Dokumen tersebut merangkum kondisi umum Kota Sibolga, termasuk letak geografis, luas wilayah, pembagian administratif, demografi, pendidikan, dan sarana kesehatan. Kota Sibolga terletak di tepi pantai barat Pulau Sumatera bagian utara dengan luas wilayah sebesar 13,47 km2 dan penduduk sebesar 95.035 jiwa pada tahun 2014. Sarana pendidikan terdiri atas 61 SD, 15 SMP, 9 SMA,

2. i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI.................................................................................................. i
BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1
A. Dasar Hukum............................................................................... 1
B. Gambaran Umum Daerah Kota Sibolga.......................................... 2
1. Kondisi Umum Daerah Kota Sibolga .......................................... 2
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kota Sibolga ................................ 4
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SIBOLGA.............................................................. 6
A. Visi dan Misi Kota Sibolga ........................................................... 6
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah............................................. 10
C. Prioritas Daerah …………………………………………………………………….. 19
BAB III URUSAN DESENTRALISASI ......................................................... 20
A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ................... 20
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan .................................... 24
1. Dinas Pendidikan ................................................................ 24
2. Dinas Kesehatan.................................................................. 33
3. Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. FL. Tobing ............................. 49
4. Dinas Pekerjaan Umum........................................................ 65
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ……………………….. 73
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika…………….. .. 77
7. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan .............. 84
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ 89
9. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .............. 95

3. ii
10. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ……………………………………….. 102
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ............................. 114
12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ……………………………….. 121
13. Kantor Kesatuan Bangsa .................................................... 124
14. Kantor Satpol Pamong Praja................................................ 131
15. Sekretariat Daerah ............................................................. 133
16. Sekretariat DPRD................................................................ 144
17. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ………………….. 147
18. Inspektorat ........................................................................ 152
19. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan …………………. 156
20. Kecamatan Sibolga Utara .................................................... 159
21. Kecamatan Sibolga Kota ..................................................... 165
22. Kecamatan Sibolga Selatan ................................................. 172
23. Kecamatan Sibolga Sambas................................................. 174
24. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan....................... 178
25. Kantor Perpustakaan & Arsip............................................... 185
C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan................................... 191
1. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & OR ....................... 191
2. Dinas Kelautan, Perikanan & Peternakan............................... 195
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM............... 199
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN .................................................................. 206
Tugas Pembantuan yang Diterima..................................................... 206
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ……………………............... 206
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan…………………………. ... 208
3. Dinas Pendidikan…………………………………………………………………….. 210
4. Dinas Kesehatan ………………………………………………….. .................. 214
5. Sekretariat Daerah ……………………………………………….................... 216

4. iii
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN................................................... 217
A. Kerjasama Antar Daerah………………………………………………………….. 217
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga ....................................... 218
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah .............................. 219
D. Pembinaan Batas Wilayah………………………………………………………... 221
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana................................... 222
F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.................. 229
BAB VI PENUTUP....................................................................................... 232
LAMPIRAN
REALISASI ANGGARAN, JUMLAH PNS DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA
II.1 Tataran Pengambil Kebijakan
II.2 Tataran Pelaksana Kebijakan 1 urusan
Tataran Pelaksana Kebijakan 2 urusan
Tataran Pelaksana Kebijakan 3 urusan
II.3 Aspek Tingkat Capaian Kinerja

5. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat
dan HikmatNya sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk
mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan
dipundak kami berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat mengamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah harus mengimformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah kepada masyarakat melalui media massa ataupun media cetak dan website
pemerintah daerah. Dalam memenuhi amanah tersebut Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun 2014 disusun dan
disampaikan kepada Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang dimiliki.
Tentunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari
adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat
dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki
dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dan yang
menjadi harapan kita semua bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah akan semakin baik dan meningkat setiap tahunnya.
Sibolga, Maret 2015
WALIKOTA SIBOLGA,
Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK

6. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan
dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bertanggungjawab dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata
pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tesebut Kepala Daerah
mempunyai kewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah Pusat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun
Anggaran 2014 adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1
(satu) tahun anggaran dilakukan dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan
(progress report) dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Disamping itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014 merupakan operasionalisasi dari
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota SibolgaTahun 2011 – 2015.
B. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA SIBOLGA
1. Kondisi Umum Daerah Kota Sibolga
Kota Sibolga terletak di tepi pantai Barat Pulau Sumatera bagian Utara yakni di
Teluk Tapian Nauli, ± 350 km Selatan Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara.
Secara geografis wilayah Kota Sibolga terletak pada posisi 01º 42’ LU s/d 01º 46’ LU
dan 98º 44’ BT s/d 98º 48’ BT dan secara fisik berada di dalam wilayah Kabupaten
Tapanuli Tengah, atau dengan kata lain dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah.
Luas administrasi Kota Sibolga adalah 35,36 km2, daratan pulau Sumatera 11,26
km2, urban area seluas 6,44 km2 atau 47,21% dari total luas daratan.
Kota Sibolga adalah kota pantai yang pada sisi lainnya berbatasan langsung
dengan Pegunungan Bukit Barisan. Letaknya yang demikian membuat keadaan
topografi wilayah Kota Sibolga terbagi 2 (dua) kategori yaitu : wilayah datar dan
wilayah terjal. Dlihat dari sisi kemiringan lahan, maka wilayah Kota Sibolga
didominasi oleh lahan terjal dengan kemiringan lereng > 40% yakni mencapai 808,85
Ha atau 59,26% dari luas wilayah Kota Sibolga. Luas wilayah yang landai/datar yakni

7. 2
yang memiliki kemiringan lahan 0-2 % merupakan bagian terluas mencapai 397,71
Ha atau 29,14 % dari luas wilayah Kota Sibolga. Kota Sibolga berada antara 1 – 50
meter di atas permukaan laut dan beriklim cukup panas dengan suhu maksimum
mencapai 31,5oC 9. Berdasarkan data klimatologi untuk Kota Sibolga pada umumnya
sama dengan Kota lainnya yaitu, musim kemarau dan musim hujan. Rata – rata
curah hujan di Kota Sibolga pada tahun 2011 sebesar 3.304,8 mm.
Batas-Batas Wilayah Kota Sibolga adalah :
 Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
 Sebelah Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
 Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
 Sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli/Kabupaten Tapanuli Tengah
Tabel
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sibolga
No.
Kecamatan/
Kelurahan
Luas Wilayah
(Ha)
Persentase
(%)
I Sibolga Utara 373,33 27,70
1. Sibolga Ilir 78,00 5,79
2. Angin Nauli 87,30 6,48
3. Huta Tonga-tonga 39,60 2,94
4. Huta Barangan 96,99 7,20
5. Simare-mare 71,44 5,30
II Sibolga Kota 129,30 9,59
1. Kota Baringin 23,92 1,77
2. Pasar Baru 17,96 1,33
3. Pasar Belakang 58,50 4,34
4. Pancuran Gerobak 28,92 2,15
III Sibolga Selatan 314,35 23,32
1. Aek Habil 61,39 4,55
2. Aek Manis 123,96 9,20
3. Aek Parombunan 89,80 6,66
4. Aek Muara Pinang 39,20 2,91
IV Sibolga Sambas 530,87 39,39
1. Pancuran Pinang 107,00 7,94
2. Pancuran Kerambil 92,06 6,83
3. Pancuran Dewa 123,91 9,19
4. Pancuran Bambu 207,90 15,42
KOTA SIBOLGA 1.347,85 100

8. 3
Penduduk Kota Sibolga tahun 2014 berjumlah 95.035 jiwa dan bila
dibandingkan dengan luas kota Sibolga 10,77 km2, maka rata-rata tingkat kepadatan
penduduknya mencapai 8.824 jiwa.
Pada Tahun 2013 Angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun keatas) di Kota
Sibolga sebesar 37.255 jiwa (penduduk yang bekerja + aktif mencari kerja),
sedangkan sisanya sebesar 19.067 jiwa bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus
rumah tangga dan lainnya).
Fasilitas pendidikan Kota Sibolga dapat dilihat dari segi sarana yang ada yakni
jumlah sekolah terdapat 61 SD terdiri dari 45 SD Negeri, 11 SD Swasta dan 5 MI (2
Negeri dan 3 Swasta) dengan jumlah guru keseluruhan sebanyak 967 guru dengan
17.055 murid. Untuk jumlah SMP/MTs di Kota Sibolga terdapat 15 SMP (9 Negeri dan
6 Swasta) dan 4 MTs ( 1 Negeri dan 3 Swasta) jumlah guru keseluruhan sebanyak
469 guru dan banyaknya murid 7.617 murid, sedangkan jumlah SMA/MA/SMK di Kota
Sibolga terdapat 9 satuan pendidikan SMA, 3 satuan pendidikan MA, dan 8 satuan
pendidikan SMK dengan jumlah guru keseluruhan sebanyak 554 guru dengan 8.228
murid. Jumlah Perguruan tinggi yang ada di Kota Sibolga sebanyak 4 buah Perguruan
Tinggi Swasta yang terdiri dari 3 Sekolah Tinggi dengan jumlah mahasiswa : 1.593
orang dan jumlah dosen sebanyak 58 orang.
Pada tahun 2013, Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SD/MI mencapai
98,13; SMP/MTs 73,31 dan SMA/MA/SMK sebesar 65,03. Sedangkan Angka
Partisipasi Kotor (APK) di tingkat SD/MI mencapai 160,57; SMP/MTs 136,72 dan
SMA/MA/SMK sebesar 159,71.
Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama
dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Pada tahun 2014 jumlah rumah sakit
umum yang ada di Kota Sibolga terdiri dari 2 rumah sakit negeri dengan jumlah
kapasitas tempat tidur rumah sakit negeri sebanyak 146 buah. Puskesmas di Kota
Sibolga berjumlah 4 buah dan puskesmas pembantu 41 buah. Sedangkan balai
pengobatan ada 1 buah. Tenaga medis kesehatan di Kota Sibolga jumlahnya terus
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah dokter umum di Kota Sibolga
tahun 2014 terdapat sebanyak 43 orang, dokter gigi sebanyak 9 orang dan tenaga S2
kesehatan sebanyak 10 orang.
Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2013 sebesar 151,06 per
100.000 kelahiran hidup, Prevelansi gizi buruk pada balita sebesar 5,59%. Angka
Kematian Bayi (AKB) 12,08 orang per 1.000 kelahiran hidup, Angka Harapan Hidup
(UHH) 70,39 tahun. Pasangan usia subur (PUS) 12.138 pasangan, peserta KB aktif
7.839 pasangan.
Banyaknya tindak pidana yang diselesaikan oleh Polres Sibolga tahun 2013
sebesar 391 kasus yang dilaporkan, Perkara perdata yang masuk Pengadilan Negeri
tahun 2013 sebanyak 48 perkara, sedangkan perkara pidana yang masuk sebanyak
484 perkara.
Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama tahun 2013 sebanyak 82 perkara
dengan rincian 12 perkara dicabut, 4 ditolak, 54 diputuskan.

