Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan seperti hak asasi, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan memperoleh pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Dokumen ini juga menjelaskan tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut.

1. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA DALAM BERBAGAI BIDANG
KEHIDUPAN
Nama Kelompok :
1, Ega Savitri
2. Ardiyah wulandari
3. Anjar Pangesti
4. Eka Oktavia Dewi
5. Dilla

2. A.HAKIKAT WARGA NEGARA DAN
PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
1.Penduduk dan warga negara
 Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (Pasal 26
ayat 2 UUD 1945)
 Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan UU sbg warga negara. Pasal 26 ayat 1 UUD
1945)
 Pasal 2 UU No.12 th 2006 tentang kewarganegaraan
mengatur bahwa : “Yang menjadi warga negara
Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dgn UU
sbg warga negara”.

3. 2. Asas Kewarganegaraan
a. Asas kelahiran ( ius soli )
penentuan status kewarganegaraan berdasarkan
tempat atau daerah kelahiran seseorang.
b. Asas keturunan (ius sanguinis )
Pedoman kewarganegaraan berdasarkan
pertalian darah atau keturunan.
c.Asas perkawinan
Asas perkawinan mengandung asas
persamaan derajat karena suatu perkawinan
tidak menyebabkan perubahan status
kewarganegaraan masing-maing pihak.

4. 3. Pewarganegaraan (naturalisasi)
 Naturalisasi aktif : seseorang dpt menggunakan
hak opsi utk memilih atau mengajukan
kehendak untuk menjadi warga negara.
 Naturalisasi pasif :seseorang yg tidak mau
diwarganegarakan suatu negara atau tidak mau
diberi status warga negara oleh suatu negara dpt
menggunakan hak repudiasi(hak untuk menolak
pemberian kewarganegaraan).

5. HAL-HAL YANG DIAKIBATKAN APABILA
PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN
DITERAPKAN SECARA TEGAS,YAITU :
 1. Apatride : Seseorang tidak mendapat
kewarganegaraan disebabkan orang tersebut
lahir di negara yg enganut asas ius sanguinis.
 2. Bipatride : Seseorang akan mendapatkan 2
kewarganegaraan apabila orang terseb ut
berasal dari orang tua yang mana negaranya
menganut ius sanguinis sedangkan dia lahir
disuatu negara yang menganut asas ius soli
 3. Multipatride: Seseorang yang tinggal
diperbatasan antara 2 negara.

6. CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA MENURUT UU NO.62 TAHUN 1958
TENTANG KEWARGANEGARAAN ADALAH SBB:
 1.karena kelahiran
 2.karena pengangkatan
 3.karena dikabulkan permohonan
 4.karena pewarganegaraan
 5.karena perkawinan
 6.karena turut ayah & ibu
 7.karena pernyataan

7. 4. Hak dan kewajiban warga negara
 HAM harus dilindungi,dihormati, di
dipertahankan,tidak boleh diabaikan,dikurangi
dan dirampas oleh siapapun.
 Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 th 1999 tentang HAM
menyatakan bahwa “negara,hukum, dan
pemerintah serta setiap orang wajib
menghormati,menjunjung tinggi dan melindungi
HAM.
a. Hak warga negara menurut UUD 1945
 Dalam UUD 1945 hak warga negara meliputi 25
hak

8. b. Kewajiban warga negara menurut UUD 1945
setiap warga negara Indonesia wajib untuk,
 1.menjunjung hukum dan pemerintah
 2.ikut serta dlm upaya pembelaan negara
 3.ikut serta dlm pembelaan negara
 4.menghormati HAM orang lain
 5.tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dg UU
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain.
 6.ikut serta dlm usaha pertahanan & keamanan
negara.
 7. Mengikuti pendidikan dasar

9. 5.) Tugas dan tanggung jawab negara :
1.Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk
agamanya.
2.Wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar
3.Mengusahakan & menyelenggarakan 1 sistem pendidikan
nasional
4.Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBN & APBD
5. Memajukan ilmu pengetahuan & teknologi dg menjunjung
tinggi nilai agama dan persatuan bangsa utk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan uat anusia.
6. Memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban
dunia dg menjamin kebebasan masyarakat dg memelihara
dan mengebangkan nilai-nilai budayanya.

