Dokumen tersebut membahas tentang konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta prinsip-prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini juga menjelaskan ciri-ciri negara demokrasi dan demokrasi Pancasila di Indonesia.

1. SMA NEGERI 1
PASURUAN
PRODUCT BY :
LAKI-LAKI X-IPS II

6. Dengan demikian, yang menjadi warga
negara Indonesia bisa berasal dari
manapun tetapi harus sesuai dengan
peraturan dan disahkan dengan undang-
undang. Perbedaan makna antara warga
negara, kewarganegaraan dan
pewarganegaraa. Dalam Pasal 1 UU RI Nomor
12 tahun 2006, disebutkan bahwa.
1. Warga Negara adalah warga suatu
negara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal
ihwal yang berhubungan dengan warga
negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara
bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia.

9. Dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi
harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan
kehendak rakyat.
2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Adanya susunan
kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam undang-
undang dasar negara.

11. Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengakui bahwa rakyatlah
yang memegang kekuasaan. Pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis harus
melibatkan peran atau partisipasi rakyat secara penuh untuk turut serta dalam
penyelenggaraan negara. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri dibandingkan
dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi
Pancasila merupakan hasil dari kristalisasai nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan masyarakat
Indonesia. Sistem demokrasi adalah nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa dan
sesuai dengan asas dan prinsip sebagai berikut.

12. Prinsip-prinsip dari demokrasi termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 terutama alinea keempat, yaitu “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
1. Inti demokrasi yang dimuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila keempat Pancasila, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna yang
terkandung dalam sila tersebut, yaitu sebagai berikut.
2. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat Pancasila berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi
berada di tangan rakyat.
3. Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu
mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan sadar, jujur,
bertanggung jawab dan didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani.
4. Permusyawaratan, merupakan suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan
sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan yang akhirnya dapat mencapai suatu
keputusan yang mufakat.
5. Perwakilan, merupakan suatu sistem atau suatu cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat
mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pemilihan umum untuk
memilih para wakil rakyat dan pemimpin bangsa dan negara.

14. TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIANNYA