pendidikan kewarganegaraan sma kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, pengertian, jenis-jenis, manfaat, kendala,cara menjaga kerukunan antar umat beragama, sistem pertahanan dan keamanan

1. Menelaah Ketentuan
Konstitusional Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara

2. Kelompok 2
Alfian N P
Teguh S
Risman M
Shalma N
Nabilah S
Azka
Ghina H
Fadhil B
M. Febriyan

3. Kemerdekaan beragama
dan berkepercayaan di
Indonesia
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Ketika
kita berada di lingkungan keluarga atau masyarakat kita dapat
melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman dan
tertib.
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna
bahwa setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama
menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal ini tidak boleh
dipaksa oleh siapapun baik itu oleh pemerintah, pejabat agama,
masyarakat, maupun oleh orang tua kita.

4. • Kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk
tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai
kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau
mengubah agama yang telah dianut oleh seseorang.
• Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin
oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. • Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di dalam negara dan
meninggalkannya serta berhak kembali.
2. Tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan
pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Indonesia telah menjamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara
untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut,
menunaikan ibadah serta kegiatan yang berhubungan dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing.

6. • Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui Sebagai pribadi dihadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.

7. • Untuk mewujudkan Ketentuan tersebut diperlukan hal-hal berikut:
a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-
agama yang dipeluk oleh warga negara.
b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan
yang sama dalam negara dan pemerintahan.

8. c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan
agamanya itu, Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan
mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang
ia kehendaki.
d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama
serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan
kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi
agama masing-masing.

9. Pengertian Kerukunan Antar Umat
Beragama
Kerukunan [dari ruku, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang
menopang rumah; penopang yang memberi kedamain dan kesejahteraan
kepada penghuninya] secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan
dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara
suku, agama, ras, dan golongan.
Sedangkan kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat
beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran
agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

10. Kerukunan antar umat beragama dapat
diwujdkan dengan
1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu
3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan
4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam Agamanya maupun peraturan
Negara

11. Jenis – Jenis Kerukunan Antar Umat Beragama
• Kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang
terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama
orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. Kerukunan antar pemeluk
agama yang sama juga harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan
• Kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin
antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar
umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Budha, atau
kerukunan yang dilakukan oleh semua agama.

12. Manfaat Kerukunan Antar Umat
Beragama
• Terciptanya suasana yang damai dalam bermasyarakat
• Toleransi antar umat Beragama meningkat
• Menciptakan rasa aman bagi agama – agama minoritas dalam
melaksanakan ibadahnya masing masing
• Meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatasnamakan Agama

13. Kendala-Kendala Kerukunan Antar
Umat Beragama
• Rendahnya Sikap Toleransi
• Kepentingan Politik
• Sikap Fanatisme

14. Faktor-Faktor Penyebabkan Timbulnya Masalah
Kerukunan Antar Umat Beragama
• Sikap prasangka stereotype etnik dan dijiwai oleh suasana persaingan
yang tajam
• Penyiaran agama yang ditujukan kepada kelompok yang sudah
menganut agama
• Penyendirian rumah beribadah, pendirian rumah ibadah kelompok
minoritas ditengah kelompok mayoritas

15. Cara Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama
• Menjunjung tinggi toleransi antar umat Beragama di Indonesia. Baik
yang merupakan pemeluk Agama yang sama, maupun dengan yang
berbeda Agama. Rasa toleransi bisa berbentuk dalam macam-macam
hal. Misalnya seperti, pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah,
tidak saling mengejek dan mengganggu umat lain dalam interaksi
sehari – harinya, atau memberi waktu pada umat lain untuk beribadah
bila memang sudah waktunya mereka melakukan ibadah.

16. • Selalu siap membantu sesama dalam keadaan apapun dan tanpa
melihat status orang tersebut. Jangan melakukan perlakuan
diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka
membutuhkan bantuan. Misalnya, di suatu daerah di Indonesia
mengalami bencana alam. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk
agama Kristen. Bagi Anda yang memeluk agama lain, jangan lantas
malas dan enggan untuk membantu saudara sebangsa yang sedang
kesusahan hanya karena perbedaan agama

17. Sistem Pertahanan dan Keamanan
Negara Republik Indonesia
1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan
keamanan Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menytakan bahwa:
(1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan
rakyat sebagai kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angakatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

18. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melidungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tetara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan diatur di dengan undang undang.

19. Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat semesta
merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang
diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan
atas hak dan kewajiban warga Negara dalam usaha pertahanan Negara.
Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat semesta bercirikan :
a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan Negara
diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi
upaya pertahanan.
c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara
menyebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sesuai dengan kondisi geografi sebagai Negara kepulauan.

20. B. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan
Keamanan Negara
Ini merupakan salah satu bentuk perjuangan Rakyat Indonesia untuk mengusir
penjajah. Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan
kemerdekaan yang telah diraih.

21. • Gambar tersebut membuktikan bahwa mereka melakukan tindakan bela negara
terhadap negara Indonesia. Untuk menghargai jasa mereka kita juga harus
mempunyai rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran
bela negara dan rasa nasionalisme terhadap negara.
• Sudah dejelaskan pada pasal 27 ayat (3) dan 30 ayat (1)
“ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”
“ Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.

22. Penanaman kesadaran Berkonstitusi
Sistem pertahanan dan keamanan merupakan tindakan yang bukan hanya dilakukan
oleh TNI dan POLRI tetapi masyarakat pun harus melakukan tindakan tersebut.
Negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari
warga negaranya. Ini merupakan perilaku yang mencerminkan sikap :
1. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara.
2. Cinta tanah air
3. Kesadaran berbangsa dan bernegara
4. Rela berkorban
5. Disiplin
6. Kerja keras.