Dadang Solihin membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat."
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Sebuah Aktualisasi Revolus...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Pelatihan Revolusi Mental Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani Masyarakat”, diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI,
Jakarta, 30 September 2015
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Sebuah Aktualisasi Revolus...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Pelatihan Revolusi Mental Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani Masyarakat”, diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI,
Jakarta, 30 September 2015
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Seni dalam Kepemimpinan (Art of Leardeship)Fatchul Wachid
Presentasi Seni dalam Kepemimpinan ini disampaikan dalam acara Latihan Dasar Kepemimpinan dan Organisasi organisasi Kerohanian Islam (Rohis) Al-Izzah SMA Negeri 1 Pati pada tahun 2015.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Seni dalam Kepemimpinan (Art of Leardeship)Fatchul Wachid
Presentasi Seni dalam Kepemimpinan ini disampaikan dalam acara Latihan Dasar Kepemimpinan dan Organisasi organisasi Kerohanian Islam (Rohis) Al-Izzah SMA Negeri 1 Pati pada tahun 2015.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYANcindyanggrainy
Kearifan lokal masyarakat melayu pesisir dan nelayan diangkat menjadi suatu pembelajaran dengan cara bagaimana kita menyelamatkan lingkugan dengan cara-cara sederhana dan berbasis pengetahuan lokal setempat (masyarakat melayu).
Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial (Chambers, 1995 dan Kartasasmita, 1996).
Konsep ini merupakan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people-centered, empowering and sustainable”
Konsep ini lebih luas dari memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau mencegah pemiskinan (safety net)... Friedman (1992) menyebutnya pembangunan alternatif mencakup “ inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equakity and interregional equity”
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
NGO Management Certificate Program VII Pusat Kajian Global Civil Society–Universitas Indonesia (PACIVIS UI) The National Democratic Institute (NDI) Depok, 1 September 2006
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
Mencari Model Sinergi Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Daerah
1. Mencari Model Sinergi
g
Masyarakat dalam Membangun
Kemandirian Daerah
K di i D h
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Bappenas
Diskusi Panel STISIP Yuppentek
Hotel Istana Nelayan, Tangerang 10 Maret 2005
2. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds an MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 2
3. Materi
Partisipasi
Distorsi Makna Partisipasi
p
Substansi Partisipasi
Tiga Pilar Good Governance
Konsep Partisipasi
Prinsip Partisipasi
Manfaat Partisipasi
Beberapa Hambatan
Menanggulangi Hambatan
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Partisipasi
Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan
yang akuntabel transparan, dan responsif terhadap
akuntabel, transparan
kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya
menabur pemerintahan yang otoriter dan korup.
korup
Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dan hak hak mereka,
hak-hak mereka
mengembangkan potensi dan prakarsa lokal,
mengaktifkan p
g peran masyarakat, serta membangun
y , g
kemandirian masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. Distorsi Makna Partisipasi
1. Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat
sebagai obyek kebijakan pemerintah
pemerintah.
2. Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan
masyarakat mengambil bagian (
y g g (take part) untuk
p )
mendukung dan mensukseskan kebijakan dan
program-program yang diprakarsai pemerintah.
3. Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas
P b i i if k
selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi
pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah
melibatkan masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. Dalam Konteks Governance
1. Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client)
melainkan sebagai warga (citizen).
(citizen)
2. Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah
tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola
p g p p g
pemerintahan dan pembangunan.
3. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi
sebagai hak warga masyarakat.
b ih k k
4. Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima
manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor
pemerintah
atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Substansi Partisipasi
1. Voice, i h k d i d k
V i yaitu hak dan tindakan warga masyarakat k
menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan,
kepentingan,
kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas
terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2.
2 Akses,
Akses yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk
masuk dalam arena governance, yakni
mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta
terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
3.
3 Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan
komunitasnya maupun proses politik yang terkait
dengan p
g pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Tiga Pilar Good Governance
TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh
masyarakat terhadap semua informasi yang terkait
dengan program-program pembangunan yang mencakup
keseluruhan
k l h prosesnya melalui suatu manajemen sistem
l l i j i
informasi publik.
Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada
setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan,
p p p g p ,
pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga
masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat
(beneficiaries) atau objek belaka melainkan sebagai
belaka,
agen pembangunan (subyek).
Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun
kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber
daya yang dimiliki.
d di iliki
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Konsep Partisipasi
K P ti i i
Partisipasi Sosial
Stiefel dan Wolfe: “upaya terorganisasi untuk
meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan
i k k h d b d d
lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh
pelbagi kelompok dan gerakan yang sampai sekarang
lb i k l kd k i k
ini dikesampingkan dari fungsi pengawasan semacam
itu”
i ”
Bank Dunia: “proses di mana para stakeholders
mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif
dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang
berdampak pada mereka”.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Partisipasi Politik
Nie dan Verba: “kegiatan legal oleh warga
perorangan yang secara langsung atau tidak
langsung ditujukan untuk mempengaruhi
pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan
mereka”.
Parry, Moyser dan Day: “keikutsertaan
dalam proses formulasi, pengesahan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah”.
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Partisipasi Kewargaan
Lister: “hak berpartisipasi dalam mengambil
keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya,
sosial ekonomi budaya
dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan
HAM
HAM”
Cuniil: “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi
politik,
politik namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua
cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai
p
politik, maupun karena p
, p partisipasi y g dilaksanakan
p yang
oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Prinsip Partisipasi
1. Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua
kelompok yang terkena dampak dari hasil hasil suatu
hasil-
keputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya.
2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada
dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan kemampuan
ketrampilan,
dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan
prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna
membangun di l tanpa memperhitungkan jenjang dan
b dialog t hit k j j d
struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-
p p p
kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan
kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4.
4 Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal
Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat
menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk
menghindari terjadinya dominasi.
dominasi
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. 5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).
Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas
dalam ti
d l setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan
k d k t k
(sharing power) dan keterlibatannya dalam proses
p g
pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
p g g j y
6. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai
pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki ti
di iliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif
ih k hi l l i k t lib t ktif
dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling
belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
j g y
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak
yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna
mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang
ib b ik l h d kh
berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Manfaat Partisipasi
1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks
sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan
y y j
desentralisasi.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua
pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program,
program
sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri
berkesinambungan.
3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat
P l b ik b i t k t lib t
dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan
pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan
semua orang yang terlibat (terberdayakan).
lib ( b d k )
4. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan
fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
p
5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi
dan wewenang.
6.
6 Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan
P l k k t l bih t f k d k b t h
masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Beberapa Hambatan
p
1. Kelembagaan. penerapan pendekatan partisipatif di
lembaga-lembaga
lembaga lembaga pemerintah masih menemui
berbagai kendala.
2. Perilaku. Sikap birokrat dan hubungan atasan dan
bawahan.
3. Kebijakan. Harus ada SK dan Juklak.
j
4. Sistem manajemen. Model Perencanaan
Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat
menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh
i k " t k bi " t k dil k k l h
petugas lapangan.
5.
5 SDM.
SDM Masih butuh waktu untuk memperkenalkan
agar konsep ini bisa diterima ditengah-tengah
mereka.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Menanggulangi Hambatan
M l iH b t
1. Tingkat Desa. A
Ti k t D Anggota masyarakat perlu memegang
k l
tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya
menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau
lembaga donor.
l b d
2. Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak
sebagai 'pemungkin' (enabler) yang mendorong masyarakat
pemungkin
untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-
masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban
atas semua masalah yang ada.
3. Tingkat Kabupaten/kota. Lembaga pemerintah perlu
membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen,
monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan
pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-
lembaga terkait.
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. 4.
4 Tingkat Propinsi. Kebijakan sistem dan staf di tingkat
Propinsi Kebijakan,
propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan
pendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber
dana d
d daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan
h j di l bih fl k ib l d j li h b
dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan
LSM ya g suda be pe ga a a dalam melaksanakan
S yang sudah berpengalaman da a e a sa a a
pendekatan partisipatif.
5. Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang
dikeluarkan l b
dik l k lembaga tingkat nasional harus memberi
i k i lh b i
jaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan
menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif.
Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil
penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi
bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan
badan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembaga-
membaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan
g
menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi.
dadang-solihin.blogspot.com 18