9. 4
Jumlah panti asuhan yang ada di Sibolga sebanyak 3 panti asuhan dengan
jumlah 61 orang penghuni. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di
Sibolga sebanyak 1.116 orang.
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kota Sibolga
Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi
perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi
tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan menggambarkan aktifitas yang
sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional
sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu
indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu
daerah. PDRB akan menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola faktor-
faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dalam suatu
proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta untuk menggambarkan
kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil dari proses faktor-
faktor produksi tersebut.
Adapun gambaran PDRB Kota Sibolga atas dasar harga berlaku dan harga
konstan dari tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :
No. Tahun PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku
(Jutaan Rupiah)
PDRB Atas Dasar
Harga Konstan 2000
(Jutaan Rupiah)
1.
2.
3.
4.
5.
2009
2010
2011
2012
2013
16.104.340,14
18.273.655,63
19.916.343,66
21.952.989,87
24.774.738,88
8.257.507,80
8.759.805,87
9.117.743,41
9.543.258,71
10.102.079,00
Sumber : Sibolga Dalam Angka Tahun 2014
Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peranan sektor-
sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari
nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor akan menggambarkan
ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing
sektor. Struktur ekonomi di suatu daerah tersebut dapat digambarkan melalui
distribusi persentase dari PDRB atas dasar harga berlaku.
Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kota Sibolga Tahun 2013 sebesar Rp.
2,125,846.02 juta rupiah sedangkan jika dilihat berdasarkan dasar harga berlaku
pada harga konstan 2000 sebesar Rp. 866,829.09 juta rupiah dengan laju
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di tahun 2012 sebesar 5,80%.
Jika dilihat peranan sektoral atas dasar harga berlaku pada tahun 2013, bahwa
sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi kontributor terbesar yaitu sebesar 8,45

10. 5
% diikuti sektor jasa-jasa sebesar 8,27% dan sektor ketiga terbesar yaitu sektor
listrik, gas dan air bersih sebesar 6,71%.
Inflasi Kota Sibolga tahun 2013 sebesar 10,08% jauh lebih besar dari inflasi
tahun 2012 sebesar 3,30%.

11. 6
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SIBOLGA TAHUN 2011-2015
A. VISI DAN MISI KOTA SIBOLGA
Melihat potensi Kota Sibolga, dikaitkan dengan perubahan dan
perkembangan yang terjadi, baik di tingkat daerah, nasional dan internasional,
perlu adanya penentuan arah dan tujuan serta masa depan Kota Sibolga yang
diinginkan, sehingga dengan demikian dapat ditetapkan langkah-langkah untuk
mewujudkannya.
Untuk mewujudkan masa depan yang diharapkan tersebut, perlu adaya
komitmen bersama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang
dirumuskan dan dituangkan sebagai visi bersama. Adapun Visi Kota Sibolga
adalah “BERSAMA KITA MEMBANGUN RAKYAT SIBOLGA YANG SEHAT,
CERDAS, SEJAHTERA DAN BERADAB“.
Bertitik tolak dari visi tersebut, maka dalam rangka mewujudkannya
diperlukan suatu misi yang harus dilaksanakan. Adapun Misi tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan
akuntabel
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata,
berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan
demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang siap
menghadapi tantangan kemajuan zaman
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan
ruang yang berwawasan lingkungan

12. 7
5. Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan
menegakkan supremasi hukum dan HAM
Pikiran yang terkandung dalam Misi tersebut di atas, adalah sebagai
berikut :
1. Misi pertama : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan,
transparan dan akuntabel.
Pemerintahan yang demokratis, transparan mempunyai makna bahwa proses
penyusunan kebijakan, dan perencanaan pembangunan melalui proses yang
demokratis dan transparan dengan mengikutsertakan masyarakat sehingga
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memenuhi azas keadilan.
Pemerintahan yang akuntabel menggambarkan kemampuan untuk
menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih,
profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga
kota serta pertanggungjawaban secara konstruktif dan proporsional. Untuk
itu, tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian
perjalanan misi pertama ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Terwujudnya pelayanan prima melalui penerapan Standar Operasional
Prosedur;
b. Terwujudnya kemandirian keuangan Daerah;
c. Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat;
d. Terwujudnya kepercayaan masyarakat melalui mekanisme
pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional
2. Misi kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang
komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan
perilaku sehat.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sibolga sehat melalui upaya
prefentif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk itu, tujuan yang akan
diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan misi ke-2 ini pada
akhir nantinya, adalah :
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

13. 8
b. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat.
c. Terbangunnya lingkungan sehat dan perilaku sehat.
3. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata,
bermutu dan demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda
yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman.
Pendidikan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Sibolga adalah
pendidikan yang terjangkau bagi warga kota serta pendidikan yang mampu
menyiapkan generasi penerus yang cerdas, trampil, mandiri dan berwawasan
global sehingga mampu menghadapi perubahan serta tantangan
perkembangan kemajuan zaman. Untuk itu, tujuan yang akan diwujudkan
sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan misi ke-3 ini pada akhir
nantinya, adalah
a. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu
dan teknologi;
b. Terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga kota;
c. Meningkatnya kualitas ketrampilan generasi muda dan prestasi olah
raga.
4. Misi keempat : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta
penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga di masa datang diharapkan akan
ditopang dari sektor pariwisata, kelautan dan perikanan serta jasa
perdagangan. Untuk itu perlu didukung dengan infrastruktur, sistem
transportasi dan jaringan sistem teknologi yang memadai yang difokuskan
kepada peningkatan kualitas fisik lingkungan hidup yang lebih seimbang,
meningkatkan kualitas tata ruang kota yang berwawasan lingkungan. Misi ini
ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sibolga dan menanggulangi masalah kemiskinan melalui pengembangan
potensi pariwisata Kota Sibolga, menyediakan fasilitas pengolahan perikanan
dan industri rumah tangga lainnya, memperkuat sistem dan kemudahan

14. 9
akses untuk mendapatkan sembilan barang pokok (sembako) dengan harga
yang stabil dan terjangkau serta mengurangi jumlah pengangguran,
meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial melalui pembinaan,
pemberian bantuan, serta pembangunan sosial masyarakat. Untuk itu,
tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari penyelesaian perjalanan
misi ke-4 ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Meningkatnya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung
mobilitas barang dan jasa;
b. Terwujudnya pengembangan sistem teknologi informasi yang
berorientasi global;
c. Tersedianya sarana dan prasarana industri pariwisata;
d. Tersedianya fasilitas pengolahan perikanan dan industri kreatif rumah
tangga lainnya;
e. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman;
f. Meningkatnya kawasan pemukiman yang sehat, rapi dan nyaman;
g. Tertatanya tata ruang yang sesuai dengan topografi Kota Sibolga;
h. Berkurangnya jumlah pengangguran;
i. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga miskin;
j. Meningkatnya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Misi kelima : Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai
dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM.
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan menghidupkan
kembali budaya masyarakat yang bernilai etika dan estetika tinggi sebagai
modal pembangunan dan jati diri masyarakat Sibolga. Selain itu, misi ini
bermaksud meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran,
berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari nilai adiluhung agama dan jati
diri budaya Sibolga serta meningkatkan pelayanan di bidang hukum melalui
advokasi, bantuan hukum terutama bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, pembinaan dan koordinasi dengan aparat penegak

15. 10
hukum. Untuk itu, tujuan yang akan diwujudkan sebagai cermin dari
penyelesaian perjalanan misi ke-5 ini pada akhir nantinya, adalah :
a. Terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat dan antar umat
beragama
b. Meningkatnya ketahanan budaya lokal yang menunjang kepariwisataan.
c. Meningkatnya pelayanan di bidang hukum.
d. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan
dan anak.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
1. Strategi Pokok
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Sibolga di era
desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ditempuh melalui lima strategi
utama pembangunan jangka menengah. Kelima strategi tersebut akan
diterapkan secara berkesinambungan yang diharapkan mampu
mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang
pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun ke depan.
Adapun kelima strategi dimaksud adalah:
1. Strategi Peningkatan sistem pelayanan publik dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance. Strategi ini untuk
mewujudkan misi pertama “Mewujudkan pemerintahan yang
demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel”.
2. Strategi Peningkatan pelayanan dan akses kesehatan. Strategi ini
untuk mewujudkan misi kedua “Meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan yang komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi
masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
lingkungan sehat dan perilaku sehat”.
3. Strategi Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan. Strategi
ini untuk mewujudkan misi ketiga “Meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan secara merata, bermutu dan demokratis bagi masyarakat

16. 11
serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan
kemajuan zaman”.
4. Strategi Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan
pembangunan perekonomian dengan memberikan kemudahan
memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui
penggalian potensi wisata dan pemberdayaan usaha kecil
menengah dengan pola kemitraan pemerintah, swasta dan
masyarakat serta memperhatikan penataan ruang yang
berwawasan lingkungan. Strategi ini untuk mewujudkan misi
keempat “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi
pengangguran serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan”.
1. Strategi Peningkatan komunikasi antar warga untuk
meminimalisir konflik horizontal dan peningkatan kesadaran
hukum serta pemberian perlindungan dan kepastian hukum
kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Strategi
ini untuk mewujudkan misi kelima “Membangun kondisi daerah yang
aman, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan
HAM”.
2. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kota Sibolga
Kebijakan umum pada bab ini merupakan upaya untuk mewujudkan
strategi dan arah kebijakan yang dilandasi kepada ketentuan dan peraturan
yang berlaku yang wajib dipedomani dan menjadi dasar penyusunan
program penyusunan jangka menengah daerah bagi setiap satuan kerja
perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan kewilayahan.
Adapun perwujudan strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan
menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan
pengelolaan program pembangunan yaitu :
a. Pelayanan umum, meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan
umum, kepegawaian, statistic, kearsipan, komunikasi dan informatika;

17. 12
b. Ketertiban dan ketentraman meliputi kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri;
c. Ekonomi, meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil
menengah, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan
kelurahan, energi, kelautan dan perikanan, perdagangan dan
perindustrian;
d. Lingkungan hidup, meliputi penataan ruang dan lingkungan hidup;
e. Perumahan dan fasilitas umum, meliputi pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;
f. Kesehatan, meliputi kesehatan dan keluarga berencana;
g. Pariwisata dan budaya, meliputi kebudayaan dan pariwisata;
h. Pendidikan, meliputi pendidikan dan pemuda dan olahraga;
i. Perlindungan sosial, meliputi kependudukan dan catatan sipil,
pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial.
Pelayanan Umum
 Peningkatan kualitas perencanaan yang didukung data statistik yang
akurat untuk menghasilkan program pembangunan yang baik;
 Peningkatan kualitas administrasi kependudukan;
 Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur untuk mendukung fungsi
pelayanan pada masyarakat;
 Peningkatan pembangunan dan efisiensi pemanfaatan infrastruktur
telematika;
 Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi;
 Peningkatan kesadaran dan kemampuan SDM dalam menggunakan
teknologi informasi.
Ketertiban dan Ketentraman
 Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan
sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku

18. 13
keteladanan dari kepala daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan
menaati hukum serta penegakan supremasi hukum;
 Melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peraturan
daerah dan peraturan perundang-undangan;
 Penegakan dan pengakuan Hak-hak Asasi Manusia (HAM);
 Peningkatan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) khususnya
integritas aparat penegak hukum;
 Penerapan prinsip persamaan hak dan anti diskriminasi dalam setiap
pelayanan masyarakat;
 Peningkatan pemberantasan secara nyata praktek korupsi di birokrasi
dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas;
 Pemberantasan korupsi sesuai ketentuan hukum secara nyata praktek
korupsi di birokrasi dan dimulai dari upaya utama untuk mewujudkan
tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas seiring dengan upaya
menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel,
transparan, efisien dan berwibawa;
 Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap
aksi terorisme;
 Pencegahan dan penanggulangan dan gangguan keamanan.
Ekonomi
 Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui penerapan hasil
penelitian dan perkembangan teknologi terkait;
 Meningkatkan kredibilitas fungsi pengawasan pelaksanaan
pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas seluruh sistem
transportasi untuk menjaga kualitas konstruksi dan fungsinya;
 Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
kebijakan tata ruang wilayah Nasional yang merupakan acuan
pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduan dengan sistem

