Pengertian Delik Adat,jenis, objek
Perimbangan antara dunia lahir dengan gaib
sifa pelanggaran Hukum Adat
petugas Hukum adat
Aliran Pemikiran tradisional dan barat
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Mata Kuliah: Kewarganegaraan
Dosen Pembimbing Mata Kuliah: Khamim, S.HI, S.H, M.H.
Anggota kelompok 9:
Arya Suteja
Dini Audi
Tisa Saraswati
KELAS 1B
PRODI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN AKUNTANSI
TAHUN AJARAN 2013/2014
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Pengertian Delik Adat,jenis, objek
Perimbangan antara dunia lahir dengan gaib
sifa pelanggaran Hukum Adat
petugas Hukum adat
Aliran Pemikiran tradisional dan barat
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Mata Kuliah: Kewarganegaraan
Dosen Pembimbing Mata Kuliah: Khamim, S.HI, S.H, M.H.
Anggota kelompok 9:
Arya Suteja
Dini Audi
Tisa Saraswati
KELAS 1B
PRODI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN AKUNTANSI
TAHUN AJARAN 2013/2014
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
Menurut pasal 26 ayat(2) UUD 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya pasal 26 ayat (1) UUD 1945 mengasakan bahwa, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahakan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Pokok-pokok Materi terdiri dari:
1. Pengertian dan makna prinsip Nasionalisme Pancasila.
2. Latar belakang munculnya Nasionalisme Indonesia.
3. Peran serta generasi muda dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.
- Peran generasi muda di masa lalu.
- Peran generasi muda di masa kini.
- Peran generasi muda di masa yang akan datang.
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negara
1. MAKALAH PKN (Persamaan Kedudukan Warga Negara)
MAKALAH PKNPersamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan negara
DISUSUN OLEH
FADILAH RAMADHANI_X4
SMA NEGERI 1 WATAMPONE
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nyalah sehingga kelompok kami dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “Persamaan Kedudukan Warga Negara
dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Negara”. Tidak lupa pula kita
kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW,
yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang
benderang.
Terwujudnya makalah ini, tidak lain karena adanya bantuan dari berbagai pihak
yang ikut membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Oleh karena itu, kami
mengucapkan banyak terima kasih
kepada Allah SWT, keluarga, guru pembimbing, teman-teman, serta
berbagai media yang materinya telah kami gunakan sebagai referensi.
Semoga makalah ini dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah
2. pengetahuan sebagai penuntun dalam pelajaran PKN ini. Selain itu, mudah-
mudahan dapat mengembangkan cakrawala berfikir baik bagi penulis maupun
bagi para pembaca. Amin Ya Rabbal Alamin.
Wassalamu alaikum Wr.Wb.
Watampone, Januari 2013
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
..................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .........................................................................................................................ii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................... 2
BAB II : PEMBAHASAN
A. Hak Warga Negara ...................................................................................................... 3
B. Kewajiban Warga Negara ............................................................................................ 3
C. Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia ............................................... 4
D. Landasan yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara ........................ 5
BAB III : PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................................................. . 6
B. Saran ....................................................................................................................... .. 6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Persamaan derajat berkaitan erat dengan kedudukan manusia. Sebagaimana
dipahami bahwa dalam pandangan Tuhan, manusia diciptakan dalam keadaan dan
kedudukan yang sama. Mereka sama-sama tidak berpengetahuan dan sama-sama diberi
potensi untuk maju dan berkembang. Lingkungan, kesempatan, dan peluanglah yang
kemudian menjadikan manusia berbeda antara satu sama lainnya. Namun demikian,
harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan mereka tetap sama. Oleh karena itu, baik
3. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dibidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, hukum dan pertahanan keamanan) manusia mempunyai kedudukan,
tugas, kewajiban dan hak yang sama. Dengan demikian, untuk mewujudkan kehidupan
yang harmonis maka perlu dikembangkan nilai-nilai dan sikap rasa hormat yang
meliputi saling menghormati, menghargai, bertenggang rasa, kasih sayang, dan rasa
sosial
B. RumusanMasalah
A. Apa sajakah Hak Warga Negara ?
B. Apa sajakah Kewajiban Warga Negara ?
C. Bagaimana Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia ?
D. Landasan apa sajakah yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. HakWarga Negara
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (di bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya, hukum dan pertahanan-keamanan) manusia mempunyai kedudukan, tugas, kewajiban dan hak
yang sama.
