Disampaikan dalam Diskusi Terbatas “Perumusan Rekomendasi Kebijakan Manajemen Pembangunan Aparatur Negara” Bappenas, 18 Desember 2012

1. Disampaikan dalam Diskusi Terbatas “Perumusan Rekomendasi Kebijakan
Manajemen Pembangunan Aparatur Negara”
Bappenas,
Bappenas, 18 Desember 2012
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

2. Struktur penyajian …
Mengurai Permasalahan Aparatur Negara;
Mengurai Kebijakan Pembangunan Aparatur
Negara (Pendekatan Meta-study);
Menarik Sintesa (Kebutuhan Penguatan
Pembangunan Aparatur Negara Kedepan).
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

3. 1
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

4. Kutukan Birokrasi?
The Peter Principle
"in a hierarchy, every employee tends to rise to his level of
incompetence“.
Everyone, from the low-level civil servant to a nation's
president , will inevitably rise to his/her level of incompetence:
why schools bestow ignorance, why governments condone
anarchy, why courts dispense injustice, why prosperity causes
unhappiness, etc.
The Parkinson’s Law
"The demand upon a resource tends to expand to match the
supply of the resource".
Orwellian Bureaucracy
“State control of its citizens' daily life; State constantly monitors
the population to detect betrayal via improper thoughts”.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

5. Kutukan Birokrasi?
The Hofstadter's Law
"It always takes longer than you expect, even when you take
into account Hofstadter's Law."
Waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan publik? Level
pendapatan per kapita?
The Sturgeon’s Law
“ninety percent of everything is crap“.
Menpan & RB (1 Maret 2012): “95% dari total 4,7 juta PNS di
Indonesia tidak memiliki kompetensi di bidangnya”.
The Murphy’s Law
"Anything that can go wrong will go wrong".
Pemekaran daerah? Pengangkatan perangkat desa sbg PNS?
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

6. The Deadly Sins in Public Administration
1. Perumusan tujuan yg terlalu “mulia”, sehingga tidak
mulia”,
dapat diukur tingkat pencapaiannya.
pencapaiannya.
“The best medical care for the sick” (objective of British
National Health Service) is not operational.
2. Pengerjaan banyak kegiatan dalam waktu yg
bersamaan tanpa adanya prioritas yg jelas
To do several things at once without establishing & sticking
on priorities.
priorities.
3. To believe that fat is beautiful.
Today’s administrators, whether civilian or military, tend to
administrators, military,
believe that the best way to tacke a problem is to deploy
more and more people (and money) against it.
money) it.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI
Peter F. Drucker, Public Administration Review, Vol. 40, No. 2, 1980, p. 103-106, Blackwell Publishing

7. The Deadly Sins in Public Administration
4. Berperilaku dogmatis, bukannya eksperimental.
dogmatis, eksperimental.
Artinya prosedur standar dianggap sebagai sesuatu
yg sakral & tidak boleh dilanggar, sehingga
dilanggar,
administrator tidak berani melakukan tindakan yg
inovatif.
inovatif.
5. Ketidakmampuan untuk belajar dari pengalaman
masa lalu dan keengganan untuk memperhatikan
umpan balik.
6. Kuatnya asumsi bahwa program itu sifatnya
berkelanjutan dan kuatnya keengganan untuk
menghentikan program yang gagal atau tidak tepat
sasaran.
sasaran.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

8. 178 Biro-patologi Gerald E. Caiden
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI
1991. “What Really Is Public Mall Administration”, in Public Administration Review, Vol. 51 (Nov/Dec), No. 6, pp. 486-493.

9. Fused-Prismatic-Diffracted Model
(Fred W. Riggs)
Fused Prismatic Diffracted
ascription attainment achievement
particularism selectivism universalism
functional diffusion poly-functionalism functional specificity
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

10. Fused-Prismatic-Diffracted Model Fred W. Riggs
If a society is highly differentiated (function) and well integrated
(structure), then it is diffracted.
diffracted.
If a society is differentiated and poorly integrated (mal-
(mal-
integrated), then it is prismatic.
If a society is not at all differentiated, there are no specialists,
and everyone can do everything, it is a fused system.
Dalam fused society, struktur tunggal akan mempengaruhi
society,
seluruh/
seluruh/banyak fungsi dalam masyarakat.
masyarakat.
Dalam diffracted society, tercipta banyak struktur untuk
society,
menjalankan fungsi-fungsi spesifik.
fungsi- spesifik.
Dalam prismatic society, terdapat ciri kedua bentuk tersebut
society,
“All societies are generally prismatic in nature“.
(R.K. Sapru, Administrative Theories And Management Thought, pp. 246)
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

