Dokumen tersebut membahas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dibahas pula peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi, relasi antara pemerintah dan organisasi sipil, serta tantangan yang dihadapi organisasi sipil di Indonesia.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Dokumen tersebut membahas tentang Dadang Solihin, seorang ahli desentralisasi dan otonomi daerah Indonesia. Ia merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang telah menulis beberapa buku tentang topik tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan dasar-dasar otonomi daerah menurut UUD 1945 dan tujuan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Secara historis, peran DPRD terbatas karena kapasitas dan kewenangannya yang terbatas. Namun saat ini, DPRD memiliki peran yang lebih aktif dalam penyusunan peraturan daerah dan penganggaran. Tantangan bagi DPRD adalah untuk tetap dekat dengan masyarakat dan tidak terpisah dari realita kemiskinan.
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Dokumen tersebut membahas tentang Dadang Solihin, seorang ahli desentralisasi dan otonomi daerah Indonesia. Ia merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang telah menulis beberapa buku tentang topik tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan dasar-dasar otonomi daerah menurut UUD 1945 dan tujuan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Secara historis, peran DPRD terbatas karena kapasitas dan kewenangannya yang terbatas. Namun saat ini, DPRD memiliki peran yang lebih aktif dalam penyusunan peraturan daerah dan penganggaran. Tantangan bagi DPRD adalah untuk tetap dekat dengan masyarakat dan tidak terpisah dari realita kemiskinan.
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Fungsi Pengawasan DPRD atas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah da...Dadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dan menjawab tujuan, sasaran, serta arahan pembangunan daerah."
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanDadang Solihin
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance melalui perencanaan sosialisasi good governance di Provinsi Jawa Tengah.
2. Good governance merupakan gagasan untuk mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi dan partisipasi.
3. Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkan good governance melalui perencanaan dan monitoring evaluasi.
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Dokumen tersebut membahas tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah ketimpangan yang terjadi dalam sistem dan mekanisme birokrasi, seperti sikap menyisih berlebihan, taat pada aturan tanpa fleksibilitas, dan desakan otoritas. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor penyebab patologi birokrasi seperti rekrutmen yang tidak tepat, korupsi, serta lemahnya peng
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan daerah. Prinsip-prinsip good governance yang dijelaskan meliputi partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, supremasi hukum, dan profesionalisme. Tujuan pembangunan daerah meliputi pemerataan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Manfaat good governance ant
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menurunkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, kondisi
Budaya politik di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, partai-partai politik tidak dapat berkembang bebas karena ditekan. Pada Orde Lama, nasionalisme dan agama menjadi panduan utama. Orde Baru menganut budaya politik otoriter. Reformasi memungkinkan partisipasi publik namun budaya patrimonial masih kuat.
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas format hubungan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) dalam memperkuat masyarakat madani di Indonesia. Dibahas pula peran dan tantangan lembaga-lembaga masyarakat madani serta kerjasama dengan pemerintah dalam reformasi tata pemerintahan."
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Fungsi Pengawasan DPRD atas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah da...Dadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dan menjawab tujuan, sasaran, serta arahan pembangunan daerah."
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanDadang Solihin
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance melalui perencanaan sosialisasi good governance di Provinsi Jawa Tengah.
2. Good governance merupakan gagasan untuk mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi dan partisipasi.
3. Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkan good governance melalui perencanaan dan monitoring evaluasi.
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Dokumen tersebut membahas tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah ketimpangan yang terjadi dalam sistem dan mekanisme birokrasi, seperti sikap menyisih berlebihan, taat pada aturan tanpa fleksibilitas, dan desakan otoritas. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor penyebab patologi birokrasi seperti rekrutmen yang tidak tepat, korupsi, serta lemahnya peng
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan daerah. Prinsip-prinsip good governance yang dijelaskan meliputi partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, supremasi hukum, dan profesionalisme. Tujuan pembangunan daerah meliputi pemerataan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Manfaat good governance ant
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menurunkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, kondisi
Budaya politik di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, partai-partai politik tidak dapat berkembang bebas karena ditekan. Pada Orde Lama, nasionalisme dan agama menjadi panduan utama. Orde Baru menganut budaya politik otoriter. Reformasi memungkinkan partisipasi publik namun budaya patrimonial masih kuat.
