2. CERITA DUA GELAS DAN CACING
PEMAHAMAN YANG BENAR AKAN MELAHIRKAN TINDAKAN YANG BENAR
3. MODERASI,MODERAT & WASIT(KBBI)
Wasit/Wa·sit/ N 1 Penengah; Perantara (Dagang Dan Sebagainya); 2 Penentu; Pemimpin (Dalam
Pertandingan Sepak Bola, Bola Voli, Dan Sebagainya); 3 Pemisah; Pelerai; Pendamai (Antara
(Antara Yang Berselisih Dan Sebagainya); ( SUMBER : https://kbbi.web.id/)
5. URGENSI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
• Indonesia Adalah Negara Yang
Masyarakatnya Sangat Religius Dan Sekaligus
Majemuk.
• Meskipun Bukan Negara Berdasar Agama
Tertentu, Masyarakat Kita Sangat Lekat
Dengan Kehidupan Beragama. Nyaris Tidak
Ada Satu Pun Urusan Sehari-hari Yang Tidak
Berkaitan Dengan Agama.
• Kemerdekaan Beragama Juga Dijamin Oleh
Konstitusi Kita. Nah, Tugas Kita Adalah
Bagaimana Menjaga Keseimbangan Antara
Kebebasan Beragama Itu Dengan Komitmen
Kebangsaan Untuk Menumbuhkan Cinta
Tanah Air
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
6. MODERASI BERAGAMA& NILAI PANCASILA
• NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA Memberikan Kebebasan Kepada Pemeluk Agama
Sesuai Dengan Keyakinannya, Tak Ada Paksaan, & Antar Penganut Agama Yg Berbeda
Harus Saling Hormat Menghormati&Bekerjasama. Essensinya tdk Kontradiktif dgn
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal Ini Sejalan Dengan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (2)
NILAI KEMANUSIAAN, Mengandung Makna Kesadaran Sikap Dan Perilaku Yang
Sesuai Dengan Nilai Moral Dalam Hidup Bersama Atas Dasar Tuntutan Mutlak Hati
Nurani Dengan Memperlakukan Sesuatu Hal Sebagaimana Mestinya. Sikap Saling
Mencintai Sesama Manusia, Sikap Tenggang Rasa Atau Tepo Seliro.
NILAI PERSATUAN, Dalam nilai Persatuan terkandung adanya perbedaan2
yang biasa terjadi Dlm kehidupan masy. & bangsa, baik itu perbedaan
bahasa, kebudayaan, adat-istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan2 itu
jangan dijadikan alasan unt berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik ke arah
kerjasama, ke arah resultante/sintesa yg lebih harmonis. Hal ini sesuai dgn
semboyan “Bhinneka Tunggal ika”
9. 3 UKURAN CARA PANDANG, SIKAP,& PRAKTIK BERAGAMA EKSTREM
Oman Fathurrahman, Ketua Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI
Moderat Adalah Mereka Yang Saleh, Berpegang Teguh Pada Nilai
Moral Dan Esensi Ajaran Agama, Serta Memiliki Sikap Cinta Tanah
Air, Toleran, Antikekerasan, Dan Ramah Terhadap Keragaman
(RAHMATAN LIL ALAMIN)
10. FATWATENTANGMASAIL ASASIYAH
WATHANIYAH(MASALAH-MASALAH
STRATEGISKEBANGSAAN):
Prinsip-prinsip Ajaran Islam tentang Hubungan antar Umat
Beragama dalam Bingkai NKRI
Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai
falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk
memelihara keluhuran agama & mengatur kesejahteraan kehidupan bersama,
dimana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mejemuk, baik suku, ras, budaya meupun
agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini
sebagai sebuah bangsa yang mejemuk tapi tetpa satu, dengan semboyan Bhineka
Tunggal Ika.
Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsesus
nasional tersebut.
Dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui enam agama, yakni Islam,
Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuxu, di mana masing-masing agama
tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Negara menjamin
warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III
1430H/2009M di Padang Panjang 24-26 Januari 2009 (dinukil dari diktat
Hasi-lhasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III).
11. LANJT…… • Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama
tersebut, sebagaimana pada masa nabi juga diakui eksistensi agama selain Islam,
antara lain Yahudi, Nasrani dan Majusi.
• Dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah prolamasi 1945 Islam memandang
posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh
komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan
prinsip mu’ahadah atau muwatsaqah, bukan posisi muqatalah atau muharabah.
• Dalam rangka menghindarkan adanya benturan antar pemeluk agama di Indonesia,
negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi
kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya
penodaan agama.
• Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan
penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, negara harus
menindakna secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
