Kebijakan moneter dalam perspektif islam

9,546 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
283
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan moneter dalam perspektif islam

  1. 1. STEI SEBI DEPOK
  2. 2. PERBEDAAN KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM DAN KONVENSION AL PENGERTIAN APLIKASI INSTRUMENT MONETER DALAM ISLAM KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM TUJUAN KEBIJAKAN MONETER INSTRUMENT KEBIJAKAN MONETER
  3. 3. DARI MANA UANG ITU BERASAL? DAN SIAPA YANG MENGATUR UANG ITU?
  4. 4. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik/diinginkan dengan cara merubah-rubah jumlah uang beredar
  5. 5. TUGAS BANK INDONESIA MENCAPAI DAN MENJAGA KESTABILAN NILAI RUPIAH menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran OJK serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.
  6. 6. KEBIJAKAN MONETER Kebijakan moneter ekspansif Kebijakan moneter kontraktif
  7. 7. Bila bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kebijakan moneter yang diambil adalah moneter ekpansif menurunkan tingkat bunga yang akan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi Tetapi, moneter ekspansif cenderung memacu peningkatan laju inflasi karena peningkatan permintaan agregat yang dalam jangka pendek lebih cepat dibanding penawaran agregat
  8. 8. Bila bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, maka kebijakan moneter yang diambil adalah moneter kontraktif atau uang ketat Moneter kontraktif cenderung akan menaikkan tingkat bunga yang akan menurunkan investasi sehingga dapat menurunkan output perekonomian Tetapi, moneter kontraktif cenderung menurunkan laju inflasi karena penurunan permintaan agregat
  9. 9. P Moneter Kontraktif AS3 AS1 AS2 Moneter Ekspansif Y
  10. 10. P Moneter Ekspansif Moneter Kontraktif AD3 AD2 AD1 Y
  11. 11. MORAL PERSUASION INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER BI RESERVE REQUIREMENT RATIO DISCOUNT RATE OPEN MARKET OPERATION
  12. 12. OMO dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OMO dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang.
  13. 13. Mengura ngi jumlah uang beredar Menaikkan suku bunga surat berharga milik bank sentral atau pemerintah, sehingga jumlah yang dibeli masyarakat semakin banyak Menam bah jumlah uang beredar Menurunk an suku bunga surat berharga milik bank sentral atau pemerinta h, sehingga jumlah yang dibeli masyarak at semakin sedikit
  14. 14. Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 8% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di BI.
  15. 15. Mengurangi jumlah uang beredar Menaikkan Reserve Requirement Ratio Menambah jumlah uang beredar Menurunkan Reserve Requirement Ratio
  16. 16. Tingkat diskonto (Discount Rate) atau fasilitas diskonto Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank- bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Biaya peminjaman (bunga) dari pinjaman itulah yang disebut sebagai ‘Discount Rate’ atau fasilitas diskonto.
  17. 17. Mengurangi jumlah uang beredar Menaikkan suku bunga fasilitas diskonto, sehingga bank komersil meminjam lebih sedikit Menambah jumlah uang beredar Menurunkan suku bunga fasilitas diskonto, sehingga bank komersil meminjam lebih banyak
  18. 18. Bank sentral dapat menggunakan himbauan moral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak kepada kepentingan publik. Biasanya, biasanya bank sentral menggunakan himbauan moral untuk meyakinkan para banker dan manajer senior institusi- institusi finansial agar lebih memerhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya.
  19. 19. Tujuan Kebijakan Pemerintah Tujuan Bersifat Ekonomi Tujuan Bersifat Sosial dan Politik
  20. 20. a. Menyediakan lowongan pekerjaan untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, maka tambahan lowongan yang cukup perlu disediakan b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat Kenaikan kesempatan kerja secara langsung akan menambah kemakmuran rakyat karena akan menambah pendapatan perkapita penduduk. c. Memperbaiki pembagian pendapatan usaha menaikkan kesempatan kerja dapat digunakan untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat
  21. 21. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak, mencukupi kebutuhan gizi, dll. b. Menghindari masalah kejahatan semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi pula masalah kejahatan. c. Mewujudkan kestabilan politik pengangguran menyebabkan masyarakat tidak puas dengan pihak pemerintah a.
  22. 22. BEFORE Real Sector DSU/mustahik SSU/muzakki Barang & jasa
  23. 23. AFTER Monetary Sector Real Sector DSU/mustahik korupsi judi spekulasi bunga SSU/muzakki Barang & jasa
  24. 24. Kenaikan harga minyak akan memicu inflasi yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan NPL Kenaikan harga minyak Kenaikan harga barang komoditas Memicu inflasi Kinerja debitur berpotensi menurun karena perubahan cost structure (biaya produksi lebih mahal) Untuk meredam inflasi Bank Indonesia berpotensi akan menaikkan BI Rate Kenaikan suku bunga kredit Potensi peningkatan Non Performing Loan
  25. 25. Sejarah Kebijakan Moneter Islam Zaman Rasulullah Khulafau rrasyidin • Sistem devisa bebas • Sistem keuangan menggunakan sistem bimetalic standard(Dinar dan Dirham) • Selalu terkait dengan sektor riil • Diterbitkan surat pembayaran cek(Umar Bin Khatab) • M emperkenalkan jenis uang dari kulit binatang.(Umar Bin Khatab) • Mencetak uang sendiri(Abu Bakar As-sidiq, Usman Bin Afan, Ali Bin Abu thalib)
