Lembaga Administrasi Negara RI     Jakarta, 28 Mei 2012
Pilihan dlm Penataan Kelembagaan: Besar(effective model) atau Ramping (efficiency model)?
Prinsip Dasar• Penataan organisasi di level manapun dan di sektor apapun,  seyogyanya menempatkan efisiensi sebagai prinsi...
Perbandingan Struktur Setjen KPU Berdasar       UU No. 15/2011 dan UU No. 22/2007    Aspek                UU No. 15/2011  ...
Interpretasi• Meski menghapus posisi Wasekjen, KPU memiliki diskresi lebih  luas untuk membentuk kelembagaan Setjen yg leb...
Perbandingan Struktur     Setjen KPU dengan Komisi Negara yg Lain  Aspek              KPU                      KPK        ...
Struktur Setjen DPD-RI dan DPR-RI  Aspek                DPD RI                                  DPR RIBesaran        1 Sek...
Interpretasi• Desain kelembagaan Setjen (baik di Komisi Negara maupun di  lembaga legislatif) sangat beragam baik besaran,...
Tugas Setjen KPU & Ancangan Kebutuhan                 Pembentukan Biro           TUGAS SETJEN (Pasal 66)                 U...
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU

2,118 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU

  1. 1. Lembaga Administrasi Negara RI Jakarta, 28 Mei 2012
  2. 2. Pilihan dlm Penataan Kelembagaan: Besar(effective model) atau Ramping (efficiency model)?
  3. 3. Prinsip Dasar• Penataan organisasi di level manapun dan di sektor apapun, seyogyanya menempatkan efisiensi sebagai prinsip utama (efficiency model). Meski peraturan perundangan memberi wewenang utk membentuk postur kelembagaan yg besar (effectiveness model), namun tetap harus melalui pertimbangan yg cermat & mendalam.• Sekretariat Jenderal pada dasarnya hanya memiliki tugas supporting/auxiliary thd struktur inti dalam organisasi ybs. Dalam kenyataannya, sering terjadi penyimpangan dari prinsip dasar, dimana unit supporting/auxiliary ternyata juga melaksanakan tugas/fungsi sbg technostructure, operating core, serta middle line. Hal ini terjadi misalnya di KPU (hubungan hierarkis di sekretariat), KY, dan DPR/DPD.
  4. 4. Perbandingan Struktur Setjen KPU Berdasar UU No. 15/2011 dan UU No. 22/2007 Aspek UU No. 15/2011 UU No. 22/2007Hubungan antar  KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota KPU, KPU Prov, KPU Kab/KotaTingkat bersifat hierarkis (5). bersifat hierarkis (5).  Setjen, Set. Provinsi dan Set. Kab/Kota bersifat hierarkis (56).Pimpinan Setjen dipimpin oleh Sekjen (57). Setjen dipimpin oleh seorang Sekjen dan dibantu oleh seorang Wakil Sekjen (57).Besaran Struktur Organisasi Setjen, Set. Setjen terdiri atas paling banyak 7 Provinsi dan Set. Kab/Kota biro; biro paling banyak 4 bagian; ditetapkan dengan Peraturan bagian paling banyak 3 subbagian KPU (62). (60).
  5. 5. Interpretasi• Meski menghapus posisi Wasekjen, KPU memiliki diskresi lebih luas untuk membentuk kelembagaan Setjen yg lebih besar  tidak ada kuota besaran struktur.• Setjen tidak lagi hanya unit auxiliary terhadap KPU semata, namun juga berfungsi pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian thd Sekretariat KPT Provinsi dan Kab/Kota.• Mengingat hubungannya yg hierarkis, secara normatif Sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab kpd Sekjen; sedangkan Sekretariat KPU Kab/Kota bertanggungjawab kpd Sekjen melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sayangnya, soal jalur pertanggungjawaban ini belum diatur dalam UU No. 15/2011, shg berpotensi menimbulkan mal-administrasi, dimana pelaksanaan tugas/fungsi dan program/kegiatan tidak jelas pertanggungjawabannya.
