SAHAM SYARIAH

1. 1. RIZKA FADHILAH (15830003)
2. RIZKA HENDRIYANI (15830009)

2.  Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan
penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang
mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari
satu tahundan dapat disalurkan melalui lembaga-
lembaga
 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia (MUI)Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23
Oktober 2002 Masehi atau 16 Sya’ban 1423 Hijriyah,
menyebutkan bahwa: Pasar Uang Syariah adalah
kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar
peserta pasarberdasarkan prinsip-prinsipsyariah.
 C:UsersACERDownloads37-PUAS.pdf

3.  SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah)
 PUAS (Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip
Syariah)
 SiKA (Sertifikatperdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank)
 SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia)

4.  Secara etimologis, hedging berasal dari bahasa Inggris
hedge yang berarti “lindung nilai” .
 Secara terminologis, dalam kamus lengkap ekonomi disebut
bahwa hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi
keitdak pastian mengenai gerak harga dimasa yang akan
datang dari suatu komoditi, surat surat dan mata uang
asing
 Hedging merupakan metode untuk mengurangi risiko
pergerakan harga dengan mengambil posisi berlawanan di
pasar derivatif untuk mengimbangi kerugian di (pasar
berjangka) pasar likuiditas dengan keuntungan yang wajar
di masa depan pasar (market likuiditas)

5.  Menurut DSN melalui fatwa NO: 96/DSNMUI/IV/2015
hedging syariah adalah “Cara atau teknik lindung nilai atas
nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.”
 Diantara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan
boleh oleh DSN adalah Forward Agreement (al-Muwa„adat li
„aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal) yaitu: Saling berjanji
untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah
tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau
perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.
 C:UsersACERDownloads96_Transaksi_Lindung_Nilai_Sy
ariah_atas_Nilai_Tukar.pdf

6.  Alasan mengapa fatwa ini sangat dibutuhkan karena
terjadinya kondisi pergerakan nilai tukar rupiah
terhadap dollar bergerak sangat berfluktuasi sehingga
diperlukan adanya sebuah cara untuk menghindari
adanya hal yang tidak diinginkan mendatang. Hal ini
berkaitan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-
MUI/2002 tentang jual beli mata uang. Isi fatwa
tersebut mengatakan dibolehkan hanya satu bentuk
akad, yaitu berupa transaksi spot.

7.  Hedging syariah juga diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung
Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan pada
tanggal 24 Februari 2016.
 Pengelolaan risiko nilai tukar bagi perbankan dan nasabah
syariah menjadi semakin penting. Hal ini tidak terlepas
dari tingginya pertumbuhan aset bank syariah beberapa
tahun terakhir serta potensi peningkatan transaksi valas
baik oleh perbankan maupun nasabah syariah seperti dana
haji dan umroh. Salah satu upaya untuk mitigasi risiko
nilai tukar tersebut adalah melalui transaksi lindung nilai
(hedging) sesuai prinsip syariah.

8.  Aqd al tahawwuth al-basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana)
yaitu transaksi lindung nilai dengan skema wa’d bi al-aqd fi al-
mustaqbal (forward agreement) yang diikuti dengan transaksi
mata uang asing secara spot pada saat jatuh tempo serta
penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
 Aqd al-tahawwuth al-murakkab (transaksi Lindung Nilai
Kompleks) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa
rangkaian transaksi spot pada saat jatuh tempo serta
penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
 Aqd al-tahawwuth fi suq al-sil’ah (Transaksi Lindung Nilai
melalui Bursa Komoditi Syariah) yaitu transaksi lindung nilai
dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi
(sil’ah) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli
komoditi (sil’ah) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya
berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

9. Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit
komputer dari Amerika dengan mata uang US Dollar dengan cara
tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan.
Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US Dollar akan naik
tinggi pada saat pelunasan maka ia membuat transaksi Hedging
dengan cara membeli US Dollar sejumlah nominal yang akan
dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima
Dollar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat
pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Dengan
transaksi ini andai harga US Dollar pada saat waktu pelunasan
kewajiban naik maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya
nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, karena ia telah membuat
transaksi pembelian Dollar dengan nilai tukar pada saat itu.

10.  Sertifikat ini merupakan instrumen dari PUAS (Pasar Uang
AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah)
 Sertifikat ini digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan
dana dan sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan
dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak dapat
digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka
pendek bagi bank syariah yang mengalami defisit dana dengan
prinsip mudharabah.
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
 Fatwa DSN MUI Nomor 38/DSN-MUI/X/2002
C:UsersACERDownloads38-Sertifikat_IMA.pdf

11. 1. Mencantumkan:
a. Kata-kata “Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank”;
b. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat IMA;
c. Nomor seri sertifikat IMA;
d. Nilai nominal investasi;
e. Nisbah bagi hasil;
f. Jangka waktu investasi;
g. Tingkat indikasi imbalan;
h. Tanggal pembayaran nominal dan imbalan;
i. Tempat pembayaran;
j. Nama bank penanam dana;
k. Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang
berwewenang
2. Berjangka waktu paling lama 90 hari.
3. Diterbitkan oleh kantor pusat Bank Syari’ah atau UUS.

