1. LOGO
www.themegallery.com
Presented By :
1. Phypin Dyah K :2021 111 173
2. Fatkhiyatus Shofa : 2021 111 187
3. Gilang Gintaka : 2021 111 207
4. Mahfud Effendi : 2021 111 195
5. Abdul Rohman : 2021 111 210
6. Wildan Faza : 2021 111 206
HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA

2. A.PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA
Bangsa
Adalah Orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan,
adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri.
Negara
Adalah Organisasi kekuasaan yang diciptakan manusia
untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan
bersama.
Bangsa Indonesia
Adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan
yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta
berproses di dalam satu wilayah yaitu Nusantara/ Indonesia.

3.  Kondisi objektif:
seperti bahasa, agama, sejarah,
atau letak geografis tempat tinggal
yang sama.
 Unsur Subjektif:
yakni kehendak atau tujuan
bersama untuk membentuk suatu
negara.
Unsur-Unsur Pembentukan Bangsa

4. B. Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli
Menurut Ernest Renan :
Bangsa adalah solidaritas agung yang terbentuk oleh pengalaman
penderitaan bersama yang terjadi dan pengalaman itu dijadikan dasar bagi
pembentukan komunitas hari ini dan masa depan.
Menurut Anthony Smith :
Bangsa adalah komunias kultural politik yang ada dalam gerak
berayun antara pencarian identitas kemasa lalu dan pencarian arah pada
rentang sejarah kedepan.
Menurut Benedict Anderson :
Bangsa adalah komunitas persaudaraan yang didirekabayangkan
(Imagined Community).
Menurut Ernest Gellner :
Bangsa adalah dilihat sebagai salah satu produk transisi masyarakat
dari agraris ke masyarakat industri.
Menurut Eric Hobsbowm :
Bangsa adalah satu dari sekian banyak tradisi rekaan yang dibentuk
untuk menyalurkan insting komunal massa misalnya melalui penghormatan
bendera, lagu, pahlawan, dan simbol-simbol lain.

5. C. Bangsa Indonesia
Fakto-faktor Pembentukan Bangsa Indonesia :
1. Persamaan keturunan bangsa (etnis), yaitu bangsa indonesia
berasal dari rumpun bangsa Melayu yang kemudian diperkaya oleh
variasi percampuran antardaerah.
2. Persamaan pola kebudayaan, terutma cara hidup sebagai suku
bangsa petani dan pelaut dengan segala adat istiadat dan lembaga
sosialnya, yang manifestasinya adalah adanya persamaan
kebudayaan antara satu daerah dengan daerah lain.
3. persamaan tempat tinggal yang disebut dengan tanah air yang
meliputi dari Sabang sampai Merauke.
4. Persamaan nasib kesejarahan, baik pada masa kejayaan
kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya maupun
penderitaan bersama di bawah penjajahan negara lain.
5. Persamaan cita-cita, yaitu persamaan cita-cita hidup bersama
sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

6. D. Negara
Pengertian Negara menurut beberapa Ahli Kenegaraan:
1. Harold J. Laski
Adalah suatu masyarakat yang ddiintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa
dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
2. Roger H. Soltau
Adalah alat (agency) atau wewenang (authority)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama
atas nama rakyat.
3. George E. Hegel
Adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai
sintesis dari kemerdekaan individu dan kemerdekaan
universal.

7. 4.Max Weber
Adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik
secara sah dalam suatu negara.
5.George Jellinek
Adalah organisasi kekuasaab dari kelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah
tertentu.
6.J.H.A Logemann
Adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan
mengatur masyarakt dengan kekuasaan itu.

8. E.TUJUAN NEGARA
Tujuan negara menurut beberapa Ahli :
1. Plato
Memajukan kesusilaan manusia sebagai
perseorangan (individu) dan makhluk sosial.
2. Roger H. Soltau
Memungkinkan rakyatnya berkembang serta
menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.
3. Thomas Aquinas
Untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman
dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah
pimpinan Tuhan.

