Badan pengelola keuangan dan aset daerah natuna

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA
iRencana Strategis 2011- 2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI..................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG ....................................................... 1
1.2 LANDASAN HUKUM................................ ..................... 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................ 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ........................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI ..................... 8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ............. 8
2.2 SUMBERDAYA DI LINGKUNGAN BPKAD ........................ 42
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD. ........................................ 50
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN.............................................................. 53
BAB III ISU-ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI....................................................................... 55
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ........................ 56
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NATUNA TAHUN 2011-2016............ ............ 57
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN KEUANGAN DAN
RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
PROPINSI KEPULAUAN RIAU, RENSTRA BPKAD
SEBELUMNYA............................................................ 61

iiRencana Strategis 2011- 2016
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN .................................................................IV-27
4.1 VISI DAN MISI ............................................................IV-27
4.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS .............. 71
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.......................................... 76
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF ........................................................................ 79
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD......................................................... 87
BAB VII PENUTUP ........................................................................ 89

iiiRencana Strategis 2011- 2016
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 KOMPOSISI PEGAWAI BAPEDA KABUPATEN NATUNA ...... 8
Tabel 2.2 JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT DAN
GOLONGAN ................................................................... 10
Tabel 2.3 JUMLAH PEGAWAI MENURUT LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN................................... 12
Tabel 2.4 DAFTAR PERLENGKAPAN S/D TAHUN 2005 ..................... 13
Tabel 3.1 KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN MUATAN/ISI
PERENCANAAN .............................................................. 22
Tabel 3.2 PROYEKSI PERENCANAAN BAPPEDA KE DEPAN ............... 26
Tabel 5.1 KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN NATUNA TAHUN
2006 ............................................................................. 36
Tabel 5.2 RENCANA KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2007-2011 ......................................................... 37

ivRencana Strategis 2011- 2016
DAFTAR GAMBAR
Gbr 1.1 HUBUNGAN RENSTRA BAPPEDA DENGAN DOKUMEN
LAINNYA ....................................................................... 3
Gbr 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAPPEDA KABUPATEN NATUNA ...................................... 7

Rencana Strategis 2011-2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistimatis dan
berkelanjutan dari keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasi secara
sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan masyarakat
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas. Prinsip tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan
pemerintah yang memang menjadi kewenangan daerah dan dibiayai oleh
APBD, maupun kewenangan pusat dalam rangka penyelenggaraan tugas-
tugas pembantuan. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
daerah harus selaras dengan visi nasional untuk mencapai “Indonesia
yang mandiri, maju adil dan makmur” (RPJP Nasional 2005-2025).
Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 km2
yang
sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yaitu seluas 262.197,07 km2
dan sisanya daratan yang berupa kepulauan seluas 2.001,30 km2
Wilayah
ini dihuni penduduk sebanyak 69.003 jiwa (BPS pada tahun 2010).
Secara administratif Kabupaten Natuna terdiri dari 12 (dua belas)
kecamatan yang terdiri dari : Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara,
Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran
Tengah, Bunguran Selatan, Serasan, Subi dan Serasan Timur.

Tingkat kepadatan penduduk sebesar 34,48 jiwa per km2
. Jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Natuna mencapai 4,48%. Kondisi
kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang memadainya
infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan tingginya angka Kesakitan
serta rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS).
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi seluruh
kegiatan/aktifitas yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan pengawasan
Keuangan Daerah.
Disisi lain dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, Undang-
undang no. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Daerah
secara nasional guna perumusan kebijakan dan pengendlian fiscal.
Daerah diwajibkan menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Pemerintah,
menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah, yang mencakup : APBD dan
Laporan realisasinya; Neraca Daerah; Laporan Arus Kas; Catatan Atas
Laporan Keuangan Daerah; Laporan Keuangan Perusahaan daerah; dan
Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiscal dan kapasitas fiscal Daerah.
Melihat Kompleks dan pentingnya Pelaksanaan fungsi Pengelolaan
Keuangan daerah dalam tugas Pemerintahan, maka Pemerintah
Kabupaten Natuna membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Natuna. Badan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Natuna yang disyahkan melalui perda No. 5 Tahun 2011
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN
o Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
o Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)
o Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
o Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara;
o Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
o Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

o Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
o Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
o Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah adalah :
1. Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen dalam
mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Natuna sesuai visi
misi dan program pembangunan dari Bupati terpilih, sehingga
seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis koordinatif dan
saling melengkai satu dengan yang lainnya;
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi
pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima
tahun.
Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra adalah :
Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar
pusat dan daerah;
1. Memungkinkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
2. Mengoperasionalkan visi dan misi dari bupati terpilih sehingga tujuan
dan sasaran yang dicita-citakan dapat tercapai;
3. Menjabarkan rencana strategi ke dalam rencana operasional

