KABUPATEN MUNA

1. BAB II
PEMBAHASAN
A. MANFAAT MASYARAKAT BERPATISIPASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK
Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik ini biasanya di awali dengan adanya
informasi yang di sebabar luaskan oleh media cetak dan ilektronik dan dari mulut-kemulut.
1. Sebuah isu publik (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak dan tidak
dapat diselesaikan menurut penyelesaian dari pemerintah.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut
3. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan warga
negara / masyarakat secara bersama – sama
4. Setelah kebijakan publik dibuat, dilakukan evaluasi. Apakah bisa menyele-saikan masalah
atau justru sebaliknya.
Adapun Manfaat masyarakat berpatisipasi dalam perumusan kebijankan publik di daerah :
1. membentuk perilaku atau budaya demokrasi
2. dapat membentuk maasyarakat hukum
3. dapat membentuk masyakat yang bermoral dan berahklak mulia
4. dapat membentuk masyarakat madani.
Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memberi masukan dan usulan
terhadap perumusan kebijakan publik, yaitu :
a. membuat ususlan kebijakan publik
b. mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwenang
c. mengadakan diskusi, dialog dengan para penyelenggara pemerintah
d. membuat kebijakan alternatif.
Konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik
di daerah :
A. Proses perumusan kebijakan publik
Ketika kebijakan publik akan dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota
masyarakat mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut dalam bentuk partisipasi aktif.
Namun tidak selamanya kebijakan pemerintah itu diterima oleh masyarakat.
Penghambat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, yaitu :
1. Faktor internal ( dari dalam masyarakat itu sendiri )
a. Masyarakat terbiasa dengan pola lama
b. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
c. Masyarkat terlalu awam tidak tahu prosedur bahkan diikuti rasa enggan karena takut
d. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat
e. Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggaran kebijakan publik.
2. Faktor Eksternal ( dari luar masyarakat )
a. Pemerintah sering kurang memberi kesempatan kepada masyarakat

2. b. Pemerintah enggan mengubah pola untuk lebih demokratis
c. Kebijakan yang dibuat kadang- kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat
secara langsung
B. Pelaksanaan kebijakan publik
Di era otonomi sekarang ini, pemerintah berusaha membuka seluas–luasnya peluang
untuk partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik. Partisipasi
masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik diharapkan muncul kebijakan publik
yang dapat :
a. Melindungi, mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b. Searas, serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat
B. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan
masyarakat. Oleh karena itu dalam perumusan dan penetapannya harus selalu
mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang
harus diperhatikan oleh pemerintah.
Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap
kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijkan publik
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat,
sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.
Bentuk partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemerintah daerah dapat diwujudkan
melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain;
a. Menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah.
b. Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah.
c. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan.
d. Membayar pajak bumi dan bangunan.
e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Perlu kita sadari bahwa setelah kebijakan publik terbentuk seringkali tidak sesuai
dengan harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hambatan-hambatan tidak dapat
berjalannya kebijakan publik yang terjadi dalam masyarakat kadangkala berasal dari
masyarakat sendiri. Mengapa demikian? Hambatan-hambatan bisa disebabkan karena
rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik.
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud
partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat kesadaran hukum dan
kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik. Semakin tinggi
kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat melaksanakan kebijakan publik semakin
besar sifat membangun dan tanggung jawab. Sebaliknya apabila kesadaran hukum dan
kesadaran masyarakat masih rendah dapat melahirkan kebijakan publik yang bersifat
merusak dan kurang bertanggung jawab.
“Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan mendapatkan
dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilakukan
melalui empat macam cara, yaitu: pada tahap proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi.”

3. a. Partisipasi proses pembuatan kebijakan publik
Dalam proses ini, masyarakat berpartisipasi aktif maupun pasif dalam pembuatan kebijakan
publik. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat
menunjukkan adanya kekhasan daerah. Semakin besar keinginan masyarakat untuk
menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Contoh partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah masyarakat memberikan
masukan atau pertimbangan baik secara li san atau tertulis kepada pemerintah daerah
untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik daerah sebelum
ditetapkan.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi ini, merupakan partisipasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik atau pembangunan, dapat dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari dengan menyumbangkan tenaga, harta, pikiran dan lain-lain.
Contoh partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah masyarakat menjaga kebersihan
lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, bila kebijakan daerah
menetapkan adanya wilayah bebas sampah. Masyarakat dapat terlibat langsung sebagai
pelaksana kebijakan daerah dan selalu mewujudkannya.
c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil
Telah kita ketahui bersama bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat berhak untuk
berpartisipasi dalam menikmati hasil pembangunan. Masyarakat di daerah harus dapat
menikmati hasil pembangunan secara adil dalam arti mendapatkan pembagian sesuai
dengan pengorbanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rendahnya partisipasi untuk menikmati hasil dari sebuah kebijakan publik dapat
menimbulkan sikap tidak puas bagi masyarakat. Dengan belum meratanya pembangunan
dan hasilnya di setiap daerah mendorong kepada kelompok-kelompok tertentu ingin
memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Partisipasi dalam evaluasi
Setiap kebijakan publik di daerah dinyatakan berhasil, jika dapat memberikan manfaat
kehidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai
hasil yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap
kebijakan publik merupakan sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah.
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau hasil kebijakan
publik dan pelaksanaannya. Masyarakat harus bersikap kritis apakah kebijakan publik sudah
mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat atau belum. Apakah dalam
pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan ditetapkan? Tanpa adanya evaluasi dari
masyarakat justru memperbesar peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan
masyarakat.
Dalam memberikan evalusai terhadap kebijakan publik harus bersifat konstruktif dan bukan
bersifat destruktif. Apabila kita menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan
publik melalui demonstrasi kita lakukan dengan santun, tidak dengan cara-cara kekerasan,
atau merusak fasilitas-fasilitas umum. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat terhadap
kebijakan publik sebagian besar masih pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan belum
pada proses pembuatan ataupun evaluasi.

4. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kebijakan publik adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi seluruh anggota
masyarakat dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala
peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan
masyarakat,
Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman,
kesejahteraan dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak masyarakat. Pada dasarnya,
kebijakan publik adalah untuk kepentingan masyarakat.
Tahap-tahap penyusunan dan perumusan kebijakan publik yaitu pengidentikasian
masalah dan penyusunan agenda, penyusunan skala prioritas, perumusan rancangan
kegiatan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan yang terakhir
adalah ebaluasi kebijakan publik.
Kebijakan publik pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu
kebijakan publik harus bertumpu pada keinginan, harapan, tuntutan, dan kebutuhan
masyarakat. Masyarakat merupan pelaskana dari kebijkanan publik. Tanpa dukungan dari
masyarakat, suatu kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan akan
menimbulkan protes dan gejolak.
B . SARAN
Dalam sebuah kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah dan telah direalisasikan
kepada masyarakat ada kalanya merupakan sebuah kebijakan yang dapat diterima dengan
baik oleh masyarakat, karena kebijakan tersebut mampu menanggulangi krisis dan
ketimpangan serta masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, akan tetapi ada kalanya
dalam pemerintah membuat sebuah kebijakan tidak diterima oleh masyarakat karena
kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dalam
masyarakat. Oleh karena itu, saran dalam makalah ini adalah sebaiknya pemerintah dalam
membuat sebuah kebijakan hendaklah melihat realita dalam masyarakat sehingga kebijakan
yang akan ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat dan kebijakan tersebut dapat menjadi
solusi yang tepat bagi problematika dalam masyarakat tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA
AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Dr. Syafaruddin, M.Pd, 2008. Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Edi Suharto, Ph.D, 2010, Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan
kebijakan public, Bandung:Alfabeta.
Miftah toha. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo
Persada.
Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex
Media Komputindo.
Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
William N. Dunn, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta:Gadjah Mada
University Press.

6. BAB I
PENDAHULUAN
.
A. Latar Belakang
Belakangan ini, kita sering mendengar dan membaca di media massa tentang kebijakan
publik yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan publik yang mengguntungkan
sekelompok kecil masyarakat, kebijakan publik yang tidak terarah, kebijakan publik yang
tidak transparan dan sebagainya. Mungkin para politisi dan pengamat politik fasih sekali di
media massa mengatakan hal tersebut, namun demikian kita, sebagai rakyat, kebanyakan
tidak mengerti apa sebenarnya kebijakan publik walaupun seringkali ikut latah
mengatakannya.
B. Pengertian Kebijakan Publik
Banyak sekali definisi tentang kebijakan publik. Sebagian besar ahli memeberi
pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah
untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa pengaruh positif bagi
kehidupan warga negaranya. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas kebijakan publik
acapkali diartikan sebagai “apapun yang dipilih oleh pemerintah apakah untuk dilakukan
atau tidak dilakukan”.
Apa yang dikemukakan diatas merujuk ke semua keputusan pemerintah untuk memutuskan
atau tidak memutuskan sesuatu atas masalah yang dihadapinya. Menurutnya, kebijakan
pemerintan tidak hanya merujuk kepada apa yang dilakukan dan diputuskan oleh
pemerintah untuk dilakukan, tatapi ketika pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas
isu yang berkembang juga merupakan kebijakan publik dari pemerintah.
Kebijakan publik tidak didefinisikan sebagai sesuatu yang ditetapkan secara tiba-tiba dan
tanpa sesuatu sebab atau sebagai sesuatu yang aksidental, tetapi kebijakan publik adalah
tindakan atau keputusan pemerintah untuk merespon tekanan-tekanan untuk kemudian
diambil tindakan tersebut.