9. F. Sifat Hakikat Negara
Dilihat dari sifat-sifat itu negara itu
sendiri meliputi sifat memaksa, monopoli,
dan mencakup semua.

10. 1. Sifat Memaksa
Apabila warga negara taat dan
melakukan tindakan penyimpangan,
negara berupaya untuk menggunakan
sifat paksa kepada warga negara untuk
menaati aturan yang telah dibuat.

11. 2. Sifat Monopoli
Monopoli dalam hal menetukan
Ideologi, Penentuan Partai Politik (Parpol),
Organisasi Masyarakat (Ormas), Mata
Uang, harga, dan Usaha-usaha yang
dapat mewujudakan kepentingan
masyarakat.

12. 3. Sifat Mencakup Semua
Setiap aturan yang dibuat oleh warga
negara mencakup semua warga negara
tanpa memandang status ekonomi dan
sosial, perbedaan etnis, daerah dan
sebagainya.

13. A. Penduduk dan Warga
Negara
• Menurut Pasal 26 ayat 2 UUD 1945
Warga Negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di indonesia.
• Menurut Pasal 26 ayat 1 UUD 1945
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.
• Menurut UUD Tahun 1958 No.62 tentang
Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa :
Warga Negara Republik Indonesia adalah Orang-orang
yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi
Warga Negara Republik Indonesia.

14. B.Kewarganegaraan Indonesia
Dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
yang terdiri dari 8 Bab dan 46 Pasal. Undang-undang ini merupakan
undang-undang mengenai kewarganegaraan yang disahkan pada
masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.
UUD No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini lahir
atas inisiatif dari DPR RI, UUD No. 12 tahun 2006 ini diundangkan
dalam Lembaga Negara RI No. 63 tahun 2006 pada tanggal 1
Agustus 2006. Bila kita membaca ketentuan umum Pasal 2 UU No.
12 Tahun 2006 entang Warga Negara, Bunyinya sama dengan
Pasal 26 UUD 1945 ( Hasil Amandemen ). Pada bagian ketentuan
umum antara lain dikatakan, “ yang menjadi Warga Negara Ialah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

15. C. Asas Kewarganegaraan
1. Asas Kelahiran (Ius Soli)
adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau
daerah kelahiran seseorang.
2. Asas Keturunan (Ius Sangunis)
pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau
keturunan.
3. Asas Perkawinan
Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang
memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan
keluarga yang mnerupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana
sejahtera, sehat dan bersatu.
4. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)
-Naturalisasi bersifat aktif, yaitu seseorang dapat menggunakan hak
opsi,yaitu hak untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi
warga negara suatu negara.
-Naturalisasi Pasif, yaitu sesorang yang tidak mau
diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga
negara suatu negara, yaitu dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak
untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

16. Asas yang dianut dalam UU
No. 12 tahun 2006
Adalah asas kewarganegaraan umum atau asas Ius
Sangunis, Ius Soli, dan campuran.
Beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan
Undang-undang kewarganegaraan RI adalah sebagai berikut :
1. Asas Kepentingan Nasional
2. Asas Perlindungan Maksimum
3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan
4. Asas Kebenaran Substantif
5. Asas Nondiskriminatif
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadao hak asasi manusia
7. Asas Keterbukaan
8. Asas Publisitas

17. D. Problem Suatu
Kewarganegaraan
1. Apatride
Yaitu seseorang sama sekali tidak
memiliki kewarganegaraan.
2. Bipatride
Yaitu seseorang memiliki
kewarganegaraan rangkap.
3. Multipatride
Yaitu seseorang yang memiliki dua
atau lebih kewarganegaraan.

18. E. Hak dan Kewajiban Warga Negara serta
Tugas dan Tanggung Jawab Negara
Hak Asasi Manusia Adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang
sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga Harkat, Martabatnya, dan
keharmonisan lingkungannya.
1. Hak Warga Negara
dalam Uud 1945 telah dinyatakan hak warga negara, yaitu antara lain :
a. Hak Atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran.
c. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dan seterusnya.
2. Kewajiban Warga Negara
a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya.
b. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya
pendidikan dasar.
c. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional dan seterusnya.