19. 14
jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan (Sistranas) yang
menjamin efisiensi pelayanan transportasi;
 Melakukan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk
memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan penyediaan /
pengelolaan prasarana jalan;
 Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian dari institusi dan
SDM bidang penyelenggaraan prasarana transportasi;
 Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dalam masyarakat dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana transportasi;
 Menyediakan sistem transportasi melalui prasarana yang dapat
mengakses seluruh wilayah dengan tarif terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat dengan kapasitas dan kualitas yang optimal;
 Mereformasi birokrasi dan memperbaharui sistem penerimaan pegawai
negeri dalam menciptakan pelayanan publik yang kondusif dalam
mewujudkan masyarakat Sibolga yang mempunyai masa depan;
 Menyiapkan infrastruktur yang mampu memperlancar pergerakan faktor
produksi, SDM dan produk dari satu daerah ke daerah lain sehingga
mempermudah produksi dan pemasaran termasuk memperlancar
ekspor;
 Mengatasi kelangkaan sumber energi termasuk kelangkaan tenaga
listrik;
 Dalam meningkatkan kemakmuran, selain peningkatan terhadap
pendapatan per kapita masyarakat perlu meningkatkan angka Indeks
Pembangunan Manusia secara menyeluruh yang diharapkan dapat
membantu mengurangi pengangguran;
 Peningkatan investasi yang mengarah kepada terciptanya iklim investasi
yang kondusif dan dengan peraturan dan perundangan yang jelas, baik
investasi dalam negeri maupun investasi asing;
 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kinerja
sektor riel sebagai sumber pertumbuhan utama sehingga berdampak

20. 15
pada meningkatnya daya beli masyarakat dan penurunan angka
pengangguran;
 Dalam menanggulangi pengangguran melalui penyediaan lapangan
kerja perlu ditingkatkan keterkaitan antara kurikulum lembaga
pendidikan dengan dunia usaha, sehingga lulusan lembaga pendidikan
lebih memungkinkan ditampung oleh dunia usaha;
 Menghilangkan berbagai distorsi yang bersifat non ekonomi dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti pungutan liar, birokrasi
yang berbelit-belit, praktek premanisme dan sebagainya;
 Mengembangkan kebijakan pengembangan wilayah untuk mendukung
pelayanan meliputi percepatan pembangunan kelurahan, revitalisasi
pembangunan perkotaan dan pengembangan kawasan pesisir;
 Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan
wirausaha baru yang kompetitif;
 Memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah serta alokasi yang
lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta
meningkatkan aktivitas yang lebih produktif dan menyentuh para
pelaku ekonomi rakyat;
 Mengembangkan jaringan informasi peluang usaha, sistem informasi
teknologi dan meningkatkan nilai tambah teknologi dari berbagai
industri sesuai dengan karakteristik sumberdaya lokal dan struktural
industri kecil menengah dan koperasi daerah;
 Peningkatan akses terhadap modal bagi pelaku ekonomi rakyat serta
peningkatan daya beli masyarakat melalui pembentukan lembaga
keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah yang disertakan
dengan pendampingan;
 Revitalisasi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat dan
pemberdayaan masyarakat miskin;
 Penanganan masyarakat miskin melalui pengkajian dan pemetaan
terhadap masyarakat miskin untuk mengetahui secara akurat kantong-

21. 16
kantong kemiskinan selanjutnya mengkaji dampak kebijakan terhadap
ketimpangan sosial dan melakukan upaya penanggulangannya;
 Revitalisasi, replikasi dan regenerasi peternakan, perikanan dan
kelautan serta pembangunan kelurahan;
 Pengembangan bisnis perikanan yang bertujuan untuk menghasilkan
produk perikanan yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat,
khususnya nelayan;
 Mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi;
 Mewujudkan kerukunan dan kesatuan masyarakat Sibolga yang
majemuk sehingga membantu terciptanya lingkungan yang kondusif
untuk pertumbuhan ekonomi;
Lingkungan Hidup
 Pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta
pengelolaan lingkungan hidup;
 Pengembangan program pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil;
 Pengendalian kerusakan tanah, air, habitat dengan pendekatan
ekosistem;
 Mengurangi tingkat pencemaran lingkungan akibat meningkatnya
jumlah sampah;
 Penataan dan penegakkan hukum lingkungan bagi dunia usaha yang
berpotensi mencemari lingkungan.
Perumahan dan Fasilitas Umum
 Peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sehingga fungsi
jalan dapat dipertahankan;
 Melakukan percepatan koordinasi penanganan jalan Sibolga-Tarutung
dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sekitar;
 Pembangunan, pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana air
baku;

22. 17
 Memperbaiki sarana dan prasarana sungai dan pantai;
 Meningkatkan kualitas sumber air;
 Memperbaiki kondisi wilayah pantai yang rusak;
 Merelokasi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh melalui
penyediaan sarana dan prasarana perumahan yang terjangkau;
 Pelestarian/revitalisasi kawasan yang mempunyai nilai budaya;
 Mencari alternatif penggunaan teknologi bahan dan sistem konstruksi
yang berkualitas namun terjangkau;
 Mengembangkan dan membina kemampuan masyarakat untuk dapat
memproduksi bahan yang mendukung penyediaan perumahan;
 Menciptakan kesadaran kepada semua masyarakat terhadap pentingnya
kebijakan dalam penggunaan air minum;
 Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan produktivitas kerja
pengelola penyediaan air minum;
 Meningkatkan kualitas permukiman.
Kesehatan
 Pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 Intensifikasi program kesehatan yang berdampak terhadap penurunan
angka kematian dan angka kesulitan dengan prioritas upaya-upaya
preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif;
 Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sektor-sektor terkait;
 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta;
 Pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 Usaha penanganan/pemberantasan penyakit menular;
 Peningkatan kesehatan lingkungan;
 Pencegahan masyarakat dari NAPZA dan penanganan kesehatan
masyarakat korban NAPZA.
Pariwisata dan Budaya

23. 18
 Reaktualisasi nilai-nilai kemitraan lokal sebagai salah satu dasar
pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas
Daerah;
 Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dan efektivitas promosi
pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, terutama
wisata bahari yang potensinya sangat besar dengan tetap
memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
 Optimalisasi dan sinkronisasi dan pengelolaan jasa pariwisata;
 Pengembangan daerah-daerah tujuan wisata;
Pendidikan
 Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
 Peningkatan mutu dan relevansi daya saing;
 Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik;
 Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga;
 Pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
Perlindungan Sosial
 Meningkatkan aksesbilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial
terhadap layanan sosial;
 Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial,
harkat dan martabat kemanusiaan;
 Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas
masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan
kesejahteraan sosial;
 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan
dan anak dari tindak kekerasan.

24. 19
C. PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan Arah Kebijakan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005-2025,
Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan maka ditetapkan prioritas
pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan yaitu :
1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Sibolga.
3. Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat Kota Sibolga.
4. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Pertumbuhan
Ekonomi Yang Berkualitas.

25. 20
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A. RINGKASAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang
hendak dicapai untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Kebijakan Pembangunan
disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan di daerah dengan
mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah,
termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan Pembangunan ini selanjutnya menjadi instrument (pedoman)
perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah.
Sebagai tindak lanjut penerapan PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka telah ditindak lanjuti dengan pembentukan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menerbitkan Peraturan Daerah
Kota Sibolga, yaitu :
a. Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Sibolga dan Struktur Organisasi DPRD Kota Sibolga.
b. Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas-dinas Kota
Sibolga, yang terdiri dari :
 Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
 Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga.
 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Sibolga.
 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga.
 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga.

26. 21
 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga.
 Dinas Kebersihan, Penataan Ruang dan Pertamanan Kota Sibolga.
 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
 Dinas Pengelola Keuangan Kota Sibolga.
c. Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Badan Kota
Sibolga, yang terdiri dari :
 Inspektorat Kota Sibolga.
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga.
 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Sibolga.
 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Sibolga.
d. Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kantor-Kantor
Kota Sibolga, yang terdiri dari :
 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Sibolga.
 Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kota Sibolga.
 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga.
 Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga.
 Rumah Sakit Dr. F.L. Tobing Kota Sibolga.
 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.
e. Perda Nomor 13 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan
Pemerintah Kota Sibolga, yang terdiri dari :
 Kecamatan Sibolga Utara.

27. 22
 Kecamatan Sibolga Kota.
 Kecamatan Sibolga Sambas.
 Kecamatan Sibolga Selatan.
f. Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata K erja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Seluruh SKPD diatas melaksanakan 5 (lima) Misi Kota Sibolga, yang
ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mencapai tujuan
program ditunjang dengan beberapa kegiatan pokok.
Dalam penyusunan RKPD Kota Sibolga Tahun 2011, Prioritas
pembangunan daerah Kota Sibolga merupakan penjabaran Misi Kota Sibolga,
yaitu :
1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan
akuntabel
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata,
berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan
demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang siap
menghadapi tantangan kemajuan zaman
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sibolga melalui pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan
ruang yang berwawasan lingkungan
5. Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan
menegakkan supremasi hukum dan HAM
Prioritas pembangunan daerah Kota Sibolga tahun 2011 yang
dirumuskan adalah merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang

28. 23
berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat serta diarahkan untuk
mewujudkan masyarakat Kota Sibolga menjadi lebih maju, sejahtera dan
berkeadilan.

29. 24
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Dinas Pendidikan
1) Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan :
1. Sekreatriat Dinas Pendidikan Kota Sibolga:
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 Penyediaan Alat Tulis Kantor
 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
 Penyediaan Makanan dan Minuman
 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 Penyediaan Jasa Non PNS
 Biaya Jasa Lembur PNS dan Non PNS
1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Pembangunan Gedung Kantor
 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 Pengadaan Mebeleur
 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

30. 25
 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
 Pengadaan Pakaian Olahraga dan beserta
Perlengkapannya
1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
 Penyusunan Laporan Semesteran/Prognosis
 Penyusunan Laporan Tahunan Kas
 Penyusunan Rencana Kerja
 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran
(RKPA)
 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP)
 Penyusunan Laporan Tahunan Asset
 Penyusunan Laporan Tahunan Asset
 Pemusanahan dan Penomoran Barang Inventaris
1.6. Program Peringatan Hari-Hari Besar
 Pameran Pembangunan Sibolga
1.7. Program Pendidikan Anak Usia Dini (TK Pembina)
 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK
Pembina)
 Evaluasi Indikator Pendidikan PAUD, SMA/ MA/ SMK
1.8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Sekolah
 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Mobilitas Sekolah
 Penyediaan BOS Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-
Islam setara SD dan SMP
 Pembuatan Laporan dan Supervisi Kepala SD/TK
 Penyelenggaraan SMP Unggulan

