Modul ekonomi moneter

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

EKONOMI MONETER

Disusun oleh:
Yusmar Ardhi Hiadayat

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL
2011

1


BAB I PENDAHULUAN

Sub kompetensi yang diraih:
1. Mahasiswa dapat menjelaskan peranan, fungsi, jenis uang, jumlah uang beredar
dan perkembangan uang.

1.1 Ruang Lingkup
Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari
tentang sifat fungsi serta pengaruh uang terhadap perekonomian.
Mengapa Mempelajari Ekonomi Moneter ?
a. Menganalisis penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan
kebijaksanaan moneter, dan pembayaran internasional.
b. Menganalisis fenomena moneter yang berkaitan dengan kebijaksanaan moneter
(Nophirin, 2000).
c. Mengaplikasikan dan menyesuaikan kondisi moneter sebagai pertimbangan
dalam aspek manajemen dan bisnis internasional.
Hal yang akan dibahas pertama mengenai uang sebagai alat pembayaran fungsi, jenis
uang, jumlah uang beredar dan perkembangan uang. Bahasan secara lengkap sebagai
berikut.

1.2 Peranan dan Fungsi Uang
Definisi Uang
Uang didefiniskan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum
dalam pembayaran untuk barang dan jasa atau pembayaran hutang (Mishkin, 2007).
Uang juga didefinisikan sebagai banda atau segala sesuatu yang secara umum dapat
diterima masyarakat sebagai alat tukar menukar dan pembayaran utang piutang
(Hasibuan, 2005). Uang dikaitkan dengan perubahan dalam variabel ekonomi yang
mempengaruhi semua kegiatan dan penting untuk menyehatkan perekonomian.

2


Uang dan Siklus Bisnis. Produksi output meningkat, masyarakat mudah
mendapatkan pekerjaan dan pendapatan meningkat sehingga jumlah uang beredar
bertambah. Produksi menurun, masyarakat akan kesulitan mendapatkan pekerjaan
dan pendapatan menurun, jumlah uang menurun.
Uang dan Inflasi. Jumlah uang yang beredar meningkat berlebihan (pada kondisi
: penciptaan uang baru, peningkatan ekspor dan penurunan tingkat suku bunga) akan
menyebabkan inflasi.
Uang dan Tingkat Bunga. Tingkat Bunga Bank berpengaruh negatif terhadap
Jumlah Uang Beredar. Jika suku bunga tinggi maka JUB akan rendah, sebaliknya jika
suku bunga rendah maka JUB akan meningkat. Karena uang dapat mempengaruhi
perekonomian, maka Pemerintah dan Pembuat Kebijakan harus berhati-hati
menerapkan kebijakan moneter (Mishkin, 2007).
Fungsi uang dapat dijelaskan sebagai berikut (Nophirin, 2000 dan Mishkin,
2007) :
a. Alat Pertukaran. Uang dapat menjembatani dan menghilangkan keharusan
adanya kesamaan keinginan pertukaran antara pembeli dan penjual. Proses jual
beli, barang ditukar dengan uang dan dengan uang dapat membeli atau
menukarkan dengan barang lain.
b. Satuan Penghitung. Nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan dengan
uang. Seseorang dapat mengukur dan membandingkan nilai tanah, emas, rumah,
dan mobil dengan uang.
c. Penyimpan Nilai Kekayaan. Kekayaan seseorang dapat berupa uang dan barang.
Seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang likuid.

1.3 Jenis Uang
Uang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu uang kartal, giral dan kuasi.
a. Uang Kartal.

Uang kartal merupakan alat penukar yang sah, legal, dan berlaku mutlak di
negara bersangkutan. Berlaku mutlak artinya pembayaran dengan uang kartal
harus diterima. Jika ditolak dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

3


Menurut UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai otoritas tunggal
untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal. Ciri-cirinya yaitu :
 Dikeluarkan oleh Bank Sentral.

 Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral.

 Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan.

 Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa uang logam dan uang kertas.
Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak
memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang
cenderung tinggi dan stabil, uang logam tidak lagi berbahan emas dan perak.
Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu
dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun
1999, Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan
kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).
Nilai Uang Kartal
Uang logam dan kertas memiliki nilai yaitu :
1. Nilai Nominal yaitu nilai angka dan huruf satuan uang yang tertera di setiap
uang pecahan.
2. Nilai Intrinsik adalah nilai atau harga bahan baku pembuatan uang kartal
tersebut. Token money, jika nilai intrinsik uang lebih kecil dari nilai
nominalnya. Full bodied money, jika nilai intrinsik uang lebih besar atau sama
dengan nilai nominalnya.
3. Nilai Tukar adalah jumlah barang atau jasa yang dapat ditukar atau dibeli
dengan nilai satuan pecahan uang. Nilai tukar sering tidak stabil karena
terjadinya inflasi.
b. Uang Giral
Uang giral merupakan simpanan di Bank Umum yang dapat diambil setiap
saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.
Fungsi uang giral adalah untuk menarik dan atau pemindahbukuan tabungan dari

4


rekening giro nasabah dan alat lalu lintas pembayaran modern. Bentuk uang giral
antara lain cek, giro, promes, payment order (wesel), draft L/C, dan bank garansi.
Uang giral memiliki keunggulan praktis sebagai alat pembayaran karena mudah
dipindahtangankan, tidak diperlukan uang kembali, dan jika hilang dapat dilacak
sehingga orang yang menemukan tidak bisa menguangkan.
c. Uang Kuasi
Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat
pembayaran. Uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta
rekening valuta asing milik swasta domestik (Nophirin,2000).

1.4 Jumlah Uang Beredar
Definisi uang beredar adalah kewajiban sistem moneter (otoritas moneter, bank
umum dan BPR) kepada sektor swasta yang meliputi uang kartal, uang giral, uang
kuasi dan surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan dengan sisa jangka waktu
sampai dengan satu tahun (BI, 2007).
Uang Primer (M0), adalah kewajiban Otoritas Moneter (Bank Indonesia) kepada
bank umum dalam bentuk kas bank (cash in vault-CIV) dan giro pada Bank
Indonesia, serta kewajiban Bank Indonesia kepada pihak ketiga bukan bank dalam
bentuk uang kartal di luar bank umum (currency outside bank-COB) dan giro sektor
swasta pada Bank Indonesia.
Uang Beredar (M1 dan M2), adalah kewajiban Sistem Moneter (Bank Indonesia
dan Bank Umum) kepada pihak ketiga bukan bank dalam bentuk uang kartal di luar
bank umum (COB), giro (D), dan uang kuasi berupa tabungan (S) dan simpanan
berjangka (T).
M1 = COB + D
M2 = M1 + S + T
Uang beredar dalam arti sempit (M1) terdiri uang kartal di luar sistem moneter
(masyarakat, swasta, dan pemerintah) ditambah uang giral . Adapun uang beredar
dalam arti luas (M2) terdiri atas penjumlahan M1 ditambah uang kuasi dan surat

5


berharga selain saham yang dapat diperjualbelikan dengan sisa jangka waktu sampai
dengan satu tahun (BI, 2007)

1.5 Standar Moneter
Bank Sentral mengeluarkan uang maka memerlukan dasar nilai berdasarkan
komoditas emas atau perak. Emas dan perak digunakan karena memiliki nilai
yang stabil. Ketika bank Sentral mengeluarkan nominal mata uang baru, Bank
Sentral harus memiliki simpanan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uang
dikeluarkan. Standar moneter terdiri atas 4 jenis sebagai berikut :
a. Standar Kembar (Bimetallism) adalah sistem moneter suatu negara yang
menggunakan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uang, bebas
memperjualbelikan emas dan perak dengan harga yang pasti, mengizinkan
untuk mengimpor dan mengekspor emas dan perak tanpa batas.
b. Standar Emas adalah suatu sistem moneter dimana negara mendasarkan nilai
mata uang berdasarkan nilai seberat emas tertentu. Masyarakat dapat
memperjualbelikan emas dengan harga yang pasti.
c. Standar Perak adalah suatu sistem moneter diaman negara mendasarkan
nialai mata uang berdasarkan nilai perak.
d. Standar Barang (Commodity Standard Full Bodied Money) adalah sistem
moneter yang terdiri dari standar emas, standar perak, dan standar logam
kembar.

