tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Sektor Publik kelas 4A - Akuntansi Universitas Pakuan

1. ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (SAP) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH
PADA BALAI PENELITIAN TANAH KOTA BOGOR
Dosen :
Sudjatmiko Wibowo, Ak, M.M.
Disusun Oleh :
M. Rizqi Aulia (022118035)
Seny Yuliani (022118208)
Mega Mustika (022118287)
Tia Mutriani (022118306)
Tatang Hidayat (022118322)
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
2020

2. ii
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehahirat-Nya, yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan paper ini tentang ANALISIS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH PADA BALAI PENELITIAN
TANAH KOTA BOGOR.
Paper ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan
dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan paper ini. Untuk itu
kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam pembuatan paper ini. Terutama Bapak Sudjatmiko Wibowo,
Ak, M.M. yang telah membimbing kami. Terlepas dari semua itu, kami menyadari
sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun
tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala
saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki paper ini. Akhir kata
kami berharap semoga paper ANALISIS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH PADA BALAI PENELITIAN
TANAH KOTA BOGOR untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat
maupun inspirasi terhadap pembaca.
Bogor, Maret 2020

3. iii
DAFTAR ISI
Table of Contents
KATA PENGANTAR.................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii
BAB I .............................................................................................................................1
PENDAHULUAN ..........................................................................................................1
1.1 Latar Belakang.................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah............................................................................................2
1.4 Tujuan Penelitian.............................................................................................2
BAB II............................................................................................................................3
TINJAUAN PUSTAKA..................................................................................................3
2.1 Sektor Publik...................................................................................................3
2.2 Organisasi Sektor Publik..................................................................................3
2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ................................................................3
2.4 Akuntansi Pemerintah......................................................................................3
2.5 Pengertian Akuntansi.......................................................................................4
2.6 Standar Akuntansi Pemerintah .........................................................................4
2.7 Basis Akrual....................................................................................................4
2.6 Standar Akuntansi Berbasis Akrual..................................................................5
2.7 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ........................................................5
BAB III...........................................................................................................................6
PEMBAHASAN.............................................................................................................6
3.1 Balai Penelitian Tanah .....................................................................................6
3.2 Penerapan Basis Akrual di OSP Balai Penilitian Tanah ....................................8
3.3 Dasar Pengukuran yang Digunakan..................................................................8
3.4 Kebijakan Akuntansi.......................................................................................8
3.5 Penerapatan Basis Akrual di Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanah Bogor 9
3.7 Perbedaan antara Neraca akrual dan CTA ......................................................11
3.7 Perbedaan Basis CTA dan Akrual dalam Laporan Operasional.......................14
BAB IV ........................................................................................................................15
PENUTUP....................................................................................................................15

4. iv
4.1 Simpulan .......................................................................................................15
4.2 Saran .............................................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................16

5. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini, menuntut
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bukan hanya untuk Perusahaan
namun juga untuk pemerintahan. Pemerintahan yang baik merupakan suatu
bentuk keberhasilan dlam menjalankan tugas dan rencana yang telah disusun.
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus dapat mengelola sumber daya
dengan baik, termasuk keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah
satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.
32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
Dalam suatu pemerintahan, laporan keuangan instansi pemerintah merupakan
suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi pemerintah. sehubungan dengan hal
itu maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005
yang selanjutnya dirubah dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Keuangan berbasis akrual. Kerangka konseptual yang
diatur dalam PP 71 tahun 2010 berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat
dan daerah.
Dengan berlakunya Standar Akuntansi Keuangan (SAP) berbasis akrual
membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di indonesia, yaitu
perubahan dari pelaporan keuangan berbasis kas menuju pelaporan berbasis akrual
dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. perubahan basis pelaporan
tersebut diharapkan dapat memberikan yang utuh atas laporan posisi keuangan,
memberikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan
bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Dan laporan keuangan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah akan lebih berkualitas (relevan, andal, dapat
dibandingkan dan mudah dipahami).