31. 26
 Sinkronisasi DAPODIKDAS
1.9. Program Pendidikan Menengah
 Penyelenggaraan SMA Unggulan
 Workshop dan Sosialisasi DAPODIKMEN
1.10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
 Hari Guru Nasional
 Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah
 Tim Penilai Pengawas Sekolah
1.11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 Peringatan Hari Pendidikan Nasional
 Penyelenggaraan Rapat Kerja Tahunan
 Operasional Verifikasi SD, SMP, SMA dan SMK
 Tim Penilai Angka Kredit Guru, Penilik dan Pengawas
Sekolah
 Pemeliharaan Taman Dinas Pendidikan Kota Sibolga
 Penyusunan Bezeeting
 Program Pengembangan Pangkalan Data Terintegrasi
 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
 Profil Pendidikan
 Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan
 Pengelolaan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)
 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
 Operasional Pengelola Website
1. Bidang Pendidikan Dasar :
1.12. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun
 Penyusunan DPUA SD/MI, SMP/MTs
 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI
 Diklat Penyusunan Naskah Soal SD/MI
 Olimpiade MIPA SD/MI
 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs
 Try Out SMP/MTs
 Olimpiade Sains SMP/MTs

32. 27
 Operasional Tim Manajemen BOS
 Pembangunan Gedung Sekolah (lanjutan)
 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat
SD/MI, SMP/MTs
 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat
SD/MI
 Pembinaan Olimpiade SD/MI, SMP/MTs
 Lomba Debat Bahasa Indonesia SMP/MTs
 Seleksi Siswa Unggulan SMP dan SMA
 Penyediaan Bantuan Beasiswa
 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja siswa SMP sederajat
1.13.Program Pendidikan Menengah
 Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris siswa
SMP/MTs
1.14.Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
 Pembuatan Kalender Pendidikan
1.15.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD/MI, SMP/MTs
 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KTSP
3. Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi :
3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Penyusunan Program
3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
3.3. Program Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah
Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK
Olimpiade Saint Nasional (OSN) Siswa SMA/MA dan SMK

33. 28
Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
Uji Kompetensi Siswa SMK
Try Out Saringan Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN
Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat SMK
Penyusunan DPUA SMA/MA/SMK
DAK Pendidikan SMA dan SMK
Pemberangkatan Siswa SMA/MA/SMK Masuk PerguruanTinggi
Negeri
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA dan
SMK
Olimpiade Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Tingkat SMA dan SMK
Pelaksanaan Pembinaan Olimpiade SMA dan MA
Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA/MA dan
SMK
Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) Tkt. SMA/SMK
Operasional Tim Manajemen BOS Tingkat SMA/SMK
Lomba Debat Bahasa Indonesia Tk. SMA Sederajad
Beasiswa Miskin untuk SMA/SMK dan MA
Penguatan Kurikulum Tk. SMA dan SMK
Pendidikan dan Pelatihan Kecerdasan Emotional dan Spiritual
Bagi Siswa SMA/MA/SMK dan Mahasiswa
Try Out Out UN SMA/MA/SMK
Monitoring dan Evaluasi KTSP Tk. SMA dan SMK
Sisa DAK Pendidikan Menengah Tahun 2013
3.4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Biaya Operasional Akademi Komunitas Negeri Sibolga
4. Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal :
4.1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelaksanaan Lomba Busana Adat
4.2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Monitoring dan pembinaan lembaga PAUD
Festival Nasyid (Ramadhan Fair)

34. 29
4.3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyelenggaraan paket A setara SD
Penyelenggaraan paket B setara SMP
4.4. Program Pendidikan Menengah
Penyelenggaraan paket C setara SMU
4.5. Program Pendidikan Non Formal
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
Pendataan PNF se Kota Sibolga
Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)
Festival Permainan Olahraga dan Seni PAUD se-Kota Sibolga
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C
Bantuan Operasional Penyelenggara dan Tutor PAUD
Lomba Jambore Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
Penyusunan DPUNPK Paket A, B dan C
Pemberian Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam
Ruangan pada lembaga kelompok bermain
4.6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Lomba Drum Band Tingkat TK/SD, SMP dan SMA sederajat
Lomba Kebersihan Lingkungan Sekolah Tingkat TK, SD, SMP
dan SMA sederajat
Lomba bercerita kisah-kisah Nabi Tingkat PAUD dan SD
(dalam Rangka Ramadhan Fair)
Lomba Pidato Tingkat SMP dan SMA sederajat (dalam
Rangka Ramadhan Fair)
Lomba Gerak Jalan antar sekolah Tingkat SMP dan SMA
sederajat
5. Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan :
5.1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pengembangan Contextual Teaching and Learning (CTL) bagi
Guru SMP sederajat
Olimpiade Sains Guru SMP/MTs dan SMA/MA (OSG)
Pelatihan PAKEM bagi Guru SD/MI
5.2. Program pendidikan menengah

35. 30
Pelatihan metode pembelajaran KTSP (lesson study) Guru
SMA sederajat
5.3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Seleksi guru berprestasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
Seleksi Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Jenjang S1 dan S2
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
Rapat Kerja Kelompok Pengawas Sekolah (RKKPS)
Lomba menulis Penelitian Tindakan Kelas Tk. SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Pendidikan dan Pelatihan Emotion and Spiritual Question
(ESQ) bagi Guru dan Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
Seleksi Guru berprestasi Tk. SMA/MA dan SMK
Seleksi Pengawas Sekolah Berprestasi
Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK bgai Guru SD/MI
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKGO)
Lomba kreatifitas guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK sederajat
Olimpiade Guru Kelas (4,5 dan 6) SD sederajat
Pelatihan Petugas Laboratorium Tk. SMP dan SMA
Pelatihan Petugas Perpustakaan Tk. SD, SMP dan SMA
Pelaksanaan UKG On Line
5.4. Program manajemen pelayanan pendidikan
Penyelenggaraan Pelatihan/ In House Training Pengawas
Pembinaan dan Evaluasi Guru/Pengawas ber sertifikasi
Bimbingan Penelitian Tindakan Kelas bagi tenaga pendidik
Pelatihan Better Teaching Learning (BTL) untuk Pendidik SMP
sederajat
2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

36. 31
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dasar terdiri atas 14
indikator yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sibolga
melalui Dinas Pendidikan Kota Sibolga. Indikator tersebut mencakup
beberapa jenis layanan, yaitu:
(1) Sarana Prasarana,
(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
(3) Kurikulum, dan
(4) Penjaminan Mutu Pendidikan.
Tabel 1 : Pelayanan Pendidikan Dasar Kota Sibolga
Jenis
Layanan
IP-
Nomor
Indikator
Capaian
(%)
Sarana dan
Prasarana
1
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak
yang terjangkau dengan berjalan kaki
yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6
km untuk SMP/MTs dari kelompok
permukiman permanen di daerah
terpencil.
100
2
Jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar untuk SD/MI tidak
melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs
tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu)
ruang kelas yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru, serta papan
tulis.
22,85
3
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang
laboratorium IPA yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik dan minimal satu
set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta
didik.
53,33
4
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia
satu ruang guru yang dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap orang guru,
kepala sekolah dan staf kependidikan
54,28

37. 32
lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia
ruang kepala sekolah yang terpisah dari
ruang guru.
Pendidik
dan Tenaga
Kependidik
an
5
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6
(enam) orang guru untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk daerah khusus 4
(empat) orang guru setiap satuan
pendidikan.
94,54
6
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap mata pelajaran,
dan untuk daerah khusus tersedia satu
orang guru untuk setiap rumpun mata
pelajaran.
60
7
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang
guru yang memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)
orang guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik
96,36
8
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
sebanyak 70% dan separuh
diantaranya (35% dari keseluruhan
guru) telah memiliki sertifikat pendidik,
untuk daerah khusus masing-masing
sebanyak 40% dan 20%
86,66
9
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik
masing-masing satu orang untuk mata
pelajaran Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris.
60
10
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala
SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau
D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik.
90,90
11
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala
SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1
73,33

38. 33
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik.
12
Di setiap Kabupaten/Kota semua
pengawas sekolah dan madrasah
memiliki kualifikasi akademik S-1 atau
D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik.
83,33
Kurikulum 13
Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan
untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang efektif.
100
Penjaminan
Mutu
Pendidikan 14
Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan setiap kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk melakukan supervisi
dan pembinaan.
51,42
2. Dinas Kesehatan
1) Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
o Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan;
o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
selama 12 bulan;
o Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan;
o Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan;
o Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 4
Triwulan;
o Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor selama 12 bulan;
o Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

39. 34
selama 4 Triwulan;
o Penyediaan Bahan Logistik Kantor selama 1 tahun;
o Penyediaan Makanan dan Minuman selama 4 Triwulan;
o Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 1
tahun;
o Penyediaan Jasa Non PNS selama 12 bulan;
o Belanja jasa lembur PNS dan Non PNS selama 1 tahun.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Pengadaan Perlengkapaan gedung
 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Pengadaan Meubeleur
 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
 Operasional Kendaraan Dinas Kesehatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur
melalui pakaian dinas harian
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Uji kompetensi tenaga kesehatan
 Pendidikan/Pelatihan dan Kursus Keterampilan selama 1 tahun;
 Magang dan Pelatihan Mikrobiologi bagi Petugas Laboratorium
 Sosialisasi Peningkatan Manajemen Pengelola Barang
 Monitoring Petugas Laboratorium di Sarana Kesehatan Kota
Sibolga
 Pendidikan/Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dokter &

40. 35
Penyakit Kronis
 Evaluasi dengan Tenaga Kesehatan dalam Peningkatan
Pemahaman dan Perhitungan Cakupan SPM
 Pertemuan petugas dengan masyarakat dalam Pendampingan
Kelurahan CLTS untuk Meningkatkan Cakupan Sanitasi Sehat
Pada Masyarakat
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Penyusunan Laporan Semesteran/prognosis kas
 Penyusunan Laporan Tahunan kas
 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA)
 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
 Penyusunan Laporan Tahunan Asset
 Penyusunan Laporan Semesteran/Prognosis Asset
 Rapat Kerja Kesehatan
 Minilokarya dan Mikroplaning
 Laporan IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)
 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD
 Pemusnahan dan Penomoran Barang Inventaris
6. Program Peringatan Hari – hari Besar
 Peringatan hari-hari
7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (dak)
 Pengadaan Alat/Bahan Kesehatan
 Pengelolaan Obat-obatan di gudang Farmasi

41. 36
 Monitoring Pelayanan Kefarmasian, Penggunaan Obat Generik
dan Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan
 Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Obat
 Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan dalam menghadapi
BPJS
 Pengujian Mutu dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
 Pengadaan Buffer Stock MP-ASI Gizi Buruk
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Sosialisasi Lintas Sektor SJSN Bidang Kesehatan ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
 Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Konseling
 Monitoring/Suverfisi ke tempat Sarana Kesehatan Penginapan
(Perhotelan) Swasta atau Pemerintah
 Monitoring dan Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium
di sarana kesehatan
 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
(SIMPUS)
 Rapat Evaluasi Berkala Lintas Sektor tentang Pola Penyakit
 Pemberian Obat Cacing pada Anak SD
 Pemeriksaan HB pada anak sekolah
 Monitoring Pelayanan kesehatan ke Puskesmas dan Rumah
Sakit
 Bimbingan Penerapan Puskesmas ISO 9001:2008

42. 37
 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Mata
 Bimtek bagi petugas SP2TP Puskesmas
 Sosialisasi Lintas Sektor SJSN Bidang Kesehatan Kepada
masyarakat
 Operasional Bidan PTT
 Pemantapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
 Monitoring/Suverfisi ke Puskesmas & RSU/RS Swasta pada
Sistem Jaminan Sosial Nasional
 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan
 Pelatihan Kesehatan anak Pra Sekolah untuk Guru TK
 Penyuluhan Makanan Sehat bagi Pengelola Kantin Sekolah dan
Guru UKS
 Pelatihan Dokter Kecil dan Dokter Remaja
 Operasional dan Pelayanan Puskesmas Luar Gedung
 Pengusulan Penghargaan Bidang Kesehatan kepada Pemko
Sibolga
 Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Perkotaan
 Kapitasi Jasa Pelayanan Dasar bagi Penduduk Kota Sibolga
diluar Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)
 Pengabdian Pelayanan Masyarakat Sibolga
9. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Pengawasan dan Pembinaan Pelayanan Kefarmasian,