1.6 Evolusi dan Sistem Pembayaran
Instrumen pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran.
Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai.
Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang
logam. Instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi dalam media media kertas atau
lazim disebut paper-based dan card-based instrument.
Instrument seperti, cek, bilyet giro, dan wesel merupakan contoh paper based,
sedangakan kartu kredit dan kartu debet termasuk card based instrument. Dengan

6


semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat
pembayaran yang menggunakan teknologi micro-chips yang dikenal dengan
electronic money.
1. Uang Kertas dan Logam.
Uang kartal ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan alat
pembayaran sah digunakan di Indonesia. Uang kartal terdiri atas uang kertas
dan uang logam. Uang kartal seringkali digunakan untuk traksaksi pembayaran.
Uang memiliki nilai nominal dan nilai riil. Nilai nominal uang tercantum di
uang mulai dari pecahan Rp. 100, Rp. 200, Rp. 500, Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp.
5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000. Nilai riil uang adalah
nilai uang ditukarkan dengan sejumlah unit barang dan jasa.
GAMBAR UANG RUPIAH

Bahan Kertas

Pecahan Rp.1000 Kertas Pecahan Rp.2000 Kertas Pecahan Rp.5000 Kertas

Pecahan Rp.10.000 Kertas
Pecahan Rp.10.000 Kertas Pecahan Rp.20.000 Kertas
upgrade

Pecahan Rp.20.000 Pecahan Rp.50.000
Pecahan Rp.50.000 Kertas
Kertas(Desain Baru) Kertas(Desain Baru)

Pecahan Rp.100.000 Pecahan Rp.100.000
Kertas Kertas(Desain Baru)

Bahan Logam

Pecahan Rp.1 Koin Pecahan Rp.50 Koin Pecahan Rp.100 Koin

Pecahan Rp.200 Koin Pecahan Rp.500 Koin Pecahan Rp.500 Koin

Sumber : Bank Indonesia, 2011.

7


2. Cek
Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank
yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang
tertentu kepada pemegang atau pembawa.
3. Giro
Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening
giro nasabah (bank tertarik) untuk memindahbukukan sejumlah uang dari
rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya
pada bank yang sama atau bank lain.
4. Kartu Kredit
Kartu Kredit (credit card) adalah alat pembayaran yang pembayarannya
dilakukan kemudian. Bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah
pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah
disepakati antara bank dan nasabah.
5. Kartu Debet
Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debet akan mengurangi
langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank. Tetapi tidak ada
fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Mekanisme
pembayaran dengan kartu debit juga memerlukan proses otorisasi serta ditambah
dengan penggunaan PIN (Personal Identification Number) oleh pemegang kartu.
6. E-Money
E-Money menurut Bank for International Settlement adalah “stored-value or
prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer
is stored on an electronic device in the consumer’s possession” (produk
penyimpan nilai uang atau prabayar dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam
suatu media elektronis yang dimiliki seseorang).
E-money, yang di Indonesia dikenal sebagai kartu prabayar mulai diatur oleh
Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 tanggal 28
Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu. Selanjutnya, pengaturan e-money tersebut diperkuat lagi

8


dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
Kartu (PBI APMK) dan berbagai peraturan pelaksanaannya. PBI APMK ini
sekaligus mencabut PBI No.6/30/PBI/2004.
Berdasarkan PBI APMK, yang dimaksud dengan kartu prabayar adalah “alat
pembayaran dengan menggunakan kartu yang diperoleh dengan menyetorkan
sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-
agen penerbit, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam
kartu, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah atau dikonversikan dalam satuan
lain seperti pulsa, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran
dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada kartu tersebut”.
E-money digunakan sebagai pembayaran multi fungsi. Berdasarkan media yang
digunakan, produk e-money dibagi dua jenis yaitu :
a. Prepaid Card, sering disebut juga electronic purses, dengan karakteristik
‘Nilai elektronis’ disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang tertanam
pada kartu. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan meng-insert kartu ke
suatu alat tertentu (card reader). Contoh : Flash, BRIZZI, Visa Cash, Mondex.
b. Prepaid software, sering disebut juga digital cash, dengan ciri :
‘Nilai elektronis’ disimpan dalam suatu hard disk yang terdapat dalam Personal
Computer (PC). Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan
komunikasi dan saat melakukan pembayaran. Contoh ; T-Cash, Pulsa. (Bank
Indonesia, 2011)

9


Rangkuman
Uang berfungsi sebagai alat pembayaran, penghitung nilai, dan penyimpan kekayaan.
Uang terdiri atas uang kartal, giral, dan uang kuasi. Uang telah mengalami
perkembangan dan evolusi dari jenisnya sebagai alat pembayaran yaitu uang kertas
dan uang logam, cek, giro, karru kredit, kartu debet dan e-money.

Soal.
1. Jelaskan fungsi uang dalam perekonomian dan bisnis internasional!
2. Jelaskan perbedaan uang kartal, giral, dan uang kuasi?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit
(narrow money) dan arti luas (broad money)?
4. Jelaskan sistem moneter mencetak dan mengeluarkan uang?
5. Jelaskan bentuk-bentuk alat pembayaran yang sering digunakan alam aktivitas
bisnis?
6. Jelaskan fungsi dan peranan e-money dalam transaksi perdagangan?

Tugas dan Praktikum
1. Carilah data mengenai Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun selama
kurun waktu 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-20011! Kemudian
buatlah dalam bentuk grafik!
2. Carilah data Gross Domestic Product (GDP) selama kurun waktu 1970-1979,
1980-1989, 1990-1999, 2000-20011! Kemudian buatlah dalam bentuk grafik!

10


BAB II SISTEM KEUANGAN

Sub Kompetensi yang diraih adalah :
1. Menjelaskan sistem dan komponen keuangan di Indonesia
2. Menjelaskan peranan komponen keuangan.

2.1 Sistem Keuangan
Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian.
Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi
mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami
defisit. Sistem keuangan adalah sistem keuangan yang terdiri atas pihak perbankan,
lembaga keuangan non bank, pasar uang, infrastruktur, dan regulasi hukum yang
dikelola Bank Sentral yang mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan
pembayaran dan menyebar risiko secara baik.
Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian.
Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi
mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami
defisit. Peranan penting tersebut jika sistem keuangan stabil mampu mengalokasikan
sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah
gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan (Bank Indonesia, 2011).
Sistem keuangan yang tidak stabil dapat mengganggu perekonomian. Ketidakstabilan
sistem keuangan dapat mengakibatkan dampak negatif :
 Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan
moneter menjadi tidak efektif.
 Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sehingga menghambat pertumbuhan
ekonomi.
 Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti
dengan perilaku panik para investor untuk menarik dana dari perbankan sehingga
mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.

11


 Biaya penyelamatan tinggi untuk menyelamatkan sistem keuangan krisis dan
bersifat sistemik.
Stabilitas sistem keuangan sangat mendukung kesabilan makroekonomi melalui
stabilitas moneter dapat dilihat sebagai berikut :

Sumber : Bank Indonesia, 2011.
Stabilitas sistem keuangan yang baik akan mendorong pelaku ekonomi (Rumah
Tangga dan perusahaan) untuk menyimpan surplus dana ke Perbankan dan Lembaga
Keuangan Non Bank (LKNB). Perbankan dan LKNB memerlukan pasar keuangan
yang didukung infrastruktur sistem keuangan yang baik. Stabilitas sistem keuangan
dapat meningkatkan fungsi intermediasi yang mendukung sektor riil guna
meningkatkan konsumsi, investasi, dan produksi. Komponen konsumsi, investasi, dan
produksi dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

12


2.2 Komponen Sistem Keuangan
Sistem Keuangan ini terdiri atas Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB). Perbankan terdiri atas Bank Sentral dan Bank Umum, sedangkan LKBB
terdiri atas perusahaan jasa kredit, asuransi, leasing, modal ventura, dana pensiun dan
pegadaian. Perbankan saling berinteraksi dalam Pasar Uang Antar Bank yang
didukung infrastruktur sistem yang baik. Bank Sentral bertugas untuk menjaga
stabilitas sistem moneter dan sistem keuangan (perbankan dan pembayaran).
Gambaran pelaku sistem keuangan di Indonesia dilihat berikut ini :
Gambar 2. Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Bank Sentral
Sistem
Perbankan
Bank Umum
Perbankan
BPR
Sistem Keuangan
Asuransi
UU No.7 1992
Leasing
Lembaga
Keuangan
Modal Ventura
Bukan Bank
Jasa Kredit

Pialang

Dana Pensiun

Otoritas utama sistem keuangan di Indonesia adalah Bank Indonesia. BI memiliki
lima peranan utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu :
Pertama, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku
bunga dalam operasi pasar terbuka.
Kedua, Bank Indonesia berperan penting menciptakan kinerja Perbankan dan LKBB
yang sehat. Penciptaan kinerja sehat Perbankan dilakukan melalui mekanisme
pengawasan dan regulasi. Bank Indonesia telah menyusun regulasi Arsitektur
Perbankan Indonesia dan implementasi Basel II.