10. 7.Menghormati & memelihara bahasa daerah sbg
kekayaan kebudayaan nasional
8.Menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi
negara dan menguasai hidup orang banyak.
9.Menguasai bumi,air dan kekayaan alam demi
kemakuran rakyat
10.Berkewajiban memelihara fakir msikin dan anak-
anak terlantar
11.Mengembangkan sistem jaminan sosial bg seluruh
rakyat & memberdayakn masyarakat yg lemah dan
tidak mampu sesuai dg artabat kemanusiaan.
12.Bertanggung jawab atas persedaan fasilitas
pelayanan kesehatan & fasilitas pelayanan umum yg
layak

11. B.PERSAMAAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA
 1.UUD 1945
 Di dalam batang tubuh UUD 1945 termuat hak-hak asasi
manusia/warga negara. Hal ini diatur di dalam pasal-
pasalnya,diantaranya sbb :
 Pasal 27 : hak jaminan dlm bidang hukum dan ekonomi
 Pasal 28 : memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak
untuk mengadakan perserikatan ,berkumpul dan menyatakan
pendapat baik lisan maupun tulisan.
 Pasal 28 A : memberikan jaminan akan hak hidup dan
mempertahankan kehidupan.
 Pasal 28 B : memberikan jaminan untuk membentuk
keluarga,melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg sah,
jaminan atas hak anak untuk hidup,tumbuh dan berkembang serta
perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
 Pasal 28 C : memberikan jaminan setiap orang utk mengembangkan
diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek,seni dan
budaya,hak kolektif dlm bermasyarakat.
 Pasal 28 D : mengakui jaminan, perlindungan , perlakuan dan
kepastian hukum yg adil,hak utk bekerja dan mendapat imbalan yg
layak,kesempatan dlm pemerintahan dan hak atas kewarganegaraan

12.  Pasal 28 E : mengakui kebebasan memeluk agama, memilih
pekerjaan,memilih kewarganegaraan,memilih tempat tinggal.
Juga mengakui kebebasan untuk berkupul dann mengeluarkan
pendapat.
 Pasal 28 F : mengakui hak utk berkomunikasi dan memperoleh
informasi dgn melalui segala jenis saluran yg ada.
 Pasal 28 G : mengakui hak perlindungan
diri,keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda,rasa aman
serta perlindungan dari ancaman. Juga mengakui hak utk bebas
dari penyiksaan atau perlakuan yg merendahkan martabat
manusia,serta suaa politik dr negara lain.
 Pasal 28 H : mengakui hak hidup sejahtera lahir batin,hak
bertempat tinggal dan hak akan lingkungan hidup yg baik dan
sehat,hak pelayanan kesehatan,hak jaminan sosial,hak milikk
pribadi.
 Pasal 28 I : mengakui hak yg tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun yaitu: hak hidup,hak utk tidak disiksa,hak
beragama hak tdk diperbudak,hak diakui sbg pribadi di depan
hukum,hak tidak dituntut atas dasar hukum yg berlaku surut.
Juga mengakui hak masyarakat tradisional dan identitas
budaya.

13.  Pasal 28 J : menegaskan perlunya setiap orang
menghormati hak asasi orang lain. Juga penegasan bahwa
pelaksanaan HAM harus tunduk pd pembatasan sesuai dg
pertimbangan moral ,nilai-nilai agama,keamanan dan
ketertiban umu dlm negara demokratis
 Pasal 29 : mengakui kebebasan dlm menjalankan perintah
agama sesuai kepercayaan masing-masing.
 Pasal 31 : mengakui hak setiap warga negara akan
pengajaran.
 Pasal 32 : mengakui adanya jaminan dan perlindungan
budaya.
 Pasal 33 : mengandung pengakuan hak-hak ekonomi
berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan ala
Indonesia.
 Pasal 34 : mengatur hak_hak asasi dibidang kesejahteraan
sosial.Negara berkewajiban menjamin dan melindungi
fakir miskin,anak-anak yatim,orang terlantar dan jompo
utk dpt hidup secara manusiawi.