43. 38
Penggunaan Obat Generik & Rasional Serta Narkotika
/Psikotropika di Sarana Kesehatan
 Pembinaan dan Pengawasan TTU dan TPM
 Bimbingan Teknis Home Industri
 Pengawasan Bahan Berbahaya pada Produk Kosmetika dan
Obat Tradisional
 Pertemuan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan
(P3) Narkoba
 Pemeriksaan Test Narkoba di Kota Sibolga
 Pengawasan makanan menjelang hari besar keagamaan dan
Jajanan Anak Sekolah di Kota Sibolga
 Pertemuan keamanan pangan dalam rangka sertifikasi P-IRT
 Penyebaran Informasi OMKABA
 Pengujian Mutu obat generic
 Pengawasan Bahan Tambahan Makanan (BMT) berbahaya
dalam Makanan
 Pertemuan Pengelolaan PKRT dan Monitoring sarana Produksi
 Monitoring Konsumsi Garam Berjodium
 Pengawasan peredaran produk makanan/minuman pada
sarana distribusi/penjual makanan/minuman
 Pengawasan makanan dan minuman jajanan anak sekolah
 Pengawasan Mutu (Kimia, Fisika, dan Mikrobiologi Air Minum)
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Lomba Posyandu Balita dan Lansia di Kota Sibolga
 Pengadaan Buku Pedoman Kesehatan
 Pertemuan Berkala semesteran forum
 Operasional Perpustakaan Puskesmas
 Pekan Kesehatan Nasional
 Pelatihan teknis kesehatan bagi kader
 Pelatihan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) bagi Siswa/i

44. 39
SMP, SMA/Sederajat di Kota Sibolga
 Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan Desa Siaga
 Penyusunan Profil Kesehatan
 Penyebarluasan Informasi Upaya Kesehatan
 Lomba Gerakan Kecamatan Sayang Ibu (GSI)
 Pelayanan dalam Mendukung SJSN di Kota Sibolga
 Monitoring, evaluasi Penurunan AKI oleh tenaga kesehatan
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Pemberian tablet Fe
 Pengadaan Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Anak
Sekolah
 Pemberian Kapsul Vitamin A
 Evaluasi Surveilans Gizi
 Peningkatan Pengetahuan Tatalaksana Gizi Buruk
 Peningkatan Asupan gizi (Protein) pada Ibu Hamil KEK&KEP
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 Studi EHRA Kota Sibolga.
13. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
Program ini memuat kegiatan – kegiatan pokok sebagai berikut :
 Pengawasan dan Pengendalian PTM (Penyakit Tidak Menular)
 Fumigasi rutin dua semester dan Fogging Focus dalam
Penanggulangan dan Pemberantasan DBD
 Pemantauan dan Evaluasi Program Imunisasi bagi Petugas
Imunisasi dan Kader
 Penanggulangan Penyakit Menular Sex
 Pengadaan vaksin dan penanggulangan penyakit bersumber
binatang (Rabies)
 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
 Orientasi Program Sanitasi Lingkungan Kota Sibolga

45. 40
 Kesehatan Haji
 Pengendalian Populasi lalat di TPA Sibolga
 Pemeriksaan, Pengawasan, dan Pemantauan Kualitas Air
 Pertemuan Penanggulangan HIV/AIDS ke Sekolah tentang
Promosi Aku Bangga Aku Tau (ABAT)
 Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular TB, Paru,
Kusta, ISPA/Pneumania
 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN DBD) Juru Pemantau
Jentik(Jumantik)
 Surveilands dan Penanggulangan Penderita AFP, HIV, dan
Campak
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas
 Pemasangan Comblok dan Kanopy pada Puskesmas
 Pengadaan Alat Pendukung P3K Dinas Kesehatan Kota Sibolga
 Rehab. Atap & Plafon Puskesmas Sambas
 Penambahan Ruangan Mushollah serta Perbaikan Kamar Mandi
Mushollah
 Renovasi Ruangan Puskesmas Aek Habil
 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)
 Pengadaan Jarum Suntik dan Soloshot
 Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Pusat Kota (DAK)
 Pengadaan Puskesmas Perahu Bermotor (DAK)
 Rehabilitasi berat/Sedang Rumah Dinas Medis Puskesmas Jl.

46. 41
Sudirman (DAK)
 Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Huta Tonga-Tonga
(DAK)
 Rehabilitasi berat/Sedang Rumah Dinas Paramedis Puskesmas
Jalan Sudirman (DAK)
 Pemasangan Seng & Jerejak Besi pada Kantor Dinas Kesehatan
Kota Sibolga
 Pemasangan Westafel pada Puskesmas
 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kota Sibolga
(Bantuan Keuangan Provinsi)
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pemberian
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan pengadaan peralatan
kesehatan. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian
tujuan program adalah Pengadaan alat kesehatan dan peralatan
kesehatan (DAK) sebanyak 1 paket.
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Program ini memuat kegiatan – kegiatan pokok sebagai berikut :
 Dana Operasional Penyuluhan ke Posyandu (Promosi Keliling)
 Pelayanan Kesehatan Posyandu Anak Balita
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 Peningkatan Pemberdayaan Kelompok usia Lanjut
 Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia

47. 42
18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Program ini memuat kegiatan – kegiatan pokok sebagai berikut :
 Lomba Kelurahan Siaga Kesehatan Ibu dan Anak Kota Sibolga
 Pertemuan Berkala Audit Maternal Parinatal (AMP)
 Peningkatan Pelayanan Antenatal Care (ANC)
 Pelatihan Manajemen BBLR
 Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
 Deteksi Dini Tumbuh Kembang Bayi dan Anak Sekolah
 Pertemuan Pembahasan PWS KIA serta Monitoring dan
Evaluasi PWS KIA
 Pelatihan Asupan Persalinan Normal (APN)
 Peningkatan Cakupan HB-O Melalui Imunisasi
 Home Visit ibu Hamil serta penempelan stiker P4K
(Puskesmas)
 Evaluasi Upaya Penurunan AKI, AKB dan AKA di Kota Sibolga
 Pelatihan Pencegahan Eklamsia, Pendarahan dan Infeksi pada
Bumil
19. Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat
 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2014
dapat diketahui dengan pencapaian indikator standar pelayanan

48. 43
minimal antara lain;
a. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani yaitu sebesar
100% dari target sebesar 97,54%
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan yaitu sebesar 100% dari target
sebesar 97,54%.
c. Cakupan Pelayanan Nifas yaitu sebesar 99,85% dari target
97,80%.
d. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani yaitu
sebesar 100% dari target sebesar 95%.
e. Cakupan Kunjungan Bayi yaitu sebesar 100% dari target sebesar
94%.
f. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6
s/d 24 bulan keluarga miskin yaitu sebesar 100% dari target
sebesar 90%.
g. Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan yaitu sebesar
100% dari target sebesar 90%.
h. Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita penyakit Acute
Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
masih dibawah target yaitu < 1.
i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TBC BTA+
yaitu sebesar 107% dari target 100%.
j. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita DBD yang
ditangani yaitu sebesar 100% dari target 100%.
k. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Diare yang
ditangani sebesar 107% dari target 97%.
l. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat /tenaga
kesehatan/tenaga terlatih (guru UKS, dokter kecil) sebesar 100%
dari target 100%.
m. Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan sebesar 100% dari target 100%.
n. Cakupan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
yaitu sebesar 100% dari target 100%.
o. Cakupan Keluarga Menggunakan Air Bersih yaitu sebesar
83,71% dari target sebesar 71%
p. Cakupan Institusi Yang Dibina sebesar 85,5% dari target 60%

49. 44
q. Cakupan Rumah Yang Memiliki Jamban Sehat sebesar 67,41%
dari target 65%
r. Cakupan Bayi usia 12-59 Bulan dapat Kapsul Vitamin A yaitu
sebesar 106,7% dari target 90%.
s. Cakupan Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium
sebesar 100% dari target 100%.
t. Secara umum program dan kegiatan bidang Farmasi dan alat
Kesehatan telah melampaui dari target pencapaian program dan
kegiatan pada Tahun 2014.
3) Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Tabel 3.1
Daftar Sarana Kesehatan Milik Pemerintah dan Swasta Kota Sibolga
Tahun 2014
No.
Sarana
Kesehatan
Pemerintah
Jumlah
(unit)
No.
Sarana Kesehatan
Swasta
Jumlah
(Unit)
1. Rumah Sakit 2 1. Rumah Sakit Swasta 1
2. Puskesmas 5 2. Rumah Bersalin Swasta 4
3. Pustu 14 3. Balai Pengobatan
Swasta
1
4. Poskeskel 2 4. Praktek Dokter
Spesialis
20
5. Pusling 7 5. Praktek Dokter Umum 70
6. Pusling Perahu
Bermotor
1 6. Praktek Dokter Gigi 17
7. Posyandu 168 7. Praktek Bidan 76
8. Gudang
Farmasi
1 8. Apotik 12
9. Laboratorium
Kesehatan
1 9. Toko Obat Berizin 12
10. Tukang Gigi Swasta 3
11. Optikal 3
12. Klinik Laboratorium 2
13. Klinik Utama (rawat
inap)
1
Sumber: Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Kesehatan Kota Sibolga
Tahun 2014

50. 45
Tabel 3.2
Daftar Kondisi Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Kota Sibolga
Tahun 2014
No. Sarana Kesehatan
Jumlah
(Unit)
Kondisi
KeteranganKurang
Baik
Baik
1. Rumah Sakit 2 - 2
2. Puskesmas 5 - 5 1 Pusk baru
3. Pustu 14 - 14
4. Poskeskel 2 - 2
5. Pusling 7 - 4
6. Pusling Perahu bermotor 2 1 1 1 Baru
7. Posyandu 168 - 168
8. Gudang farmasi 1 - 1
9. Laboratorium Kesehatan 1 - 1
Sumber: Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Kesehatan Kota Sibolga
Tahun 2014
Keterangan: 1 = Rusak/kurang, 2 = Baik/Memadai/Cukup
4) Permasalahan dan Solusi
1. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi
a) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bidan dalam
memberikan asuhan persalinan normal yang aman dan
nyaman, serta penanganan bayi baru lahir melalui
pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang berkualitas.
b) Meningkatkan pelayanan ANC yang berkualitas oleh semua
bidan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.
c) Meningkatkan pemantauan dan pembinaan dalam
memberikan pelayanan yang sesuai standar praktek
kebidanan.
d) Mengoptimalkan sistim rujukan dan penanganan ditempat
rujukan.
e) Bekerja sama dengan organisasi profesi Bidan (IBI) dalam
swadaya dan swadana Pelatihan APN dan penanganan Bayi

