Dokumen ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bogor dari tahun 2010 hingga 2014 dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Bogor memiliki kemandirian keuangan yang konsultatif dan efektivitas dalam memungut pendapatan asli daerah, meskipun lebih mendahulukan belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah.

1. ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(SAP) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BOGOR
Disusun Oleh:
Yulita Delfiyanti 022118056
Siska Nathalia 022118063
Shella Dwi Septiani 022118109
Utami Ashari 022118214
Anggel Maharani 022118240
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI
PRODI AKUNTANSI
2020

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Bogor. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari
dosen Bapak Sujatmiko Wibowo Ak.,M.M. mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.
Kami menyadari bahwa makalah ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan
dari berbagai pihak terutama orang tua, dosen Akuntansi Sektor Publik yaitu Sujatmiko
Wibowo Ak.,M.M. selaku pembimbing kami di kelas dan teman-teman kelas 4C-Akuntansi.
Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan
kekurangan yang kami miliki. Namun kami mengharapkan berbagai kritik dan saran
yangmembangun agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.
Bogor, 20 Maret 2020
Penulis

3. Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Bogor
periode 2010 – 2014. Analisa kinerja keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisa
rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektif pendapatan,
rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total
belanja, serta rasio pertumbuhan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat
kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain,
pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta
memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih
memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja
langsung.
Abstract
This study aimed to analyze the financial performance of the City Government of Bogor for
the period of 2010 - 2014. The financial performance analysis is performed using ratio
analysis such as the degree of decentralization, the ratio of financial independence, ratio of
revenue effectiveness, the ratio of direct expenditure compared to total expenditure, the ratio
of indirect expenditure compared to total expenditures, and growth ratios.The research
concluded that the the ratio of financial independence of City Government of Bogor has a
consultatif relation, on the other hand, City Government of Bogor is highly effective in
fulfilling its target of achieving its PAD, and also has positive growth over 5 years. But, City
Government of Bogor still put its priority in indirect expenditure to total expenditure
compared to its direct expense.

4. DAFTAR ISI
BAB I.............................................................................................................................................. 5
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................... 5
1.2 Rumusan Masalah................................................................................................................. 6
1.3 Tujuan Penelitian................................................................................................................... 6
BAB II ............................................................................................................................................ 7
2.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI ................................................................................................ 7
2.2 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2010 -2014.......................................................................................... 15
2.3 METODE PENELITIAN.................................................................................................... 19
BAB III......................................................................................................................................... 20
3.2 Saran.................................................................................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................. 21

5. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik –
praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan, baik oleh Ikatan Akuntan
Indonesia maupun oleh pemerintah sendiri. Untuk entitas yang dimiliki pemerintah, baik itu
lembaga pemerintah itu sendiri maupun organisasi nirlaba yang dimilikinya, pemerintah
mencoba menyusun suatu standar yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP
itu sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mana sekarang
telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Dengan diimplementasikannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian
menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, era otonomi daerah dimulai di Indonesia.
Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kota Bogor mengemban tanggung jawab untuk
menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan
pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat
bahkan masyarakat kota Bogor sendiri.
Pada era otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. APBD dijadikan
sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.
Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.
Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan
kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan
suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan
kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.
Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan
terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis laporan keuangan

6. dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana
menafirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan
keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan
(Mahmudi, 2007).
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor selama lima tahun terakhir
dengan menggunakan :
 analisis derajat kemandirian
 rasio kemandirian
 efektifitas dan efisiensi PAD
 rasio belanja langsung terhadap total belanja
 rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja
 rasio pertumbuhan
1.3 Tujuan Penelitian
untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor selama lima tahun
terakhir (2010-2014) dengan analisis derajat kemandirian, rasio kemandirian, efektifitas dan
efisiensi PAD, rasio belanjalangsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung
terhadap total belanja, dan rasio pertumbuhan.. Pertimbangan berikutnya adalah karena kota
Bogor memiliki banyak desa dan merupakan potensi bagi Program Vokasi untuk melakukan
pendampingan / bimbingan teknis bagi para aparatur desa atas pemberlakuan akuntansi desa
melalui UU No. 6 tahun 2014. Pendampingan seperti ini sudah mulai dilakukan oleh wilayah
Jawa Timur dalam mempersiapkan aparatur desa mengaplikasikan akuntansi desa.
Diharapkan penelitian ini merupakan penelitian awal yang akan berlanjut kepada penelitian-
penelitian berikutnya yang berfokus pada pemerintah daerah dan desa.

7. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kebijakan
Akuntansi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikan:
“Kebijakan akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan –
aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan”.
Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas
aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan
keuangan.Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran dan antarperiode.
Kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip – prinsip
akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode – metode penerapannya yang
secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan – pertimbangan penting yang
diambil dalam memilih prinsip – prinsip yang sesuai.
Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam unsur laporan keuangan, yaitu:
1. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Klasifikasi.Setiap entitas pelaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam
neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang
mencangkup jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah – jumlah yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Neraca mencantumkan sekurang – kurangnya pos – pos berikut:
a. Kas dan setara kas.
b. Investasi jangka pendek.
c. Piutang pajak dan bukan pajak.
d. Persediaan.
e. Investasi jangka panjang.
f. Aset tetap.

8. g. Kewajiban jangka pendek.
h. Kewajiban jangka panjang.
i. Ekuitas dana.
2. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan
realisasi anggaran sekurang – kurangnya mencakup pos – pos sebagai berikut:
a) Pendapatan.
b) Belanja.
c) Transfer.
d) Surplus atau defisit.
e) Penerimaan pembiayaan.
f) Pengeluaran pembiayaan.
g) Pembiayaan neto.
h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional,
investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan
saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama
periode tertentu.
Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas,
yang masing – masing didefinisikan sebagai berikut:
a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
Negara/Daerah.
b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum
Negara/Daerah.
4. Catatan atas Laporan Keuangan
a) Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi
yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan
dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta
ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
keuangan secara wajar.Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan menjelaskan hal – hal berikut ini:
a. Entitas pelaporan.

9. b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
d. Sampai sejauh mana kebijakan – kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan
ketentuan – ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah diterapkan oleh suatu entitas pelaporan.
e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan
keuangan.
Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikanpendapatan
daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah
ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan: “Pendapatan
Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.
Menurut para ahli pendapatan daerah dapat diartikan sebagai berikut: Deddi
Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2011, 74) dalam buku Akuntansi Sektor Publik Edisi
2, Pendapatan adalah kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari adanya transaksi. Bagi
pemerintah, secara umum, terdapat empat sumber utama pendapatan, yaitu pajak dan
kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah, property income yang muncul dari kepemilikan
aset, penjualan barang dan jasa, serta sumbangan sukarela yang diterima dari unit lain.Indra
Bastian (2007, 146) dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2:Pendapatan adalah
arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian
kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa,
atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari
kesatuan tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara
bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam satu
periode pelaporan yang terjadi dari adanya transaksi.Abdul Halim (2008, 96) dalam buku
Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3 menyatakan bahwa pendapatan daerah dapat
dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

10. Pengakuan Pendapatan Daerah
Pengakuan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005: “Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat
timbulnya hak atas pendapatan tersebut.”
Menurut Abdul Halim (2008, 100) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi
3:Pendapatan yang dihitung menurut basis kas diakui pada saat diterima pada rekening kas
umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan yang dihitung menurut basis akrual
diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.
Menurut Indra Bastian (2007, 147) dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi
2: “Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan
dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi.”
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan menurut basis kas
mengakui transaksi pada saat kas diterima.Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat
terjadinya suatu transaksi, tidak semata – mata ketika kas diterima.
Pengukuran Pendapatan Daerah
Menurut Abdul Halim (2008, 100) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3:
“Pengukuran pendapatan dilakukan menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan yang diukur
dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal transaksi”.
Belanja Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005: Belanja adalah semua
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan: “Belanja Daerah adalah
kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Abdul
Halim (2008, 100) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3 menyatakan bahwa
belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga
d. Transfer
Pengakuan Belanja Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005:Belanja menurut basis kas diakui
pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas
pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai

11. fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban
atau pada saat diperoleh manfaat.
Seluruh biaya, kecuali biaya penyusutan, amortisasi, dan penyisihan diakui pada saat
terjadinya sebesar kas yang akan dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang
dikonsumsi. Sedangkan biaya penyusutan, amortisasi, dan penyisihan diakui secara periodik
sebesar perhitungan alokasi harga perolehan atau perhitungan kemungkinan tidak tertagihnya
piutang pada periode berjalan.
Pengukuran Belanja Daerah
Menurut Abdul Halim (2008, 102) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3:
“Pengukuran belanja dilakukan menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur dengan
menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal transaksi”.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 02 Tentang Laporan Realisasi
Anggaran Menurut PP No 24 Tahun 2005
Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing –
masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realiasasi anggaran menyediakan
informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber
daya ekonomi:
1. Telah dilaksanakan secara efektif, efesien, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Laporan realisasi
anggaran disajikan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun.
Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran
tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun,
entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
2. Fakta bahwa jumlah – jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan
catatan – catatan terkait tidak apat diperbandingkan.
Akuntansi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Akuntansi
Anggaran, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Surplus/Defisit, Akuntansi
Pembiayaan, Akuntansi Penerimaan Pembiayaan, Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan,
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Transaksi Dalam
Mata Uang Asing, Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan
Jasa.

12. a. Pengakuan
Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh
transaksi PPKD.Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk
seluruh transaksi SKPD termasuk BULD-SKPD.
Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, yang
secara fungsional bertanggungjawab atas melaksanakan tugasnya pada PPKD selaku BUD.
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan
digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban
pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi
ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan
ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar
bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing – masing nilai pendapatannya dicatat
sampai dengan rincian obyek.Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)
atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui bila besar kemungkinan
manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan karena basis akuntansi yang
digunakan adalah basis akrual sehingga pendapatan diakui pada saat terjadinya bukan pada
saat diterimanya kas atau setara kas. Dengan demikian apabila pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah tersebut akan diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah maka harus
dilakukan penyesuaian ke basis kas berhubung adanya perbedaan dalam basis akuntansi yang
digunakan. Tata cara penyesuaian pendapatan dari basis akrual ke basis kas secara lebih
lanjut akan diatur tesendiri dalam Kebijakan Akuntansi untuk Badan Layanan Umum Daerah.
Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi menajemen
pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.
Sebagai contoh untuk pendapatan di Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai berikut
Kode Rekening Uraian Debet Kredit
2.1.8.01.01 R/K PPKD 3.789.000
4.1.2.01.05 Retribusipelayanan 2.925.000

13. Parkir di tepi Jalan
Umum
4.1.2.02.05 Retribusi Tempat
ParkirKhusus
864.000
b. Pengukuran
Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Pendapatan diukur menggunakan mata uang rupiah.Pendapatan yang diukur dengan
menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
PengungkapanHal – hal yang harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan
terkait dengan pendapatan adalah:
a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan
terjadi hal – hal yang bersifat khusus.
c) Penjelasan sebab – sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang berdasarkan
pada Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan yang didasarkan pada PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah.
e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
Dari kebijakan – kebijakan tersebut untuk pendapatan daerah yang diterapkan oleh
Pemerintah Daerah Kota Bogor seluruhnya telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 menurut PP
Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta telah dilengkapi dengan
keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Bogor. Hal ini terlihat untuk pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan
pengukuran pendapatan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
Kebijakan Akuntansi Belanja Daerah
Kebijakan akuntansi untuk belanja daerah Kota Bogor menetapkan keputusan Walikota
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Kebijakan
akuntansi tersebut menerapkan: Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kota Bogor.
a Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat

14. pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau
pada saat diperoleh manfaat.
Sebagai contoh untuk belanja di Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai berikut:
Kode Rekening Uraian Debet Kredit
5.1.1.01.01 Belanja Pegawai 3.143.704.740
2.1.8.01.01 R/K PPKD 3.143.704.740
b Pengukuran
Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah.Belanja yang diukur dengan
menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Dari kebijakan – kebijakan tersebut untuk belanja
daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor seluruhnya telah sesuai dengan
PSAP Nomor 02 menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Serta telah dilengkapi dengan keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor.Hal ini terlihat untuk pengakuan belanja
menggunakan basis kas dan pengukuran belanja diukur dengan menggunakan mata uang
rupiah.
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Daerah
Kebijakan akuntansi untuk pembiayaan daerah Kota Bogor menetapkan keputusan
Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Bogor.Kebijakan akuntansi tersebut menerapkan:Pembiayaan adalah seluruh transaksi
keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain
dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara
lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
a. Pengakuan
Penerimaan pembiayaan daerah diakui pada saat diterima pada rekening kas umum
daerah.Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi
dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan daerah diakui pada saat dikeluarkan dari
rekening kas umum daerah.Sebagai contoh untuk pembiayaan di Pemerintah Daerah Kota
Bogor sebagai berikut:
Kode Rekening Uraian Debet Kredit
2.1.8.01.01 R/K PPKD 154.938.553.017
6.1.1.04.12 SILPA 2009 154.938.553.017

15. b. Pengukuran
Pembiayaan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas
yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang
akan dikeluarkan. Pembiayaan yang akan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan
pembiayaan.
Dari kebijakan – kebijakan tersebut untuk pembiayaan daerah yang diterapkan oleh
Pemerintah Daerah Kota Bogor seluruhnya telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 menurut PP
Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta telah dilengkapi dengan
keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Bogor.Hal ini terlihat untuk pengakuan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan menggunakan basis kas dan pengukuran pembiayaan diukur dengan
menggunakan mata uang rupiah
2.2 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2010 -2014
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu
pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan kegiatan dan proyek-
proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan
penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran
yang dimaksud.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan.
1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari :
a Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b Dana Perimbangan
c Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran. Kelompok belanja terdiri atas:
a Belanja pegawai
b Belanja Barang
c Bunga
d Subsidi
e Hibah
f Bantuan sosial
g Belanja modal
h Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

16. i Belanja tak terduga
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
pembiayaan mencakup hal-hal berikut ini :
a SILPA tahun anggaran sebelumnya
b Pencairan dana cadangan
c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d Penerimaan pinjaman
e Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 184, bahwa Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Perda tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Dimana Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut terdiri dari:
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan
salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam
menjalankan otonomi daerah.
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis
dan efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja
daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Menurut Mahmudi (2010) terdapat beberapa
analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan
data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :
a. Derajat Desentralisasi
Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli
daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD
terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi
kemampuan pemerintah daerah dalam peyelenggaraan desentralisasi
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan pemerintah daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara
Derajat Desentralisasi =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

17. perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi
dan Pinjaman.
Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan
keuangan daerah dapat dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan
Asli Daerah Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan
pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah.
Tabel Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan
Keuangan
Rasio
Kemandirian
(%)
Pola Hubungan
Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif
Rendah >25 – 50 Konsultatif
Sedang >50 – 75 Partisipasif
Tinggi >75 - 100 Delegatif
c. Menurut Mahsun (2006) rasio efektivitas diukur dengan :
Tabel Efektivitas Keuangan Daerah
Efektivitas Keuangan Daerah
Otonomdan Kemampuan
Keuangan
Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif X<100%
Efektif Berimbang X=100%
Efektif X>100%
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Rasio Kemandirian =
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
𝑩𝒂𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝑷𝒖𝒔𝒂𝒕 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏
Rasio Efektifitas =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑖𝑙 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Rasio Efisiensi =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝑴𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉

18. Tabel Efisiensi Keuangan Daerah
Times Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien X>100%
Efisien Berimbang X=100%
Efisien X<100%
d. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Menurut Mahmudi (2010) analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung
bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk
pengendalian biaya dan pengendalian anggaran.
Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas)
sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait
dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih
besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi
output kegiatan.
Secara sederhana rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :
e. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (Growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai
dari periode ke periode.
Keterangan :
Xn = Tahun Yang dihitung
Xn-1 = Tahun Sebelumnya
Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒈𝒔𝒖𝒏𝒈
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂𝒏
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
Rasio PeRtumbuhan PAD =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋𝑛−1
Rasio Pertumbuhan Pendapatan =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑋𝑛−1
Rasio Pertumbuhan Belanja =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑋𝑛−1

19. 2.3 METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana
penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta
dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf,
2014). Selain itu dapat dikatakan juga bahwa penelitian deskriptif kuantitatif merupakan
usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan/atau
menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif.
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota Bogor dengan pengambilan data dari
BPKAD Kota Bogor sebagai pengelola keuangan pemerintah kota Bogor dan dari Badan
Pusat Statistik Kota Bogor. Sementara pengolahan data dilakukan di Program Vokasi
Universitas Indonesia.
Selain itu, alasan kenapa penelitian ini dilakukan di Kota Bogor, karena kota Bogor
memiliki letak geografis yang sangat strategis dan letaknya berdekatan dengan ibu kota
Negara. Letak yang strategis ini seharusnya menjadikan kota Bogor memiliki potensi
keuangan daerah yang cukup tinggi dan diharapkan mampu memiliki kinerja perekonomian
yang baik untuk menunjang pembangunan daerah.
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu-satunya jenis data. Data
kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur, dan dilakukan
perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi.
Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :
Laporan Realisasi Anggaran kota Bogor yaitu untuk tahun 2010-2014 serta data pendukung
lainnya yang bersumber dari Publikasi DJPK Kemenkeu, data statistik kota Bogor dalam
angka periode 2010-2014 yang diambil dari Badan Pusat Statisitik Kota Bogor, LAKIP 2013
dan LAKIP 2014.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara seperti melakukan
dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengcopy
dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.
Metode Analisis Data
Tahap-tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor tahun 2010 – 2014 dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Menghitung derajat kemandirian
2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah
3. Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi daerah
4. Menghitung rasio belanja langsung dan tidak langsung
5. Menghitung rasio pertumbuhan

20. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kebijakan
Akuntansi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikan:
“Kebijakan akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi,
aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan”. Kebijakan akuntansi harus
mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip – prinsip akuntansi yang digunakan oleh
entitas pelaporan dan metode – metode penerapannya yang secara material
mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikanpendapatan daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana
lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan: “Pendapatan
Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih”.
2. Analisis kinerja laporan keuangan pemerintah daerah kota bogor tahun anggaran 2010-
2014 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai
rencana operasional keuangan pemerintah daerah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan
yang terdiri dari Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.Laporan keuangan
dapat dikatakan berkualitas apabila relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami. Kualitas laporan yang relevan, yaitu membantu pengguna mengevaluasi
peristiwa-peristiwa yang ada dan dapat mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu ; andal,
yaitu laporan keuangan telah disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas ;
laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya ; dan yang terakhir
dapat dipahami oleh para pengguna. Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bogor acuan penerapannya sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan
keuangan.
3.2 Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bogor pada bagian
keuangan setelah dikaji dan dipertimbangkan dengan teori yang ada, maka dalam
penyusunan dan penyajian Laporan keuangannya bisa lebih ditingkatkan secara efektif
dan efesien di Pemerintah Kabupaten Bogor agar mendapatkan hasil laporan keuangan
yang lebih optimal.

21. DAFTAR PUSTAKA
https://www.researchgate.net/publication/325986480_Analisis_Pengakuan_Pendapatan
_Belanja_Dan_Pembiayaan_Daerah_Pada_Pemerintah_Daerah_Kota_Bogor
https://www.researchgate.net/publication/328217499_ANALISIS_KINERJA_KEUANG
AN_PEMERINTAH_DAERAH_KOTA_BOGOR_TAHUN_ANGGARAN_2010_-2014