Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) paradigma baru pemerintahan daerah dari orientasi efisiensi menjadi demokrasi dan keberagaman; (2) perubahan peran kecamatan dari koordinasi menjadi pelayanan masyarakat; (3) tugas kecamatan sangat banyak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN
Pelayanan,
Disampaikan dalam Rapat Kerja Gubernur dengan Camat seluruh
Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, 10 Januari 2013

2. Perubahan Paradigma Pemda
Dari paradigma & pendekatan structural
efficiency model ke local democracy model
dari orientasi efisiensi, efektivitas dan
keseragaman ke demokrasi dan
keberagaman;
Dari fused model ke split model dari
pengutamaan dekonsentrasi ke
pengutamaan desentralisasi;
Dari kecamatan sebagai kecamatan wilayah
administrasi pemerintahan (ambs - kring
ambs-
ambs kring)
menjadi wilayah kerja (werk - kring).
werk- kring
werk

3. Implikasi Perubahan
Paradigma
Fungsi eksekusi kebijakan dan
delivery pelayanan lebih
dominan dibanding fungsi
koordinasi dan supervisi;
Aparat kecamatan dari Pangreh
Praja Pamong Praja
Pamukti Praja (economic/
welfare governance);
Kecamatan menjadi pusat
pelayanan masyarakat (center
of excellence).

4. Bentangan Tugas Kecamatan
Peraturan Banyaknya
Jenis/
Jenis/Ruang Lingkup Tugas
Perundangan Tugas
UU No. 32/2004 Tugas Umum Pemerintahan (pasal 162) 7
PP No. 72/2005 Fasilitasi Desa (pasal 102) 14
PP No. 73/2005 Fasilitasi Kelurahan (pasal 27) 10
Tugas Umum Pemerintahan (psl 15) 7
Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5
(pasal 16)
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan 3
ketertiban umum (pasal 17)
Koordinasi penerapan & penegakan peraturan per- 3
PP No. 19/2008 UU-an (pasal 18)
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas 3
pelayanan umum (pasal 19)
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 4
di tingkat kecamatan (pasal 20)
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa & 6
kelurahan (pasal 21)
Permendagri No. Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan (pasal 27) 7
5/2007
Permendagri No. Pembinaan (pasal 18) 6
7/2007 Pelaporan kegiatan pembinaan dan pengendalian 1
KPM (pasal 25)

5. Bentangan Tugas Kecamatan
Banyaknya
Peraturan Perundangan Jenis/
Jenis/Ruang Lingkup Tugas
Tugas
Permendagri No. 12/2007 Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data
profil (pasal 28) 1
Permendagri No. 13/2007 Pembinaan teknis dan pengawasan (pasal 52) 6
Pengguna barang milik daerah (pasal 6) 9
Permendagri No. 17/2007 Memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan,
dan memobilisasi sumber daya (pasal 8) 1
Permendagri No. 20/2007 Pembinaan (pasal 11) 1
Permendagri No. 34/2007 Pembinaan dan Pengawasan (pasal 6) 3
Permendagri No. 37/2007 Pembinaan dan Pengawasan (pasal 26) 4
Permendagri No. 38/2007 Pembinaan dan Pengawasan (pasal 32) 3
Permendagri No. 42/2007 Pembinaan 2
Permendagri No. 51/2007 Pembinaan Kepala Desa (pasal 38) 3
Permendagri No. 52/2007 Koordinasi pembinaan dan pengawasan
lintas desa/kelurahan 1
Permendagri No. 67/2007 Pembinaan teknis dan pengawasan (pasal 32) 5
Permendagri No. 4/2010 Penanggungjawab penyelenggaraan PATEN 4
(pasal 16-17)
Pendelegasian Bidang-bidang urusan pada PP No. 38/2007 Variasi
Wewenang

6. Opsi Untuk Kecamatan
Kec. sbg ujung tombak pelayanan.
Paling dekat dengan masyarakat & paling
paham kebutuhan masyarakat.
Mengurangi beban kerja & keterbatasan
Pemda.
Perlu penguatan struktur & penambahan
urusan + 3P.

7. Saran Untuk Kecamatan
Camat & aparat kecamatan adalah INOVATOR
cari cara terbaik ditengah berbagai keterbatasan;
Camat & aparat kecamatan harus berjiwa
PATRIOT rela berkorban waktu, tenaga, materi,
jabatan;
Camat & aparat kecamatan adalah ABDI/PELAYAN
mau jemput bola, survei berkala harapan &
kepuasan masyarakat, buat janji/maklumat
pelayanan, respon pengaduan.

8. Samarinda, 10 Januari 2013