SlideShare a Scribd company logo
Materi Kelas 7 pembelajaran
kemerdekaaan mengemukakan
pendapat di muka umum
Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban
Cara
mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP Bentuk-Bentuk
KMP
Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat
(KMP)
Kemerdekaan mengemukakan
pendapat merupakan hak warga
negara baik secara lisan maupun
tulisan.Namun hak tersebut harus
dilakukan dengan penuh tanggung
jawab serta sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang
berlaku .
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan
pendapat (KMP)
A. unjuk rasa atau demanstrasi, yaitu kegiatan yang
dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara
demonstratif di muka umum.
B.pawai, yaitu cara penyampaian dengan arak arakan di
jalan umum.
C. rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan
untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
D. mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat
di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka
tanpa tema tertentu.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Akibat pembatasan
a. Akibat bagi Rakyat
Pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh
pemerintah terhadap rakyat akan menimbulkan
akibat, antara lain:
1) Munculnya sikap acuh tak acuh rakyat
terhadap perkembangan demokrasi.
2) Berkurang atau hilangnya hak kemerdekaan
mengemukakan pendapat.
3) Munculnya kekecewaan rakyat karena merasa
dibodohi dan dipasung hak-haknya.
4) Komunikasi sosial menjadi terkekang.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Akibat pembatasan
b. Akibat bagi Pemerintah
Pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh
pemerintah akan mengakibatkan beberapa hal :
1) Terbentuknya tirani penguasa yang
menghambat terciptanya pemerintahan yang jujur,
adil dan demokratis.
2) Berkurang atau hilangnya kepercayaan rakyat.
3) Berkurang atau hilangnya kesempatan untuk
mendapatkan masukan atau aspirasi rakyat untuk
kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
4) Dukungan rakyat terhadap pemerintah makin
berkurang.
5) Muncul perlawanan rakyat terhadap
pemerintahan.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Akibat pembatasan
c. Akibat bagi Bangsa dan Negara
1) Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya
terganggu.
2) Negara kehilangan pikiran dan ide kreatif
rakyat.
3) Pembangunan terhambat karena masukan dan
dukungan berkurang.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Landasan Hukum
 Deklarasi Universal HAM
• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan.
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
• Pasal 19 UUD 1945
• Pasal 20 UUD 1945
• Pasal 28 UUD 1945
• Pasal 28E UUD 1945 ayat(3)
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Hak dan Kewajiban
Hak-hak dalam mengemukakan pendapat
Menurut ketentuan hukum yang berlaku, bahwa
setiap warga negara dalam menyampaikan
pendapatnya berhak untuk
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas yang berarti
bahwa mengeluarkan pendapat, pandangan,
kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan ,
baik secara fisik maupun psikis atau pembatasan
yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia
b. Memperoleh perlindungan hokum, termasuk
didalamnya dijamin keamanan dan keselamatannya.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Hak dan Kewajiban
Kewajiban-kewajiban dalam mengemukakan pendapat
Sebagai warga negara yang baik. Didalam menemukakan
pendapat dimuka umum mempunyai kewajiban dan tanggung
jawab untuk
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
b. Menghormat aturan-aturan moral yang diakui umum,dan
kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat
c. Menaati hokum dan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban
umum
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 9 Ayat (1)
Bentuk penyampaian pendapat
dimuka umum dapat dilakukan dengan cara:
1.) Unjuk rasa atau berdemonstrasi
2.) Pawai
3.) Rapat umum
4.) Mimbar bebas
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 9 ayat (2)
Bentuk penyampain pendapat dimuka
umum boleh dilaksanakan di tempat-tempat
terbuka umum , kecuali tempat yang
dilarang oleh UU adalah :
1.)Istana kepresidenan. 6.)Stasiun kereta api.
2.)Tempat ibadah. 7.) Terminal.
3.)Instalasi militer. 8.) Objek vital.
4.)Rumah sakit .
5.)Pelabuhan .
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 10
Penyampaian pendapat dimuka umum wajib
diberitahukan terlebih dahulu kepada polri
setempat secara tertulis selambat-
lambatnya 3x 24 jam sebelum kegiatan
dimulai.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 11
Surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri
memuat:
1.)Maksud dan tujuan.
2.)Tempat lokasi dan rute.
3.)Waktu dan lamanya.
4.)Bentuk.
5.)Penanggung jawab .
6.)Nama dan alamat organisasi,kelompok,atau
,perorangan.
7.)Alat peraga yang digunakan .
8.)Jumlah peserta .
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 12 Ayat (3)
Seratus orang pelaku atau peserta unjuk
rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada
seorang sampai lima orang penanggung
jawab
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 13 ayat (1)
Kewajiban POLRI
Setelah menerima surat pemberitahuan:
I. Memberikan surat tanda terima
pemberitahuan.
II. Berkoordinasi kepada penanggung jawab
penyampaian pendapat.
III. Berkoordinasi kepada pimpinan instansi/
lembaga yang akan menjadi tujuan
IV. Mempersiapkan pengamanan tempat,
lokasi dan rute.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 13 ayat (2)
Dalam pelaksanaanya,Polri wajib
memberikan perlindungan keamanan
terhadap pelaku atau peserta demonstrasi.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 14
Pembatalan pelaksanaan demonstrasi
disampaikan secara tertulis dan
langsung oleh penanggung jawab
kepada polri selambat-lambanya 24
jam sebelum waktu pelaksanaan .
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 15
pelaksanaan demokrasi dapat
dibubarkan apabila tidak
memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan
(3), pasal 10 dan pasal 11.
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start NextBack
Cara mengemukakan pendapat
Pasal 18
1) Barang siapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan menghalang-halangi
hak warga negara untuk menyampaikan
pendapat di muka umum yang telah
memenuhi ketentuan UU ini dipidana
dengan pidana penjara paling lam 1
tahun.
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah kejahatan
Akibat pembatasan
Landasan Hukum
Hak dan Kewajiban
Cara mengemukakan
pendapat
Pengertian KMP
Bentuk-Bentuk
KMP
start Back

