.
Hasrat untuk mencapai keaslian.
Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.
NASIONALISME

3. Lanjutan>>>>>>
Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap
yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus
tidak menghargai bangsa lain sebagaimana
mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan
bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.
Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme.
Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan
pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap
bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati
bangsa lain.

4. Karakteristik
Nasionalisme
Membanggakan pribadi bangsa dan sejarah
kepahlawanan pada suatu Negara.
Pembelaan dari kaum patriot dalam melawan pihak
asing.
Kebangkitan pada tradisi masa lalu sebagai bagian
mengagungkan tradisi lama karena nasionalisme memiliki
hubungan kepercayaan dengan kebiasaan kuno. Seperti
nasionalisme orang mesir bahwa kaum patriot harus
memiliki pengetahuan tentang kebudayaan mesir yang
tua dan hebat untuk menjaga kelangsungan dari sejarah.
Suatu negara cenderung mengubah fakta sejarah untuk
kemuliaan dan kehebatan negaranya.
Ada spesial lambang nasionalisme yang diberikan untuk
sebuah kesucian. Bendera, lambang nasionalisme dan
lagu nasionalisme merupakan hal yang suci untuk semua
umat manusia sebagai kewajiban untuk pengorbanan
pribadi.

5. Nasionalisme di Indonesia
Sebelum Masa Kebangkitan Nasional
Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan
nasional, masih bersifat kedaerahan, tergantung pada pemimpin, belum terorganisir dan tujuan perjuangan
belum jelas.
 Masa Kebangkitan Nasional
Perjuangan bangsa Indoensia tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi bersifat nasional. Perjuangan dilakukan dengan
cara organisasi modern, dimana sejak berdirinya Budi Utomo merupakan titik awal kesadaran nasionalisme.
Masa ini disebut angkata nperintis, sebab disamping merintis kesadaran nasional juga merintis berdirinya
organisasi.
Masa sumpah pemuda
Sumpah pemuda merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang jelas dan tegas dalam
menuntut kemerdekaan bagi bngsa Indonesia. Sumpah pemuda mengandung nilai yang sangat tinggi yaitu nilai
persatuan dan kesatuan yan gmerupakan modal perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Masa ini d sebut
angkatan penegas, sebab angkatan inilah yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam
berjuang mencapai kemerdekaan.
Masa proklamsi kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi (puncak) perjuangan bangsa Indoensia, juga merupakan
wujud perjuangan yan gberdasarkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebangsaan, semangat
persatuan dan kesatuan bangsa yang mengantarkan Indoensis mencapai tonggak sejarah yang paling fundamental
harus kita jaga dan kita pertahankan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yan gakan
mengantarkan bangsa Indoensia menuju cita-cita nasional yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan
makmur.

6. MEWUJUDKAN SEMANGAT
NASIONALISME
a. Lingkungan keluarga
Jiwa dan semangat patriotisme dapat ditanamkan dan dimulai di lingkungan
keluarga, misalnya kita harus selalu berbuat bai kdi lingkungan kita untuk
menjaga nama baik keluarga, meelstarikan ketenttraman keluarga, emmbantu
meringankan beban keluarga.
b. Lingkungan sekolah
Berbagai macam tingkah laku atau kegiatan yang mengacu pada nilai kesopanan
dan kebaikan, baik terhadap guru, karyawan maupun teman, mengikuti upacar
dengan tertib.
Menajdi anggota OSIS, menjaga nama baik sekolah, menjadi team olah
raga, menghidnari tawuran pelajar, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah
dan lain sebagainya.
c. Lingkungan masyarakat
Sikap patriotisme di masyarakat dapat ditumbuhkan dan dilaksanakan melalui
menjaga keamanan lingkungan, menaikkan bendera di depan rumah pada hari
besar nasional, membersihkan lignkungan, aktif dalam kegiatan desa dan ikut
membela negara bila diperlukan.

8. DEFINISI DEMOKRASI
 Istilah demokrasi
berasal dari dua
asal kata, yang
mengacu pada
sistem
pemerintahan
zaman Yunani-
Kuno yang disebut
‘demokratia’, yaitu
‘demos’ dan ‘kratos
atau kratein

9. Menurut artinya secara
harfiah yang dimaksud
dengan
demokrasi, yaitu demos
yang berarti rakyat dan
kratos atau cratein
yang berarti
memerintah, pemerinta
han yang dijalankan
oleh rakyat.

10.  kebebasan untuk
berpendapat
 kebebasan
untuk
membuat
kelompok,
 kebebasan
untuk
berpartisipasi
 kesetaraan antar
warga
 saling percaya
dan kerjasama

11. NORMA-NORMA DEMOKRASI
1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Pertimbanganmoral
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerja sama antar warga masyarakat
dan sikap mempercayai itikad baik
masing- masing

12. KONSEP DASAR DEMOKRASI, Abraham lincoln
THE PEOPLE
FROM
BY
FOR

13. KRITERIA NEGARA DEMOKRASI
(International Conference of Jurists,
Bangkok,1965)
 Supremacy of Law (Hukum di atas segala
hal)
 Equality before the Law ( Persamaan di
hadapan hukum)
 Constitutional guarantee of Human Rights
(Jaminan konstitusional terhadap HAM)
 Impartial Tribune (Peradilan yang tidak
memihak)
 Civic education (Pendidikan
kewarganegaraan)

14. PILAR DEMOKRASI
(USIS:1995)
 KEDAULATAN RAKYAT
 PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG
DIPERINTAH
 KEKUASAAN MAYORITAS
 HAK-HAK MINORITAS
 JAMINAN HAK AZASI MANUSIA
 PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR
 PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM
 PROSES HUKUM YANG WAJAR
 PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL
 PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
 NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN
MUFAKAT

15. BENTUK-BENTUK DEMOKRASI
 Secara umum para sarjana membedakan demokrasi
kedalam dua jenis, yaitu Demokrasi langsung (Direct
Democracyi) dan Demokrasi Tidak Langsung
(Representative Democracy)
 Torres melihat demokrasi dari dua aspek yaitu formal
democracy dan substantive democracy
 Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti
sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan
parlementer atau sistem pemerintahan presidensil
 Substansive democracy yaitu bagaimana proses
demokrasi itu dilakukan, misalnya melalu pemilihan
umum secara langsung atau pemilihan perwakilan

16. PERKEMBANGAN DEMOKRASI
INDONESIA
 Perkembangan demokrasi indonesia dapat dibagi dalam
empat periode:
I. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer
yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-
partai
II. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin
yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari
demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan
dominasi presiden dan terbatasnya peran partai
politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial-politik
semakin meluas
III. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era
Orde Baru yang merupakan demokrasi
konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil

17.  Periode 1999-sekarang, masa demokrasi
Pancasila, demokrasi Konstitusional era Reformasi dengan
berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha
mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga
negara, antara eksekutif, legislatif dan yudisial
 Dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak penyebutan kata
“Demokrasi” secara eksplisit (tersurat), akan tetapi nilai-nilai
demokratis termuat dalam Batang Tubuh (Pasal2) UUD NRI
Tahun 1945
 Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
berdasarkan undang-undang dasar
 Selain itu nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari
ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945
yang berasaskan “Luber Jurdil” serta pemilihan kepala
daerah secara demokratis

18.  Secara umum didalam sistem pemerintahan yang
demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang
paling penting dan mendasar yaitu:
1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan
keputusan politik
2) Tingkat persamaan tertentu diantara warganegara
3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang
diakui dan dipakai oleh warga negara
4) Suatu sistem perwakilan
5) Suatu sistem pemelihan kekuasaan mayoritas