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas format hubungan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) dalam memperkuat masyarakat madani di Indonesia. Dibahas pula peran dan tantangan lembaga-lembaga masyarakat madani serta kerjasama dengan pemerintah dalam reformasi tata pemerintahan."
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat informasi mengenai latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian yang dimiliki Dadang Solihin dalam bidang pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahDadang Solihin
Seminar ini membahas peran penting DPRD daerah dalam pembangunan, termasuk tantangan untuk menjadi lembaga yang efektif. Dokumen ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan prinsip kemitraan dan keterwakilan rakyat, serta perlunya DPRD memainkan peran aktif dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendorong pembangunan yang merata.
Mencari Model Sinergi Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian DaerahDadang Solihin
Dadang Solihin membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses perencanaan, permasalahan pembangunan daerah, dan pelaku pembangunan. Secara singkat, perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangani permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah.
Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada PemerintahDadang Solihin
Dadang Solihin memegang gelar MA (Ekonomi) dari University of Colorado, USA. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD serta Deputi Direktur Informasi Perencanaan Ruang dan Pengelolaan Lahan Bappenas. Saat ini ia menjabat sebagai Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Asia Pasifik Waseda University, Tokyo, Jepang serta Dosen Tetap Universitas Darma Persada, Jakarta.
Dokumen tersebut membahas konsep good governance dan implementasinya di Indonesia. Good
governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sesuai prinsip
demokrasi dan pasar bebas. Indonesia berusaha menerapkan good governance namun masih menghadapi
tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik sosial. Diperlukan penegakan prinsip-
prinsip good governance seperti partisipasi masyarak
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik warga negara yang baik menurut beberapa tokoh. Aristoteles menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pendidikan untuk membentuk karakter yang baik. Warga negara harus memiliki kebaikan dan kebajikan serta peduli terhadap sesama. Karakter cerdas memerlukan kompetensi untuk menggunakan informasi dan berkomunikasi dengan baik. Warga negara harus ikut serta dalam berbagai
The recovery of civism in public administration, power pointTimbul Manurung
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Administrasi publik berkembang seiring dengan gerakan kewarganegaraan yang menuntut pemerintahan yang lebih responsif. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk mengembangkan warga negara yang bertanggungjawab secara multidimensi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintahan yang optimal.
2. Transparansi pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program dan pencapaian pemerintah.
3. Pemberdayaan aparat pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan tang
Similar to Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah (20)
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
1. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
Mengembangkan Hubungan dan
Membangun Koalisi antara NGO dan
Pemerintah
Drs. D d
D Dadang S lihi , MA
Solihin,
Solihin
Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
NGO Management Certificate Program VII
Pusat Kajian Global Civil Society–Universitas Indonesia (PACIVIS UI)
The National Democratic Institute (NDI)
Kampus UI-Depok, 1 September 2006
3. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado,
g g ( ), y ,
USA. His previous post is Head, Center for Research Data and
Information at DPD Secretariat General as well as Deputy
Director for Information of Spatial Planning and Land Use
Management at Indonesian National Development Planning
Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate
Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala
Managers
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding
local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by
his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com
dadang- 3
4. Materi Diskusi
The A t
Th Actors
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,
dan Masyarakat
Visi Indonesia 2025: “Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil”
2025 ang Maj Mandi i
Misi: “Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum”
Pergeseran Paradigma: from Government to Governance
Posisi Civil Society
Konsolidasi Demokrasi
Perspektif Otosentrisitas
Ketidakhadiran Otosentrisitas
Potret Umum CSO di Indonesia
Peranan Civil Society dalam Tata Pemerintahan
Peluang Keterlibatan CSO
Problematika CSO
Relasi CSO Pemerintah
CSO-Pemerintah
Keterlibatan CSO dalam Governance Reform
Keterlibatan CSO dalam isu-isu Hak-hak sipil dan Struktural
isu- Hak-
Rekomendasi
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. The Actors
CIVIL
STATE
SOCIETY
Executive citizens organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Public service Professional Associations
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. Troika:
Pola H b ngan anta a Pemerintah, Dunia
Hubungan ntara Peme intah D nia
Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
g Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Visi Indonesia 2025:
“Indonesia yang M j M di i dan Adil”
“I d i Maju, Mandiri d
Maju:
Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan,
pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan
penduduk hidup
sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan
kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.