12. 1. Kantor Pusat Bank Syari’ah, yaitu bank yang selurtuh
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari’ah.
2. Unit usaha Syari’ah (UUS) yaitu, kantor pusat dari
kantor-kantor cabang syari’ah dari bank umum yang
kantor pusatnya melakukan usaha secara
konvensional.

13. 1. Kantor pusat Bank Syari’ah, yaitu bank yang seluruh
kegiatannya berdasarkan prinsip syari’ah.
2. Unit Usaha Syari’ah (UUS), yaitu kantor pusat dari
kantor-kantor cabang syari’ah dari bank umum yang
kantor pusatnya melakukan usaha secara
konvensional.
3. Kantor Pusat Bank Umum yang melakukan usaha
konvensional.

14.  Sertfikat IMA diterbitkan oleh Bank Syariah pengelola dana dalam rangkap
tiga yang wajib diserahkan kepada bank penanam modal sebagai
penanaman dana. Pembayaran Sertifikat IMA oleh bank penanam dana
dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring atau
bilyet giro Bank Indonesia dengan melampiri lembar kedua Sertifikat IMA,
atau transfer dana secara elektronis. Dalam hal pembayaran Sertifikat IMA
dilakukan dengan transfer dana secara elektronis, bank penanam dana wajib
menyampaikan lembar kedua Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.
 Sertifikat IMA yang belum jatuh tempo dapat dipindahtangankan kepada
bank lain, tetapi hanya dapat dilakukan 1 kali. Pemindahtanganan Sertifikat
IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan
bank penanam dana selanjutnya tidak diperkenankan memindahtangankan
Sertifikat IMA kepada bank lainnya hingga berakhirnya jangka waktu
sertifikat dimaksud.
 Dalam hal pemindahtanganan, maka bank terakhir pemegang Sertifikat
IMA wajib memberitahukan kepada bank penerbit sertifikat IMA.
Tujuannya adalah untuk memudahkan bank penerbit Sertifikat IMA dalam
membayar nominal pada saat jatuh tempo dan pembayaran imbalan.

15.  Pada saat sertifikat IMA jatuh tempo, bank penerbit
membayar kepada bank pemegang sertifikat IMA
sebesar nilai nominal investasi dengan menggunakan
nota kredit melalui kliring, menggunakan bilyet giro
Bank Indonesia, atau transfer dana secara elektronis.

16.  Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat
imbalan deposito investasi Mudharabah bank penerit sesuai
dengan jangka waktu penanaman.
 Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA yang berjangka waktu
sampai dengan 30 hari mengacu pada tingkat imbalan deposito
investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan jangka
waktu 1 (satu) bulan.
 Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA yang berjangka waktu di
atas 30 hari sampai dengan 90 hari mengacu pada tingkat imbalan
deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan
jangka waktu 3 (tiga) bulan.
 Besarnya imbalan Sertifikat IMA dihitung berdasarkan jumlah
nominal investasi, tingkat imalan deposito investasi Mudharabah
sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi
hasil yang disepakati. Rumus : X = P x R x t/360 x k

17.  Bank A
Pada bulan Mei 2000, R Deposito Investasi
Mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan =
8,5%.
Pada bulan Juni 2000, R Deposito
Investasi Mudharabah 1 bulan = 9% dan 3
bulan = 10%..
 Tanggal 3 Mei 2000:
Bank B menanamkan dana pada Bank A
dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp.
10 Miliar selama 10 hari dengan nisbah
bagi hasil yang disepakati (70:30).
 Tanggal 15 Mei 2000:
Bank C menanamkan dana pada Bank A
dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp.
20 Miliar selama 40 hari dengan nisbah
bagi hasil yang disepakati (75:25).
 Pengembalian nominal investasi:
Kepada Bank B sebesar Rp. 10 miliar
pada tanggal 14 Mei 2000.
Kepada Bank C sebesar Rp. 20 miliar
pada tanggal 25 Juni 2000.
 Pembayaran Imbalan Sertifikat IMA:
 Tanggal 1 Juni 2000:
Kepada Bank B sebesar Rp. 10 miliar x
8% x 10/360 x 0,7 = Rp. 15,55 juta.
Kepada Bank C sebesar Rp. 20 miliar x
8,5% x 16/360 x 0,75 = Rp. 56,67 juta.
 Tanggal 2 Juli 2000:
Kepada Bank C sebesar Rp. 20 miliar x
10% x 24/360 x 0,75 = Rp. 99,99 juta.

18.  Bank, dalam hal ini Kantor Pusat Bank syariah atau UUS
penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan kepada Bank Indoneia
pada hari penerbitan Sertifikat IMA mengenai (a) nilai nominal
investasi; (b) nisbah bagi hasil; (c) jangka waktu investasi: dan
(d) tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA, yaitu tingkat
imbalan deposito investasi mudharabah (sebelum
didistribusikan) pada bulan sebelumnya dikali nisbah bagi hasil
untuk bank penanam dana.
 Bank penerbit Sertifikat IMA juga wajib melaporkan kepada
Bank Indonesia tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA, yaitu
tingkat imbalan deposito investasi mudharabah (sebelum
didistribusikan) dikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam
dana pada hari kerja pertama setiap bulan. Disamping itu bank
syariah wajib melaporkan kepada bank Indonesia tingkat
imbalan deposito investasi mudharabah untuk semua periode
jangka waktu.

19.  Sertifikat yang diterbitkan tanpa warkat atas dasar transaksi
jual beli kepemilikan komoditi menggunakan akad
Murabahah yang berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight)
sampai 1 (satu) tahun, dengan nominal maksimal sebesar
nilai perdagangan komoditi yang menjadi dasar
penerbitannya yang dibuktikan dengan Surat Penguasaan
Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT).
 PBI Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah
 Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011
C:UsersACERDownloads82-
Perdagangan_Bursa_Komoditi.pdf

20.  Wa‘d adalah janji sepihak yang
disampaikan salah satu pihak
untuk melaksanakan suatu
transaksi;
 Bai‘ adalah jual beli, yaitu
pertukaran harta dengan harta
yang menjadi sebab
berpindahnya kepemilikan
obyek jual beli;
 Murabahah adalah penjualan
suatu barang (komoditi) dengan
menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga
yang lebih tinggi sebagai laba;
 Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh
satu pihak Muwakkil/pemberi kuasa) kepada
pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal yang
boleh diwakilkan;
 Qabd adalah penguasaan komoditi oleh pembeli
yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan
tindakan hukum (tasharruf, seperti menjual)
terhadap komoditi tersebut, menerima manfaat
atau menanggung risikonya;
 Qabdh Haqiqi adalah penguasaan komoditi oleh
pembeli atas fisik komoditi yang dibelinya;
 Qabdh Hukmi adalah penguasaan komoditi oleh
pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi
yang dibelinya baik dalam bentuk catatan
elektronik maupun non-elektronik;dan
 Muqayadhah adalah salah satu bentuk jual beli
yang berupa pertukaran komoditi dengan
komoditi lainnya, baik pertukaran antar komoditi
yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi
yang berbeda jenis;

21.  Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditi di bursa dengan
menggunakan akad murabahah.
 Diterbitkan dalam rupiah.
 Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat.
 Berjangka waktu satu hari sampai dengan 365 hari
 Tidak dapat dialihkan kepemilikannnya.
 Diterbitkan berdasarkan perdagangan komoditi di bursa.
 Diterbikan paling banyak sebesar nilai perdagangan komoditi di
bursa yang menjadi dasar penerbitannya.
 Komoditi bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus halal
dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 Perdagangan komoditi di bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA
harus sesuai dengan peraturan perdagangan di bursa dan tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

22.  SiKA diterbitkan oleh BUS atau UUS selaku konsumen komoditi
 SiKA dapat ditransaksikan oleh konsumen komoditi dengan BUS,UUS,atau
bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
selaku peserta komersial
 Transaksi SiKA dapat dilakukan secara langsung atau melalui perusahan
pialang
 Dalam hal transaksi SiKA dilakukan melalui perusahaan pialang
sebagaimana dimaksud pada angka 3,maka penggunaan perusahaan pialang
dimaksud menggunakan akad Ju’alah
 SiKA memuat informasi antara lain :
1. Nilai nominal perdagangan komoditi di bursa sesuai Surat Penguasaan
Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT)
2. Margin perdagangan komoditi di bursa, dan
3. Jangka waktu pembayaran tangguh oleh konsumen komoditi

23.  Mekanisme Transaksi SiKA
1. Konsumen komoditi selaku pembeli memesan kepada
peserta komersial untuk melakukan pembelian komoditi di
bursa dan berjanji akan melakukan pembelian komoditi
dimaksud.
2. Peserta komersial membeli komoditi di bursa dari peserta
pedagang komoditi dengan pembayaran tunai sebesar nilai
nominal komoditi.
3. Peserta komersial menerima dokumen kepemilikan yang
berupa SPAKT.
4. Peserta komersial menjual komoditi kepada konsumen
komoditi dengan akad murabahah.
5. Konsumen komoditi membayar kepada peserta komersial
secara tangguh angsuran sesuai kesepakatan dalam akad
murabahah dan menerbitkan SiKA.