19. Hak Asasi Manusia
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi
Manusia (HAM).
HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri
manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak
dapat hidup layak sebagai manusia.

20. - Menurut Mahfud M.D, hak asasi manusia
Adalah hak ynag melekat pada martabat manusia sebagai
makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak
lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri
(kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.
- Menurut John Locke
Adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang
Maha Pencipta sebagai hak kodrati, oleh karena itu tidak ada
kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya.
- Menurut Prof. Mr. Koentjoro poerbopronoto
Adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang
tidak dapt dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
- Menurut HAR Tilaar
Adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa
hak-hak itu, manusia tidak dapat idup layak sebagai manusia.
1. Pengertian HAM Menurut Para Ahli

21. Berdasarkan beberapa rumusan HAM
tersebut ,dapat ditarik kesimpulkan tentang
beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu
sebagai berikut :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun
diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara
otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsanya.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun
mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi hak
orang lain.

22. 2. Macam-Macam Hak Asasi
Hak Asasi Manusia Menurut sifat/masyarakat pada
umumnya. Hak Asasi Manusia dibagi dapat dibagi
menjadi 6 macam, yaitu :
1. Hak Asasi Pribadi( Personal Right ) yang
meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan
memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak Asasi Ekonomi( Proverty Right ) yaitu hak
untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual sesuatu
serta memanfaatkannya.
3. Hak Asasi Politik( Political Right ) yaitu kah ikut
serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak memilih dan
dipilih dalam pemilu), hak mendirikan partai politik dan
sebagainya.

23. 4. Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan ( ight Legal
equality ).
5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan( Sosial and
Culture Right )
6. Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata
cara peradilan dan perlindungan ( Prosedural Right ),
misalnya perlakuan dalam hal pertahanan,
penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan
sebagainya.

24. 3. Hak Asasi Manusia yang terkandung
dalam berbagai sumber internasaional
Ketentuan-ketentuan yang mendasari kehidupan
manusia karena bersifat Universal dan Asasi, ketentuan-
ketentuan itu adalah sebagai berikut :
1.Magna Charta ( Piagam Agung, 15 Juni 1215)
2.Bill of Right ( Undang-undang Hak, 1689 ).
3.Declaration of Independent ( Pernyataan
Kemerdekaan Rakyat Amerika pada tanggal 4 Juli
1776).
4.Declaration des Droit d L’home du Citoyen
(Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
Rakyat Perancis pada tanggal 14 Juli 1789).
5. Pembagian Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945.

25. B. HAM dan Tatanan Global
Sebelum Konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa
konsep utama mengenai HAM, yaitu :
1. HAM menurut konsep negara-negara barat
a. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak
b. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara
sebagai koordinator dan pengawas.
c. Filosof dasarnya adalah hak asasi tertanam pada diri i
ndividu manusia.
d. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara.
2. HAM menurut konsep sosial
a. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam
masyarakat.
b. Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada.
c. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi
menghendaki.

26. 3. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika.
a. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama sesuai
dengan kodratnya.
b. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan
utama untuk kepala keluarga.
c. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyagkut tugas dan
kewajiban sebagai anggota
masyarakat.
4. HAM menurut konsep PBB
Univesal Declaration of Human Right menyatakan bahwa
setiap orang mempunyai :
a. Hak untuk hidup
b. Kemerdekaan dan keamanan badan.
c. Hak untuk diakui kepribadiannnya menurut hukum.
d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain
menurut hukum.
e. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana
seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali
ada bukti yang sah. Dan sebagainya.

