Dokumen tersebut membahas tentang Bank Perkreditian Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan berupa deposito dan tabungan serta menyalurkan pinjaman sesuai prinsip syariah. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sejarah, tujuan, produk, pendirian, modal, dan tantangan BPRS serta strategi pengembangannya.

1. BAB 5
BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH
Kelompok 3 :
Rendy Setya Aji
Yuyun Indrawati

2. PENGERTIAN
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
menurut Undang-undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992,
adalah lembaga keuangan bank yang
menerima simpanan hanya dalam bentuk
deposito berjangka tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu dan
menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

3. SEJARAH

4. TUJUAN
BPR Syariah

5. USAHA-USAHA
BPR SYARIAH • Usaha Pengerahan Dana Masyarakat
• Usaha Penyaluran Dana Masyarakat
• Jasa Perbankan lainnya
Secara bertahap bank akan
menyediakan jasa untuk memperlancar
pembayaran berupa proses transfer dan
inkaso, pembayaran rekening air,
listrik, telepon, angsuran KPR, dll. Bank
juga mempersiapkan bentuk pelayanan
berupa dana talang berdasarkan
pembiayaan bai salam.

6. Pengerahan Dana
Masyarakat

7. Penyaluran Dana
Masyarakat

8. PENDIRIAN
BPR SYARIAH
Dalam pendirian BPR syariah harus
mengacu pada bentuk hukum BPR syariah
yang telah ditentukan dalam UU perbankan,
sebagaimana dalam UU perbankan no 10
tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu
BPR syariah dapat berupa :
1. Perseroan terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan daerah

9. Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPR syariah adalah sebagai
berikut :
1. BPR syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin direksi bank
indonesia.
2. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :
a. Warga negara indonesia
b. Badan hukum indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga
negara indonesia
c. Pemerintah daerah, atau
d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam hurup a,b
dan c

10. SUMBER MODAL
Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR
syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
1. Rp. 2.000.000.000,- untuk BPR syariah yang
didirikan diwilayah daerah khuhus ibu kota jakarta raya
dan kabupaten/kotamadya tangerang,bogor,bekasi,dan
karawang.
2. Rp.1.000.000.000,- untuk BPR syariah yang
didirikan diwilayah ibu kota propinsi diluar wilayah
seperti tersebut pada butir 1 diatas.
3. Rp.500.000.000,- untuk BPR syariah yang didirikan
diluar wilayah yang disebut pada butir 1 dan 2 diatas.
Modal yang disetor tersebut,
yang digunakan untuk modal kerja bagi BPR, syariah,
wajib sekurang –kurangnya berjumlah 50%. Dengan
kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPR
syariah itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang
disetor oleh pendirinya.

11. KENDALA
PERKEMBANGAN
1. BPR syariah kurang dikenal
masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah,
bahkan beberapa pihak menganggap BPR syariah
sama dengan BPR konvensional.
2. Rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR
syariah sehingga proses BPR syariah dalam
melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan
respon terhadap permasalahan ekonomi rendah.
3. Kurang adanya koordinasi di antara BPR syariah.
4. Aktivitas BPR syariah dibidang keuangan sering kali
tidak “menyisahkan” waktu untuk melakukan
aktivitas yang berhubungan dengan syiar islam

12. Strategi Pengembangan
BPR Syariah 1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan
keberadaan BPR, baik produknya maupun sistem yang
digunakannya. Melalui informasi di media-media
masa, kerjasama dengan lembaga pendidikan/non
pendidikan.
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM
melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga
keuangan syariah serta lingkungan yang
mempengaruhinya.
3. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi
daerah, hal ini untuk mengeketahui berapa besar
kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan
syariah lain dalam mengelola sumber-sumber
ekonomi yang ada serta untuk meningkatkan koordinasi
di antara lembaga keuangan syariah.
4. Perlu dilakukan kegiatan
rutin keagamaan dgn tujuan
meningkatkan kesadaran
akan peran Islam dalam
bidang ekonomi. Hal ini
akan menjadikan kebijakan
BPRS sesuai dgn kondisi
masyarakat.

13. TERIMA KASIH