More Related Content

What's hot

Pendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsiPendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsi
AhmadPurnawarmanFais
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
Reynes E. Tekay
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
Fair Nurfachrizi
 
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Hanna Chan
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Dian Oktavia
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Adhy Djr
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
FKP2B Cikarang
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
Rifa Ramadhani
 
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negaraImplementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
Kiki Amelia
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
Makalah korupsi di kalangan masyarakat
Makalah korupsi di kalangan masyarakatMakalah korupsi di kalangan masyarakat
Makalah korupsi di kalangan masyarakat
maretboy89
 
Musni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di Indonesia
Musni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di IndonesiaMusni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di Indonesia
Musni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di Indonesiamusniumar
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
Anto Neo Madani
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Warnet Raha
 
Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataRingkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdata
Silumana Ndraha
 
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfSalinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
CIkumparan
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Evi Rohmatul Aini
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
Iko Matussuniah
 

What's hot (20)

Pendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsiPendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsi
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
 
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negaraImplementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Makalah korupsi di kalangan masyarakat
Makalah korupsi di kalangan masyarakatMakalah korupsi di kalangan masyarakat
Makalah korupsi di kalangan masyarakat
 
Musni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di Indonesia
Musni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di IndonesiaMusni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di Indonesia
Musni Umar: Peranan Pemuda Dalam Perubahan dan Mengisi Pembangunan di Indonesia
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataRingkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdata
 
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfSalinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 

Viewers also liked

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapatdwinandatsania
 
Pkn 7 smp
Pkn 7 smpPkn 7 smp
Pkn 7 smp
febritalia
 
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatsitizaharajamil
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...Lisca Ardiwinata
 
Pkn tentang Ham
Pkn tentang HamPkn tentang Ham
Pkn tentang Ham
Fikram_72
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIAndhika Pratama
 
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Randy Ikas
 
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Fahrudin Romadhona
 
My E-Journal
My E-JournalMy E-Journal
My E-Journal
Windy Thereisye
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiAzinuddin Haq
 
Pancasila Sebagai Luhur Bangsa PPT
Pancasila Sebagai Luhur Bangsa PPTPancasila Sebagai Luhur Bangsa PPT
Pancasila Sebagai Luhur Bangsa PPT
retnotrpjutmi
 
Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayatiKeanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati
krisnasuryanti
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
Muhammad Hidayat
 
Rangkuman hidrosfer darat
Rangkuman hidrosfer daratRangkuman hidrosfer darat
Rangkuman hidrosfer daratSMAK 5 Penabur
 
Hidrosfer 2
Hidrosfer 2Hidrosfer 2
Hidrosfer 2
noviana anjar
 

Viewers also liked (20)

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
 
Pkn 7 smp
Pkn 7 smpPkn 7 smp
Pkn 7 smp
 
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
 
Ppt isna
Ppt isnaPpt isna
Ppt isna
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
 
Pkn tentang Ham
Pkn tentang HamPkn tentang Ham
Pkn tentang Ham
 
Materi PKn Kelas VII
Materi PKn Kelas VIIMateri PKn Kelas VII
Materi PKn Kelas VII
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
 
Hak asasi manusia pkn kls vii
Hak asasi manusia pkn kls viiHak asasi manusia pkn kls vii
Hak asasi manusia pkn kls vii
 
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
 
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka ...
 
NILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASINILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASI
 
My E-Journal
My E-JournalMy E-Journal
My E-Journal
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten Korupsi
 
Putri jevon tesa ppkn..
Putri jevon tesa ppkn..Putri jevon tesa ppkn..
Putri jevon tesa ppkn..
 
Pancasila Sebagai Luhur Bangsa PPT
Pancasila Sebagai Luhur Bangsa PPTPancasila Sebagai Luhur Bangsa PPT
Pancasila Sebagai Luhur Bangsa PPT
 
Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayatiKeanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
Rangkuman hidrosfer darat
Rangkuman hidrosfer daratRangkuman hidrosfer darat
Rangkuman hidrosfer darat
 
Hidrosfer 2
Hidrosfer 2Hidrosfer 2
Hidrosfer 2
 

Similar to Kemerdekaan mengemukakan pendapat

Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
Muhamad Zulfikar
 
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
10  soal ppkn beserta jawabannya 210  soal ppkn beserta jawabannya 2
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
Arya D Ningrat
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
garrytokai
 
Hukum Ditaati Orang
Hukum Ditaati OrangHukum Ditaati Orang
Hukum Ditaati Orang
Nabilla Afinannisa
 
Kuliah 14
Kuliah 14Kuliah 14
Kuliah 14
Jeroan Ena
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
Mixon Mixon
 
Makalah bagian 5
Makalah bagian 5Makalah bagian 5
Makalah bagian 5
FaisalIndraKesuma
 
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01nurngaeni
 
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSTifanny Ellies
 
Hak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpentHak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpent
AhmadAhadiYusufSetya
 
UU ite
UU iteUU ite
Uu ite(2)
Uu ite(2)Uu ite(2)
Uu ite(2)
era krisdiana
 
Materi 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WNMateri 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WN
Mira Veranita
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Mira Veranita
 
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7Rasyad Tamzami
 
UIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.pptUIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.ppt
NaufalAnugrah5
 
DEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptxDEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptx
Dr. Afi Parnawi, M.Pd
 
Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)
Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)
Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)
AfiParnawi
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Rietz Wiguna
 

Similar to Kemerdekaan mengemukakan pendapat (20)

Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
10  soal ppkn beserta jawabannya 210  soal ppkn beserta jawabannya 2
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
 
Hukum Ditaati Orang
Hukum Ditaati OrangHukum Ditaati Orang
Hukum Ditaati Orang
 
Kuliah 14
Kuliah 14Kuliah 14
Kuliah 14
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
 
Makalah bagian 5
Makalah bagian 5Makalah bagian 5
Makalah bagian 5
 
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
Kasuspelanggaranhamdalamrangkaperlindunganpemajuan 140623013029-phpapp01
 
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPS
 
Presentasi uu kip
Presentasi uu kipPresentasi uu kip
Presentasi uu kip
 
Hak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpentHak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpent
 
UU ite
UU iteUU ite
UU ite
 
Uu ite(2)
Uu ite(2)Uu ite(2)
Uu ite(2)
 
Materi 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WNMateri 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WN
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
 
UIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.pptUIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.ppt
 
DEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptxDEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptx
 
Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)
Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)
Sistem Demokrasi Di Indonesia (Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia)
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 

Recently uploaded

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
TeukuEriSyahputra
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
zakkimushoffi41
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
GuneriHollyIrda
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 

Recently uploaded (20)

PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 

Kemerdekaan mengemukakan pendapat

  • 1. Materi Kelas 7 pembelajaran kemerdekaaan mengemukakan pendapat di muka umum Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP
  • 2. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat (KMP) Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak warga negara baik secara lisan maupun tulisan.Namun hak tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 3. Bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat (KMP) A. unjuk rasa atau demanstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. B.pawai, yaitu cara penyampaian dengan arak arakan di jalan umum. C. rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. D. mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 4. Akibat pembatasan a. Akibat bagi Rakyat Pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh pemerintah terhadap rakyat akan menimbulkan akibat, antara lain: 1) Munculnya sikap acuh tak acuh rakyat terhadap perkembangan demokrasi. 2) Berkurang atau hilangnya hak kemerdekaan mengemukakan pendapat. 3) Munculnya kekecewaan rakyat karena merasa dibodohi dan dipasung hak-haknya. 4) Komunikasi sosial menjadi terkekang. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 5. Akibat pembatasan b. Akibat bagi Pemerintah Pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh pemerintah akan mengakibatkan beberapa hal : 1) Terbentuknya tirani penguasa yang menghambat terciptanya pemerintahan yang jujur, adil dan demokratis. 2) Berkurang atau hilangnya kepercayaan rakyat. 3) Berkurang atau hilangnya kesempatan untuk mendapatkan masukan atau aspirasi rakyat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. 4) Dukungan rakyat terhadap pemerintah makin berkurang. 5) Muncul perlawanan rakyat terhadap pemerintahan. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 6. Akibat pembatasan c. Akibat bagi Bangsa dan Negara 1) Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya terganggu. 2) Negara kehilangan pikiran dan ide kreatif rakyat. 3) Pembangunan terhambat karena masukan dan dukungan berkurang. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 7. Landasan Hukum  Deklarasi Universal HAM • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan. Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. • Pasal 19 UUD 1945 • Pasal 20 UUD 1945 • Pasal 28 UUD 1945 • Pasal 28E UUD 1945 ayat(3) Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 8. Hak dan Kewajiban Hak-hak dalam mengemukakan pendapat Menurut ketentuan hukum yang berlaku, bahwa setiap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya berhak untuk a. Mengeluarkan pikiran secara bebas yang berarti bahwa mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan , baik secara fisik maupun psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia b. Memperoleh perlindungan hokum, termasuk didalamnya dijamin keamanan dan keselamatannya. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 9. Hak dan Kewajiban Kewajiban-kewajiban dalam mengemukakan pendapat Sebagai warga negara yang baik. Didalam menemukakan pendapat dimuka umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain b. Menghormat aturan-aturan moral yang diakui umum,dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat c. Menaati hokum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 10. Cara mengemukakan pendapat Pasal 9 Ayat (1) Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilakukan dengan cara: 1.) Unjuk rasa atau berdemonstrasi 2.) Pawai 3.) Rapat umum 4.) Mimbar bebas Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 11. Cara mengemukakan pendapat Pasal 9 ayat (2) Bentuk penyampain pendapat dimuka umum boleh dilaksanakan di tempat-tempat terbuka umum , kecuali tempat yang dilarang oleh UU adalah : 1.)Istana kepresidenan. 6.)Stasiun kereta api. 2.)Tempat ibadah. 7.) Terminal. 3.)Instalasi militer. 8.) Objek vital. 4.)Rumah sakit . 5.)Pelabuhan . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 12. Cara mengemukakan pendapat Pasal 10 Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada polri setempat secara tertulis selambat- lambatnya 3x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 13. Cara mengemukakan pendapat Pasal 11 Surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri memuat: 1.)Maksud dan tujuan. 2.)Tempat lokasi dan rute. 3.)Waktu dan lamanya. 4.)Bentuk. 5.)Penanggung jawab . 6.)Nama dan alamat organisasi,kelompok,atau ,perorangan. 7.)Alat peraga yang digunakan . 8.)Jumlah peserta . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 14. Cara mengemukakan pendapat Pasal 12 Ayat (3) Seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai lima orang penanggung jawab Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 15. Cara mengemukakan pendapat Pasal 13 ayat (1) Kewajiban POLRI Setelah menerima surat pemberitahuan: I. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan. II. Berkoordinasi kepada penanggung jawab penyampaian pendapat. III. Berkoordinasi kepada pimpinan instansi/ lembaga yang akan menjadi tujuan IV. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 16. Cara mengemukakan pendapat Pasal 13 ayat (2) Dalam pelaksanaanya,Polri wajib memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta demonstrasi. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 17. Cara mengemukakan pendapat Pasal 14 Pembatalan pelaksanaan demonstrasi disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambanya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 18. Cara mengemukakan pendapat Pasal 15 pelaksanaan demokrasi dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan (3), pasal 10 dan pasal 11. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
  • 19. Cara mengemukakan pendapat Pasal 18 1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lam 1 tahun. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start Back