Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menyediakan pinjaman dengan barang bergerak sebagai jaminan. Sejarahnya bermula dari praktik pegadaian yang dibawa oleh Belanda pada abad ke-19, dan kemudian berkembang menjadi perusahaan negara pada tahun 1990. Produk yang ditawarkan termasuk kredit berbasis gadai dan fidusia, dengan prosedur yang melibatkan penyerahan barang jaminan dan dokumen identitas.

1. Pegadaian Syariah Page 1
Nama : Dwi AnitaNingrum
Kelas : D4 1E Akuntansi Manajemen
No.Absen : 10
Tugas : MerangkumPegadaian Syariah
1. PengertianPegadaianSyariah
Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang
yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut
diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau
oleh oarang lain atas nama orang yang mempunyai utang atau oleh oarang lain atas
nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan
kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak
yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila ihak yang berutang tidak dapat
melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgenlijk Wetbiek) Buku II Bab
XX pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain
atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang
berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Perusahaan umum pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara
resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa
pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.
Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang
dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya
menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat

2. Pegadaian Syariah Page 2
diambil sebagai tebusan. Dalam defenisinya rahn adalah barang yang digadaikan.
Rahin adalah orang yang menggadaikan.
Pegadaian syari’ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya
berpegang kepada prinsip syari’ah. Payung gadai syari’ah dalm hal pemenuhan prinsip-
prinsip syari’ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26
Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek
kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990
tanggal 10 April 1990.
2. SejarahPegadaian Syariah
Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai.
Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di
wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut
memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar
abad ke-19.
Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa
VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang keada masyarakat dengan
jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali
perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.
Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta,
kemudian pada awal abad ke 20 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui
Staatsblad tahun 1901 Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai
pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan
tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda
sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut:
”kedua sejak saat itu dibagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan
untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali,
meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada

3. Pegadaian Syariah Page 3
kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa
dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”.
Selanjutnya, dengan staatblad 1930 No. 226 Rumah Gadai tersebut mendapat
status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti Undang-Undang
perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No.419).
Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli
atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali
perubahan bentuk badan hukum, sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi
Perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian
diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian, dan pada tahun 1990
Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan umum (PERUM) pegadaian
melalui Peraturan Pemerinah nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990.
Lahirnya Pegadaian Syariah
Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal
kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang
harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga
terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian
sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa
MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep
syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis
anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya
disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal
pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah..
Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas
rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi
Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/
Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi
Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara
struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah
pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang

4. Pegadaian Syariah Page 4
Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di
Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga
September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh
dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.
3. Produk-produk Pegadaian Syariah
Sejauh ini, perum pegadaian menerbitkan produk pegadaian yang beragam, ada yang
berbasis konvensional dan ada pula yang syari’ah. Produk pegadaian yang diterbitkan
oleh Perum Pegadaian Syariah, antara lain :
Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur
pelayanan yang mudah, aman, dan cepat.
Kreasi adalah kredit angsuran fidusia, yaitu pemberian pinjaman uang yang
ditujukan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia. Kredit atas dasar fidusia
adalah pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan
memberikan hak preferaen kepada kreditor (lembaga fidusia).
Kresida adalah kredit angsuran sistem gadai yang merupakan pemberian pinjaman
kepada para pengusha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas
dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dalam
jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan,
kendaraan bermotor, dan sebagainya.
Kremada adalah pinjaman (kredit) lunak yang diberikan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah untuk kebutuhan renovasi atau pembangunan rumah.
Kredit multi guna adalah kredit (pinjaman) dengan sistem fidusia yang di
peruntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instanti yang telah memiliki
penghasilan tetap.
Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga atau
nilai harta benda miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang
berpengalaman dan profesional.

5. Pegadaian Syariah Page 5
Jasa titipan adalah layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu
permata, kendaraan bermotor, surat-surat berharga (tanah, ijazah) kepada
masyarakat.
Gadai Gabah adalah Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang diberikan kepada
para petani dengan jaminan gabah kering giling.
Gadai Investa adalah salah satu Produk Perum Pegadaian berupa penyaluran
pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan
kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham yang tercatat dan
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Negara Ritel (ORI)
Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah dari pegadaian melayani anda
karyawan swasta atau pegawai negri untuk memiliki motor atau mobil idaman.
KRISTA adalah Kredit Usaha Rumah Tangga merupakan kredit yang ditujukan
kepada para pengusaha sangat mikro yang tergabung dalam suatu
kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng diantara
anggota kelompok tersebut.
Gadai Syari’ah (rahn) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip syari’ah, dimana nasabah hanya akan dibebankan biaya administrasi dan
biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah).
ARRUM adalah (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) merupakan pembiayaan bagi
para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip
syari’ah.
4. Prosedur Produk Gadai Syari’ah
1) Produk Gadai (Ar-Rahn)
Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih
dahulu memenuhi ketentuan berikut :
a. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
b. Mengisi formulir permintaan rahn
c. Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti :
 Perhiasan emas, berlian.