51. 46
baru Lahir dan Asfiksia, karena keterbatasan dana APBD
untuk pelatihan.
2. Masih rendahnya persentase (%) PUS yang menjadi peserta KB
aktif (CPR)
1) Meningkatkan pencatatan dan pelaporan KB dengan
Puskesmas, Pustu dan jaringannya;
2) Melakukan koordinasi lintas sector terkait dalam pelatihan
RR KB;
3) Pembinaan ke Puskesmas, Pustu dan jaringannya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
Permasalahan:
a) Masih rendahnya kesadaran petugas terhadap data dan
kelengkapannya.
b) Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas
pelayanan kesehatan dalam menganalisa satu laporan.
c) Masih terdapatnya perbedaan pendapat dalam
mendefinisikan kunjungan dalam gedung, definisi
operasional berbagai jenis penyakit dan laporan lainnya
sehingga mempengaruhi laporan yang diberikan.
d) Sering terjadinya pertukaran pemegang program tanpa
adanya serah terima tugas sehingga laporan tidak lengkap
dan tidak tercatat.
e) Banyaknya pekerjaan rangkap yang dipegang oleh satu
orang sehingga pekerjaan tidak optimal.
f) Belum optimalnya pemanfaat dana Program PBI non iuran.
g) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program
kemitraan dengan BPJS Kesehatan.
Solusi:
a) Perlunya dilakukan pemantapan dan penyamaan persepsi
tentang definisi operasional berbagai bentuk pelaporan.
b) Peran tenaga medis perlu dimaksimalkan untuk membantu
tugas pimpinan Puskesmas dalam mengevaluasi laporan

52. 47
dari petugas pelaksana program sehingga data yang
diberikan lebih akurat.
c) Pimpinan dan petugas Puskesmas diharapkan lebih kreatif
dalam mengembangkan program-program inovatif lainnya.
d) Bimbingan tekhnik dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga lebih
diintensifkan pada pemegang program di puskesmas,
sehingga diharapkan laporan tercatat dan lengkap.
e) Perlunya ketegasan dari pimpinan Puskesmas dalam
pemberian tanggung jawab kepada petugas pemegang
program sehingga tidak terjadi rangkap pekerjaan oleh
petugas pemegang program.
f) Meningkatkan sosialisasi bagi lintas program dan lintas
sektor terkait program pelayanan bagi peserta PBI non
Iuran maupun Mandiri BPJS Kesehatan sehingga
pemanfaatan dana sesuai dengan alokasi pelayanan yang
diberikan melalui program penerima bantuan iuran (PBI).
g) Agar pengelola program BPJS Kesehatan meningkatkan
sosialisasinya bagi lintas program dan lintas sektor demi
lancar dan validnya pencatatan dan pelaporannya untuk
perencanaan dan pemecahan masalah di tahun berikutnya.
4. Masih adanya Kelurahan yang belum Universal Child
Immunization (UCI), dimana dari 17 Kelurahan yang ada di Kota
Sibolga baru 14 kelurahan yang UCI, sedangkan 3 Kelurahan
belum UCI. Sehingga kedepan diharapkan kegiatan untuk
imunisasi berupa promosi dan koordinasi harus lebih ditingkatkan
lagi sehingga pencapaian UCI Kota Sibolga bisa lebih baik bahkan
mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Masih terbatasnya Kemampuan manajemen informasi kesehatan
meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan:
a) Penyiapan sumber daya manusia dalam rangka mengelola
administrasi dan aturan hukum tentang kesehatan;
b) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang administrasi dan
hukum kesehatan.

53. 48
6. Masih adanya standar pelayanan minimal yang belum memenuhi
capaian program dan kegiatan dengan cara:
a) Peningkatan promosi kesehatan;
b) Penyediaan fasilitas konseling di sarana kesehatan untuk
capaian program.
7. Masih terbatasnya ketersediaan dana untuk biaya operasional
dan kegiatan langsung untuk Dinas Kesehatan, Puskesmas dan
Puskesmas pembantu dengan cara:
a) Mendorong anggaran biaya kesehatan bidang kesehatan
15% dari total APBD (diluar gaji).
b) Mendorong peningkatan peran serta masyarakat & swasta
dalam pembiayaan kesehatan.
8. Masih terbatasnya aturan hukum dalam pelaksanaan pelayanan
kesehatan dengan cara:
a) Pengusulan Ranperda tentang SPM bidang kesehatan dan
SPM Laboratorium kesehatan.
b) Penerbitan surat keputusan, himbauan, edaran dari
Pemerintah Kota Sibolga.
9. Belum terselenggaranya pencatatan dan pelaporan hasil
pelayanan kesehatan Kota Sibolga dengan baik dari Sarkes
Pemerintah maupun dari praktek tenaga kesehatan swasta
dengan cara:
a) Pendidikan dan pelatihan dalam pencatatan dan
penyusunan laporan.
b) Pelaksanaan Magang bagi tenaga kesehatan khusus
menangani pencatatan dan pelaporan di Instansi terkait
dalam rangka penyusunan pelaporan.

54. 49
3. Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. F. L. Tobing
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat Kota Sibolga dan sekitarnya, RSU Dr. F.L. Tobing Sibolga telah
melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2014
sebagai berikut :
A. Progam dan Kegiatan
1) Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan
sebagai berikut :
 Penyediaan jasa surat menyurat.
 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
 Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 Penyediaan alat tulis kantor.
 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 kantor.
 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 Penyediaan makanan dan minuman.
 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 Penyediaan jasa non PNS.
 Biaya jasa lembur PNS dan Non PNS.
2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan
kegiatan sebagai berikut :
 Pengadaan kenderaan dinas/operasional
 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 Pengadaan peralatan gedung kantor.
 Pengadaan meubelair.
 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.
 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor.
 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.
 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair.

55. 50
3) Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan sebagai
berikut Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Pendidikan/ pelatihan dan kursus keterampilan.
b. Sosialisasi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan laporan semesteran/ prognosis kas.
b. Penyusunan laporan tahunan kas.
c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).
d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
e. Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA).
f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
g. Penyusunan laporan asset tahunan.
h. Penyusunan laporan semesteran/ prognosis asset.
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas SKPD
j. Penyusunan laporan RS Syang Ibu dan Anak
k. Penyusunan laporan formularium
l. Penyusunan laporan Peningkatan Mutu RS
m. Penyusunan Laporan infeksi Nosokomial
n. Pemusnahan dan Penomoran barang inventaris
6) Program Peringatan hari-hari besar, dengan kegiatan sebagai berikut :
Pameran Pembangunan HUT RI
7) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan
kegiatan sebagai berikut Peringatan Hari Kesehatan Nasional.
8) Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan kegiatan Pengadaan
alat – alat kesehatan dan Pengadaan obat – obatan rumah sakit.

56. 51
9) Program Standarisasi pelayanan kesehatan, dengan kegiatan sebagai
berikut Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
10)Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan kegiatan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat daerah
11)Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
b. Pengadaan bahan – bahan logistik rumah sakit
c. Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
d. Pengadaan IPAL (DAK)
e. Pengadaan Tempat Tidur gedung rawat inap kelas III (DAK)
12)Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit.
b. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit.
c. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
d. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah.
e. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
B. Tingkat Standar Pelayanan Rumah Sakit (SPM)
No Jenis
Pelayanan
Indikator Nilai Pencapaian
Tahun 2014
1 Gawat
Darurat
1. Kemampuan Menangani Live
Saving di UGD
2. Jam buka pelayanan gawat
darurat
3. Pemberi pelayanan kegawat
darurat yang bersertifikat
yang masih berlaku ATLS
/BTLS /ACLS/PPGD
4. Ketersediaan tim
penanggulangan bencana
5. Waktu tanggap pelayanan
dokter di gawat darurat
100 %
24 jam
100 %
1 tim
< 5 menit terlayani
setelah pasien datang
95%
24 Jam
80%
1 tim
< 5 menit

57. 52
6. Kepuasan pelanggan
7. Kematian pasien < 24 jam
8. Tidak adanya pasien yang
diharuskan membayar uang
muka
> 70 %
< 2 ‰
100 %
75%
5.4
100%
2 Rawat jalan 1. Dokter pemberi pelayanan di
Poliklinik spesialis
2. Ketersediaan pelayanan rawat
jalan
3. Jam buka pelayanan sesuai
ketentuan
4. Waktu tunggu di rawat jalan.
5. Kapuasan pelanggan pada
rawat jalan
6. a. Penegakan diagnosis TB
melalui pemeriksaan
mikroskopis TB
b. Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB
dirumah sakit
100 % Dokter Spesialis
a.Klinik Anak
b. Klinik P. Dalam
c. Klinik Kebidanan
d. Klinik Bedah
- jam 08.00 s/d 14.30 wib
(senin-kamis)
- jam 08.00 s/d 11.30 wib
(jumat)
- jam 08.00 s/d 13.00 wib
(sabtu)
≤ 60 menit
≥ 90 %
a. ≥ 60 %
b. ≥ 60 %
100%
100%
100%
90 mnt
60 %
60 %
3 Pelayanan
Rawat Inap
1. Pemberi pelayanan di Rawat
inap
2. Dokter penanggung jawab
pasien rawat inap
3. Ketersediaan pelayanan rawat
inap
4. Jam visite dokter spesialis
5. Kejadian Infeksi Pasca
Operasi
6. Kejadian Infeksi Nosokomial
a. dr. spesialis
b. perawat minimal
pendidikan D3
100 %
a. Anak
b. Penyakit Dalam
c. Kebidanan
d. Bedah
Jam 08.00 s/d 14.00
setiap hari kerja
< 1,5 %
< 1,5 %
100 %
< 0,24 %
a. 100 %
b. 85 %
100 %
100%
100%
≥ 1.5 %
≥ 1.5 %
100%
≥ 0.24 %

58. 53
7. Tidak adanya kejadian pasien
jatuh yang berakibat
kecacatan /kematian
8. Kematian > 48 jam
9. Kejadian pulang Paksa
10.Kepuasan pelanggan
11.Rawat Inap TB :
a. Penegakan Diagnosis TB
melalui pemeriksaan
mikroskopis TB
b. Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan
TB di rumah sakit
< 5 %
> 90 %
100 %
100 %
≥ 5 %
96%
≥ 60 %
≥ 60 %
4 Pelayanan
Kamar
Operasi
1. Waktu Tunggu Operasi Elektif
2. Kejadian kematian dimeja
operasi
3. Tidak adanya kejadian operasi
salah sisi
4. Tidak adanya kejadian operasi
salah orang
5. Tidak adanya kejadian salah
tindakan pada operasi
6. Tidak adanya kejadian
tertinggalnya benda asing
pada tubuh pasien setelah
operasi
7. Komplikasi anestesi karena
overdosis, reaksi anestesi dan
salah penempatan
endotracheal tube
< 2 hari
< 1 %
100 %
100 %
100 %
100 %
≤ 6 %
≤ 2 hari
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
≤ 6 %
5 Pelayanan
persalinan
dan
Perinatologi
1. Kejadian kematian ibu karena
persalinan
2. Pemberi pelayanan persalinan
normal.
3. Pemberi pelayanan persalinan
dengan penyulit
4. Pemberi pelayanan persalinan
dengan tindakan operasi
5. Kemampuan menangani BBLR
1500-2500 gram
6. Pertolongan persalinan
melalui sectui caesaria
7. Keluarga Berencana :
a. Persentase KB (vasektomi,
tubektomi) yang dilakukan
oleh tenaga kompeten dr.
Perdarahan < 1 %
Preklamsi ≤ 30 %
Sepsis < 0,2 %
a. Dokter Sp.OG
b. Dokter Umum terlatih
APN
c. Bidan
Tim PONEK yang terlatih
a. Dokter Sp.OG
b. Dokter Sp. A
c. Dokter Sp.An
100 %
≤ 20 %
a. 2 orang
b. 3 orang
c. 1 orang
a. 50 %
b. 25 %
c. 25 %
80%
a. 100 %
b. 50 %
c. 100 %
100%
≤ 20 %