27. c. HAM di Indonesia Permasalahan
dan Penegaknya
Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 Tahun 2005)
meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, dan pembasmian
penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, Oleh sebab itu,
penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak
diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok meliputi :
1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan
Korupsi 2004-2009.
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) 2004-2009 sebagai gerkan Nasional.
3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan
tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika
serta obat berbahaya lainnya.dan sebagainya.

28. d. Lembaga Penegak HAM
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang harus
dilindungi, baik individu, masyarakat maupun oleh
negara. Sekarang ini banyak sekali pelanggaran
terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh
individu, masyarakat, mauoun negara.
Untuk merealisasikan penegak HAM di Indonesia, di
Indonesia telah dibentuk suatu komisi mengenai hak
asasi manusia. Dasar hukum bagi penegak HAM di
indonesai sudah sangat jelas, baik melalui UUD,
ketetapan MPR maupun perundang-undangan, baik
yang sudah disahkan maupun ratifikasi dari konvensi
hak asasi manusia yang ada di dunia internasional.

29. e. Komisi Nasional (Komnas )
HAM
Komnas HAM adalah lembaga
mandiri yang kedudukannya setingkat
dengan lembaga negara lainnya yang
berfungsi untuk, melaksanakan
pengkajian,, penelitian, penyuluhan,
pemantauan dan mediasi hak asasi
manusia.

30. F. Tujuan Komnas HAM
1.Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan hak asasi manusia sessuai dengan
pancasila, UUD 1945, dan paigam PBB, serta
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2.Meningkatkan perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia guna perkembangannya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan.

31. g. Wewenang Komnas HAM
Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian, diantaranya :
1. Pengkajian dan penelitian berbagai Instrumen internasional hak asasi
manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan
aksesibilitas atau ratifikasi.
2. Pengkajian dan penelitian serbagai peraturan perundang-undangan untuk
memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, peubahan, dan
pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak
asasi manusia.dll.
Wewenang dalam bidang penyuluhan, daintaranya :
1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat
Indonesia.
2. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia
melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta sebagai kalangan
lainnya.dll.
Wewenang dalam bidang mediasi, diantaranya :
1. Perdamaian kedua belah pihak.
2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
dan penilaian ahli.dll.

32. h. Pengadilan HAM
Dalam rangka penegakan HAM,
Komnas HAM melakukan pemanggilan
saksi dan pihak kejaksaan yang
melakukan penuntutan di pengadilan
HAM. Menurut Pasal 104 UU HAM, untuk
mengadili pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, dibentuk pengadilan HAM di
lingkungan peradilan umum, yaitu
pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi.

33. i. Pelanggaran Hak Asasi
Manusia
Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM, yang dimaksud dengan Pelanggaran HAM adalah
setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang,
termasuk aparat negara, baik di senagaja atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi, menghalangi,
mambatasi, dan atau mencabut hak manusia, seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang
ini,dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adilan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

34. Hambatan Penegakan HAM
a. Faktor Kondisi Sosial Budaya
1. Seratifikasi dan Status Sosial
2. Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM.
3. Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya
disebabkan oleh hal-hal sepele.
b. Faktor Komunikasi dan Informasi
1. Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan
gunung yang membatasi komunikasi antardaerah.
2. Saran dan Prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun
secara baik yang mencakup seluruh wilayah indonesia.
3. Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat
terbatas, baik sumber daya manusianya maupun perangkat yang
diperlukan.
c. Faktor Kebijakan Pemerintah
1. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang
pentingnya jaminan hak asasi manusia.
2. Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi
manusia diabaikan.

35. D. Faktor Pengangkat Perundangan
1. Pemerintah tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi
internasional tentang hak asasi manusia.
2. Kalupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit
diimplementasikan.
E. Faktor Aparat dan Penindakannya
1. Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi
mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi
manusia.
2. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang
dinilai masih belum layak sering membuka jalan pintas untuk
memperkaya diri.
3. pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih
diskriminatif, tidak konsekuen dan tindakan penyimpangan berupa
KKN.

36. LOGO
Wassalamu’alaikum
By kelompok 3
Bye......Bye.........

37. Nilai 90