6. 2
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa
masalah diantaranya sebagai berikut:
1. Bagimana Balai Penelitian Tanah Kota Bogor dalam menerapkan
Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual?.
2. Apakah laporan keuangan Balai Penelitian Tanah Kota Bogor
telah disusun dan disajikan secara wajar.
3. Apa manfaat dari diterapkannya SAP basis akrual?
1.4 Tujuan Penelitian
Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik
2. Untuk mengetahui bagaimana Balai Penelitian Tanah Kota bogor
dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual
3. Untuk mengetahui manfaat dari penerapak SAP tersebut
4. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Balai Penelitian
Tanah Kota Bogor telah disusun dan disajikan dengan wajar.

7. 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1Sektor Publik
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai
suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan dan hak public.
2.2 Organisasi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi yang
diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara
dan departemen-departmen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,
LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan
swasta (Bastian, 2001).
2.3Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal
70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan,
penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta
pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam
prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
2.4 Akuntansi Pemerintah
Akuntansi pemerintah adalah, suatu aktivitas pemberian jasa untuk
menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan,
pengklarifiksian, pengikhtisaran suatau transaksi keuangan pemerintah, serta
penafsiran atas informasi keuangan dan tunduk pada standar akuntansi keuangan
pemerintah atau SAP.
Karakteristik Dalam Akuntansi Pemerintah, tidak ada tidak ada perhitungan
laba rugi yang ada hanya surplus dan defisit, sebagian pendapatan diperoleh dari
pajak,tidak terdapat tanda kepemilikan, yang bertindak sebagai pemegang
kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi.

8. 4
2.5 Pengertian Akuntansi
Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa
Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.Akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia
(IAI) merupakan pengidentifikasian, pencatatan dan melaporkan informasi
ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian – penilaian dan keputusan yang
jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.
2.6 Standar Akuntansi Pemerintah
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (4) Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP
yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Dalam penerapan yang digunakan
yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan.
2.7 Basis Akrual
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10)
menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi
(2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan
yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan
manajerial dan pengawasan. Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat
diidentifikasikan antara lain (Bastian, 2010: 120):
1. penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan
oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai
historis dan inflasi.
3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan
prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi
menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

9. 5
2.6 Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP
Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,
belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan
basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
2.7 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa
Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas
untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan akuntansi dalam
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berada dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK). Dimana agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh
pengguna (user) dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan
keuangan entitas lainnya.

10. 6
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Balai Penelitian Tanah
Balai Penelitian Tanah (Balittanah) merupakan lembaga penelitian yang
awalnya didirikan oleh pemerintah belanda, namun dalam perkembangannya
sudah sering berganti nama dan berubah struktur organisasi lainya.Hasil dan
Pembahasan
Balittanah adalah salah satu balai yang ada dalam Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanah dan Agroklimat (Puslitbangtanak). Balai ini bertugas
melaksanakan penelitian tanah dan Agroklimat untuk meningkatkan produksi
pertanian di Indonesia.
Balittanah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang di bentuk
berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor : 96/kpts/OT, 210/1/2002,
tanggal 29 Februari 2002. Dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah
koordinasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan
Pertanian (BBSDLP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Kementerian Pertanian Berdasarkan surat keputusan Kepala BadanPenelitian dan
pengembangan Pertanian nomor : 157/kpts/OT.160/J/2006, tanggal 10 Juli 2006.
Balai penelitian tanah merupakan salah satu Organisasi Sektor Publik yang
dmiliki oleh pemerintah Bogor yang bergerak di bidang penelitian tanah. Balai
Penelitian Tanah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk
mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien,
akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan
Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas. Entitas berkedudukan di Jl.
Tentara Pelajar No. '12 Cimanggu.
Balai Penelitian Tanah mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan
pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan
transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan
Kementerian/Negara yang berkualitas. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas
laporan dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhimya Laporan
Keuangan Pemerintah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

11. 7
Penentuan Format dan substansi laporan keuangan Balai Penelitian Tanah Kota
Bogor mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan Balai Penelitian Tanah Kota
Bogor ini, meliputi :
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran ini menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan-LRA dan belanja selama periode yang ditetapkan.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas.
3. LaporanOperasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,
beban, surplus defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan.

