SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
MOHAMMAD ARFANDI ADNAN
arfandiadnan1982@gmail.com
Pertemuan 1
KARAKTERISTIK ORGANISASI PEMERINTAH
Sasaran manajemen dalam organisasi pemerintahan ditentukan
bagian-bagian lain dalam sistem politik
Sifat Pelayanan Publik yang dilakukan organisasi pemerintahan
cenderung Monopoli, masyarakat tidak punya alternatif pilihan
Organisasi Pemerintahan tidak menempatkan keuntungan sebagai
kriteria keberhasilan
Berkewajiban menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan umum
Akuntansi Pemerintahan Dalam
Ilmu Akuntansi
Akuntansi sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan
informasi keuangan kepada pengguna dalam rangka pengambilan
keputusan (Bachtiar Arif ,2001)
Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan
dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang tidak
bertujuan untuk mencari laba
Internasional Federal of Accountat (IFAC) menamakan akuntansi sektor publik
yang meliputi :
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Unit Pemerintahan yang lain
Akuntansi
Pemerintah Vs
Akuntansi Swasta
Tujuan
Pendapatan
Beban
Penganggaran
Kepemilikan
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH
DI INDONESIA
TONGGAK
REFORMASI
AKUNTANSI
SINGLE
ENTRY DAN
BASIS
KAS
AKUNTANSI
TRADISIONAL
BASIS KAS
MENUJU
AKRUAL
AKUNTANSI
MODERN
FASE I: Sebelum 2003
FASE II: 2003/2004
Lahirnya UU KN DAN UU PN
FASE III 2005-sekarang
1. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem
akuntansi pemerintah pusat
2. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem
akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah
3. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus
menghasilkan (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2)
Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas
Laporan Keuangan
Reformasi Akuntansi Pemerintahan
Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangannya
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan
kekuasaaan
 Sistem pemerintahan otonomi dan transfer
pendapatan antar pemerintahan
 adanya pengaruh proses poltik
 Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
b. Ciri keuangan pemerintah
 Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan
sebagai alat pengendalian
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan
pendapatan
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana
Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

More Related Content

What's hot

Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintahAkuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintahHarisno Al-anshori
 
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahanPert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahanRhezayustian13
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlabarusdiman1
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikWibiadila Ikbar
 
Akuntansi universitas
Akuntansi universitasAkuntansi universitas
Akuntansi universitasHasunah
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publikRadel Dyla
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintahAkuntansi sektor publik  akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
Akuntansi sektor publik akuntansi untuk organisasi non laba non pemerintah
 
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahanPert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
 
Akuntansi universitas
Akuntansi universitasAkuntansi universitas
Akuntansi universitas
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publik
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 

Similar to AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Fitran Zain
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikAjeng Pipit
 
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi PemerintahanSistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi PemerintahanNadia Simaremare
 
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptxMATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptxDenzbaguseNugroho
 
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisniskomparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnisFathur Pottermania
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptxandueriganta
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publikcyberdy76
 
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swastaTugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swastaMarobo United
 
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
 
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptPengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptNoviratna CestAime
 
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Rismatriamalia
 
Konsep dasar akuntansi.pptx
Konsep dasar akuntansi.pptxKonsep dasar akuntansi.pptx
Konsep dasar akuntansi.pptxsusiahiryani
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahAskam
 

Similar to AKUNTANSI PEMERINTAHAN (18)

0052-P01.pdf
0052-P01.pdf0052-P01.pdf
0052-P01.pdf
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publik
 
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi PemerintahanSistem Akuntansi Pemerintahan
Sistem Akuntansi Pemerintahan
 
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptxMATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
 
PPT KOMPAK.pptx
PPT KOMPAK.pptxPPT KOMPAK.pptx
PPT KOMPAK.pptx
 
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisniskomparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
komparasi akuntansi sektor publik dengan a kuntansi sektor bisnis
 
Isi asp
Isi aspIsi asp
Isi asp
 
Pengantar asp
Pengantar aspPengantar asp
Pengantar asp
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
 
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
2. Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.pptx
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
 
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swastaTugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
 
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
 
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptPengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
 
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1
 
Konsep dasar akuntansi.pptx
Konsep dasar akuntansi.pptxKonsep dasar akuntansi.pptx
Konsep dasar akuntansi.pptx
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan Daerah
 

More from Mohammad Arfandi Adnan

Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxMohammad Arfandi Adnan
 
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPDHasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPDMohammad Arfandi Adnan
 
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitasPengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitasMohammad Arfandi Adnan
 
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Mohammad Arfandi Adnan
 

More from Mohammad Arfandi Adnan (7)

Analis retribusi
Analis retribusiAnalis retribusi
Analis retribusi
 
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
 
Pertemuan 2 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 2 akuntansi pemerintahanPertemuan 2 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 2 akuntansi pemerintahan
 
Pertemuan 4 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 4 akuntansi pemerintahanPertemuan 4 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 4 akuntansi pemerintahan
 
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPDHasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
 
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitasPengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
 
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (13)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

  • 1. AKUNTANSI PEMERINTAHAN MOHAMMAD ARFANDI ADNAN arfandiadnan1982@gmail.com Pertemuan 1
  • 2. KARAKTERISTIK ORGANISASI PEMERINTAH Sasaran manajemen dalam organisasi pemerintahan ditentukan bagian-bagian lain dalam sistem politik Sifat Pelayanan Publik yang dilakukan organisasi pemerintahan cenderung Monopoli, masyarakat tidak punya alternatif pilihan Organisasi Pemerintahan tidak menempatkan keuntungan sebagai kriteria keberhasilan Berkewajiban menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan umum
  • 3. Akuntansi Pemerintahan Dalam Ilmu Akuntansi Akuntansi sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan kepada pengguna dalam rangka pengambilan keputusan (Bachtiar Arif ,2001) Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba
  • 4. Internasional Federal of Accountat (IFAC) menamakan akuntansi sektor publik yang meliputi : 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Unit Pemerintahan yang lain Akuntansi Pemerintah Vs Akuntansi Swasta Tujuan Pendapatan Beban Penganggaran Kepemilikan
  • 5. SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA TONGGAK REFORMASI AKUNTANSI SINGLE ENTRY DAN BASIS KAS AKUNTANSI TRADISIONAL BASIS KAS MENUJU AKRUAL AKUNTANSI MODERN FASE I: Sebelum 2003 FASE II: 2003/2004 Lahirnya UU KN DAN UU PN FASE III 2005-sekarang
  • 6. 1. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat 2. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 3. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus menghasilkan (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan Reformasi Akuntansi Pemerintahan
  • 7. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan  Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan  Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan  adanya pengaruh proses poltik  Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem. b. Ciri keuangan pemerintah  Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian  Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan  Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana Lingkungan Akuntansi Pemerintahan