6. Pegadaian Syariah Page 6
 Kendaraan bermotor
 Barang-barang elektronik.
Prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dilakukan melalui tahapan berikut :
a. Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.
b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan yang difotokopi; identitas serta
barang jaminan ke loket.
c. Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
d. Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun.
e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan
menerima uang pinjaman
2) Produk ARRUM
Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM ini, calon nasabah harus
memenuhi beberapa persyaratan :
a. Calon nasabah merupakan mikro kecil di mana usahanya telah berjalan
minimal 1 tahun.
b. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
c. Calon nasabah harus melampirkan :
 Fotokopi KTP dan kartu keluarga.
 Fotokopi KTP suami/isteri
 Fotokopi surat nikah
 Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup
menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
 Asli BPKB kendaraan bermotor
 Fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada)
 Fotokopi pembayaran listrik atau telepon
 Fotokopi pembayaran PBB
 Fotokopi laporan keuangan usaha.

7. Pegadaian Syariah Page 7
d. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.
Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh
pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan :
 Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
 Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen
pendukung lainnya yang terkait
 Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang
dialampirkan
 Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta
menaksiragunan.
 Penandatanganan akad pembiayaan
e. Pencairan pembiayaan
3) Produk Gadai Emas di Bank Syari’ah
Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan prmohonan dapat menandatangani
bank-bank syari’ah yng menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan
memenuhi syarat sebagai berikut :
 Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku
 Perorangan WNI
 Cakap secara hukum
 Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syari’ah tersebut
 Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku)
 Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas
perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas
75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
 Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data
penghasilan atau data lainnya.

8. Pegadaian Syariah Page 8
Selanjutnya pihak bank syari’ah akan melakukan analisis pinjaman yang
meliputi :
 Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon
pemohon peminajm
 Penaksir melakukan analisis terdapat data pemohon, kaslian,dan karatese
jaminan brupa emas, sumber peengembalian pinjaman, penamilan atau tingkah
laku calon nasabah yang mencurigakan.
 Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman
(qardh) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan
nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang
disesuaikan dengan standar emas.
 Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (qardh) sesuai
dengan ketentuan bank.
 Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewadari jumlah pinjaman
 Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan
proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan
dengan ketentuan :
 Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman
dan tidak diperbaharui
 Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan
kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka
bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak
diperkenankan memliki agunan tersebut).

9. Pegadaian Syariah Page 9
5. Kegiatan Usaha Lain Pegadaian
a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
b. Penaksiran nilai barang
Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang sebagai
jaminan pada loket yang telah ditentukan penentuan harga pada kantor pegadaian
setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai
barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam
terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir.Petugas penaksir
adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman
dalam melakukan barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran
telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat
sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah
sebagai berikut :
1) Barang Kantong
 Emas
 Permata
2) Barang Gudang (mobil, mesin, barang elektonik, tekstil dll).
c. Penitipan barang
Jasa lainnya yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang.
Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan
keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan
rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum
Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.
d. Jasa lainnya
Usaha lain yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :
 Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapanilai riil
barang-barang berharga miliknaya seperti, emas, intan, berlian, dan lainnya.

10. Pegadaian Syariah Page 10
 Melayani jasa penitipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan
barang-barang berharga lainnya.
 Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan
tetap.
 Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga.
Kegiatan pegadaian umumnya meliputi dua hal yaitu sebagai berikut:
1) Penghimpunan dana (funding product)
Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan secara langsung
menghimpun dana dari masyarakat seperti dalam bentuk simpanan misalnya
tabungan, giro, deposito sebagaimana perbankan, untuk memenuhi kebutuhan
dananya untuk melakukan kegiatan usahanya maka sumberdananya yaitu:
a. Modal sendiri terdiri dari:
 Modal awal, yaitu kekayaan negara diluar APBN
 Penyertaan modal pemerintah
 Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak
perusahaan perum pegadaian berdiri
b. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
 Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk (sekitar 80%
dari total dana jangka pendek yang dihimpun)
 Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada nasabah, dan
lain-lain)
c. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam
bidang bisnis properti, seperti pembangunan gedung kantor dan pertokoan
dengan sistem BOT, build, operate, dan transfer.
d. Dari masyarakat dengan menerbitkan obligasi
e. Mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan
maupun nonperbankan.

11. Pegadaian Syariah Page 11
2) Penggunaan dana
Dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk mendanai perum pegadaian, dana
tersebut digunakan sebagai berikut:
 Uang kas dan dana likuid lain
 Pendanaan kegiatan operasional
 Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan
inventaris
 Penyaluran dana
 Investasi lain
 Pinjaman pegawai