Coretan Sederhana Untuk Komunitas KSF yang Tangguh !! Jakarta, 9 Juni 2011

1. Tri Widodo W. Utomo (PKMK LAN-RI)
MP3EI Dalam Kerangka Memperkuat
Economic Governance di Indonesia
Coretan Sederhana Untuk Komunitas KSF yang Tangguh !!
Jakarta, 9 Juni 2011

2. 2
Pembangunan nasional = pembangunan
Policy Setting
daerah; pembangunan nasional = sum
(pembangunan daerah).
Pembangunan, meliputi: SDM (Manusia), SDA
(Alam), SDB (Buatan).
Problem: pertumbuhan yg tidak merata &
menghasilkan gap regional, gap sektoral,
gap spasional (desa vs kota), & gap sosial.
Penyebab: 1) investasi terpusat pada lokasi
tertentu; 2) model pembangunan lebih
condong ke monocentric governance daripada
polycentric governance; 3) tidak ada sistem
interkoneksi & interdependensi antar wilayah
Jawa/Jakarta centris.
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

3. Monocentric vs. Polycentric Model
3
Monocentric Model:
semua aktivitas produksi di
sebuah kota diasumsikan
terjadi di 1 titik yg
direpresentasikan oleh CBD
(central business district), &
semua pekerja diasumsikan
sbg komuter thd CBD tsb.
Polycentric Model:
penduduk akan memilih
lokasi yg paling dapat
memenuhi preferensi barang
& pelayanan yg dibutuhkan
kota2 besar mjd makin
tergantung pada kota2 kecil
untuk menyediakan
pelayanan pendukung yg
dibutuhkan penduduk kota
besar.
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

4. 4
Peran & Urgensi
Lex Specialis thd RPJP Nasional (focusing
pada 8 koridor ekonomi & 22 kegiatan
ekonomi).
Merubah paradigma & pola pembangunan
MP3EI
dari Monocentric ke Polycentric
Governance:
o menyebar kegiatan ekonomi hingga ke
pinggiran.
o menurunkan skala ekonomi & kadar
perkotaan dari level provinsi ke
kab/kota.
Memperkuat Economic Governance.
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

5. MP3EI Dalam Optik Desentralisasi
5
Koridor ekonomi pada skala pulau atau kepulauan, hendaknya
dijabarkan dalam sub-koridor ekonomi berdasarkan provinsi.
Selanjutnya, sub-koridor ekonomi tingkat provinsi
dioperasionalisasikan dalam sub-sub-koridor ekonomi
kabupaten/kota. Sebab, skala ekonomi riil berlangsung di
tingkat lokal, yakni kabupaten/kota (bahkan harus menyentuh
kecamatan pada kerangka jangka panjang).
Provinsi dpt difungsikan sebagai pusat ekonomi (center) untuk
mendorong perkembangan Kab/Kota di sekitarnya (periphery).
Daerah yg tumbuh sebagai pusat pertumbuhan akan
membentuk a continuum of small cities, yg selanjutnya akan
menjadi penghubung (industrial belt) antar kota2 industri utama
(new economic geography).
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

6. Case Study: Reform of Huaihailu Sub-District, Baixia
District, Nanjing City, Jiangsu Province
6
Di China, otonomi tidak lagi diturunkan ke kecamatan
(Jiedao), namun langsung kpd masyarakat. Kontrol
administrasi kecamatan dikurangi scr drastis, dan dialihkan
kpd masyarakat, cq. Urusan Jalan.
Tujuan: to reduce administration levels, accelerate
government processes, and strengthen community autonomy.
Once the sub-district office was abolished, community
resident committees became responsible for social programs.
Hasil: overall improvement in efficiency: pengurangan
pegawai 52%, sementara biaya administrasi turun dari US $
1,032,000 menjadi US $ 541,803).
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

7. 7
Economic Governance Oliver Williamson: markets and firms should
be seen as alternative governance
structures, which differ in how they resolve
conflicts of interest (the Royal Swedish
Academy of Sciences, 2009).
Combines the philosophy and architecture
of economic policy-making with the
institutions, machinery & practices that
shape the evolution of the economy (Iain
Begg, 2008).
Economic governance centres around sound
economic management and performance of
an economy overtime; sound economic
management must result in sustainable
economic growth and development.
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

8. 8
Economic Governance
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

9. 9
Akpan H. Ekpo, 2002, Economic Governance and The
Partnership for African Development, University of Uyo,
Nigeria.
Iain Begg, Economic Governance in an Enlarged Euro
Area, 2008, Economic Papers 311, European Commission.
Referensi
Mori, “A Modeling of Megalopolis Formation: the
Maturing of City System”, Journal of Urban Economics,
No. 42, 1997
Susan E. Baer and Vincent L. Marando, The Sub-districting
of Cities: Applying the Polycentric Model, 2000.
The Royal Swedish Academy of Sciences, 2009, Economic
Governance.
Tomoya Mori, Monocentric versus Polycentric Models in
Urban Economics, Discussion Paper No. 611, Kyoto
University, 2006.
Judy Fenelon (ed.), 2003, Economic Governance and the
Asian Crisis, Quality Assurance Series No. 30. Australian
Agency for International Development.
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI

10. 10
Semoga Bermanfaat !!
Tri Widodo W. Utomo – PKMK LAN-RI