12. 8
3.2 Penerapan Basis Akrual di OSP Balai Penilitian Tanah
Balai Penelitian Tanah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran Balai Penelitian Tanah masih
menggunakan basis kas . Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui
pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Jadi, Balai Penelitian Tanah ini masih belum sepenuhnya menggunkan
basis Akrual karena tidak semuanya laporanya menggunakan basis akrual.
3.3 Dasar Pengukuran yang Digunakan
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penelitian Tanah dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh
aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah.
3.4 Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsipprinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praKik-praKik spesifi k yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebuakan yang

13. 9
ditetapkan oleh Balai Penelitian Tanah yang merupakan entitas pelaporan dari
Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
3.5 Penerapatan Basis Akrual di Laporan Keuangan Balai Penelitian
Tanah Bogor
A. Komponen laporan keuangan
Perbandingan komponen laporan keuangan antara basis kas menuju
akrual dan basis akrual dapat dilihat dalam tabel berikut:
komponen laporan keuangan basis kas
menuju akrual terdiri dari :
komponen laporan keuangan basis akrual
terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih
3. Laporan Arus Kas (LAK) 3. Neraca
4. Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK)
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan dalam Draft Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual terdiri dari 7 komponen laporan dimana
terdapat penambahan 3 jenis laporan dalam draft SAP berbasis akrual
yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Kinerja Keuangan pada Lampiran II
PP 71/2010 menjadi Laporan Operasional pada Lampiran I PP 71/2010.
Penjelasan mengenai masing-masing jenis laporan tersebut adalah:
i. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran ini menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan
belanja selama periode yang ditetapkan
LRA disusun menggunakan basis kas, baik dalam basis kas menuju akrual
maupun dalam basis akrual, karena kita masih menganut sistem anggaran berbasis
kas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA
di laporan keuangan Balai Penelitian Tanah Bogor disusun berdasarkan basis kas.
Kerna balai penilitian Tanah Bogor masih menggunana basis kas untuk mencatat

14. 10
laporan Realisasi Anggaran, ini dapat dilihat dari unsur unsur laporan LRA yang
berbasis Akrual Balai penelitian tanah tidak memenuhi unsur-unsur tersebut.
ii. Unsur-unsur LRA dalam basis akrual
1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan
dana bagi hasil.
4. Surplus/defisit-LRA
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak
berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali
dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan
untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
A. Neraca
i. Informasi yang disajikan
Neraca yang disajikan dalam basis kas menuju akrual dan dalam
basis akrual sama-sama disusun menggunakan basis akrual. Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajibang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur neraca dalam basis akrual
adalah:
1. Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

15. 11
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
3. Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju
akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah.
3.7 Perbedaan antara Neraca akrual dan CTA
Perbandingan antara CTA dan Akrual untuk neraca
CASH TOWARDS ACCRUAL ACCRUAL
NERACA
Ekuitas Dana terbagi;
• Ekuitas Dana Lancar: selisih antara
aset lancar dan kewajiban jangka
pendek, termasuk sisa lebih
pembiayaan anggaran/saldo
anggaran lebih
NERACA
Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah pada
tanggal laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo
akhir ekuitas pada Laporan Perubahan
Ekuitas
• Ekuitas Dana Investasi:
mencerminkan kekayaan
pemerintah yang tertanam dalam
investasi jangka panjang, aset tetap,
dan aset lainnya, dikurangi dengan
kewajiban jangka panjang
• Ekuitas Dana Cadangan:
mencerminkan kekayaan
pemerintah yang dicadangkan
untuk tujuan tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(Par 78-81)