Mandiri:
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa
yang terbaik bagi dirinya.
Adil:
Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam
meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan,
mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan,
d tk l i l didik d k h t
mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya,
mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan
dan kesamaan di depan hukum.
p
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Misi
i i
1. Mewujudkan daya saing bangsa.
bangsa
2. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum.
hukum
3. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan
M j dk P t P b d
Berkeadilan.
5.
5 Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari.
Lestari
6. Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan
Berbudaya.
Berbudaya
7. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam
Pergaulan Dunia Internasional.
Internasional
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Misi: “Mewujudkan Masyarakat Demokratis
Berlandaskan H k ”
B l d k Hukum”
memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih
kokoh;
;
memperkuat peran masyarakat sipil;
memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi
daerah;
menjamin pengembangan media dan kebebasan
media dalam mengkomunikasikan kepentingan
g p g
masyarakat;
melakukan pembenahan struktur hukum dan
meningkatkan budaya hukum, serta menegakkan
hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif,
dan memihak pada rakyat kecil.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Pergeseran Paradigma:
from Government to Governance
Go e
Government
e t Go e a ce
Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, sementara aktor di
blik t kt pemerintah (negara), civil
i t h( ) i il
luarnya, hanya dapat diserta society dan economic society
sejauh negara mengijinkannya. sebagai tiga aktor utama.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Posisi Ci il S i t
P i i Civil Society
Di negara yang telah lepas dari sistem
pemerintahan yang otoriter:
– sumber penetas ide, gagasan, dan pemikiran
alternatif.
– lahan rekrutmen bagi calon-calon pemimpin di
calon-
masa depan.
Di negara yang pemerintahnya lemah dan
rakyatnya miskin:
– memainkan peran yang sifatnya praktis: sebagai
p y g y p g
penyalur bantuan sosial bagi masyarakat miskin
yang terpinggirkan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Konsolidasi D
K lid i Demokrasi
k i
Dari sisi negara:
– Dibutuhkan political will yang kuat untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang
demokratis.
Dari i il
D i civil society:
i t
– Harus ada kontribusi signifikan lewat dukungan
kepada stabilisasi politik hingga konflik politik
horizontal bisa ditekan.
Formulasi ulang tentang seberapa luas
negara b l h mengambil peran dalam
boleh bil d l
kehidupan masyarakat.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Perspektif Otosentrisitas
Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat (prasyarat untuk hadirnya demokrasi di
sebuah negara).
Hadirnya checks and balances di seluruh cabang
pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif),
antara lembaga-lembaga politik demokrasi (partai,
lembaga-
pers, pemilu, parlemen)
pers pemilu parlemen), dan antara masyarakat,
masyarakat
bangsa, serta konstitusi.
Setiap unsur dalam sebuah negara bangsa pada
umumnya saling menyantuni, menguntungkan, dan
memprivelesekan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Ketidakhadiran Otosentrisitas
Masyarakat dan dunia usaha yang
menyantuni negara.
Pengusaha menjadi pemburu rente.
rente
Negara menyantuni person-person
person-
tertentu yang d d k di kekuasaan,
duduk k k
tribalisme, koncoisme, atau
kediktatoran.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Potret Umum CSO di Indonesia
d i
Pergeseran Isu:
Dari Pembangunan (Developmentalisme);
Demokrasi dan HAM; Partisipasi & Good
; p
Governance
Densitas CSO:
Pertumbuhan CSO yang sangat pesat
namun tidak merata (terkonsentrasi di
d k ( k d
perkotaan)
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Peranan Civil Society dalam
Tata Pemerintahan
Secara politik memunculkan daya
tawar di kalangan warga negara.
Secara ekonomi membangun
kemandirian.
Civil
Ci il society bisa mengevaluasi dan
i bi l id
mengontrol jalannya sebuah
g j y
kebijakan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Peluang Keterlibatan CSO
Semakin banyaknya jumlah CSO di aras lokal.
lokal
Sekalipun ketimpangan penyebarannya masih menjadi
persoalan, kini praktis CSO bisa ditemukan di setiap daerah di
Indonesia.