14. 2. Jaminan Kebebasan mengeluarkan Pendapat
 UUD 1945 pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan
berkumpul,mengeluarkan pikiran dg lisan dan
tulisan dsb ditetapkan dg UU.
 DHR (declaration of human right) pasal 19 : “setiap
orang berhak mempunyai kebebasan mengeluarkan
pendapat
 CCPR ( covenant on civil and political rights) pasal
19,yaitu:
 1. setiap prang berhak untuk mempunyai pendapat
tanpa mengalami gangguan.
 2.setiap orang berhak untuk menegeluarkan
pendapat,termasuk kebebasan untuk
mencari,menerima dan menyampaikan segala macam
penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan
pembatasan-pembatasan.

15. 3.Jaminan Kedudukan yang sama dalam hukum
 UUD 1945 pasal 27 ayat 1 ; “segala warga negara
bersamaan dengan kedudukannya di dalam
huku dan pemerintahan wajib menjunjung huku
& pemerintahan itu dg tidak ada kecualinya.
 Deklarasi HAM PBB pasal 7 ; “sekalian orang
adalah sama terhadap UU dan berhak atas
perlindungan hukum yg sama tanpa
diskriminasi.

16. 4.Jaminan Kebebasan Berserikat
 UUD 1945 pasal 28 : “kemerdekaan berserikat
dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dg lisan
dan tulisan dsb ditetapkan dg UU.
Deklarasi HAM PBB pasal 20:
 1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan
berkumpul dan berpendapat.
 2. Tiada seorang jua pun dapat dipaksa
memasuki salah satu perkumpulan.
Konvensi PBB pasal 21 : “hak berkumpul secara
bebas diakui.”

17. 5.Jaminan Kebebasan Beragama
UUD 1945 pasal 29 :
 1.Negara berdasar atas ketuhanan YME
 2.Negara menjamin kemerdekaaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat enurut agamanya
dan kepercayan itu.

18. Konvensi HAM PBB pasal 18 : “
 1.setiap orang berhak atas kebebasan pikiran,keinsyafan
batin dan agama.
 2.tak seorangpun dpt dikenakan paksaan sehingga
mengakibatkan terganggunya kebebasan utk
memeluk,meneria agama atau kepercayaan pilihannya.
 3.Kebebasan utk menyatakan agama atau kepercayaan
hanya dpt dikenakan pembatasan menurut ketentuan
hukum dan utk menjaga keselamatan
umum,ketertiban,kesehatan atau moral dan hak-hak dasar
serta kebebasan orang lain.
 4.Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengikat
diri untuk menghormati kebebasan ortu dan dimana
berlaku,wali huku,untk menjamin pendidikan agam dan
oral anaknya menurut keyakinan masing-masing

19. 6. Jaminan penghidupan yang Layak
Pasal 27 (2): tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan & penghidupan yg
layak bagi kemanusiaan. Jaminan penghidupan layak juga termuat dlam
deklarasi HAM PBB, pasal 25 (1) & (2)
7. Jaminan Kebebasan Berserikat
pasal 28 UUD 1945: kemerdekaan berserikat & berkumpul, mengeluarkan
pikiran dgn lisan & tulisan & sebagainya ditetapkan dengan UU.
8. Jaminan Memperoleh Pendidikan
Pasal 31 (1) UUD: tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2)
pemerintah mengusahakan & menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional, yg diatur dgn UU. Selain itu jg tertuang dlm deklarasi HAM PBB
pasal 26 (1), (2) & (3).
9. UU No. 39/ 1999 tentang HAM
jaminan HAM , scra garis besar meliputi:
1. Hak utk hidup
2. Hak berkeluarga & elanjutan keturunan
3. Hak menggembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
` 7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dala pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak

20. c. Persamaan kedudukan Warganegara dalam kehidupan nyata
1. Persamaan hak utk mengungkapkan pendapat
UU no. 40 tahun 1999 tentang pers, pers memiliki peluang utk berpendapat scara
terbuka. utk membuat pers Indonesia lebih profesional, bertanggung jawab, &
menghormati HAM sesuai dgn peran pers sbg media informasi, ada ketentuan yg harus
ditaati.
2. Persamaan hak utk Berunjuk rasa ( UU.9/1998)
penyampaian pendapat di muka umum diatur sbg berikut:
a. Unjuk rasa atau demontrasi sbg bentuk penyampaian pendapat di muka umum yg
dilakukan oleh seseorang atau lebih utk mengeluarkan pikiran dgn lisan & tulisan dan
sebagainya secara demontratif.
b. Pawai sbg cara penyampaian pendapat di muka umum dgn arak- arakan di jalan
umum.
c. rapat umum sbg cara mengemukakan pendapat dgn pertemuan terbuka yang
dilakukan utk menyampaikan pendapat dgn tema tertentu.
d. Mimbar bebas sebagai cara penyampain endapat di muka umum dgn mengadakan
pertemuan yg dilakukan secara bebas tanpa tema tertentu.
3. Persamaan Hak Bela Negara
a. Sebelum UUD 1945 Diamandemen
Syarat- syarat tentang pembelaan negara diatur dgn UU. Perkembangan tenteara
Indonesia dlm NKRI ditentukan oleh dinamikam jalanya revolusi perjuangan bangsa
daripada oleh ketentuan UUD. Sejarah membuktikan jauh sebelum Indonesia merdeka
bahwa kesadaran bela negara dikalangan rakyat itu sudah ada. Sebagai bukti
perlawananterhadap penjajah di bumi nusantara ini.
b. Setelah UUD 1945 Diamandemen
c. Sehubungan bela negara, setelah diamandemen
Pasal 27 (3) : Setiap warga negara berhak & wajib ikut serata dlm uPaya pembelaan
negara.
pasal 30 (1) : tiap- tiap warga negara berhak &wajib ikut serta dlm usaha pertahanan
keamanan negrara.
pasal 30 (2) : usaha pertahanan & keamanan dilaksanakan dilaksanakan melalui sistem
pertahanan Keamanan Rakyat semesta olleh di TNI, dan Porli sbg kekuatan utama
serta rakyat sebagai kekuatan utama serta kekuatan pendukunng.

21. pasal 30 ayat (3) : TNI terdiri atas AD, AL & AU
sebagai alat negara bertugas mempertahankan &
memelihra keutuhan & kedaulatan negara.
Pasal 30 (4) & pasal 30 (5)
c. Bela negara menurut UU No. 3/ 2002 tentang
pertahanan negara
pasal 9 (1) : setiap warga negara berhak & wajib ikut
serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan
dalam penyelenggraan pertahanan negara.
pasal 9 (2) : keikutsertaan warga negara dalam upaya
bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat
1 diselenggarakan melalui pendidikan
kewarganegaraan melalui pendidikan
kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran scr
wajib, pengabdian sbg prajurit TNI scra suka rela
atau scra wajib, serta pengabdian sesuai pengabdian
sesuai profesi.

22. 4. Persamaan Warga negara dalam Hukum
a. hak- hak tresangka, terdakwa dan saksi
KUHAP pasal 1 butir ke 14, tersangka adl seseorang yg terkena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sbg pelaku tindak pidana.
KUHAP pasal 1 butir 5 terdkwa adlh seseorang tersangka yg dituntut, diperiksa, &
diadili di sidang pengadilan.
saksi adlh orang yg dpat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, &
peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya,dilihatnya, atau dialaminya
sendiri.
b. Asas Praduga Tak Bersalah
Dalam pasal 8 UU No.14 tahun 1970 dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap
tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Suatu penahanan dapat dilakukan
berdasarkan dugaan dan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak
pidana tertentu dan dkhawatirkan melarikan diri yang dapat menghilangkan bukti
bukti atau mengulang tindak pidana lagi.
d. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Menurut ketentuan hukum, seorang yang menjadi tersangka berhak untuk mendapatkan
bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan agar tersangka tetap terlindungi
hak asasinya.
Hal hal yang berkaitan dengan bantuan hukum ini dalam HIR diatur melalui pasal pasal
berikut.
a. Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan
suatu kejahatan yang diancam dengan dengan hukuman mati, maka jaksa hendaklah
menanyakan kepadanya apakah ia mau dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat
hukum atau sarjana hukum
b. Pasal 25 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam persidangan tiap tiap orang yang
dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.