24. 6. Konsumen komoditi mendapat jaminan untuk menerima
komoditi dalam bentuk SPAKT dari peserta komersial.
7. Konsumen komoditi menjual komoditi melalui bursa
kepada peserta pedagang komoditi secara tunai dengan
akad al-ba’i sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana
tercantum dalam SPAKT.
8. Konsumen komoditi menyerahkan komoditi dengan
mengalihkan SPAKT yang diterima dari peserta komersial.
9. Konsumen komoditi menerima pembayaran tunai dari
peserta pedagang komoditi.
10. Peserta pedagang komoditi yang melakukan transaksi
dengan peserta komersial dan konsumen komoditi tidak
boleh merupakan pihak yang sama.

25.  Pada saat pembelian komoditi di bursa, peserta komersial
melakukan transfer dana kepada peserta pedagang
komoditi sebesar nilai nominal komoditi dan memperoleh
SPAKT dari peserta pedagang komoditi.
 Pada saat SiKA diterbitkan, peserta komersial
menyerahkan SPAKT kepada konsumen komoditi.
 Pada saat penjualan komoditi di bursa oleh konsumen
komoditi kepada peserta pedagang komoditi melakukan
transfer dana kepada konsumen komoditi sebesar nilai
nominal komoditi sebgaimana tercantum di dalam SPAKT.
 Pada saat SiKA jatuh waktu, konsumen komoditi
melakukan transfer dana kepada peserta komersial sebesar
nilai nominal komoditi di tambah margin perdagangan
komoditi di bursa.

26.  Bank Syariah A (Konsumen Komoditi) sedang mengalami kesulitan likuiditas,
kemudian menghubungi Bank Syariah B (Peserta Komersial) untuk melakukan
transaksi komoditas syariah. Kemudian Bank Syariah B melakukan pembayaran tunai
sebuah (sejumlah) komoditas di bursa komoditas yang apabila diuangkan akan bernilai
sama dengan jumlah likuiditas yang dibutuhkan oleh Bank Syariah A. selanjutnya,
setelah melakukan pembayaran tunai ke bursa komoditas, Bank Syariah B menjual
kepemilikannya kepada Bank Syariah A dengan mengambil keuntungan (mark up) dan
pembayaran tangguh (murobahah), waktu yang telah disepakati bersama. Setelah
memiliki komoditas, Bank Syariah A atau minimal sertifikat komoditas di bursa, Bank
Syariah A segera menjual kembali komoditas tersebut melalui otoritas bursa. Dan
tentunya, karena transaksi tersebut terjadi pada hari yang sama (minimal berselang
satu-dua hari) dan harga komoditas tidak berubah sehingga bank syariah A
mendapatkan likuiditas sesuai yang diinginkannya. Namun, bank syariah A
meninggalkan kewajiban pembayaran kontrak murabahah kepada bank syariah B
sebagaimana dijelaskan diatas. Jadi, dalam Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SiKA) melibatkan tiga elemen. Pertama,
peserta komersial, yakni BUS, UUS dan Bank Asing yang menjalankan usaha berprinsip
syariah yang kelebihan likuiditas. Kedua, konsumen komoditi, yakni BUS dan UUS yang
membutuhkan likuiditas dan menerbitkan Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SiKA).

28.  Di tahap pertama penjualan barang antara bank dengan
peserta pedagang komoditi di bursa dilakukan secara jual
beli tunai atau bisa juga dengan ba’i al musawamah
(perdagangan dengan konsep tawar menawar untuk
mendapat harga yang wajar).
 Bank syariah lalu menjual komoditi tersebut dengan
menggunakan akad murabahah (transaksi penjualan
barang dengan menyatakan harga perolehan dan
keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli)
kepada konsumen komoditi. Di masa itu perdagangan
komoditi syariah dapat berhenti dengan melakukan serah
fisik jika konsumen tidak akan lagi menjual komoditi yang
dimilikinya ke bursa. Namun jika konsumen ingin
menjualnya terdapat cash settlement (penyelesaian secara
tunai).

29.  Karena konsumen komoditi memerlukan uang, maka
komoditi yang dimilikinya akan dijual kembali kepada
peserta pedagang komoditi dengan jual beli tunai melalui
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Di sini posisi BBJ adalah
sebagai wakil dari peserta pedagang komoditi, dengan
demikian terdapat akad wakalah. Pada akad wakalah ini
tidak ditentukan apakah wakil harus memperoleh imbalan
atau tidak. Hal itu ditentukan sesuai kesepakatan antara
BBJ dan pedagang komoditi apakah akan ada imbalan atau
tidak.
 Pada saat penjualan kembali itulah terdapat akad
muqayadhah yang merupakan jual beli secara barter
barang dengan barang.