13


Ketiga, Bank Indonesia berwenang penuh untuk mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time
Gross Settlement). RTGS dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem
pembayaran.
Keempat, Bank Indonesia melakukan riset dan pemantauan. BI dapat mengakses
informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Pemantauan
macroprudential digunakan untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.
Kelima, Bank Indonesia berfungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan sebagai
lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran BI mengelola krisis
guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR
mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis.
Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (PLKBB) berperan melancarkan
siklus aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian. PLKBB berperan
menampung surplus pendapatan dari pelaku ekonomi untuk disalurkan kepada pelaku
ekonomi yang memiliki defisit pendapatan. Peranan ini dinamakan sebagai fungsi
intermediasi. Peranan PLKBB sangat membantu pelaku ekonomi untuk
memperlancar kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi.
Masyarakat yang berencana membeli rumah tetapi belum memiliki pendapatan cukup
dapat meminjam dana dari orang kaya. Pengusaha bengkel motor dapat memperoleh
pinjaman guna membeli mesin-mesin baru dari perusahaan otomotif besar. Hal
tersebut tentu tidak dapat dilakukan tanpa peranan penting Lembaga Keuangan dan
Perbankan.

2.3 Peranan Lembaga Keuangan
Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.
Perbankan menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan
menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang

14


pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke
arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang
kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian
stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Peranan Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank memberikan berbagai
jenis pelayanan perbankan dan keuangan bagi pelaku ekonomi yaitu :
a. Menghimpun surplus pendapatan dari masyarakat dalam bentuk jasa simpanan
perbankan yang ditawarkan seperti : Tabungan, Giro, dan Deposito.
b. Memberikan fasilitas pinjaman guna mendukung kegiatan konsumsi, produksi, dan
investasi bagi pelaku ekonomi
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menghimpun dana tabungan dan
meningkatkan investasi bagi pelaku ekonomi.
d. Tempat menabung efektif dan produktif bagi masyarakat.
e. Memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis.

15


Rangkuman
Sistem keuangan adalah sistem keuangan yang terdiri atas pihak perbankan,
lembaga keuangan non bank, pasar uang, infrastruktur, dan regulasi hukum yang
dikelola Bank Sentral yang mampu melakukan fungsi intermediasi,
melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Sistem keuangan
memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Bank Sentral
memegang otoritas sitem keuangan. Perbankan terbagi atas dua jenis Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perbankan dan LKBB berfungsi intermediasi
surplus dana ke defisit dana.

Soal.
1. Jelaskan kenapa perekonomian harus didukung sistem keuangan yang stabil?
2. Jelaskan fungsi dan peranan Perbankan dalam memperkuat perekonomian
negara!
3. Sebutkan pembagian sistem keuangan di Indonesia!
4. Jelaskan peranan Bank Sentral dalam mengatur perekonomian?
5. Sebutkan dan Jelaskan jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang
beroperasi di Indonesia?

16


BAB III BANK SENTRAL

Sub Kompetensi dicapai adalah :
1. Menjelaskan fungsi dan peranan Bank Sentral

3.1 Fungsi Bank Sentral
Bank Indonesia sebagai Badan Hukum
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) adalah lembaga negara
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur
tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur dalam undang-undang (Pasal 4). Bank Indonesia sebagai Badan Hukum Publik
dan Perdata. Badan hukum publik maka BI berwenang menetapkan peraturan-
peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI dapat bertindak untuk dan atas nama
sendiri.
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Tujuan dan tugas BI berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun
1999. Tujuan utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
(pasal 7). Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah
terhadap barang dan jasa tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan
terhadap mata uang negara lain.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tiga tugas utama yaitu :
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (pasal 8).
Dalam rangka menentapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI
berwenang:
a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter moneter dengan memperhatikan
sasaran laju inflasi.

17


b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 Operasi Pasar Terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,
 Penetapan tingkat diskonto,
 Penetapan cadangan wajib minimum,
 Pengaturan kredit atas pembiayaan (pasal 10).
c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada
Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (pasal 11).
d. Dalam suatu hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak
sistemik dan berpotensi krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI
dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi
bebab Pemerintah (pasal 11).
e. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah
ditetapkan (pasal 12).
f. Mengelola cadangan devisa (pasal 13).
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (pasal 15).
Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI
berwenang untuk :
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan
jasa sistem pembayaran (pasal 15 ayat 1).
b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan kegiatannya (pasal 15 ayat 1).
c. Menagatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta
asing (pasal 16).
d. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank
dalam mata uang rupiah dan atau valas (pasal 17).
e. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang
digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
(pasal 19).

18


f. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan
memusnahkan uang dimaksud dari peredaran (pasal 20).
3. Mengatur dan mengawasi bank.
Dalam rangka mengatur Bank, BI berwenang untuk menetapkan ketentuan-
ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, BI (pasal 26) :
a. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank,
b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank,
c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank,
d. Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu.
e. Pengawasan Bank oleh BI dilakukan secara langsung dan tidak langsung
(27).
Organisasi Bank Indonesia
BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang
Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-
banyaknya 7 orang Deputi Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas BI dilaksanakan melalui 4
sektor (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor
manajemen intern), Kantor BI (KBI) dan Kantor Perwakilan (KPw) yang
kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.
Gambar 3. Organisasi Bank Indonesia

Sumber : Bank Indonesia, 2011

19


Rangkuman
Bank Sentral merupakan otoritas moneter independen yang mengatur, mengelola,
menjaga kestabilan ekonomi moneter tanpa ada campur tangan pemerintah atau pihak
lain. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mengelola kestabilan Rupiah dengan
menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan moneter.

Soal.
1. Jelaskan visi dan misi pokok Bank Indonesia ?
2. Jelaskan tujuan Bank Indonesia?
3. Sebutkan tugas-tugas Bank Indonesia?

20


BAB IV BANK UMUM

Sub Kompetensi yang diperoleh :
1. Menjelaskan fungsi dan peranan Bank.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan jasa Bank dalam mendukung aktivitas
Bisnis dan Perdagangan Internasional.

4.1 Perbankan
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.
Perbankan berperan penting sebagai media intermediasi surplus dana kepada
defisit dana. Fungsi intermediasi ini berperan pentinga untuk memperlancar sirkulasi
aliran pendapatan pelaku ekonomi. Perbankan meningkatkan konsumsi, investasi dan
produksi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan terdiri atas Bank
Umum Konvensional dan Syariah.
Bank berasal dari kata Italia Blanco yang berarti bangku. Bangku inilah yang
dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasional kepada nasabah.
Bank merupakan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa
kepada masyarakat (Hasibuan, 2005).
Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit. Bank adalah badan usaha yang memuaskan keperluan masyarakat dengan
jalan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari masyarakat surplus dana
(Stuart dalam Hasibuan, 2005).
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Bank
Indonesia, 2010).

21


Bank terdiri atas dua jenis yaitu Bank Umum Konvensional dan Syariah. Bank
Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional
dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank
Perkreditan Rakyat.
Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara
konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan
Bank Perkreditan Rakyat.
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah.

4.2 Fungsi Bank
Perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.
Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana
masyarakat. Fungsi ini dinamakan fungsi intermediasi. Perbankan bertujuan untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Secara ekonomi fungsi bank, untuk menyimpan surplus dana dan menyediakan
pinjaman dana dan modal untuk pelaku ekonomi. Masyarakat yang memiliki surplus
dana dapat menyimpan di Bank. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan konsumsi
lebih awal dengan meminjam dana dari Bank. Perusahaan berinvestasi, dan membeli
mesin dengan pembiayaan dari Bank.

22


4.3 Jasa-Jasa Perbankan
Usaha dan kegiatan jasa-jasa usaha bank umum yaitu :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
tabungan, giro, deposito berjangka dan sertifikat deposito;
b. Memberika kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Contohnya : surat wesel, surat
pengakuan utang, Sertifikat bank Indonesia (SBI), kertas perbendaharaan
negara, obligasi, surat dagang, dan instrumen surat berharga;
e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun nasabah;
f. Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada
bank lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesel unjuk,
cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak;
j. Melakukan penenpatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali
amanat;
l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
Prinsip Syariah; dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh BI;
n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,

23


asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang
berlaku.
Adapun kegiatan dan jasa usaha Bank Umum Syariah adalah :
a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad
musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad
istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah;
f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah;
g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah;

24


i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip
syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah;
j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh
pemerintah dan/atau BI;
k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip
syariah;
l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad
yang berdasarkan pinsip syariah;
m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan prinsip syariah;
n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip
syariah; dan
q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di
bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
s. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau
lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah;
t. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya;
u. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip
syariah;

25


v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal;
w. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip
syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
x. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar uang;
y. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar modal;
z. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah
lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Rangkuman
Bank terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Syariah. Jasa perbankan umum dan
syariah berbeda dalam pengenaan bunga dan prisip syariah. Jasa-jasa yang ditawrkan
perbankan dapat digunakan mendukung aktivitas bisnis.