11. Ciri-ciri Prismatic Society
HETEROGENEITY: dalam masyarakat prismatik terdapat struktur
HETEROGENEITY:
sosial yg sangat beragam, yg memungkinkan terjadinya
beragam,
disparitas sosial, ekonomi, kepercayaan, dan kultural. Ada
sosial, ekonomi, kepercayaan, kultural.
kelompok yg sangat modern, namun ada juga yg masih sangat
tradisional,
tradisional, dan cenderung ada ketimpangan pembangunan
dalam masyarakat.
masyarakat.
IMPLIKASI THD BIROKRASI: bureaucrats enjoy enormous
influence, power & prestige, and make money. The people who
money.
are in power would make all efforts in furtherance of their
interests and stick to power. The problem becomes much more
power.
complicated where different communities strive to pull the
society in different directions in promoting their own sectional
interests. Such disparities lead to creation of administrative
problem.
problem. The rulling elite would try to protect the interests of
“haves” and ignore the interests “have-nots”.
“have-nots”.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

12. Ciri-ciri Prismatic Society
FORMALISM: merujuk
FORMALISM: merujuk adanya diskrepansi antara
norma dengan perilaku, antara formal power dan
perilaku,
effective power, antara yg diinginkan pemerintah
power,
dengan yg dilakukan masyarakat.
masyarakat.
IMPLIKASI THD BIROKRASI: the constitution vests law- law-
making responsibilities in legislators, but in reality they
spend only a little time in law-making activities. This
law- activities.
facilitates the bureaucracy to play a decisive role in
law-making process.
law- process.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

13. Ciri-ciri Prismatic Society
OVERLAPPING: sejauhmana struktur yang terdiferensiasi pada
OVERLAPPING:
diffracted society berdampingan dengan struktur yg tidak
terdiferensiasi pada fused society. Pada prismatic society,
society. society,
struktur tradisional dan modern dapat fungsi-fungsi yg sama.
fungsi- sama.
IMPLIKASI THD BIROKRASI: in prismatic society, the legislature,
executive, and bureaucracy perform various administrative,
political, economic, and social function. In practice, their
function.
behavior is largely governed and controlled by certain traditional
controlled
organization like family, religion, and caste.
caste.
Overlapping in a prismatic society manifests in several
dimensions such as nepotism, poly-communalism, the existence
poly-
of clects, poly-normativism, and lack of consensus and
clects, poly-normativism,
separation of authority from control.
control.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

14. Contradictive Model of Bureaucracy TWU
1. Inflasi SDM, defisit kompetensi;
kompetensi;
2. Inflasi kelembagaan, defisit kinerja;
kelembagaan, kinerja;
3. Inflasi aturan, defisit ketaatan;
aturan, ketaatan;
4. Inflasi daerah otonom; defisit
otonom;
pembangunan dan pelayanan berkualitas;
berkualitas;
5. Inflasi partai politik; defisit negarawan;
politik; negarawan;
6. Inflasi input, defisit output/outcome.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

15. 2
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

16. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
REPELITA I • Tertjapainja • Pelaksanaan • Penjempurnaan Strukturil-
(1969/70- aparatur dan debirokratisasi Organisasi
1973/74) administrasi serta tjara-tjara • Penjempurnaan proseduril
Pemerintah jang pengawasan. • Penjempurnaan kepegawaian
Buku I Bab stabil, • Peningkatan • Penjempurnaan administrasi
5, berkelangsungan, kemampuan keuangan
Administrasi effektif, dan effisien. administrasi • Penjempurnaan administrasi
Pemerintah • Tertjapainja pemerintah untuk peralatan dan perbekalan
effisiensi dan menghasilkan • Penjempurnaan administrasi
effektivitas dalam kebidjaksanaan statistik
bidang organisasi, diperbagai bidang • Penjempurnaan administrasi
prosedur dan sosial dan ekonomi Perusahaan Negara
personil. (Hal. 117-118) • Penjempurnaan penelitian dan
(Hal. 113-114) pengembangan ilmu
administrasi negara
(Hal. 118-126)
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

17. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
REPELITA • Aparatur pemerintah • Penertiban dan • Penyempurnaan
II menjadi alat yang penyempurnaan Organisasi
(1974/75- berwibawa, kuat, aparatur yang meliputi • Penyempurnaan
1978/79) stabil, efektif, efisien, baik struktur, personalia, Kepegawaian
dan bersih, penuh prosedur kerja, maupun • Penyempurnaan
Buku III kesetiaan dan sarana dan fasilitas ketatalaksanaan
Bab 30, ketaatan kerja. • Penyempurnaan Badan
Administrasi • Administrasi • Mendudukkan aparatur Usaha Ekonomi Negara
Pemerintah pemerintah lebih sesuai dengan dan Lembaga Keuangan
bersih dengan cara fungsinya • Penyempurnaan
mengurangi • Jumlah dan mutu administrasi pelaksanaan
penyelewengan dan pegawai yang sesuai pembangunan
penyimpangan yang dengan jenis dan • Penelitian serta
mengakibatkan besarnya beban tugas Pengembangan Ilmu dan
pemborosan dalam • Pengembangan aturan Sistem Administrasi
bentuk korupsi dan hubungan kerja Negara.
(Hal. 374-375) yang melembaga (Hal. 380-408)
(Hal. 378-379) Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

18. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
REPELITA • Meningkatnya • Peningkatan pengabdian dan • Penyempurnaan
III kemampuan kesetiaannya kepada cita-cita dengan pendekatan
(1979/80 - aparatur perjuangan bangsa dan Kelembagaan,
1983/84) pemerintah negara. Kepegawaian dan
dalam • Aparatur Pemerintah menjadi Tatalaksana
Buku III melaksanakan alat yang efisien, efektif, • Penyempurnaan
Bab 26, tugas umum bersih dan berwibawa serta Aparatur Pemerintah
Aparatur pemerintahan mampu melaksanakan tugas- Pusat
Pemerintah dan tugas umum pemerintahan • Penyempurnaan
pembangunan. dan menggerakkan Aparatur Pemerintah
pelaksanaan pembangunan.. Daerah
(Hal. 361) • Meningkatkan kemampuannya • Hubungan Pemerintah
dalam melaksanakan tugas- Pusat dan Daerah
tugas umum pemerintahan • Aparatur Perekonomian
dan pembangunan. Negara
(Hal. 370-374) • Aparatur Pengawasan
(Hal. 374-392)
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

19. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
REPELITA • Peningkatan pengabdian dan kesetiaan • Pendayagunaan
IV segenap aparatur kepada cita-cita Kelembagaan
(1984/85 - perjuangan Bangsa. • Pendayagunaan
1988/89) • Memberikan pelayanan kepada Kepegawaian
masyarakat dengan sebaik-baiknya, • Pendayagunaan
Buku III bermental baik dan mempunyai Ketatalaksanaan
Bab 30, kemampuan profesional yang tinggi. • Pendayagunaan
Aparatur • Hubungan yang serasi antara Pemerintah Aparatur Perekonomian
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Negara
• Peningkatan kemampuan Daerah Tingkat • Pendayagunaan
II dalam pelaksanaan pembangunan. Administrasi
Camat ditingkatkan kemampuannya untuk Perencanaan dan
mengkoordinasikan dan mengawasi Pelaksanaan
pelaksanaan pembangunan. Pembangunan
• Memperlancar perumusan kebijaksanaan, • Penelitian dan
serta untuk mencegah pemborosan dan Pengembangan Sistem
penyimpangan. Administrasi
• Tata penyelenggaraan pemerintahan yang Pembangunan
lebih bersih. (Hal. 563-614)
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI
(Hal. 554-559)

20. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
REPELITA • Terwujudnya Pendayagunaan seluruh • Pendayagunaan Kelembagaan
V administrasi unsur sistem aparatur • Pendayagunaan Kepegawaian
(1989/90 - pemerintahan yang pemerintah; termasuk • Pendayagunaan
1993/94) berdisiplin, mampu, unsur-unsur Ketatalaksanaan
produktif, berdaya kelembagaan; • Pendayagunaan Sistem
Buku III guna, berhasil ketatalaksanaan; Administrasi Perencanaan,
Bab 30, guna, bersih dan kepegawaian; sistem Pelaksanaan, Pemantauan
Aparatur berwibawa. perencanaan, dan Pengendalian
Pemerintah • Meningkatnya pengendalian • Pendayagunaan Aparatur
kemampuan dan pelaksanaan, dan Perekonomian Negara dan
kualitas aparatur informasi; sistem Daerah
dalam melayani, pengawasan, hukum • Pendayagunaan Sistem
mengayomi, dan dan disiplin aparatur; Pengawasan
menumbuhkan serta penelitian dan • Peran serta Masyarakat dalam
prakarsa dan peran pengembangan Pembangunan
serta masyarakat administrasi • Pendayagunaan Disiplin
dan dunia usaha. pembangunan. Aparatur dan Tertib Hukum
(Hal. 523) (Hal. 561) • Pendayagunaan Penelitian
Aparatur Pemerintah.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI
(Hal. 586-611)

21. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
REPELITA • Meningkatkan kualitas, • Terwujudnya dukungan PROGRAM POKOK
VI kemampuan, dan administrasi negara yang • Program Peningkatan
(1994/95 - kesejahteraan aparatur.. mampu menjamin Prasarana dan Sarana
1998/99) • Sistem administrasi kelancaran tugas dan Aparatur Negara
negara yang makin andal, fungsi pemerintahan • Program Peningkatan
Buku IV Bab profesional, efisien, efektif, • Peningkatan kualitas, Efisiensi Aparatur Negara
42, Aparatur serta tanggap terhadap efisiensi, dan efektivitas • Program Pendidikan dan
Negara aspirasi rakyat dan seluruh tatanan Pelatihan Aparatur Negara
terhadap dinamika administrasi • Program Penelitian dan
lingkungan pemerintahan, Pengembangan Aparatur
• Otonomi daerah di tingkat • Terwujudnya Negara
II yang nyata, dinamis, kepegawaian negara yang
serasi, dan bertanggung mantap dengan PROGRAM PENUNJANG
jawab. pengembangan karier • Program Pengembangan
• Meningkatnya kemampuan berdasarkan prestasi Informasi Pemerintahan
kelembagaan dan efisiensi kerja, kemampuan • Program Pendayagunaan
pelaksanaan fungsi profesional, keahlian dan Sistem dan Pelaksanaan
aparatur kecamatan dan keterampilan, serta Pengawasan
desa/ kelurahan kemantapan sikap mental • Program Pengembangan
(Hal. 569-570) aparat. Hukum Administrasi Negara.
(Hal. 566-567) (Hal. 594-595)
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

22. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
RPJMN • Berkurangnya praktik • Meningkatkan • Penerapan tata-
2004-2009 korupsi di birokrasi, penanggulangan pemerintahan yang baik;
• Terciptanya sistem penyalahgunaan • Peningkatan pengawasan
kelembagaan dan kewenangan dalam dan akuntabilitas aparatur
ketatalaksanaan bentuk praktik KKN; negara;
pemerintahan yg bersih, • Meningkatkan • Penataan kelembagaan
efisien, efektif, transparan, kualitas dan ketatalaksanaan;
profesional, dan penyelenggaraan • Pengelolaan sumberdaya
akuntabel; administrasi negara; manusia aparatur;
• Terhapusnya aturan, • Meningkatkan • Peningkatan kualitas
peraturan, dan praktik keberdayaan pelayanan publik;
yang bersifat diskriminatif; masyarakat dalam • Peningkatan sarana dan
• Meningkatnya partisipasi penyelenggaraan prasarana aparatur
masyarakat dalam pembangunan. negara;
pengambilan kebijakan; • Penyelenggaraan
• Terjaminnya konsistensi pimpinan kenegaraan dan
seluruh peraturan pusat kepemerintahan;
dan daerah,
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

23. Dok. Ren. Sasaran Arah Kebijakan Program
RPJMN Terwujudnya peningkatan • Peningkatan • Peningkatan
2010-2014 penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan penyelenggaraan
Buku II pemerintahan yang baik yang pemerintahan pemerintahan yang
Bab 8, didukung oleh aparatur negara yang bersih dan bersih dan bebas
Hukum yang bersih, berwibawa, bebas KKN, KKN,
dan bertanggung jawab serta • Peningkatan • Peningkatan
Aparatur profesional, yang ditandai oleh : kualitas kualitas pelayanan
pelayanan publik, publik,
• Terwujudnya pemerintahan • Peningkatan • Peningkatan
yang bersih dan bebas KKN: kapasitas dan kapasitas dan
• Terwujudnya peningkatan akuntabilitas akuntabilitas
kualitas pelayanan publik kinerja birokrasi, kinerja birokrasi,
kepada masyarakat • Pemantapan dan
• Meningkatnya kapasitas dan pelaksanaan • Pemantapan
akuntabilitas kinerja reformasi pelaksanaan
birokrasi. birokrasi. reformasi birokrasi.
(Hal. 28-30) (Hal. 33-38) Pusat Kajian (Hal. 33-38)
Manajemen Kebijakan LAN-RI

24. 3
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

25. Agenda Pembangunan Aparatur Kedepan
Pembangunan budaya aparatur;
aparatur;
Pemerataan sumber daya aparatur untuk
memperkecil gap kompetensi dan gap kinerja;
kinerja;
Semangat menjaga dan membangun persatuan dan
kesatuan bangsa;
bangsa;
Penguatan hubungan Pusat – Daerah melalui
peningkatan kapasitas aparatur di tingkat ujung
tombak (kecamatan, kelurahan);
kecamatan, kelurahan);
Penguatan aparatur perekonomian negara;
negara;
Penguatan Litbang administrasi negara dan
administrasi pembangunan.
pembangunan.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

26. Semoga Bermanfaat …
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI