Ini kisi-kisi SMA Negeri 47 Jakarta untuk UTS Semester ganjil Kelas X

1. KISI KISI UTS PKN 2013/2014 semester 1
1. Wujud saling menghormati antar agama : Saling membantu bila ditimpa musibah tanpa
membedakan agama
2. Contoh kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat : tidak mengganggu
pelaksanaan peribadatan tetangga yang berbeda agama
3. Pengertian taqwa : melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya
4. Fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam membina kerukunan antar umat beragama :
Sebagai wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan
kekeluargaan
5. Hakikat hubungan vertical antara manusia dan Tuhan-Nya :
Hubungan manusia dengan Tuhan YME sebagai penjelmaan dari nilai ketuhanan yang
maha esa. Dalam hubungan ini manusia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
perintahnya dan menjauhi laranganya.
6. Sikap yang terus tumbuh dan berkembang dalam jiwa dan perilaku sehari hari berkaitan
dengan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing masing : Toleransi.
7. Sebutkan isi pasal pasal tersebut :
- Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan,memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan,menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 : Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat,berkumpul,dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

2. - Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 : Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaan itu.
8. Istilah toleransi yang berasal dari bahasa latin :
Toleransi berasal dari kata “ Tolerare ” yang berasal dari bahasa latin yang berarti
dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu
sikap atau perilakumanusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang
menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.
9. Hal yang perlu dihindarkan berkaitan dengan kewajiban Negara untuk menegakkan dan
memenuhi hak atas kebebasan beragama/kepercayaan warga Negara : Tidak memaksa
kehendak orang lain.
10. Komponen paling penting dalam memantapkan pembinaan kerukunan hidup antar
umat beragama : anggota masyarakat dan lembaga keagamaan.
11. Mengapa HAM yang menyangkut tentang hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak
memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat? Karena itu merupakan hak yang sudah
dianugerahkan oleh Tuhan YME sejak dalam kandungan ibu.
12. Sebutkan isi UU dan kepres dibawah ini :
 UU no. 5 tahun 1998 (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN
ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU
MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA).
 UU no. 39 tahun 1999 (Hak Asasi Manusia : 105 pasal)
 UU no. 26 tahun 2000 (Pengadilan HAM) :
 Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
1. membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota
kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok

3. 5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
1. pembunuhan
2. pemusnahan
3. perbudakan
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang -
wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6. penyiksaan
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain
yang setara
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau
alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut
hukum internasional
9. penghilangan orang secara paksa
10. kejahatan apartheid.
 Kepres no.129 tahun 1998 : RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
 Kepres no. 181 tahun 1998 : KOMNAS ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
13. Lembaga yang bertugas untuk mengembangkan pelaksanaan HAM di Indonesia :
a. Komnas HAM
b. Pengadilan HAM
c. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
e. Komisi Nasional Perlindungan Anak
14. Mengapa HAM tidak mungkin dapat dilaksanakan secara mutlak? :
HAM tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena setiap hak dibatasi oleh
tanggung jawab.
15. Contoh tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan HAM : main hakim
sendiri terhadap seseorang yang dituduh
16. Sebutkan UU yang mengatur tentang peradilan HAM :
UU no. 26 tahun 2006

4. 17. Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak : Hak Asasi
Politik
18. Contoh perilaku yang menjunjung HAM dalam bidang peradilan : Mengakui asas
praduga tak bersalah
19. Contoh hak asasi warga Negara dalam bidang hukum :
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
20. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia :
1. Tragedi Trisakti
2. Kasus Marsinah
3. Kasus Pembunuhan Munir
4. Tragedi Tanjung Priuk
21. Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 : “Setiap orang bebas memeluk agama dann beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya
serta berhak kembali”
22. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh/sebagian kelompok,bangsa,ras,etnis atau agama disebut :
Genosida
23. Salah satu peran masyarakat dalam upaya pemajuan,penghormatan, dan penegakan
HAM di Indonesia adalah :
o Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran HAM kepada komnas HAM
atau lembaga perlindungan HAM lainnya.
o Mengajukan usulan mengenai rumusan dan kebijakan berkaitan dengan HAM
kepada komnas HAM atau lembaga pelindungan HAM lainnya.
o Dengan cara sendiri ataupun berkerja sama dangan komnas HAM
melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai
HAM.
24. Peran serta pemerintah dalam upaya pemajuan,penghormatan, dan penegakan HAM di
Indonesia :
 Membuat kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM
 Membuat undang-undang atau peraturan resmi tentang HAM
 Pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM

5. 25. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, memilih agama yang diyakininya termasuk :
Hak asasi social budaya dan Hak asasi pribadi.
26. Contoh kasus pelanggaran HAM yang berat : pembunuhan, pembantaian,
pemerkosaan.
27. Hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, merupakan
contoh penerapan HAM sesuai pancasila sila ke : 4
28. Pendidikan dan pengajaran, memilih agama kaitan hak : Hak asasi pribadi.
29. Contoh pelanggaran HAm yang berat : pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan,
pembantaian(genosida)
30. Hak menyampaikan pendapat sila ke : 4 & 5
31. Ismail Suny keabsahan UUD 1945 : Keabsahan UUD 1945 Harus Dipertimbangkan
dengan Merujuk pada Keberhasilan Revolusi Indonesia. Karena Revolusi Berhasil,
Maka UUD 1945 sebagai Hasil Revolusi, Sah Keberadaannya.
32. Sistematika UUD 1945 :
 Pembukaan (Preambule)
 Batang tubuh :
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal aturan peralihan
- 2 pasal aturan tambahan
33. Sistematik jabaran pasal-pasal UUD 1945 :
34. Pasal 28 I ayat 1 penjabaran dalam pembukaan UUD 1945 : Pokok Pikiran II (Pokok
Pikiran II menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyatIndonesia. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-5 dari Pancasila.)
35. Penjabaran pasal 29 ayat 1 UUD 1945 : Pokok pikiran IV (Sila ke-1 Pancasila)
36. Ketentuan pasal 2 ayat 1 penjabaran alinea : 4
37. Penjabaran pasal 9 ayat 1 penjabaran alinea : 4

6. 38. Pasal pasal dalam nilai sila 5 : Pasal 23, 27 s/d 34 UUD 1945
39. Ketentuan pasal 2 ayat 3 penjabaran sila ke : 4
40. Definisi ideology,sosbud dan hankam :
 Ideology : suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang
bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai
aspek kehidupannya.
 Sosialbudaya : Segala sesuatu yang dihasilkan/diciptakan oleh manusia untuk
kelangsungan hidup bermasyarakat.
 Hankam : adalah singkatan dari Pertahanan dan Keamanan.Pertahanan adalah upaya
untuk menegakkan kedaulatan Negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer
serta ancaamaan bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan Negara serta tugas lain
yang berkaitan dengan fungsinya sebagai aparat pertahanan.Sedangkan keamanan
adalah upaya penegakkan hukum,menjaga ketertiban masyarakat,melindungi
keselamatan dan ketentraman serta ketertiban hidup anggota masyarakat.
41. Penjabaran pasal 33 ayat 4 : sila ke 2 pokok pikiran IV dan sila ke 5 pokok pikiran ke 2.
42. Aspek sosbud dalam sila ke 3 :
43. Pasal 30 ayat 2 : SISHANKAMRATA mempunyai 2 komponen,yaitu komponen utama(
TNI dan Kepolisian RI) dan komponen pendukung(rakyat).
44. Polri dalam UUD 1945 : pasal 30 ayat 4
45. SISHANKAMRATA : Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ( Pasal 30 ayat
2)
46. Makna penghargaan pahlawan

7. 47. Wujud pokok pikiran sila ke 5 : Pokok pikiran II → Negara hendaknya mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
48. Tujuan NKRI :
- Melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia
49. 4 pokok pikiran :
1. Pokok Pikiran I : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan sila ke 3 Pancasila.
2. Pokok Pikiran II : Negara hendaknya mewujudkan keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia.sesuai dengan sila ke 5 Pancasila.
3. Pokok Pikiran III : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Sesuai dengan sila ke 4
Pancasila.
4. Pokok Pikiran IV : Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai sila ke 1&2 Pancasila.
50. Makna pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 :
Mengandung cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.