Soal.
1. Jelaskan perbedaan Bank Umum Konvensional dan Syariah?
2. Jelaskan fungsi Bank dalam membantu aktivitas bisnis dan perdagangan
internasional?
3. Sebutkan jasa-jasa perbankan yang dapat membantu kelancaran aktivitas
bisnis dan perdagangan internasional?
Tugas
Carilah contoh-contoh jasa-jasa perbankan di Bank Umum dan Syariah!

26


BAB V TEORI MONETER

Sub Kompetensi yang diperoleh yaitu :
1. Menjelaskan perkembangan teori moneter Klasik, Keynes, dan Modern.
2. Menganalisis keseimbangan pasar uang.

Bab ini akan membahas tentang teori penawaran dan permintaan uang. Pembahasan
pertama dimulai dari teori penawaran uang dialnjutkan teori permintaan uang klasik,
keynes, dan monetaris.

6.1 Teori Penawaran Uang
Secara umum, penawaran uang ditentukan sepenuhnya oleh otoritas moneter
Bank Sentral. Bank Sentral dapat mengendalikan Jumlah Uang Beredar (Monetary
Base) dengan mengontrol cadangan wajib minimum bank, yang membuat pengaruh
untuk menghubungkan penawaran uang (M) pada Jumlah Uang Beredar (MB) lewat
sebuah hubungan berikut ini :
M = m x MB
M adalah penawaran uang; m adalah multiplier; dan MB merupakan Jumlah uang
beredar. Memperoleh angka multiplier
c = C/D
e = ER/D
R = RR + ER, jika RR = r x D, maka substitusi
R = (r x D) + ER
Karena MB = C + R, maka
MB = C + R = C + (r x D) + ER,
MB = (c x D) + (r x D) + (e x D) = (r + e + c) x D

D = ; dengan definisi Penawaran uang adalah jumlah uang beredar

ditambah tabungan.

27


M = D + C = D + (C x D) = (1+c) x D ; substitusi D = diperoleh;

M=

m=

Keterangan :
m = multiplier uang; c = rasio jumlah uang beredar; e = rasio sisa cadangan minimum; r =
rasio cadangan minimum; D = jumlah tabungan; C = jumlah uang beredar di masyarakat; ER
= cadangan likuiditas; RR = cadangan minimum;

Berdasarkan rumus diatas, kita dapat menyatakan hasil berikut;
a. Multiplier uang dan penawaran uang secara negatif berhubungan dengan
rasio cadangan minimun.
b. Mulitipler uang dan penawaran uang secara negatif berhubungan dengan
rasio jumlah uang beredar.
c. Mulitipler uang dan penawaran uang secara negatif berhubungan dengan
rasio cadangan likuiditas.
d. Mulitipler uang dan penawaran uang secara negatif berhubungan dengan
rasio jumlah uang beredar.
e. Rasio cadangan likuiditas secara negatif berhubungan dengan tingkat bunga
pasar.
f. Rasio cadangan likuiditas secara positif berhubungan dengan aliran keluar
tabungan diharapkan.
Faktor-faktor tambahan yang menentukan penawaran uang. Asumsi
sebelumnya bahwa Bank Sentral secara tepat mengontrol sepenuhnya Jumlah
Uang Beredar (MB). Kemudian, JUB ini dibagi menjadi dua komponen yaitu
Bank Sentral secara penuh dapat mengontrol JUB secara ketat dan kurang ketat.
Komponen JUB bukan pinjaman (MBn) dibawah kontrol Bank Sentral, karena
menghasilkan secara umum dari operasi pasar terbuka. Komponen MBn
diperoleh dari jumlah uang beredar (MB) dikurangi pinjaman bank dari Bank
Sentral (discount loans atau Borrowed Reserve (BR)).
MBn = MB – BR → MB = MBn + BR

28


M = m x (MBn + BR)Sehingga ;
g. Penawaran uang secara positif berhubungan dengan jumlah uang beredar
bukan pinjaman dari Bank Sentral (MBn).
h. Penawaran uang secara positif berhubungan pada tingkat pinjaman bank
dari Bank Sentral.
Kesimpulan diperoleh dari analisis penawaran uang dari data periode 1980 –
2005 (Mishkin, 2007) bahwa selama periode jangka panjang, penentu utama
dari penawaran uang adalah jumlah uang beredar (M1) bukan pinjaman yang
dikontrol sepenuhnya Bank Sentral dengan operasi pasar terbuka.

6.2 Teori Klasik Kuantitas Uang
Teori kuantitas uang dibangun oleh Ekonom Klasik, teori kuantitas uang adalah
teori bagaimana jumlah nilai dari pendapatan agregat ditentukan. Karena teori ini
menggambarkan kepada kita bagaimana uang dipegang dalam sejumlah tertentu dari
pendapatan agregat maka disebut teori permintaan uang. Bagian penting dari teori
menyatakan bahwa tingkat bunga tidak memiliki pengaruh pada permintaan uang
(Mishkin, 2007).
Kecepatan Perputaran Uang dan Persamaan Transaksi
Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Irving Fisher dalam buku The
Purchasing Power of Money tahun 1911 (Mishkin, 2007). Fisher menguji hubungan
antara jumlah kuantitas uang M (Penawaran Uang) dan total pengeluaran pada barang
dan jasa dihasilkan dalam perekonomian (P x Y). P adalah tingkat harga dan Y
merupakan total output (pendapatan). P x Y juga disebut sebagai jumlah pendapatan
agregat perekonomian atau GDP). Gambaran konsep yang menghubungkan antara
kuantitas uang dan pendapatan disebut kecepatan perputaran uang (velocity of
money). Persamaan teori kuantitas uang dinotasikan berikut :
∙ = ∙
Dimana :
M adalah jumlah uang beredar; V adalah kecepatan perputaran uang; P ∙ Y
merupakan GDP.

29


Persamaan pertukaran menjelaskan bahwa jumlah kuantitas uang akan
dilipatkan angka tertentu oleh jumlah berapa kali uang dibelanjakan dalam tahun
tertentu harus sama dengan jumlah total pendapatan.
Persamaan diatas merupakan persamaan identitas, untuk menerjemahkan
persamaan dari pertukaran (dari sebuah identitas) ke dalam teori dari bagaimana
jumlah pendapatan ditentukan memerlukan sebuah pemahaman dari faktor-faktor
yang menentukan kecepatan perputaran uang.
Irving Fisher berpendapat bahwa kecepatan perputaran uang ditentukan oleh
otritas moneter/lembaga keuangan yang mempengaruhi masyarakat melakukan
transaksi. Jika masyarakat lebih suka menggunakan kartu kredit dan debit dalam
berbelanja maka uang diperlukan lebih sedikit dalam mempengaruhi pendapatan
nasional (M turun relatif dengan GDP dan v akan meningkat). Sebaliknya, jika
masyarakat lebih suka menggunakan uang tunai dan cek, M akan naik relatif dengan
GDP dan v akan turun.
Teori Kuantitas
Fisher menyatkan bahwa velocity tidak berubah dalam jangka pendek merubah
persamaan dari pertukaran dalam teori kuantitas uang, dimana jumlah pendapatan
nominak ditentukan nyata pergerakan jumlah uang. Ketika kuatitas uang berlipat
ganda maka nilai GDP juga berlipat dua kali. Karena klasik berpendapat bahwa upah
dan harga fleksibel berubah, tingkat agregat output Y dalam perekonomian full
employment sehingga Y dalam persamaan dianggap konstan. Teori kuantitas uang
memberikan penjelasan perubahan pada tingkat harga : perubahan tingkat harga
akan mempengaruhi secara nyata perubahan kuantitas uang.
Teori Kuantitas Permintaan Uang
Berdasarkan rumus Fisher
1
= ∙

= ∙ ∙
Persamaan diatas menyatakan bahwa k adalah tetap, tingkat transaksi
dihasilkan pada tingkat pendapatan tertentu akan menentukan kuantitas permintaan

30


uang masyarakat. Maka teori permintaan uang Fisher menyatakan bahwa Permintaan
uang sepenuhnya ditentukan tingkat pendapatan, dan tingkat bunga tidak berpengaruh
pada permintaan uang. Fisher sampai pada kesimpulan karena masyarakat memegang
uang hanya pada saat transaksi dan tidak memiliki kebebasan dalam kegiatan ini.
Permintaan uang ditentukan oleh (1) tingkat transaksi dihasilkan oleh tingkat jumlah
pendapatan (GDP) dan (2) institusi perekonomian yang mempengaruhi cara
masyarakat melakukan transaksi dan kemudian menentukan kecepatan perputaran
uang.