  26. 26.  Kebijakan dan pengelolaan moneter dalam perekonomian Islam harus di-desain sejalan dengan tujuan masyarakat Islam dan kewajiban negara.
  27. 27. Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Islam Kebijakan moneter dalam Islam memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan konvensional, yakni mencapai kestabilan moneter dengan menstabilkan peredaran uang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah berbeda, yaitu kebijakan moneter dalam Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumennya.
  28. 28. Berhubungan dengan konsumsi, tabun gan dan investasi, serta perdagangan Pahala dari Allah keseimbangan uang dan barang / jasa Penggunaan Tabungan yang lebih bermanfaat
  29. 29. Instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kecilnya permintaan uang. Alokasik an Produktifitas ekonomi menyeluruh
  30. 30. Harmonisasi dengan kebijakankebijakan disektor riil. Otoritas sektor riil Otoritas moneter
  31. 31. Reserve Ratio Islamic Sukuk Profit Sharing Ratio Refinance Ratio Lending Ratio Moral Suassion
  32. 32. Giro Wajib Minimum Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
  33. 33. Ada dua alasan memegang uang dalam ekonomi Islam;  Motivasi Transaksi  Motivasi Berjaga-jaga Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, dimana makin tinggi tingkat pendapatan makin tinggi pula permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa nya.
  34. 34. Ada pun fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga (meliputi permintaan uang untuk investasi dan tabungan) ditentukan oleh besar kecilnya harga barang untuk pembelian barang tidak tunai.
  35. 35. Permintaan uang dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi (Transaction motive) dan motif berjaga-jaga (precautionary motive). Semakin banyak uang yang idle, maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar. Sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang idle berbanding terbalik dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dues of idle fund adalah instrumen kebijakan dikenakan pada semua aset produktif yang idle. Apabila permintaan uang yang ditujukan untuk berjaga-jaga meningkat maka usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan permintaan uang pada titik keseimbangan (equilibrium) adalah dengan cara meningkatkan Dues of idle fund. Semakin tinggi Dues of idle fund yang dikenakan terhadap uang yang idle akan menyebabkan masyarakat enggan untuk tetap menyimpan uang yang idle tersebut.
  36. 36. Konsekuensinya masyarakat yang mempunyai uang idle akan secara sukarela mengalokasikan kekayaannya pada investasi yang sifatnya produktif. Peningkatan Dues of idle fund akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang/ aset yang produktif kepada tujuan penggunaan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor riil, sehingga investasi akan meningkat. Peningkatan investasi tentu saja akan berdampak pada peningkatan Permintaan Agregat (AD), sehingga keseimbangan umum yang baru akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi.
  37. 37. kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah kebijakan yang diambil musyawarah oleh otoritas sebelumnya keputusan-keputusan moneter dengan kebijakan adalah otoritas moneter berdasarkan sektor riil. Jadi yang kemudian diruangkan dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor riil. Menurut pemikiran yang ada pada mazhab ini, kebijakan moneter itu adalah repeated games in game theory dimana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang adalah seperti tambang yang melilit dan berslope positif sebagai akibat dari knowledge induced process dan information sharing yanga amat baik.
  38. 38. Menurut madzhab ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous dalam islam yang berarti keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak berdasarkan pada perubahan waktu, akan tetapi nilai tambahnya akan tergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan pertambahan di sektor riil, Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, maka permintaan uang pun akan meningkat, sehingga konsep inilah yang kemudian menjadikan landasan sistem moneter islam selalu berpijak pada sektor mikroekonomi..
  39. 39. Permintaan dan penawaran uang dalam madzhab ini dipengaruhi oleh besarnya profit sharing atau expected rate of profit yang tinggi rendahnya merupakan representasi dari pertumbuhan aktual ekonomi. Expected rate of profit merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginvestasikan uang di sektor riil.
  40. 40. Kebijakan Moneter Syariah VS Kebijakan Moneter Konvensional No. Syariah Konvensional 1. Sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing) Sektor perbankan konvensional menerapkan sistem bunga 2. Sektor moneter memiliki Sektor riil memiliki ketergantungan pada ketergantungan pada sektor riil sektor moneter 3. Manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur Manajemen moneter konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif
  41. 41. Tugas OJK, apakah tidak tumpang tindih dengan tugas BI dalam mengawasi perbankan dan lembaga non bank?  Bagaimana cara menggoreng saham?  Bagaimana cara meningkatnya NPL?  Dapatkah Indonesia mengganti mata uangnya menjadi dinar?  Apakah benar statement 2 tentang perbedaan moneter islam dengan moneter konvensional?  Aplikasi instrumen moneter islam dipertanyakan? 

×