Indonesia
CSO mempunyai variasi program yang
memungkinkan menjangkau daerah dengan kultur
berbeda-beda.
b b d b d
Tingkat kepercayaan terhadap CSO jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat kepercayaan terhadap
g g g p y p
parlemen dan partai politik (Riset Asia Barometer 2005).
Ruang bagi keterlibatan masyarakat dan CSO dalam
pengambilan kebijakan publik semakin terbuka.
terbuka
Institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam bentuk Perda
tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik maupun
kebebasan informasi.
informasi
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Problematika CSO
1. Kapasitas Internal CSO
personalisasi lembaga berkaitan dengan format
kelembagaan.
kejelasan paradigma dan metode;
j p g ;
kapasitas teknokratik;
2. Keberlanjutan sumber keuangan dan
independensi pendanaan
i d d i d
Sumber-sumber Pembiayaan.
Pola Hubungan Dengan Sumberdana.
Proses Penentuan Agenda.
3. Representasi dan legitimasi
Legitimasi CSO diklaim atas nama dan untuk kepentingan
rakyat, tapi dalam realitasnya, selain dirinya sendiri CSO tidak
memiliki basis konstituen yang jelas.
y gj
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Problematika CSO . . .
4. Networking.
g
Adanya keterputusan dalam agenda-agenda
antar CSO.
Adanya perbedaan pandangan tentang
d b d d
masalah, sasaran dan juga program.
5.
5 Perangkap orientasi jangka pendek.
pendek
Banyak CSO yang menekankan perubahan jangka
pendek,
pendek melalui keterlibatan mereka dalam isu-isu
sesaat yang seksi, sehingga akhirnya bisa
mendapatkan sumber pendanaan yang cepat dan
posisi politik yang menguntungkan.
6. Problem relasi CSO-Pemerintah
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Relasi CSO-Pemerintah
1. Autonomous benign neglect
– pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai
ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap CSO.
– CSO dapat bekerja secara mandiri dan independen.
2.
2 Facilitation/promotion
– pemerintah menganggap CSO sebagai entitas yang
keberadaannya bersifat komplementer.
– T
Tugas pemerintah untuk menyediakan kondisi yang
i t h t k di k k di i
kondusif bagi beroperasinya CSO.
3. Collaboration cooperation
– pemerintah menganggap bekerja sama dengan CSO lebih
menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Relasi CSO-Pemerintah . . .
4. Cooptation/absorbtion
– pemerintah melakukan kontrol terhadap CSO baik dalam
konteks programatik maupun ideologis.
– Hal ini dilakukan dengan adanya suplai finansial,
penghambatan terhadap ijin eksekusi program CSO, dsb.
CSO dsb
5. Containment/sabotage/dissolution
– pemerintah melihat CSO sebagai tantangan dan juga
ancaman, sehingga pemerintah menghambat kerja CSO,
dan bahkan sampai pada tindakan pembubaran, jika
melakukan pelanggaran
pelanggaran.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Keterlibatan CSO
dalam Governance Reform
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, beberapa CSO
berupaya mereposisi pendirian dan strategi politik
mereka dalam berurusan dengan pemerintah.
Terkait dengan agenda komunitas donor
internasional untuk mempromosikan reformasi tata
pemerintahan di negara-negara penerima bantuan.
– pengembangan partisipasi masyarakat dalam konteks
governance reform dengan membentuk forum warga.
– advokasi aturan main yang diekspresikan oleh advokasi
atas proses perumusan dan pembuatan Peraturan Daerah
(Perda).
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Contoh Keterlibatan CSO
dalam Governance Reform
Daerah Perda/SE/SK
Kabupaten Takalar Perda No. 13/2002 tentang Sistem Dukungan
(SISDUK).
P d mendorong masyarakat untuk
Perda d k t t k
merencanakan dan melaksanakan program-
program-
programnya sendiri, dengan biaya yang
ditanggung bersama antara pemerintah daerah
melalui APBD, masyarakat dan CSO.
SE Bupati No. 415.4/453/BAPPEDA/2001
Tentang dukungan pemerintah daerah terhadap
g g p p
keterlibatan pihak ketiga atau kelompok-kelompok
kelompok-
masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan
program-
program-program pemerintah.