Berdasarkan pengelompokannya, hak asasi manusia terdiri atas enam bagian sebagai berikut :
a. Hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi:
1) Kebebasan menyatakan pendapat;
2) Kebebasan memeluk agama;
3) Kebebasan bergerak, melakukan aktivitas.
b. Hak asasi ekonomi (proverty rights) yang meliputi:
1) Hak untuk memiliki sesuatu;
2) Hak untuk membeli sesuatu;
3) Hak untuk menjual sesuatu dan memanfaatkannya.
c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal
quality).
d. Hak asasi politik (poliltical rights) yang meliputi:
1) Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan;
2) Hak pilih pasif dan hak pilih aktif;
3) Hak mendirikan partai politik.
e. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) yang meliputi:
1) Hak untuk memilih pendidikan;
2) Hak untuk mengembangkan kebudayaan;
3) Hak untuk berkreasi.
f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (Procedural Rights) yang
meliputi:
1) Perlakuan dalam hal penangkapan;
2) Penggeledahan;
3) Peradilan.
B. KewajibanWarga Negara
Kewajiban warga negara dapat dikelompokkan menjadi kewajiban terhadap negara, kewajiban
terhadap sesama, dan kewajiban terhadap diri sendiri.
1) Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku
2) Membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan negara kepadanya
3) Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri
4) Menyukseskan pemilu, baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara
4. 5) Mendahulukan kepentingan negara/umum daripada kepentingan pribadi
6) Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara
7) Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional
C. PersamaanKedudukan WargaNegaradi Indonesia
Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai persamaan kedudukan warga negara, dalam berbagai
bidang kehidupan.
1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam bidang hukum dan
politik.
2. Persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (ekonomi)
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan.
Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaanya.
3. Persamaan dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul (politik)
Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan
memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam
bidang politik.
4. Persamaan dalam HAM
Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan
mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM
secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
5. Persamaan dalam agama
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.” Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin persamaan setiap penduduk untuk
memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijalankan
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Persamaan dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara.” Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan
negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan kesempatan yang
sama kepada setiap warga negara yang ingin membela Indonesia.
7. Persamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang
sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukan bahwa begitu konsen dan
peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapat
porsi yang sama dalam kedua masalah ini.
8. Persamaan dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial
Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV pasal
33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas
kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan.
Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 3).
D. Landasan yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara
a) Jaminan Persamaan Hidup
- Nilai Religius
5. Esensi nilai religius sangat menghargai persamaan hidup dan menjamin bahwa tiap menusia berderajat
sama di mata Tuhan.
- Nilai Gotong Royong
Esensi nilai gotong royong adalah adanya keinginan kuat dalam setiap anggota masyarakat dalam
meringankan beban orang lain, sehingga mampu hidup mandiri layaknya masyarakat lain.
- Nilai Ramah Tamah
Esensi sikap sopan dan ramah tamah adanya ketulusan melakukan suatu perbuatan dengan
berprasangka baik terhadap orang lain baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal
- Nilai Kerelaan Berkorban dan cinta Tanah Air
Esensi rela berkorban dan cinta tanah air adalah bahwa dalam kehidupan manusia ada rasa kebanggaan
yang mendalam jika sanggup melakukan pengorbanan untuk kepentingan orang lain atau bangsa dan
negara.
b) Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara
- Pembukaan UUD 1945
- Sila-sila Pancasila
- UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan materi sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
Setiap warga negara memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan negara tanpa membedakan ras, agama, golongan, budaya dan suku untuk mewujudkan
kehidupan yang harmonis serta menjaga persatuan dan kesatuan negara dengan mengembangkan nilai-
nilai dan sikap rasa hormat menghargai, bertenggang rasa, dan rasa sosial
Berdasarkan pengelompokannya, hak asasi manusia terdiri atas enam bagian yaitu :
1. Hak asasi Pribadi
2. Hak asasi Ekonomi
3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
4. Hak asasi politik
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara
1) Jaminan persamaan hidup
Nilai Religius
Nilai Gotong Royong
Nilai Ramah Tamah
Nilai Kerelaan Berkorban dan Cinta Tanah Air
2) Jaminan persamaan hidup dalam konstitusi negara
Pembukaan UUD 1945
Sila-sila Pancasila
UUD 1945 dan Peraturan Perundangan lainnya
B. Saran
Saran yang dapat kami sampaikan kepada pembaca yaitu :
Sebaiknya pembaca terus mencari berbagai informasi dari berbagai sumber tentang materi ini untuk
menambah pengetahuan kita
Sebaiknya didalam pembuatan makalah, harus dilakukan dengan tekun dan sabar agar makalah yang
dibuat dapat terselesaikan dengan baik
Saran yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah yaitu :
6. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat bersikap adil kepada seluruh warga negara Indonesia dalam
menyamaratakan hak, kewajiban, serta kedudukan setiap warga negara didepan hukum baik dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.