6.3 Teori Permintaan uang Keynes
JM Keynes menyanggah teori klasik permintaan uang yang menyakini velocity
konstan dan mengembangkan teori permintaan uang yang menekankan pentingnya
tingkat bunga. Keynes menjelaskannya dalam buku The General Theory of
Employment, Interest, and Money tahun 1936. Teori permintaan uang Keynes
dikenal sebagai Liquidity Preference Theory (teori preferensi likuiditas). Keynes
mempostulat teori motif masyarakat memegang uang adalah motif transaksi
(transaction), berjaga-jaga (precautionary), dan spekulasi (speculative).
Motif Transaksi
Permintaan uang transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan, teori ini sama
dengan teori klasik. Masyarakat memegang uang karena sebagai media pertukatan
yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. Sesuai dengan pemikiran klasik, Keynes
menekankan permintaan uang ditentukan tingkat transaksi yang proporsional dengan
tingkat pendapatan.
Motif Berjaga-jaga
Keynes sejalan dengan analisis klasik dengan menekankan adanya motif
tambahan untuk memegang uang selain transaksi yaitu masyarakat memegang uang
sebagai upaya untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak terduga. Keynes
menyatakan bahwa permintaan uang berjaga-jaga ditentukan tingkat transaksi yang
diharapkan di masa mendatang dan transaksi tersebut proporsional dengan tingkat
pendapatan.

31


Motif Spekulasi
Permintaan uang ditentukan oleh motif dan transaksi, Keynes juga berpendapat
bahwa masyarakat juga memegang uang sebagai media penyimpan kekayaan sebagai
alasan memegang uang untuk motif spekulasi. Keynes juga melihat secara hati-hati
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berdasarkan berapa banyak uang
dipegang sebagai penyimpan kekayaan, utamanya adalah tingkat bunga.
Keynes membagi aset yang dapat menyimpan kekayaan dalam dua jenis yaitu
uang dan obligasi. Pertanyaan kemudian muncul : Mengapa masyarakat menentukan
untuk memegang kekayaan dalam bentuk uang daripada obligasi?
Keynes berasumsi bahwa harapan hasil keuntungan uang adalah nol, sedangkan
harapan hasil keuntungan obligasi adalah pembayaran bunga dan tingkat harapan
keuntungan diperoleh. Keynes berpendapat bahwa masyarakat percaya bahwa tingkat
bunga menarik nilai normal. Jika tingkat bunga dibawah nilai normal, masyarakat
beranggapan suku bunga obligasi akan naik di masa datang dan beranggapan akan
memeproleh kerugian modal. Hasilnya, masyarakat akan lebih suka memegang uang
daripada membeli obligasi. Permintaan uang spekulasi secara negatif berhubungan
dengaan tingkat suku bunga.
Menempatkan Tiga Motif Bersamaan
Keynes membedakan antara kuantitas nominal dan kuantitas riil permintaan
uang dengan motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Uang dinilai dari kegunaan
dari apa yang dapat dibeli. Jika harga meningkat dua kali maka uang akan dapat
membeli sebagian jumlah barang. Keynes berpendapat bahwa masyarakat memegang
uang karena keseimbangan uang riil (M/P) yang berhubungan dengan tingkat
pendapatan (Y) dan tingkat suku bunga (i). Keynes menyatakan permintaan uang
yang dikenal dengan fungsi preferensi likuiditas berikut :

= ( , )

Kesimpulan Keynes bahwa permintaan uang berhubungan tidak hanya dengan
pendapatan tetapi juga dengan tingkat suku bunga. Dengan cara menderivasi fungsi
likuiditas preferen untuk PY/M diperoleh bahwa kecepatan perputaran uang tidak

32


konstan, tetapi seringkali berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga.
Preferensi likuiditas ditulis persamaan berikut :
1
=
(, )
Mengalikan kedua sisinya dengan Y dan Md dapat diganti dengan M karena harus
sama di dalam keseimbangan pasar uang maka rumus kecepatan perputaran ditulis
berikut :

= =
(, )
Permintaan uang dipengaruhi negatif oleh tingkat suku bunga, ketika tingkat suku
bunga naik, f (i,Y) akan turun, dan kecepatan perputaran uang akan naik. Jika tingkat
suku bunga naik, maka masyarakat akan terdorong memegang lebih sedikit
keseimbangan uang riil pada tingkat pendapatan tertentu, kemudian tingkat kecepatan
perputaran uang menjadi lebih tinggi. Implikasi dari teori likuiditas preference adalah
tingkat suku bunga yang selalu mengalami fluktuasi yang menyebabkan kecepatan
perputaran uang juga berfluktuasi.
Model Keynesian permintaan uang spekulasi memberikan alasan kecepatan
perputaran uang tidak tetap.
Jika masyarakat berharap suku bunga di masa mendatang lebih tinggi dibandingkan
saat ini maka masyarakat akan berekspektasi harga obligasi turun dan akan
mengantisipasi kerugian modal. Harapan pendapatan dari memiliki obligasi akan
turun, dan uang kas lebih menarik dibandingkan obligasi. Hasilnya, permintaan uang
akan meningkat, nilai riil uang kan turun dan kecepatan perputaran uang akan turun.

6.4 Pendekatan Keynesian
Transaksi Permintaan
Perkembangan teori Keynes dikembangkan oleh William Baumol dan James
Tobin. Mereka mengembangkan model permintaan uang yang digambarkan
seringnya uang dan keseimbangan memegang uang untuk melakukan transaksi sangat
dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Baumol dan Tobin berdasarkan sebuah

33


hipotesis individu yang menerima pembayaran selama satu periode dan
membelanjakan untuk transaksi dalam periode tersebut.
Gambar Transaksi Belanja
Pendapatan

10 Juta

5 Juta

1 2 1 2 3 4
Sumber : Miskin (2007) Gambar a. Gambar b.
Gambaran awal dari Keseimbangan Kas dalam Model Baumol-Tobin dilihat di
gambar (a). Fulan memiliki pendapatan Rp. 10.000.000/bulan. Setiap bulan
membelanjakan semua uang dalam dua kali transaksi, awal bulan dia mengambil Rp.
5.000.000,- setelah uangnya habis pada pertengahan bulan maka dia mengambil lagi
Rp. 5.000.000,-. Setiap akhir bulan, pendapatannya habis. Smith mengambil uang di
Bank sebanyak 24 kali dalam setahun.
Hal ini berbeda jika Fulan mengambil Rp. 5.000.000 dan menginvestasikan
obligasi Rp. 5.000.000. Saat pertengahan bulan uang kas sudah habis dibelanjakan,
maka Smith akan menjual obligasi senilai Rp. 5.000.000 untuk mendapatkan uang
kas. Rata-rata pengambilan uang berlipat ganda, di Bank 24 kali dan aktivitas
menjual obligasi menjadi uang kas 24 kali sehingga total 48 (Gambar b).
Kesimpulan Baumol-Tobin permintaan uang transaksi adalah bagian utama
transaksi permintaan uang dipengaruhi secara negatif oleh tingkat suku bunga.
Berjaga-jaga
Permintaan uang berjaga-jaga sejalan dengan transaksi dilakukan. Permintaan
uang berjaga-jaga secara negatif berhubngan dengan tingkat bunga.

34


Spekulasi
Tobin mengembangkan model permintaan uang spekulasi yang berusaha untuk
melengkapi analisis Keynes. Pemikiran dasar bahwa tidak hanya masyarakat
yang memperhatikan hasil pengembalian investasi pada satu aset dengan
mempertimbangkan jenis portofolio dimiliki dan resiko masing-masing. Tobin
mengasumsikan masyarakat akan memilih aset dengan. Masyarakat akan
memegang obligasi jika bunga yang diberikan lebih besar daripada return uang
dipegang. Analisis Tobin juga menunjukkan masyarakat dapat mengurangi
resiko investasi aset dengan melakukan diversifikasi portofolio.

6.5 Teori Modern Permintaan Uang Friedman
Milton Friedman mengembangkan sebuah teori permintaan uang modern dalam
artikel “The Quantity Theory of Money : A Restatement”. Meskipun Friedman sering
merujuk Irving Fisher, tetapi analisis permintaan uang lebih dekat dengan Keynes.
Friedman menyatakan model permintaan uang berikut ini,

= , − , − , −

= Permintaan uang riil
Yp = Pendapatan permanen atau jangka panjang
rm = return uang
rb = return obligasi
re = return ekuitas (saham)
πe = tingkat inflasi
Permintaan uang dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan permanen.
Pendapatan permanen memiliki pergerakan perubahan yang lebih stabil karena
beberapa perubahan pendapatan relatif tetap. Implikasi konsep pendapatan permanen
sebagai penentu permintaan uang adalah permintaan uang tidak akan berfluktuasi
dengan perubahan siklus bisnis.
Masyarakat dapat memegang kekayaan dalam beberapa bentuk disamping
uang. Friedman membagi dalam tiga tipe aset yaitu obligasi, saham, dan barang.

35


Dorongan memiliki aset daripada uang ditentukan return setiap aset dibandingkan
dengan uang kas.
Selisih ekspektasi return obligasi dengan uang meningkat maka permintaan
uang akan menurun. Begitu juga selisih ekspektasi return sahan dengan memegang
uang kas meningkat maka permintaan uang akan menurun. Jika inflasi lebih tinggi
dibandingkan return uang maka masyarakat akan menurunkan memegang uang.

6.6 Pasar Uang dan Tingkat Bunga
Keseimbangan Pasar Uang Keynes
Keseimbangan pasar uang dikembangkan oleh John Maynard Keynes yaitu
Kerangka Kerja Preferensi Likuiditas, yang menentukan keseimbangan tingkat bunga
dalam permintaan dan penawaran uang.
Titik poin analisis Keynes asumsi dari dua kategori aset utama dimana
masyarakat menyimpan kekayaan dalam bentuk uang dan obligasi. Kuantitas jumlah
permintaan obligasi dan uang ditentukan :
Bs + M s = B d + M d
Bs - Bd = M d - M s
Jika terjadi keseimbangan di pasar obligasi Bs = Bd dan juga di pasar uang Md =
Ms. Keseimbangan pasar uang terjadi saat jumlah permintaan uang sama dengan
jumlah penawaran uang pada tingkat bunga equilibrium.
Kuantitas permintaan uang ditentukan oleh tingkat suku bunga dengan asumsi
pendapatan dan tingkat harga tetap. Saat suku bunga 25% permintaan uang 100 Juta
$, suku bunga turun menjadi 20% permintaan uang naik 200 Juta $, dan semakin
rendah tingkat bunga maka jumlah permintaan uang akan semakin bertambah. Suku
bunga 15% maka permintaan uang 300 Juta $, saat 10% maka permintaan uang 400
Juta $, dan 5 % maka permintaan uang 500 Juta $. Penawaran uang ditentukan
sepenuhnya oleh Bank Sentral sejumlah 300 Juta $, sehingga keseimbangan pasar
uang Md = Ms = 300 Juta $ dengan keseimbangan tingkat bunga 15%.

36


Gambar Keseimbangan Pasar Uang
i 7.
Ms

0,15

Md
300 $

Keseimbangan Tingkat Bunga dalam Likuiditas Preferensi Keynes
Pergeseran Permintaan Uang (Md)
Menurut Keynes dalam analisis Likuiditas Preferensi, dua faktor yang
menyebabkan pergerakan permintaan uang yaitu pendapatan dan tingkat harga.
Efek Pendapatan. Peningkatan pendapatan menyebabkan permintaan uang akan
meningkat sebaliknya jika pendapatan menurun akan menurunkan permintaan
uang. Pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan uang.
Efek Tingkat Harga. Peningkatan inflasi akan meyebabkan permintaan uang
bertambah dan sebaliknya. Inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan
uang.
Perubahan Penawaran Uang (Ms)
Penawaran uang sepenuhnya dikontrol oleh Bank Sentral, sehingga jumlah
uang beredar Autonomous.
Guna melihat kerangka likuiditas preferensi dapat digunakan analisis perubahan
tingkat bunga. Kita dapat melihat beberapa perubahan aplikasi yang dapat
berguna dalam melihat pengaruh kebijakan moneter pada tingkat bunga.
Perubahan Pendapatan.
Ketika pendapatan meningkat maka permintaan uang meningkat dan
menyebabkan tingkat bunga meningkat.

37


Perubahan Tingkat Harga (Inflasi)
Tingkat harga meningkat maka permintaan uang meningkat dan akan
menyebabkan tingkat bunga naik.
Perubahan Penawaran Uang
Perubahan jumlah uang beredar bertambah akan menyebabkan suku bunga
menurun dan jumlah permintaan uang bertambah.

Keseimbangan Pasar Uang Friedman
Analisis Likuiditas Preferensi memberikan kesimpulan akhir bahwa
penambahan jumlah uang beredar akan menyebabkan penurunan tingkat suku
bunga. Kritikan likuiditas preferensi dikemukan oleh Friedman yang
menyatakan bahwa kondisi saat peningkatan jumlah uang beredar meningkat
akan menyebabkan tingkat suku bunga menurun (asumsi kondisi lain sama)
dinamakan efek likuiditas. Friedman melihat efek likuiditas sebagai bagian
dari kondisi riil saja : Peningkatan JUB tidak bisa mengasumsikan kondisi lain
tetap dan kan memiliki pengaruh ekonomi yang membuat tingkat bunga justru
meningkat.
Penjelasan Friedman secara rinci dijelaskan berikut :
Efek Pendapatan. Peningkatan JUB mempengaruhi ekspansi peningkatan
pendapatan dan kekayaan. Kedua likuiditas preferensi dan penawaran dan
permintaan obligasi mengindikasikan tingkat suku bunga naik. Efek
peningkatan JUB akan menyebabkan peningkatan kekayaan dan pendapatan
sehingga tingkat suku bunga justru naik.
Efek Peningkatan Harga. Peningkatan JUB akan menyebabkan inflasi, sebagai
respon peningkatan inflasi makatingkat suku bunga justru akan meningkat.
Efek Ekspektasi Inflasi. Peningkatan JUB akan menyebabkan peningkatan
ekspektasi inflasi.

38


Rangkuman
Permintaan uang klasik ditentukan oleh tingkat pendapatan dengan tingkat perputaran
uang tetap. Keynes mengemukakan teori preferensi likuiditas yang mendukung
permintaan uang klasik, tetapi bebeda pendapat tingkat perputaran uang tidak konstan
dan beranggapan tingkat bunga berperan penting pada permintaan uang. Keynes
menjelaskan permintaan uang dipengaruhi motif transaksi, berjaga-jaga dan
spekulasi. Tobin melengkapi teori Keynes dengan menjelaskan permintaan uang
dipengaruhi oleh jenis portofolio dan resikonya. Friedmann melengkapi teori Keynes
dengan menjelaskan permintaan uang riil ditentukan oleh tingkat pendapatan
permanen, selisih return aset return uang, dan selisih retur dengan inflasi.

Soal.
1. Jelaskan permintaan uang berdasarkan pandangan Klasik!
2. Jelaskan kritikan Keynes terhadap Teori Klasik!
3. Sebutkan dan jelaskan masyarakat memegang uang berdasarkan Teori keynes!
4. Jelaskan permintaan uang berdasarkan James Tobin?
5. Jelaskan kritikan Friedmann terhadap Teori Keynes?
6. Jelaskan dengan gambar Keseimbangan Pasar uang Keynes?
7. Jelaskan dengan gambar Keseimbangan Pasar uang Friedmann?

Tugas
Berdasarkan data jumlah uang beredar dan GDP di Indonesia 1970-2011,
Gambarkanlah grafik JUB dan GDP, carilah nilai velosity, dan hubungan korelasi
antara JUB dan GDP!

39


BAB VI KEBIJAKAN MONETER

Sub kompetensi yang dicapai yaitu :
1. Menjelaskan instrumen dan trnsmisi kebijakan moneter.
2. Menjelaskan efek dan pengaruh kebijakan moneter dari aspek bisnis dan
perdagangan internasional.

Tujuan kebijakan makroekonomi adalah mengendalikan tingkat harga,
mengendalikan kurs Rupiah/$, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi
kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaaan.
Otoritas moneter BI bertugas adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah (pasal 7). Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah
terhadap barang dan jasa tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan
terhadap mata uang negara lain.
Secara teoritis, pencapaian keseimbangan internal dan eksternal makroekonomi
ditunjukkan oleh keseimbangan di pasar barang, pasar uang, dan neraca pembayaran.
Pembahasan kebijakan moneter ini akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang,
penawaran uang, permintaan uang dan suku bunga.
6.1 Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas
moneter/BI utnuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat bunga yang
bersifat ekspansif dan kontraktif. Definis lain, kebijakan moneter digunakan untuk
mengatur perekonomian makro menstabilkan nilai rupiah dan inflasi dengan cara
mempengaruhi sisi permintaan uang, penawaran uang, dan tingkat suku bunga.
Secara tegas dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999, BI
mempunyai tiga tugas utama yaitu 1). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter, 2). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, DAN 3).
Mengatur dan mengawasi bank.

40


Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank
Indonesia berwenang:
a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter moneter dengan memperhatikan
sasaran laju inflasi.
b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 Operasi Pasar Terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,
 Penetapan tingkat diskonto,
 Penetapan cadangan wajib minimum,
 Pengaturan kredit atas pembiayaan (pasal 10).
c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada
Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (pasal 11).
d. Dalam suatu hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak
sistemik dan berpotensi krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI
dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi
bebab Pemerintah (pasal 11).
e. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah
ditetapkan (pasal 12).
f. Mengelola cadangan devisa (pasal 13).

