Dokumen tersebut membahas latar belakang peradilan konstitusi di berbagai negara dan Indonesia. Peradilan konstitusi pertama kali dibentuk di Amerika Serikat pada 1803 berdasarkan putusan Marbury vs Madison, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa seperti Austria. Di Indonesia, gagasan peradilan konstitusi pertama kali diajukan oleh Yamin pada 1950-an, namun baru terwujud pada 2000 melalui Tap MPR. Fungsi MK adalah sebagai

1. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
HUKUM ACARA PERADILAN
KONSTITUSI

2. PERTANYAAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bagaimanakan kasus Marbury vs Madison
Apa alasan John Marshall membatalkan Judiciary Act.
Bagaimana pemikiran Yamin tentang Yudisial Review.
Apa Alasan Soepomo menolak usulan tersebut?
Bagaimana pemikiran Hans Kelsen terkait pembentukan Peradilan
Konstitusi?
Apa hubungan antara peradilan konstitusi dan prinsip Supremasi
Konstitusi.
Apa latar belakang pemikiran pembentukan MK
Apa saja wewenang yang dimiliki MK?
Berdasarkan wewenang itu, apa fungsi MK?
Bagaimana kedudukan MK dalam Ketatanegaraan Indonesia?
Apa dasar hukum pembentukan dan keberadaan MK?
Apa saja sumber hukum acara peradilan konstitusi?

3. LATAR BELAKANG PERADILAN
KONSTITUSI
• Putusan Judicial Review MA AS 1803.
• George Jellinek  MA Austria memiliki
wewenang JR.
• Hans Kelsen  Dibentuk Pengadilan Tersendiri
di Luar MA  Vervassungsgerichtshoft
(Konstitusi Austria 1920).

4. DASAR PEMIKIRAN
• Supremasi Konstitusi
• Checks and Balances
• Perlindungan Hak Warga Negara

5. MK RI
• Usulan Yamin  Balai Agung berwenang
membanding UU.
• Konstitusi RIS  MA berwenang menguji UU
Negara Bagian.
• Rekomendasi PAH II MPRS 1966-1967  MA
1966berwenang menguji UU.
• IKAHI  1970, MA memiliki wewenang JR.
• Tap MPR No. III/MPR/2000  MPR berwenang
menguji UU terhadap UUD.
• Perubahan Ketiga UUD 1945  MK

6. Dasar Pemikiran
• Pentingnya JR
• Mengimbangi kekuasaan Pembentuk UU.
• Berubahnya Supremasi MPR menjadi
Supremasi Konstitusi.
• Perlindungan HAM dan Hak Konstitusional WN

7. KEDUDUKAN MK
•
•
•
•
Sebagai Lembaga Negara
Pelaku kekuasaan kehakiman
Sejajar dengan lembaga negara lain
Merdeka (Impartial)
(Impartial)

8. FUNGSI
• Pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution)
constitution);
• Penafsir final konstitusi (the final interpreter of
the constitution);
constitution);
• Pelindung hak asasi manusia (the protector of
human rights);
rights)
• Pelindung hak konstitutional warga negara (the
protector of the citizen’s constitutional rights);
rights)
• Pelindung demokrasi (the protector of
democracy).
democracy).

9. WEWENANG
Memutus
• Pengujian UU terhadap UUD;
• Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar
Lembaga Negara;
• Perselisihan Hasil Pemilu;
• Pembubaran Partai Politik;
• Pendapat DPR mengenai Pelanggaran Hukum
Presiden dan/atau Wapres.

10. SUMBER HUKUM ACARA MK
•
•
•
•
•
UUD 1945
UU NO. 24 TAHUN 2003 (dan UU terkait);
PMKPMK-PMK
PUTUSAN MK
Konvensi/Perjanjian Internasional

11. PMK
• PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang.
Undang• PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
• PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
• PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
• PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
• PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan
Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh
(Video Conference).
• PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
• PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

12. PERTANYAAN PERTEMUAN
SELANJUTNYA
APA SAJA ASAS-ASAS PERADILAN KONSTITUSI?
APA YANG DIMAKSUD “AUDI ET ALTERAM PARTEM”?
APA YANG DAMKSUD “IUS CURIA NOVIT”?
APA YANG DIMAKSUD “praesumptio iustae causa”?
APA CIRI-CIRI ATAU KARAKTER PERKARA DI MK?
APA SAJA ISI DALAM SUATU PERMOHONAN?
BAGAIMANA ALUR/MEKANISME PENDAFTARAN
PERMOHONAN?
• SEBUTKAN JENIS DAN SIFAT PERSIDANGAN!
• KAPAN MK DAPAT MELAKUKAN PENGGABUNGAN
PERKEARA?
• APA SAJA AGENDA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN, DAN
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN?
•
•
•
•
•
•
•