Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Komunikasi dan Literasi Kebijakan Publik Efektif di Era Digital”, diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Komunikasi dan Literasi Kebijakan Publik Efektif di Era Digital”, diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan dalam Workshop Penyusunan Rekomendasi Hasil Litbangkes, Kementerian Kesehatan, 13 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan Untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (PKAK)
Kerjasama Kementerian ESDM RI dan Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 2 November 2020
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan dalam Workshop Penyusunan Rekomendasi Hasil Litbangkes, Kementerian Kesehatan, 13 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan Untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (PKAK)
Kerjasama Kementerian ESDM RI dan Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 2 November 2020
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
1. Bentuk Dokumen
Hasil Analisis Kebijakan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
2. HASIL ANALISIS KEBIJAKAN
Informasi dan Solusi Masalah Publik
Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti
Dokumen Saran Kebijakan
Dibutuhkan KNOWLEDGE MANAGEMENT
3.
4. Niskanen (2004) mengemukakan
beberapa alasan mengapa politisi/
pengambil kebijakan cenderung
meminta saran analis kebijakan,
salahsatunya adalah karena setiap
pilihan kebijakan tentu akan
menimbulkan dampak tertentu
dalam masyarakat
BENTUK DOKUMEN
Policy
Paper
etc
Policy
Memo
etc
Policy
Brief
etc
5. KNOWLEDGE MANAGEMENT
Tujuan knowledge
management Menciptakan simpanan
pengetahuan
Meningkatkan akses dan
transfer pengetahuan
Mengembangkan
lingkungan pengetahuan
Mengelola pengetahuan
sebagai suatu aset
6. RESPON POLICY MAKER
Lingkungan sosio-
politik-kultural dan
kemauan pembuat
kebijakan sendiri
sangat menentukan
diimplementasikan
atau tidaknya saran
atau rekomendasi
kebijakan dari para
analis kebijakan
Mengadopsi
Rekomendasi
Mengadaptasi
Rekomendasi
Membangun
Rekomendasi
Menolak
Rekomendasi
7. • Smeru, Newsletter No. 32 Sept-Dec/2011
• Lindblom, Charles E, 1980, The Policy-making Process, New Jersey: Prentice-
Hall Inc
• Danim, Sudarwan, 1997,Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta, Bina
Aksara
• Dunn, William. N., 2004, Public Policy Analysis: An Introduction, Pearson-
Prentice Hall, New Jersey
• Young, Eoin and Quinn, Lisa, 2002, Writing E ective Public Policy Papers, Local
Government Public Service Reform Initiative, Budapest
• Tsai, 2006, Guidelines for Writing a Policy Brief, (PDF Document)
• Harvard Kennedy School John F. Kennedy School of Government, Policy Memos
• Davis, Jennifer, Guide to Writing E ective Policy Memos, MIT Open Course Ware,
Water and Sanitation Infrastructure Planning in Developing Countries, Spring
2004, Andew, “The Case for Using Policy Writing in Undergraduate Poli-tical
Science Courses” PS: Political Science and Politics 44 (January 2011): 141-146.
• Tri Widodo W. Utomo. Tanpa tahun. Merancang Policy Brief: Bahan Ajar
Diklatpim Tingkat I, Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN RI.
REFERENSI