59. 54
SpOG, dr.Sp.B, dr.Sp.U,
dokter umum terlatih
b. Persentase peserta KB
mantap yang mendapat
konseling KB mantap oleh
bidan terlatih
8. Kepuasan pelanggan
100 %
100 %
≥ 80 %
100%
100%
80 %
6 Pelayanan
Intensif
Care Unit
1. Rata-rata pasien yang kembali
keperawatan intensif dengan
kasus yang sama < 72 jam
2. Pemberi pelayanan Unit
Intensif
< 3 %
a. Dokter Sp. Anestesi dan
dokter Sp sesuai
dengan
kasus yang ditangani
b. 100 % perawat
minimal
D3 dengan sertifikat
Perawat mahir ICU
0 %
a. 45 %
b. 45 %
7 Pelayanan
Radiologi
1. Waktu tunggu hasil
pelayanan foto thorax.
2. Pelaksana ekspertisi
3. Kejadian kegagalan
pelayanan rontgen
4. Kepuasan pelanggan
≤ 3 jam
Dokter Sp. Rad
Kerusakan Foto ≤ 2 %
> 80 %
2 jam
20%
≤ 10 %
≥ 80 %
8 Pelayanan
Laboratoriu
m
Klinik
1. Waktu tunggu hasil
Pelayanan laboratorium
≤ 140 menit kimia darah
& darah rutin
≥ 140 menit
2. Pelaksana ekspertisi
3. Tidak adanya kesalahan
pemberian hasil pemeriksaan
laboratorium
4. Kepuasan pelanggan
Dokter Sp.PK
100 %
≥ 80 %
Dokter Sp. PK
100%
80%
9 Rehabilitasi
Medik
1. Kejadian drop out pasien
terhadap pelayanan
rehabilitasi medik yang
direncanakan.
2. Tidak adanya kejadian
kesalahan tindakan
rehabilitasi medik
3. Kepuasan Pelanggan
≤ 50%.
100 %
≥ 80 %
60%
100 %
70 %
10 Pelayanan
Farmasi
1. Waktu tunggu pelayanan
a. obat jadi
b. obat racikan
2. Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian obat
3. Kepuasan pelanggan
4. Penulisan resep sesuai
a. ≤ 30 menit
b. ≤ 60 menit
100 %
≥ 80 %
100 %
a. ≤ 20 menit
b. ≤ 45 menit
90%
90%
80 %

60. 55
formularium
11 Pelayanan
Gizi
1. Ketepatan waktu pemberian
makanan kepada pasien
2. Sisa makanan yang tidak
termakan oleh pasien
3. Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian diet
≥ 90 %
< 20 %
100 %
90%
20%
100%
12 Transfusi
Darah
1. Kebutuhan darah bagi setiap
pelayanan transfusi
2. Kejadian reaksi tranfusi
100 % terpenuhi
≤ 0,01 %
100%
> 0.01 %
13 Pelayanan
JKN
Pelayanan terhadap pasien JKN
yang datang ke RS pada
setiap unit pelayanan
100 % terlayani 95 %
terpenuhi
14 Rekam
Medik
1. Kelengkapan pengisian rekam
medik 24 jam setelah selesai
pelayanan
2. Kelengkapan informed
consent setelah mendapatkan
informasi yang jelas
3. Waktu penyediaan dokumen
rekam medik pelayanan rawat
jalan
4. Waktu penyediaan dokumen
rekam medis pelayanan rawat
inap
100 %
100 %
< 10 menit
< 15 menit
70%
70%
12 menit
18 menit
15 Pengelolaan
limbah
1. Baku mutu limbah cair :
BOD
COD
TSS
pH
2. Pengelolaan limbah padat
infeksius sesuai aturan
a. BOD < 30 mg/l
b. COD < 80 mg/l
c. TSS < 30 mg/l
d. PH 6 – 9
100 %
a. BOD < 30
mg/l
b. COD < 80
mg/l
c. TSS < 30
mg/l
d. PH 6 – 9
16 Administrasi
dan
Manajemen
1. Tidak lanjut penyelesaian
hasil pertemuan direksi
2. Kelengkapan laporan
akuntabilitas kinerja
3. Ketepatan waktu pengusulan
kenaikan pangkat
4. Ketepatan waktu pengusulan
kenaikan gaji berkala
5. Karyawan yang mendapat
pelatihan minimal 20 jam per
tahun
6. Cost recovery
7. Ketepatan waktu penyusunan
100 %
100 %
100%
100%
≥ 60 %
.≤ 15 menit
≥ 40%
100 %
100 %
80 %
100 %
< 60 %
< 40 %
100%

61. 56
laporan keuangan
8. Kecepatan waktu pemberian
informasi tentang tagihan
pada pasien rawat inap
9. Ketepatan waktu pemberian
imbalan (insentif) sesuai
kesepakatan waktu
≤ 2 jam
100 %
≤ 2 jam
100%
17 Ambulance/
kereta
jenazah
1. Waktu pelayanan ambulance
/ kereta jenazah
2. Kecepatan memberikan
pelayanan ambulance di
rumah sakit
3. Respon time pelayanan
ambulance oleh masyarakat
yang membutuhkan
24 jam
< 30 menit
Ssi ketentuan daerah
24 Jam
30 menit
< 30 menit
18 Pemulasara
an jenazah
Waktu tanggap pelayanan
pemulasaraan jenazah
< 2 jam 3 jam
19 Pelayanan
Loundry
1. Tidak adanya kejadian linen
yang hilang.
2. Kecepatan waktu
penyediaan linen ruang
rawat inap
100 %
100 %
≤ 100 %
≤ 100 %
20 Pemeliharaa
n Sarana
rumah sakit
1. Kecepatan waktu
menanggapi kerusakan alat.
2. Ketepatan waktu
pemeliharaan alat
3. Peralatan laboratorium dan
alat ukur yang digunakan
dalam pelayanan terkalibrasi
tepat waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
≥ 80 %
100 %
100 %
60%
45%
100%
21 Pencegahan
&
Pengendalia
n Infeksi
1. Ada anggota Komite PPI
yang terlatih
2. Tersedia APD di setiap
instalasi
3. Kegiatan pencatatan dan
pelaporan infeksi nosoko-
mial/ HAI (Health care
associated infection) di RS
minimum 1 parameter
> 75%
> 60%
> 75%
≤ 75 %
≤ 60 %
≤ 75 %

62. 57
C. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
SARANA GEDUNG
A. Terdiri dari Ruangan Perkantoran, Rawat Inap, Rawat jalan, Ruang Tunggu
keluarga pasien, (Lobby) yang sekaligus merupakan ruang layanan terpadu
(tempat pendaftaran, pengendali BPJS, kasir, administrasi pemulangan
pasien), ruang Komite Medis, Gedung Bedah Sentral, Gedung Laboratorium
dan Farmasi, Gedung Radiologi, Gedung UTDRS, Ruang Rekam Medis, Ruang
Dapur, Kamar Jenazah dan Central Oksigen.
B. Air : PDAM
C. Listrik : PLN dan Genset
FASILITAS RAWAT JALAN
1. Klinik Anak
2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
3. Klinik Penyakit Dalam
4. Klinik Bedah
5. Klinik Mata
6. Klinik Paru
7. Klinik Kulit dan Kelamin
8. Klinik Syaraf/Neurologi
9. Klinik Jiwa
10.Klinik THT
11.Klinik Gigi
12.Klinik DM + Hipertensi
13.Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
14.Klinik VCT
KAMAR DAN RUANG PERAWATAN
1. I C U
2. V I P
3. Kelas I
4. Kelas II
5. Kelas III

63. 58
6. Ruang Bersalin (Kelas I, Kelas III))
7. Ruang Anak (Kelas I, Kelas III)
8. Perinatologi (Kelas II, Kelas III)
9. NICU
KEGIATAN PENUNJANG MEDIK
1. Instalasi Patologi Klinik
2. Instalasi Radiologi
3. Instalasi Farmasi
4. Instalasi Gizi
5. Instalasi Fisioterapi
6. Instalasi Bedah Sentral
7. Instalasi Gawat Darurat, PONEK
8. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan
9. UTDRS (Unit Transfusi Darah )
10.Unit Haemodialisis
ALAT PENUNJANG DIAGNOSA
1. Radiologi
2. Laboratorium
3. USG
4. Fisioterapi
5. Treadmil
6. Endoscopy
7. Laparascopy
8. Broncoscopy
9. CT Scan
10. EKG
11. EEG
PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN
a. Pelayanan Rawatan Umum
b. Pelayanan Rawatan Ibu Hamil Resiko Tinggi
c. Pelayanan Rawatan Intensif (ICU)

64. 59
d. Pelayanan NICU
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN GAWAT DARURAT 24 JAM
1. Pelayanan Radiologi
2. Pelayanan Laboratorium klinik
3. Pelayanan Rujukan Medis
4. Pelayanan Ambulance
5. Pelayanan Kamar/ Pemulasaran Jenazah
SARANA/PRASARANA :
- Mushola
- Kamar Jenazah
- IPSRS
- IPAL
- Perpustakaan
- Loundry
- Kantin
- Ambulance
- WC Umum
- Lobby dan Loket Terpadu
- Ruang Tunggu Keluarga Pasien
- Incenerator
- Ruang Generator
- Gudang

65. 60
KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG MASIH KURANG LENGKAP :
No Sarana
dan
Prasarana
Keadaan Keterangan
Kurang Lengkap Lengkap
1 2 3 4 5
1 Ruangan
rawat inap
a. Bed ruang
rawat inap
Kurang lengkap
untuk
Kelas B
( standar 200 bed)
Saat ini jumlah bed yang ada :
1. Kelas VIP : 12 bed
2. Kelas I : 22 bed
3. Kelas II : 26 bed
4. Kelas III : 96 bed
5. ICU : 6 bed
Total bed saat ini : 162 bed
b.Wastafel
di ruangan
rawat inap
Sarana dan
prasarana kurang
lengkap
Belum semua ruangan ada dan belum
bisa digunakan karena belum ada
saluran air.
2 Instalasi
Laboratorium
Sarana dan
prasarana kurang
lengkap
Masih kurangnya alat penunjang
diagnosa lainnya yang perlu diadakan.
seperti Imunologiy Analizer, chemistry
analizer, kulkas reagen dan microscope
layar
3 Loket
/Ruang
Informasi
Sarana dan
prasarana kurang
lengkap
Perlu ditambah Layar Tampilan Nomor
Antri pasien, dan ruangan khusus untuk
ruangan informasi
Perlu pengadaan pengeras suara
4 Ruangan
Rekam Medis
Sarana dan
prasarana kurang
lengkap
- Rak kayu diganti dengan rak besi
- Ruangan belum memadai untuk
Rumah Sakit Kelas B
- pengadaan ruangan penyimpanan
status non aktif
5 Pengolahan Belum Ada Pengadaa IPAL tahun 2014 belum