6.2 Instrumen Kebijakan Moneter
Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut
menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang
baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan
wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat
melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
Instrumen kebijakan moneter dibagi dalam dua jenis (Hady, 2000) :
1. Instrumen Kuantitatif
a. Jumlah uang Beredar (Base Money).
b. Operasi pasar terbuka (open market operation)

41


Operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang
beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik
pemerintah (government securities). Jika ingin mengurangi jumlah
uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga (open
market selling). Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat
mengalir ke otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar berkurang.
Sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka
pemerintah menjual kembali surat-surat berharga tersebut (open
market buying). Guna mengefektifkan operasi pasar terbuka ini,
Bank Indonesia telah mengembangkan kedua instrumen tersebut
dengan menambahkan fasilitas repurchase agreement (repo) ke
masing-masing instrumen sehingga saat ini dikenal SBI Repo atau
SBPU repo.
c. Fasilitas diskonto (discount rate)
Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan
pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral.
Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang,
sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan
ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau
menambah jumlah uang beredar.
d. Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio)
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang
beredar. Jika rasio cadangan diperbesar, maka kemampuan bank
memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.
e. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit
(LLL).
2. Instrumen Kualitatif
a. Seleksi fasilitas kredit (KLBI, KUT, KUK, KMKP)
b. Moral Suasion, imbauan moral dari otoritas moneter.

42


6.3 Analisis Kebijaksanaan
Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator kebijakan moneter yang
sangat penting dan memiliki peranan yang besar karena dampak langsungnya pada
perekonomian Indonesia. Dampak tersebut terjadi melalui beberapa jalur, seperti
dijelaskan berikut ini.
a. Jalur Biaya Modal
Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui jalur biaya modal
dapat digambarkan sebagai berikut :

b. Jalur Kekayaan
Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui jalur kekayaan

c. Jalur Harga Relatif
Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui jalur harga relatif

43


d. Jalur Langsung
Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui jalur langsung

Tenggang waktu (lag) Efek dari Kebijakan Moneter
Dampak kebijakan moneter terhadap kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan
tergantung pada :
 Kuat tidaknya hubungan antara perubahan kebijakan moneter yang dilakukan
dengan kegiatan ekonomi.
 Jangka waktu antara terjadinya perubahan kebijakan moneter sampai terjadinya
efek terhadap kegiatan ekonomi (lag)
 Jangka waktu atau lag yang dimaksud terdiri dari bebepa komponen/unsur, yakni

Dimana :
t0 : Periode awal adanya kebijakan moneter
t1 : Kurun waktu pertama sejak adanya kebijakan moneter
t2 : Kurun waktu kedua sejak adanya kebijakan moneter
t3 : Kurun waktu ketiga sejak adanya kebijakan moneter

44


Periode t0 s.d. t1 merupakan Recognition lag, yakni waktu yang diperlukan
oleh Bank Indonesia untuk mengumpulkan data ekonomi dan menganalisis
perubahan aktivitas ekonomi yang diinginkan dengan melaksanakan kebijakan
moneter tersebut. Misalnya pada periode t0 telah terjadi perubahan aktivitas ekonomi,
misalnya kenaikan jumlah pengangguran. Dengan fenomena itu, sebelum mengambil
dan menentukan kebijakan moneter untuk mengatasi pengangguran tersebut, Bank
Indonesia memerlukan waktu terlebih dahulu untuk mengumpulkan data yang
berkaitan dengan masalah pengangguran tersebut.
Administrative lag (t1 – t2 ) merupakan periode antara diketahuinya (oleh BI)
berbagai informasi yang akan diperkirakan untuk merubah kebijakan moneter,
dengan waktu dimana BI benar-benar merubah satu atau beberapa instrumen
kebijakan moneter (t2 ).
Keseluruhan antara Recognition lag dan Adminitrative lag ini disebut dengan
Inside lag, yakni kurun waktu antara perubahan/kejadia ekonomi yang memerlukan
perubahan kebijakan moneter dengan perubahan satu atau beberapa instrumen
kebijakan moneter.
Selanjutnya, kurun waktu antara telah berubahnya satu atau beberapa instrumen
kebijakan moneter untuk mengatasi suatu masalah ekonomi sampai dengan efek atau
dampak nyata kebijakan moneter tersebut pada kegiatan ekonomi, disebut dengan
Outside/Impact lag. Dengan kata lain, Outside lag mengukur seberapa lama waktu
yang dibutuhkan dari perubahan instrumen kebijakan moneter, dapat memberi efek
pada penyelesaian masalah ekonomi yang dipecahkan/diselesaikan.
Lag inilah yang kemudian dijadikan salah satu alat ukur efektifitas kebijakan
moneter Bank Indonesia. Logikanya, semakin cepat atau pendek lag/waktu yang
dibutuhkan untuk menghasilkan efek, semakin baik kebijakan moneter tersebut.
Jangan sampai efek yang terjadi sudah terlambat dan bahkan justru memperparah
keadaan atau masalah yang sedang terjadi dalam perekonomian.

45


Paling tidak, implementasi kebijkan moneter melibatkan beberapa elemen, yakni :
o Penguasa moneter (Pemerintah /BI)
o Sistem moneter (Perbankan)
o Instrumen moneter (jenis-jenis kebijakan moneter)
o Target dan Indikator moneter
o Sasaran kebijakan moneter (Perekonomian Indonesia)
Secara sederhana, implementasi kebijakan moneter dapat dijelaskan dengan
menggunakan gambar analogi sebagai berikut :

Sumber : Nophirin, 2000.

46


6.4 Efektivitas Kebijaksanaan Moneter dan Fiskal
Kebijakan Moneter dan Keseimbangan Ekonomi: Analisis IS-LM Pengaruh
kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi
Gambar Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian

Sumber: Rahardja dan Manurung, (2003)
Kurva IS menggambarkan kondisi keseimbangan pasar barang dan jasa,
sedangkan kurva LM menggambarkan kondisi keseimbangan di pasar uang.
Kebijakan pemerintah untuk mengubah jumlah uang beredar dalam masyarakat
akan menggeser kurva LM dan berpengaruh terhadap perekonomian, karena
mengubah titik potong kurva IS-LM yang berarti mengubah titik keseimbangan
ekonomi. Pada gambar 2.1 kondisi keseimbangan awal ditunjukkan oleh titik E0
dimana tingkat pendapatan sebesar Y0 dan tingkat bunga adalah r0. Jika
pemerintah menambah jumlah uang beredar, kurva LM bergeser ke kanan (dari
LM0 ke LM1), sehingga titik keseimbangan juga bergeser dari Eo ke E1. Pada titik
keseimbangan yang baru (E1), output keseimbangan adalah Y1 yang lebih besar dari
Y0 sedangkan tingkat bunga adalah r1 yang lebih rendah dari r0. Artinya, kebijakan
moneter ekspansif dalam konteks gambar 2.1 dapat memacu pertumbuhan
ekonomi dan menurunkan tingkat bunga. Dalam perekonomian pasar, kenaikan

47


tingkat bunga mengindikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi,
yang akibatnya dapat dilihat pada dua sisi:
1) sisi output. kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana
investasi yang dibatalkan, sebagai akibatnya pertambahan kapasitas produksi
menjadi lebih kecil
2) sisi biaya kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan
naiknya biaya modal.
Dari kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat bunga akan
memicu terjadinya inflasi.

Rangkuman
Kebijakan moneter bertujuan akhir mengedalikan inflasi melalui instrumen jumlah
uang beredar dan kurs. Instrumen yang digunakan Bank Indonesia dalam kebijakan
moneter adalah jumlah uang beredar, operasi pasar terbuka, reserve requirement, dan
discount rate. Jalur transmisi yang digunakan terdiri empat jenis yaitu jalur biay
modal, kekayaan, relatif dan langsung. Kebijakan moneter dianalisis dengan kurva
IS-LM yang akan menjelaskan keseimbangan tingakat bunga dan pendapatan.

Soal.
1. Jelaskan intrumen yang dipakai dalam kebijakan moneter!
2. Sebutkan dan kelaskan jalur teansmisi kebijakan moneter?
3. Jelaskan pengaruh kebijakan moneter karena adanya time lag?
4. Jelaskan pengaruh kebijakan moneter dengan kurva IS-LM!
5. Jelaskan pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian yang dapat
mendorong aktivitas bisnis ekspor-impor!

48


BAB VII INFLASI

Sub kompetensi yang dicapai :
1. Menjelaskan tentang inflasi, jenis-jenisnya, faktor-faktor penentu, efek
pengaruh inflasi dan kebijakan mengendalikan inflasi dari sisi moneter.
2. Menjelaskan efek inflasi terhadap aktivitas Bisnis dan Perdagangan
Internasional

7.1 Inflasi
Inflasi diartikan suatu kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut
inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada
barang lainnya. Kondisi menurunnya harga-harga secara umum dan terus menerus
disebut deflasi.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga
Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan
harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Survei Biaya Hidup (SBH)
dijadikan sebagai acuan IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS akan memonitor
perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan di pasar tradisional dan
modern setiap Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.
Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:
1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar
komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar
pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar
pada pasar pertama atas suatu komoditas.
2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran
level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam

49


suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB
atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

7.2 Jenis Inflasi
Jenis inflasi akan dibagi berdasarkan nilai dan sumbernya. Adapun, inflasi
berdasarkan nilai terdiri dari tiga jenis yaitu :
a. Inflasi Moderat (Moderat Inflation)
Jenis inflasi ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat, laju
inflasi sebesar satu digit per tahun. Nilai inflasi 1 - 9% per tahun. Cirinya
ditandai adanya kenaikan harga-harga yang relatif stabil, nilai riil uang cukup
stabil.
b. Inflasi Ganas (Galloping Inflation)
Inflasi yang ditandai dengan laju inflasi senilai dua digit per tahun. Nilai
inflasi 10 – 99% per tahun. Jika inflasi ganas timbul, maka timbullah
gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian. Umumnya sebagian besar
kontrak disusun dalam indeks harga atau mata uang asing, seperti dollar. Nilai
riil uang menurun sangat cepat. Pasar keuangan menjadi tidak bergairah,
bursa saham lesu, dan dana-dana pada umumnya dialokasikan berdasarkan
rasio dari pada berdasarkan tingkat bunga. Masyarakat lenih memeilih aset
yang memiliki return pendapatan lebih tinggi daripada nilai inflasi. Aset yang
dipilih emas, lahan, properti.
c. Hiperinflasi
Inflasi yang bernilai tiga digit per tahun, nilai inflasi lebih dari 100%.
Meskipun perekonomian tampaknya dapat bertahan dari inflasi ganas, jenis
inflasi ketiga ini sangat mematikan Tidak ada segi baik perekonomian pasar,
apabila harga-harga meningkat jutaan atau bahkan triliunan persen per tahun.

Inflasi berdasarkan pemisahan sumber penyebabnya dibagi menjadi inflasi inti
dan non inti. Pembagian tersebut dinamakan disagregasi inflasi. Disagegasi inflasi
dijelaskan berikut ini:

50


1. Inflasi Inti, yaitu Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten
(persistent component) dalam pergerakan perubahan laju inflasi dan
dipengaruhi faktor fundamental, seperti:
o Interaksi permintaan-penawaran

o Lingkungan eksternal: nilai tukar kurs mata uang asing, harga komoditi

internasional, dan inflasi mitra dagang dari negara lain.
o Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

2. Inflasi non Inti, yaitu Komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya
karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti
terdiri dari :
o Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food)

Inflasi yang dominan dipengaruhi shocks (kejutan) yang mempengaruhi
sisi jumlah penawaran (supply side) dalam kelompok bahan makanan.
Kejutan ini berupa gagal panen, gangguan alam, dan kenaikan harga
komoditas pangan domestik, dan internasional.
o Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered Prices)

Inflasi yang dominan dipengaruhi shocks (kejutan) akibat kebijakan harga
Pemerintah seperti kenaikan harga BBM bersubsidi, pengurangan subsidi,
kenaikan tarif listrik, tarif angkutan, kenaikan gaji pegawai, dan
sebagainya.

7.3 Faktor Determinan Inflasi
Inflasi dipengaruhi oleh faktor sisi supply (cost push inflation), sisi permintaan
(demand pull inflation), dan ekspektasi inflasi. Penjelasan determinan inflasi sebagai
berikut :
1. Cost Push Inflation disebabkan depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar
negeri terutama harga barang impor, peningkatan harga-harga komoditi yang
diatur pemerintah (administered price), terjadi negative supply shocks akibat
bencana alam dan terganggunya distribusi.

51


Jika harga bahan baku impor naik akibat kurs USD/IDR terapresiasi maka
biaya produksi bertambah dan harga produk akan meningkat. Jika sebagian
besar industri di Indonesia tergantung bahan baku impor maka harga-harga
akan naik (inflasi).
2. Demand Pull Inflation dipengaruhi kenaikan permintaan barang dan jasa
lebih besar dibandingkan jumlah produksi/pasokan persediaan. Permintaan
emas, minyak bumi, rumah meningkat dibandingkan ketersediaan pasokan
produksi akan menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas tersebut.
3. Ekspektasi inflasi dipengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi
dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan
bisnis. Ekspektasi inflasi ini tercermin dari pembentukan harga di tingkat
produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar
keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru), kenaikan gaji pegawai negeri,
dan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang
mencukupi untuk mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan
jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komdisi
supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat kenaikan gaji pegawai
dan penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski
kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan
permintaan.

7.4 Dampak Inflasi
Kestabilan inflasi merupakan hal penting bagi masyarakat, pertumbuhan
ekonomi, manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi
dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi
masyarakat.
Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan
terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan
semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

52


Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi
pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan
bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam
melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan
pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di
negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif
sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

7.5 Kebijakan Moneter dan Inflasi
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah
kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.
Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai
sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut
sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Bank Indonesia melakukan
kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar
atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah
kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka
kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan
kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran
kebijakan moneter.
Dengan kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi kepada
publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.
Kebijakan moneter dilakukan mencapai sasaran inflasi di masa datang.
Perubahan tinjauan dan pantauan kebijakan moneter dilakukan terus menerus dan

53


dievaluasi melihat perkembangan inflasi mendatang sesuai dengan sasaran inflasi
yang telah dicanangkan.
Kebijakan moneter diliakukan secara transparan dan akuntabel kebijakan
kepada publik. Secara operasional, perubahan kebijakan moneter dilakukan
penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku
bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.
Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.
Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai
tukar (crawling band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal
(nominal anchor) baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Jangkar
nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar)
yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi
pembentukan harga lainnya.
Kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal untuk menentukan adanya
kejelasan arah kebijakan moneter sehingga masyarakat memiliki pedoman ekspektasi
inflasi. Selain itu juga, Bank Indonesia secara konsisten dapat mencapainya akan
meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter.

7.6 Bank Indonesia dan Inflasi
Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga
yang berasal dari sisi permintaan aggregat (demand management) relatif terhadap
kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan
inflasi faktor bersifat kejutan yang bersifat sementara dan akan hilang dengan
sendirinya.
Hal tersebut karena keterbatasan Bank Indonesia mengendalikan inflasi
dipengaruhi kejutan (shocks). Maka BI memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan
Pemerintah melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan
fiskal, moneter maupun sektoral. Koordinasi antara pemerintah dan BI dengan
membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian
Inflasi (TPI) tahun 2005.

54


Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran
inflasi ditetapkan tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Berdasarkan PMK No.143/PMK.011/2010, sasaran inflasi yang ditetapkan
Pemerintah periode 2010–2012 adalah 5,0%, 5,0%, dan 4,5% dengan deviasi ±1%.

Tabel Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi
Tahun Target Inflasi Inflasi Aktual (%, yoy)
2001 4% - 6% 12,55
2002 9% - 10% 10,03
2003 9 +1% 5,06
2004 5,5 +1% 6,40
2005 6 +1% 17,11
2006 8 +1% 6,60
2007 6 +1% 6,59
2008 5 +1% 11,06
2009 4,5 +1% 2,78
2010* 5+1% -
2011* 5+1% -
2012* 4.5+1% -
*) berdasarkan PMK No.143/PMK.011/2010 tanggal 24 Agustus 2010

55


Rangkuman
Inflasi merupakan masalah perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga
barnag- dan jasa secara umum dan bersamaan. Inflasi dibagi tiga berdasarkan
nilainya yaitu moderat, ganas, dan hiperinflasi. Inflasi diagregasi menjadi inflasi inti
dan non inti. Inflasi disebabkan dari sisi biaya produksi, kenaikan permintaan, dan
ekspekstasi pelaku ekonomi. Dampak inflasi adalah menurunnya pendapatan riil
masyarakat, ketidakstabilan harga, dan tekanan pada nilai kurs rupiah. Bank
Indonesia mengendalikan inflasi dengan kerangka Inflation Target Frremwork (ITF)
bekerjasama dengan Kementereian Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan. Target
inflasi ditetapkan Menteri Keuangan sebagai acuan target inflasi.

Soal
1. Apa yang dimaksud inflasi?
2. Jelaskan perbedaan inflasi berdasarkan nilainya?
3. Jelaskan sumber-sumber penentu inflasi inti dan non inti?
4. Jelaskan sumber penyebab inflasi karena harga bahan baku impor naik akibat
kurs?
5. Jelaskan dampak inflasi bagi aktivitas produksi dan penentuan harga
komoditas ekspor?

56

Modul ekonomi moneter

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Modul ekonomi moneter

Similar to Modul ekonomi moneter (20)

More from Uni Azza Aunillah

More from Uni Azza Aunillah (20)

Modul ekonomi moneter