Kabupaten Solok Perda No 5/2004 Tentang Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi
Masyarakat. Perda ini mengatur secara jelas dan rinci
mekanisme akses informasi publik.
publik
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Contoh Keterlibatan CSO dalam Governance Reform...
Daerah Perda/SE/SK
Kabupaten Kupang Perda no 18/2000 Tentang Pola Mekanisme
Pemberdayaan Masyarakat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
p j SK Bupati No. 68, yakni pembentukan Komite Medis
p ,y p
Bagi RSUD dengan elemen keanggotaan masyarakat.
Tujuannnya agar masyarakat dapat mengontrol
kualitas pelayanan kesehatan
Kabupaten Gowa Perda No 04 Th 2004 Ttg Partisipasi Masy Dlm
Penyelenggaraan Pem.Kab. Gowa
Perda No. 22 Tahun 2003 Tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Tombolo.
Tombolo
Kecamatan Tombolopao Tahun 2003-2013
Kota Bandar Lampung Perda No. 13 Th. 2002 Ttg Partisipasi Masy Dlm
Penyusunan APBD
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Contoh Keterlibatan CSO dalam Governance Reform...
Daerah Perda/SE/SK
Kota Probolinggo Perda no 5/2003 tentang Partisipasi
Kota Gorontalo Perda Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Kebebasan
Informasi
Kabupaten Lampung Perda No 5 Th 2003 Ttg Perencanaan Pemb Berbasis
Timur Masyarakat (P2BM)
Kabupaten Lampung Perda No. 18/2004 Ttg Pengelolaan Sumber Daya
Barat
B t Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Al d Li k B b i M k t
Kabupaten Lebak, Banten Perda No. 6 Th. 2004 Ttg Transparansi dan Partisipasi
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan
Pembangunan di Kabupaten Lebak
Kabuaten Wonosobo, Perda No. 22/2001 Ttg Pengelolaan Sumberdaya
Jateng Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM)
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Keterlibatan CSO dalam isu-isu
isu-
Hak-
Hak-hak sipil dan Struktural
Tema
– perlindungan konsumen;
– isu penguatan serikat buruh;
– isu pengelolaan sumberdaya alam, terutama reformasi
ag a a
agraria.
Strategi
– Keterlibatan kritis (critical engagement).
Kombinasi antara strategi konfrontasi dan kerjasama guna
mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekologis.
tujuan-
– Konfrontatif.
CSO mengambil posisi berhadap-hadapan dengan
berhadap-
pemerintah dalam berbagai isu; mulai dari aksi reklaiming
tanah-
tanah-tanah adat, sampai dengan tekanan-tekanan
tekanan-
melalui aksi-aksi massa.
aksi- massa
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. Rekomendasi
Perluasan tingkat penyebaran, sehingga CSO tidak
hanya menjadi fenomena di kawasan industri-
y j
perkotaan di Jawa melainkan mulai menyebar
sehingga dapat ditemukan di hampir semua daerah.
Penguatan kapasitas kelembagaan CSO di tingkat
lokal; baik dalam sisi kejelasan orientasi yang ingin
diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial
serta ketrampilan teknis dalam mendukung kerja-
kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
CSO perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang
tidak b
tid k bergantung pada lembaga-lembaga donor
t d l b l b d
serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat
dalam pembiayaan kerja-kerja CSO.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. Rekomendasi . . .
CSO perlu lebih memelihara kredibilitas sosial
mereka di mata kelompok sasasaran dengan lebih
berorientasi pada kerja-kerja jangka panjang dan
menempuh metode-metode partisipatif sehingga
masyarakat mengambil bagian yang lebih besar
dalam proses-proses politik-kebijakan.
CSO perlu menguatkan modal sosialnya, sehingga
l tk d l i l hi
bisa terjalin jaringan bersama antar CSO dalam
memperjuangkan isu-isu bersama.
CSO perlu mempertahankan keterlibatan kritis,
sehingga CSO tidak sepenuhnya bisa
”ditundukkan”oleh kepentingan jangka pendek
ditundukkan oleh
serta bisa secara substansial memperjuangkan
aspiransi masyarakat.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
TERIMA KASIH
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 29