Dokumen membahas tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku sesuai dengan UUD 1945. Dokumen menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan, seperti menunjukkan sikap toleransi dan menerima perbedaan. Negara diharapkan selalu mengutamakan kepentingan warga negara berdasarkan prinsip persamaan hak

1. •Ai Susilawati
•Nurhayati
•Ocke Audinna Finni
•Ratna Komala Sari

2. Persamaan Kedudukan
Warga Negara Tanpa
membedakan
Ras,Agama,Gender,
Golongan,Budaya dan
Suku

3. Dalam pasal 27 UUD 1945 secara
jelas disebutkan bahwa negara menjamin
warga negaranya tanpa membedakan ras,
agama, gender, golongan, budaya, dan
suku.

4. A.Perbedaan Ras
Perbedaan ras yang ada
hendaknya jangan dijadikan
masalah . Sesungguhnya bangsa
Indonesia selain masyarakat pribumi,
terdiri dari banyak ras, misalnya :
1. Ras keturunan Tionghoa atau
etnis Tionghoa
2. Ras keturunan Belanda atau etnis
Belanda
3. Ras keturunan Arab atau etnis
Arab

5. B.Perbedaan Agama
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk itu maka
pemerintah membentuk lembaga keagamaan.

6. Negara hendaknya menjalankan agama masing-
masing dan saling menghormati, misalnya dengan
sikap sebagai berikut :
1. Memberi kesempatan pemeluk agama lain yang akan
melaksanakan kegiatan keagamaannya dan tidak
menggangu atau berbuat gaduh/kacau terhadap agama
lain.
2. Saling membantu dalam bidang kemanusiaan atau social,
seperti gotong royong, membantu korban bencana dan
lain-lain.
3. Mengadakan musyawarah wakil-wakil agama
yang berbeda secara mandiri

7. C. Perbedaan Gender
Gender adalah jenis kelamin manusia
yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap
warga Negara baik laki-laki maupun
perempuan, memiliki kedudukan yang
sama.

8. D. Perbedaan Golongan Sosial
Golongan social adalah suatu kesatuan manusia yang
ditandai oleh cirri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan
identitas social. Golongan sosial juga dapat diartikan
sekumpulan orang-orang yang berdasarkan atas
beberapa hal yang merasa satu kesatuan hingga
masing-masing anggota menumbuhkan dan
mengidentifikasi diri sendiri, misalnya golongan wanita,
golongan pria, golongan buruh, golongan pemuda, dan
lain-lain.
Setiap warga Negara Indonesia
hendaknya menyadari bahwa setiap
orang memiliki kedudukan yang sama
sebagai warga Negara, tanpa
memandang dari golongan sosial mana
ia berasal.

9. E. Perbedaan Budaya
Menurut pendapat Selo Soemardjan
dan Soelaiman, kebudayaan adalah semua
hasil cipta, rasa dan karsa manusia.
Lingkungan
Faktor utama
yang Pertemuan
mempengaruhi antar
bangsa
pembentukan
kebudayaan Kepercayaan
antara lain : yang kuat dan
mengakar

10. F. Perbedaan Suku
Suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari
bangsa yang lebih besar. Suku bangsa adalah suatu
golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan
identitas akan kesatuan kebudayaan.

11. Upaya-upaya dalam membina
keserasian :
1. Menciptakan suasana damai, aman, dan
tenteram dalam pergaulan hidup.
2. Saling menghormati dan menghargai
hak-hak orang lain
3. Tenggang rasa
4. Meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan

12. Upaya yang bisa dilakukan guna
mewujudkan prinsip persamaan kedudukan
warga Negara antara lain :
1. Secara pribadi menunjukan sikap
empati terhadap mereka yang
diperlakukan secara diskriminatif;
2. Secara sosial menumbuhkan sikap
bersedia menerima adanya
kesederajatan diantara keragaman
budaya.
3. Keteladanan dari aparat Negara dalam
mewujudkan tegaknya prinsip
persamaan kedudukan warga Negara.

13. Negara selalu mengutamakan pelaksanaan
berbagai kepentingan atas dasar prinsip
persamaan kedudukan serta persamaan Hak
dan Kewajiban di antara sesama warga Negara
tanpa membedakan
Ras,Agama,Gender,Golongan ,Budaya dan Suku.
Setiap warga Negara mempunyai hak yang
harus dihormati dan djungjung tinggi oleh
siapapun termasuk oleh Negara dan Setiap
warga Negara juga harus melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh
Negara secara adil berdasarkan prinsip
persamaan.