16. 12
Dilaporan Neraca OSP Balai Penelitian Tanah menggunakan basis akrual
ini terlihat dari laporan CALK yang isinya sesuai dengan unsur atau ciri laporan
neraca menggunakan basis akrual yaitu Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada
tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas.
Di laporan CALK balai Penelitian Tanah Bogor bagian Ekuitas disebutkan
bahwa “Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah
masing-masing sebesar Rp83.3OO.O19.294,OO dan Rp81.611.774.744,00.
Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban”.
B. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
i. Informasi yang disajikan
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
ii. Unsur-Unsur Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya;
2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.
Untuk laporan Perubahan Ekuitas OSP Balai Penelitiian Tanah,
menggunakan basis akrual.
C. Laporan Operasional
i. Informasi yang disajikan
Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam
satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam

17. 13
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan
operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan
membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan
beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga
Laporan Operasional menyediakan informasi:
1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
menjalankan pelayanan;
2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional).
Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika
dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
i. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
ii. Cakupan entitas pelaporan;
iii. Periode yang dicakup;
iv. Mata uang pelaporan; dan
v. Satuan angka yang digunakan.
ii. Unsur-Unsur Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional ;
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.
Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan
pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang
diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi
organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan
perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18. 14
Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban
menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan
dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.
3.7 Perbedaan Basis CTA dan Akrual dalam Laporan Operasional
Laporan Oprasional Balai penelitian tanah Bogor menggunakan basis
akrual. ini diliat dari isi akun akun yang berada di laporan posisi keuangan OSP
Balai Penilitan Tanah yang isinya : pendapatan laporan oprasional, beban dari
kegiatan oprasional, surplus/ defisit dari kegiatan oprasiona, dan surplus dari non
oprasional.

19. 15
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, Balai Penelitian
Tanah Kota Bogor telah menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan, bahwa pelaporan pada laporan keuangan balai
penelitian tanah kota bogor telah menganut atau mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Balai Penelitian Tanah Kota Bogor telah menetapkan akrual basis pada pelaporan
keuangan mereka dimana pada Balai Penelitian Tanah menerapkan basis akrual
dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Sedangakan yang menggunakan kas basis hanya dalam
laporan realisasi anggaran dan dalam Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanah
kota Bogor bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar, dengan
komponen material yang memadai.
4.2 Saran
Dalam rangka terciptanya pengembangan yang memadai di dalam sektor
pengembangan sumber daya alam dan manusia , balai penelitian tanah harus lebih
mampu membina secara efektif potensi apa saja yang bisa di kembangkan di
daerah Bogor khusunya. Oleh karena, itu di perlukan peningkatan sistem yang
memadai guna mencapai keberhasilan daripada output penelitian. Sumber daya
manusia yang memadai akan tercipta dari pengembangan dan sosialisasi yang
baik, dalam hal ini Balai penelitian tanah sebagai faktor penentu tingkat
pegetahuan masyarakat di bidang pertanian, agar sektor pertanian kota Bogor bisa
tergali potensi nya dengan sangat baik

20. 16
DAFTAR PUSTAKA
Lamonisi,Sony.(2016).Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Kota Tomohon.Jurnal EMBA.4,223-230.
http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/lainnya/lapkeuangan201
8_edit.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327788911_ANALISIS_PENERAPAN
_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAH_SAP_TERHADAP_KUALITAS_
LAPORAN_KEUANGAN_INSTANSI_PEMERINTAH_PADA_KANTOR_PU
SAT_PELATIHAN_MANAJEMEN_DAN_KEPEMIMPINAN_PERTANIAN_P
PMKP_CIAWI_BOGOR
http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-
pemerintah-daerah/
https://cpssoft.com/blog/akuntansi/akuntansi-pemerintah-perbedaanya-dengan-
akuntansi-komersial/
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/71TAHUN2010PP.htm