  6. 6. Perbandingan Struktur Setjen KPU dengan Komisi Negara yg Lain Aspek KPU KPK KYBesaran 1 Sekjen, 1 Wakil 1 Sekjen, 6 Biro 1 Sekjen, 5 Biro Sekjen, 7 Biro, 7 Wakil KaroRincian Biro • Biro Perencanaan & • Biro Perencanaan • Biro Umum Data & Keuangan • Biro Data & Pelayanan • Biro Keuangan • Biro SDM Informasi • Biro Hukum • Biro Hukum • BIRO SELEKSI & • Biro Umum • Biro Humas PENGHARGAAN • Biro SDM • Biro Umum • BIRO PENGAWASAN • Biro Teknis & • Korsespim HAKIM Humas • BIRO INVESTIGASI & • BIRO LOGISTIK PENGENDALIAN INTERNAL
  7. 7. Struktur Setjen DPD-RI dan DPR-RI Aspek DPD RI DPR RIBesaran 1 Sekjen, 1 Wakil Sekjen, 1 Sekjen, 4 Deputi, 14 Biro, 1 Pusat 5 Biro, 3 PusatRincian Biro • Biro Kesekretariatan • Biro Perancangan UU Polhukham Kesra Pimpinan • Biro Perancangan UU Ke, Keu, Indag • Biro Persidangan I • Biro Hukum & Pemantauan Pelaksanaan UU • Biro Persidangan II • Biro Analisa Anggaran & Pelaksanaan APBN • Biro Administrasi • Biro Pengawasan Legislatif • Biro Umum • Pusat Pengkajian, Pengolahan Data & Infor. • Pusat Data & Informasi • Biro Persidangan • Pusat Kajian Daerah • Biro Kesekretariatan Pimpinan • Pusat Kajian Kebijakan • Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Hukum • Biro Humas dan Pemberitaan • Biro Perencanaan & Pengawasan • Biro Keanggotaan & Kepegawaian • Biro Keuangan • Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi • Biro Umum
  8. 8. Interpretasi• Desain kelembagaan Setjen (baik di Komisi Negara maupun di lembaga legislatif) sangat beragam baik besaran, nomenklatur, grouping/perumpunan, maupun ruang lingkupnya.• Masih ada campur aduk antara fungsi line dengan fungsi auxialiary. Kasus KY, DPR-RI dan DPD-RI menunjukkan secara gamblang bahwa Setjen masih menjalankan fungsi-fungsi lini yg tercermin dari adanya satker/unit kerja dengan nomenklatur Deputi atau Pusat.• Struktur kesetjenan pada prinsipnya terdiri dari fungsi-fungsi generic seperti Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro SDM dll, serta dimungkinkan adanya biro-biro yg specific yang mendukung karakteristik lembaga, seperti Biro Logistik di KPU, Biro Seleksi dan Penghargaan di KY, dst.
  9. 9. Tugas Setjen KPU & Ancangan Kebutuhan Pembentukan Biro TUGAS SETJEN (Pasal 66) Unit PELAKSANAMembantu penyusunan program dan anggaran Biro Perencanaan &Pemilu Pelaporan Biro Keuangan, Biro Umum,Memberikan dukungan teknis administratif Biro KepegawaianMembantu pelaksanaan tugas KPU dalam Biro Organisasi, Biro Logistikmenyelenggarakan PemiluMembantu perumusan dan penyusunan Biro Hukumrancangan peraturan dan keputusan KPUMemberikan bantuan hukum dan memfasilitasi Biro Hukumpenyelesaian sengketa Pemilu Biro Perencanaan &Membantu penyusunan laporan PelaporanMembantu pelaksanaan tugas2 lain sesuai Biro Humas, Biro Kerjasamadengan peraturan perundangan

×