66. 61
Limbah dilaksanakan karena tidak cukup waktu
pelaksanaan sehingga dianggarkan pada
tahun 2015
6 Perumahan
Dokter
Spesialis
Kurang lengkap Perlu dibangun perumahan untuk dokter
spesialis dan mess dokter PPDS,
mengingat lahan rumah sakit yang
terbatas, maka pembangunan rumah
dinas dapat dilakukan dengan
merenovasi rumah dinas lama menjadi
bangunan bertingkat.
7 Ruangan
IPSRS
Ruangan belum
ada, Sarana dan
Prasarana kurang
lengkap
Perlu dibuatkan ruangan khusus
perbengkelan IPSRS, Penambahan
peralatan dan perlengkapan untuk
menunjang kelancaran administrasi
pekerjaan IPSRS
8 Gudang
Penyimpana
n Barang
Ruangan Belum
ada
Perlu dibuatkan ruangan khusus untuk
penyimpanan alat – alat kesehatan yang
tidak dapat dipakai lagi (rusak)
9 Ruangan
Loundry
Ruangan kurang
memadai
Perlu perluasan ruangan loundry dan ,
Penambahan peralatan dan
perlengkapan untuk menunjang
kelancaran pekerjaan
D. Permasalahan Dan Solusi
No Permasalahan/ Hambatan Solusi
KINERJA/ ATURAN
RUMAH SAKIT
1. Pada umumnya masih ada
keluhan masyarakat terdahap
pelayanan Rumah Sakit.
Peningkatan pelayanan, baik dari segi
kuantitas seperti jumlah tenaga medis dan
paramedis, maupun kualitas pelayanan
meliputi peningkatan kualitas SDM RSU Dr.
F.L.Tobing Sibolga seperti pengadaan
pelatihan Service Execellent dan pelatihan

67. 62
internal lainnya serta pengadaan alat-alat
kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari tiap
ruangan/ instalasi/ unit/ bagian
2. Masih kurangnya pemahaman
masyarakat mengenai
peraturan Rumah Sakit, hak
dan kewajiban pasien dan
pengunjung. Serta masih
kurangnya pemahaman
petugas mengenai Protap dan
SOP.
Dengan kegiatan akreditasi dan menuju BLUD
sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit semua RSU telah
menjadi BLUD yang salah satu parameternya
adalah SPM (Standar Pelayanan Medik)
sehingga telah dibuatnya prosedur tetap
(protap) tentang aturan-aturan dalam Rumah
Sakit. Dengan Sosialisasi maksimal
diharapkan petugas dan masyarakat dapat
mengetahuinya, Kepada pasien dan
pengunjung diutamakan sosialisasi prosedur
tentang Meningkatkan kesadaran
keluarga pasien dalam mematuhi peraturan-
peraturan rumah sakit dengan bersikap lebih
tegas, menempelkan peraturan yang
berisikan kewajiban yang harus ditaati pasien
di setiap ruangan, dan mensosialisasikan
serta memasang spanduk yang bertuliskan
Kawasan Bebas merokok di RSU.
Sedangkan untuk pegawai rumah sakit
diadakan sosialisasi tentang standar
operasional prosedur, standar pelayanan
medik dan kebijakan-kebijakan/ aturan yang
berlaku di rumah sakit
3. Masih adanya kejadian
kehilangan di rumah sakit,
dikarenakan :
- Pagar belakang rumah sakit
yang memungkinkan akses
masyarakat dapat
- Sudah diusulkan di dana APBD 2015
- Tahun 2015 direncanakan adanya
penambahan tenaga satpam di RSU Dr.
F.L.Tobing Sibolga

68. 63
memasuki lingkungan
rumah sakit dengan bebas
- Kurangnya tenaga
pengamanan di rumah sakit
SARANA DAN PRASARANA
1. Bangunan/ gedung yang masih
sering bermasalah ( kamar
mandi bocor, saluran
pembuangan tersumbat ).
Rehabilitasi bangunan/ gedung yang kamar
mandinya bocor secara bertahap melalui
rehab instalasi air kotor dan air bersih di RSU
Dr. F.L.Tobing Sibolga dan di usulkan
penambahan biaya pemeliharaan
SDM
TENAGA MEDIS
1. Kurangnya tenaga Dokter
Spesialis tertentu sesuai
dengan Permenkes nomor 56
tahun 2014 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit Kelas B
- Menjalin kerjasama dengan FK USU untuk
ketersediaan tenaga dokter spesialis
seperti PPDS THT, Anestesi, Obgyn dan
Neurologi dan direncanakan untuk tahun
2015 penambahan PPDS Patologi Anatomi,
Bedah, Radiologi dan Anak
- Menerima THL dokter Spesialis
- Kerjasama dengan dokter konsultan
2. Tuntutan Akreditasi agar
tersedianya manager kasus di
setiap ruangan
Menambah jumlah dokter umum (
direncanakan penambahan di tahun 2015)
1.
TENAGA
MEDIS/PARAMEDIS
Pada saat ini jumlah tenaga
secara kuantitas dan kualitas
masih kurang dengan kondisi
RS Kelas B.
Dengan status kelas RS menjadi Kelas
B diperlukan penambahan tenaga medis,
paramedis, dan non medis baik PNS maupun
Non PNS, sedangkan untuk peningkatan
kualitas SDM dapat dilakukan dengan
pengadaan pendidikan dan pelatihan internal
maupun eksternal.

69. 64
Dikarenakan masih kurangnya dokter
spesialis di rumah sakit, maka saat ini rumah
sakit menugas belajarkan beberapa dokter
umum menjadi dokter spesialis, dalam hal ini
rumah sakit bekerja sama dengan USU dan
pihak ketiga lainnya untuk mendatangkan
PPDS/ dokter spesialis part time sampai
dokter fulltimer ada (direncanakan tahun
2015 ada penambahan dokter fulltimer)
2. Penempatan pegawai masih
belum sesuai dengan formasi
yang dibutuhkan RSU Dr.
F.L.Tobing Sibolga.
Penempatan tenaga baru di RSU agar
disesuaikan dengan kebutuhan RSU Dr.
F.L.Tobing Sibolga.
TENAGA NON MEDIS
1.
2.
3.
Masih adanya beberapa
jabatan Struktural yang maih
kosong
Masih minimnya kuantitas dan
kualitas tenaga administrasi
dan keuangan
Masih kurangnya jumlah
tenaga maupun kinerja
Instalasi Sarana dan
Prasarana.
Perlu pengisian tenaga Struktural yang
kosong seperti : Wadir Pelayanan, Kabag
Keuangan, Kabag Rekam Medik dan
Pejabat Defenitif.
Menambah tenaga PNS maupun Non PNS
yang mempunyai keahlian administrasi dan
keuangan atau mutasi dari instansi lain.
Menambah tenaga teknisi dan mengadakan
pelatihan/ penyegaran bagi tenaga IPSRS

70. 65
4. Dinas Pekerjaan Umum
1) Program dan Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan :
 Penyediaan jasa surat- menyurat.
 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 Penyediaan alat tulis kantor,
 Penyedian barang cetakan dan penggandaan,
 Penyediaan komponen instalansi/penerangan listrik,
 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan,
 Penyediaan Makanan dan Minuman,
 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,
 Penyediaan Jasa Non PNS,
 Biaya Jasa Lembur PNS dan Non PNS
 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa
b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan :
 Pembangunan Gedung Kantor
 Pengadaan kenderaan Dinas/operasional
 Pengadaan perlengkapan gedung kantor,
 Pengadaan mebeleur,

71. 66
 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,
 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan :
 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 Pengadaan Pakaian 0lah raga dan beserta perlengkapannya
d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi
kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 Pendidikan/pelatihan dan kursus keterampilan.
e. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
 Penyusunan laporan semester/prognosis kas
 Penyusunan laporan tahunan kas
 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA)
 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
 Penyusunan laporan tahunan asset,
 Penyusunan laporan semesteran/ prognosisi asset.
f. Program Peringatan Hari-hari Besar
 Karnaval HUT RI

72. 67
 Peringatan Hari Jadi Kota Sibolga
g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 Pembangunan Jalan
 Pembangunan Jembatan
 Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
h. Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong
 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
i. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
 Pembangunan turap/talud/bronjong
j. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (Bantuan Provinsi)
k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 Rehabilitas/pemeliharaan alat-alat
l. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah
 Pengembangan distribusi air minum (DAK)
 Rehabilitas dan Pembangunan sarana dan prasarana air
limbah
 Rehabilitas dan pembangunan sarana dan prasarana air
limbah (DAK)
m. Program Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar

73. 68
 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
n. Program peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
o. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa/ Kelurahan
 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
p. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
2) Kondisi Sarana dan Prasarana
NO.
NAMA BARANG / JENIS
BARANG
MERK / MODEL
KEADAAN BARANG
KETBAIK
( B )
KURANG
BAIK
(KB)
1 2 3 4 5 6
1 LEMARI GANTUNG LOKAL B -
2 ACCES POIN DAN
INTERNAL WIRELLES
TP-LINK B -
3 FILING CABINET UNITAL B -
4 KURSI PUTAR TOPIK B -
5 CAMERA DIGITAL SONY B -
6 CAMERA DIGITAL
(ZOOM)
SAMSUNG B -
7 FOKUS BENQ B -
8 PRINTER CANON B -
9 ALAT UKUR TOTAL
STATION (TEODOLIT)
B -
10 COMPRESOR IFEX B -
11 PRINTER SCAN CANON B -
12 KOMPUTER SET (PC) FIBER B -
13 LAP TOP TOSHIBA,ACER B -
14 LEMARI PINTU 2 PINTU LOKAL B -
15 FOCUS INFOKUS B -

74. 69
16 MEJA 1/2 BIRO & KACA TOPIX B -
17 KURSI PUTAR TOPIX B -
18 KURSI TAMU LOKAL B -
19 HANDY CAM SONY B -
20 HORDEN 7 SET LOKAL B -
21 FILLLING CABINET UNITAL B -
22 KOMPUTER
MULTIMEDIA (FC)
SAMSUNG B -
23 LAPTOP ACER, TOSHIBA B -
24 UPS VEKTOR B -
25 SCANNER CANON B -
26 PRINTER CANON B -
27 LEMARI GANTUNG LOKAL B -
28 RACUN API CHUBB B -
29 SEPEDA MOTOR SPACY, VEGA,REVO,
JUVITER
B -
30 INTERNAL WARLESS
EKSTERNAL
- B -
31 EXTERNAL HARDISK - B -
32 MESIN HITUNG
(KALKULATOR)
CASIO B
33 HARDISK EXTERNAL SEAGATE/320 GB B -
34 MEJA KERJA BESAR MINNOTI B -
35 MEJA RAPAT MINNOTI B -
36 DISPENSER MIYAKO B -
37 JACK HAMMER ISUZU B -
38 MESIN PENGHANCUR
KERTAS
-- B -
39 TRUCK ATTACKMENT COLT DIESEL B -
40 AMP MINI BUKAKA B -
41 THRE WHELL ROLLER ANUGERA B -
42 TANDEM ROLLER BARATA B -
43 BULDOZER KUMATSU B -
44 EXCAVATOR SUMITOMO B -
45 ALAT UKUR ASPAL -- B -
46 MINI BUS / PICK UP TOYOTA B -
47 DUMP TRUCK MITSUBISI B -
48 GENSET B -
49 BRANKAS TAIKUANG RR -
YUNIKA B -

75. 70
50 KURSI KERJA
51 KIPAS ANGIN
52 AC
53 SOUND SYSTEM
54 WHITE BOARD
55 LAYAR INFOCUS
56 MEJS KOMPUTER
57 KAMERA DLSR
58 LEMARI ES 1 PINTU
59 JAM DINDING
60 TV
61 GPS (GERMANY)
3) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
1. Personil yang memiliki sertifikat jumlahnya minim hanya 9 orang,
sementara kebutuhan untuk pokja termasuk pejabat pengadaan 7
orang, Pejabat pembuat Komitmen minimal 6 orang, disamping
beberapa SKPD lain juga meminta bantuan personil untuk
menangani kegiatan fisik.
2. Personil yang berlatar belakang pendidikan teknis jumlahnya
terbatas hanya 17 orang, hal ini sangat berpengaruh terhadap
kegiatan yang ditangani
3. Beberapa ruas jalan yang rusak , seperti :