PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
•Download as PPTX, PDF•
1 like•1,637 views
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority. This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
Similar to PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
- 2. DEMOKRASI DAN“RULEOFLAW” KELOMPOK SOPHIA (5) YOPI ROBI MILENIUM 1600697 ALLISEU UMIYATI INTAN NABILA 1600950 MIA KUSMIATI 1607459 1600257 RIZZA LESTARI NOVELIA TRIA ASHAR 1602346
- 5. PENGERTIAN DEMOKRASI Pengertian Etimologis demos (rakyat) + cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan) Langsung Demokrasi Tak langsung Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan sekaligus diperintahkan.
- 6. 11 Soko Guru demokrasi yang dikemukakan oleh Alamudi (1991), yaitu : 1. Kedaulatan rakyat 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah 3. Kekuasaan mayoritas 4. Hak-hak minoritas 5. Jaminan Hak Asasi Manusia 6. Pemilihan yang bebas dan jujur 7. Persamaan di depan hukum 8. Proses hukum yang wajar 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional 10.Pluralisme sosial,ekonomi, dan politik 11.Nilai-nilai toleransi,pragmatisme,kejasama dan mufakat
- 7. PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (Winataputra, 2006:12). Misinya adalah memfasilitasi.
- 8. TUJUAN DEMOKRATISASI Proses yang tak pernah selesai Perubahan bersifat damai Bersifat evolusioner Berjalan melalui cara bermusyawarah
- 9. Pengertian Masyarakat Madani Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang melindungi warga negara dari perwujudkan kekuasaan negara yang berlebihan.
- 10. CIRI MASYARAKAT MADANI Diakui semangat pluralisme Sikap toleransi antaragama tinggi Tegaknya prinsip demokrasi
- 11. FAKTOR PENYEBAB TERBENTUKNYA MASYARAKAT MADANI • Susunan masyarakat yang hanya ikut-ikutan pada satu pemimpin • Kecakapan masyarakat memilih pemimpin • Kerelaan dan kesediaan potensi yang dimiliki oleh setiap individu
- 13. Demokrasi Liberal (1945-1959) Orde Baru (1966-1998) PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Terpimpin (1959-1965) atau Masa Orde Lama (ORLA) Era Reformasi (1998- sekarang)
- 14. Demokrasi Liberal (1945- 1959) • 18 Agustus 1945 : sidang PPKI pertama • 03 November 1945 : dikeluarkannya maklumat untuk membentuk multipartai • 17 Agustus 1950 : evaluasi penggantian tujuh kali kabinet dan membentuk UUD baru
- 15. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) atau Masa Orde Lama (ORLA) • Dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 • Kekuasaan didominasi oleh presiden • Terjadinya penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945
- 16. Orde Baru (1966-1998) • 1966 : dikeluarkannya SUPERSEMAR • Terjadi penyederhanaan partai politik • Krisis moneter yang mulai terjadi dari tahun1997 • 21 Mei 1998 : Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden
- 17. Era Reformasi (1998- sekarang) • Kepemimpinan Habibie mendapat dukungan penuh dari warganya • Evaluasi besar-besaran terhadap kepemimpinan Soeharto • Pemilu secara langsung dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2004
- 19. DEMOKRASI PANCASILA Pengertian demokrasi Pancasila secara umum adalah, “Demokrasi yang berintikan sila keempat Pancasila, dan diintegrasikan dengan sila-sila lain dalam Pancasila.”
- 20. Ruyadi (2003:59) mengemukakan, Demokrasi pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: • Pelaksanaan demokrasi ini harus berdasarkan atas Pancasila • Bertolak dari paham kekeluargaan • Ada jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat • Menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas • Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan atas kelembagaan (institusional) • Bersendi atas hukum • Menjamin untuk menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat
- 21. Sanusi (1998) mengidentifikasikan Sepuluh Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia berdasarkan filsafat bangsa, Pancasila dan Konstitusi Negara RI (UUD 1945), sebagai berikut : Demokrasi berdasarkan HAM ketuhanan yang maha esa Kedaulatan rakyat keadilan sosialkesejahter aan rakyat peradilan yang bebas supermasi hukum otonomi daerah pemisahan kekuasaan negara kecerdasan rakyat
- 22. Isi pokok demokrasi Pancasila adalah • Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. • Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. • Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. • Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.
- 23. Nilai-nilaimoral yang terkandung dalamdemokrasi pancasilaantaralain yaitu: • Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. • Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa • Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial
- 24. Pemilu, wujud budaya Demokrasi di Indonesia Menurut UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu menyebutkan bahwa pemilu merupakan saranpelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Landsan pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Landasan Idil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 3. Landasan Operasional : a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 b. UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik c. UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu Hak pilih yang dimiliki oleh WNI terdiri atas : 1. Hak Pilih Aktif adalah hak untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di MPR/DPR dalam pemilu. 2. Hak Pilih Pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota MPR/DPRD dalam pemilu.
- 25. Pada UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai politik menyatakn bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah ‘’ Setiap organisasi yang dibentuk oleh WNI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilu’’. Partai Politik memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Partai sebagai sarana komunikasi politik 2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik 3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik 4. Partai sebagai sarana pengatur konflik
- 26. RULE OF LAW (SUPERMASI HUKUM) 4 unsur Ruleof Lawmenurut Kant dan Stahl: 1. HAM 2. Pemisahan ataupembagian kekuasaan untukmenjaminHAM 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan 4. Peradilan administrasi dalam penyelesaian masalah
- 27. 3 unsur Rule of Law menurut A. V. Dicey : 1.3. Terjamin hak asasi manusia setiap orang dengan adanya undang-undang
- 28. PERBEDAAN DEMOKRASI DULU DAN SEKARANG Dulu demokrasi konstitusional yang diterapkan diandai dengan adanya pembatasan yudiris yang menyebabkan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya kaku (disemua bidang). Mulai awal abad 20, demokrasi juga ikut serta dalam penyelesaian masalah dibidang sosial dan ekonomi. Untuk itu, Budiardjo merumuskan syarat agar terselenggaranya pemerintahan yang tidak memihak dibawah “Rule of Law”.
- 29. Contoh Kasus Penyuapan Pada Pemilihan Calon Legislatif di Klaten