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Naskah Rencana strategis Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut :
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
:
:
:
:
:
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
1.4Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2Sumber Daya SKPD
2.3Kinerja Pelayanan SKPD
2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/
Kabupaten/ Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.3 Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VI
BAB VII
:
:
INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dalam Perda No 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyebutkan
tugas dan fungsi BPKAD secara umum sebagai berikut :
1. Tugas
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan
keuangan dan investasi aset daerah serta melaksanakan
tugasdekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh
Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
tugas tersebut di atas juga menyelenggarakan fungsi sebagai :
a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset daerah;
b. Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
d. Pelaksanaan tata usaha badan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup
tugasnya.
Secara spesifik tugas dan fungsi BPKAD telah diatur dalam
Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan
ketentuan didalamnya sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Anggaran;
d. Bidang Perbendaharaan;
e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
f. Bidang Aset;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. BAGIAN SEKRETARIAT
a. Tugas
- Menyelenggarakan urusan tata usaha yang meliputi urusan
penyusunan program, tata usaha pengelolaan keuangan,
umum, kepegawaian dan perlengkapan.
Uraian tugas Sekretariat meliputi:
a. Merencanakan kebijakan operasional disekretariat berdasarkan
kebijakan umum Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagai pedoman kerja;
b. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan
program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan
sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistim
perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan
tentang program pelayanan administrasi perkantoran,
peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta

pengembangan sistim perencanaan, pelaporan kinerja dan
keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di
Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
e. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan
kepada bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugas
pokoknya agar dapat diselesaikan secara proposional dan
profesional;
f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan
Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA)
SKPD, KUA-PPAS, RKA- SKPD dan RKAP-SKPD, Laporan kinerja
bulanan, semesteran dan tahunan serta LKPJ dan LPPD,
berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai
metodologi dan ketentuan yang berlaku;
g. Mengkoordinasikan dan penelitian kelengkapan pengajuan SPP
dan verifikasi SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Mengkoordinasikan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan,
pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK) barang
perlengkapan, dan peralatan kantor serta pengadaan bahan
pustaka;
i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan,
perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang
inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan
perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihaan, perawatan dan
pengamanan kantor serta lingkungannya;
j. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat
dinas dan penerimaan tamu;
k. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah selaku atasan langsung melalui
pengkajian yang analistis dan sistematis sebagai bahan

pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu
permasalahan;
l. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang
berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baik secara
lisan maupun tetulis;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkait
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja
organisasi.
b. Fungsi
Sekretariat dalam melakukan tugas menyelenggarakan fungsi :
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata
laksana Badan;
- Melaksanakan koordinasi tentang perencanaan dan
pelaksanaan program, ketatausahaan, urusan rumah tangga
dan administrasi Badan;
- Penyiapan data, informasi, hubungan mmasyarakat dan
penyelenggaraan penyusunan dokumentasi;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain baik didalam
maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah data, bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pembinaan teknis perencanaan dan
menyusun rencana program dan kegiatan pendataan dan monitoring,
evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Uraian tugas Sub Bagian Penyusunan Program meliputi:
1. Menyusun rencana program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan penyusunan rencana strategi badan;
3. Melaksanakan penyusunan kegiatan dan program kerja tahunan,
jangka panjang Badan;
4. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap
perkembangan pelaksanaan kegiatan;
5. Menghimpun dan menyusun bahan pelaporan pelaksanaan program
kerja badan;
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan
agar dapat diproses lebih lanjut;
7. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan
agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
8. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaannya;
9. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
10. Menghimpun dan dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan, teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian
Penyusunan Program secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
11. Memberi saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis
maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;

12. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang
tugas Sub Bagian Penyusunan Program secara rutin maupun
berkala sebagai bahan pemecahan masalah;
13. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub Bagian
Penyusunan Program berdasarkan disposisi atasan agar tersedia
konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
14. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bagian
Penyusunan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan
sebagai bahan penyempurnaannya;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program kepada Sekretaris Badan secara periodik
sebagai bahan pertanggungjawaban;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugas dan tanggung jawabnya.
b) Sub Bagian Tata Usaha;
Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas mengumpulkan data
dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian,
pengembangan SDM, Peningkatan kapasitas organisasi serta
menyiapkan bahan-bahan laporan.
Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Tata
Usaha;
2. Melaksanakan pengolahan administrasi persuratan, kearsipan dan
urusan umum lainnya;
3. Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan aset-aset Badan;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian
dilingkungan badan yang berkenan dengan hak-hak pegawai,
termasuk penghargaan dan tanda kehormatan;

5. Menyelesaikan administrasi atas permohonan izin dan cuti
pegawai;
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
7. Mengelola arsip dan dokumen pegawai;
8. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas
bidang umum dan kepegawaian;
11. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan
untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaannya;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha secara
rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
keputusan;
tugas Sub Bagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala
sebagai bahan pemecahan masalah;
16. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub Bagian Tata
Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah
dinas yang dibutuhkan;

17. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bagian Tata
Usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaannya;
18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha kepada Sekretaris Badan secara periodik sebagai bahan
pertanggungjawaban;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
c). Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan
pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan
pertanggung jawaban keuangan dan perlengkapan.
Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi:
1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan;
2. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan dan akuntansi
yang meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi atas
permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada
bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran;
4. Menindaklanjuti atas tuntutan ganti rugi dan tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah;
5. Menghitung dan menyusun usulan anggaran tahunan beserta
perubahannya dengan rumusan kebutuhan belanja Badan;
6. Melaksanakan administrasi gaji pegawai lingkup Badan;
7. Melaksanakan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Badan;

penyempurnaannya;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan
wawasan pengetahuan dan kemampuan;
keputusan;
tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin
maupun berkala sebagai bahan pemecahan masalah;
15. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar
tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
16. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan
kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
Keuangan dan Perlengkapan kepada Sekretaris Badan secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
2) Bidang Anggaran,
Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengendalikan kegiatan dan penyelenggaraan sebagian
tugas Kepala Badan dalam lingkup penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta
pembiayaan daerah.
1) Uraian tugas Bidang Anggaran meliputi:
a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang
anggaran;
b. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, melakukan
penagihan piutang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah;
c. Merencanakan program kerja bidang anggaran meliputi
koordinasi dan pembinaan bidang anggaran pendapatan
berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang-
undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Merencanakan program kerja anggaran penanganan urusan
pemerintah, penetapan Peraturan Daerah tentang anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan APBD,
kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan dan
perencanaan dan penganggaran pemerintahan;
e. Melaksanakan pengolahan rencana anggaran belanja
langsung/belanja tidak langsung yang disusun masing-masing
satuan kerja perangkat daerah;
f. Melaksanakan penyusunan data dana perimbangan;
g. Merumuskan bahan penyusunan konsep pedoman pelaksanaan
anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung;

h. Merumuskan penelitian penyediaan kredit anggaran
langsung/belanja tidak langsung;
i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan menyiapkan bahan
penyusunan konsep nota perubahan anggaran;
k. Melaksanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja;
l. Menyiapkan bahan dalam pengaturan/disiplinisasi pelaksanaan
APBD;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan bidang anggaran
berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima sebagai
bahan penyempurnaan lebih lanjut;
n. Melaporkan tugas pembinaan bidang anggaran kepada atasan;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
b. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk
rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
d. Menyiapkan data dana perimbangan;
e. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman
daerah;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup
tugasnya;

g. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas
bidang anggaran;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan hasil
kerja;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugas dan fungsinnya.
Bidang Anggaran terdiri dari :
a) Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah mempunyai
tugas merumuskan program kerja, melaksanakan koordinasi dalam
rangka penyusunan APBD dan bina anggaran daerah.
b) Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran
Daerah meliputi:
1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan
APBD Dan Bina Anggaran Daerah berdasarkan tugas dan renstra
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
menyusun kebijakan umum APBD dan perubahan APBD;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
menyusun Prioritas Plapond Anggaran Sementara (PPAS) APBD
dan perubahan APBD;
4. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD yang akan
ditandatangani oleh Bupati;
5. Mengkoordinasikan SKPD dalam penyusunan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD;
6. Meneliti RKA-SKPD untuk menyusun rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD;
7. Menyiapan Ranperda APBD dan Ranperda Perubahan APBD;

8. Menyiapkan Perda APBD dan Perubahan APBD;
9. Menyiapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD;
10. Menyiapkan anggaran kas untuk Pemerintah Daerah;
11. Menelaah permohonan pergeseran anggaran yang dilakukan oleh
SKPD dan membuat kesimpulan hasil telaahannya;
12. Memeriksa persiapan pengeluaran Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA);
13. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
pelaksanaan evaluasi terhadap APBD Kabupaten;
14. Menginventarisir dan menelaah permasalahan berkaitan dengan
penyusunan APBD Kabupaten Natuna;
15. Melakukan koordinasi antar sub bidang dalam pelaksanaan tugas
bidang;
penyempurnaannya;
19. Menilai kinerja bawahan berdasar hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Penyusunan APBD
dan Bina Anggaran Daerah secara rutin maupun berkala untuk

maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan
keputusan;
22. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub Bidang
Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah berdasarkan
disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
23. Mengavaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang
Penyusun APBD dan Bina Anggaran Daerah berdasarkan capaian
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
24. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang
Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah kepada Kepala
Bidang Anggaran secara periodic sebagai bahan
pertanggungjawaban;
25. Melakukan tugas-tugas lainnya dibidang penyusunan APBD dan
Bina Anggaran yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas
dan tanggung jawabnya.
a) Sub Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja
dan kegiatan, melaksanakan penatausahaan, pengendalian dan
pelaporan dana perimbangan, dana DAU, dana DAK dan pembiayaan
serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pinjaman, obligasi
daerah serta BLU Kabupaten.
b) Uraian tugas Sub Bidang Pembiayaan meliputi:
1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub
Bidang Pembiayaan berdasarkan tugas dan renstra sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Penatausahaan dana perimbangan dan pembiayaan;
3. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pelaporan DAK
Kabupaten;
4. Menyiapkan data realisasi penerimaan DBH kabupaten;

5. Melaksanakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU
kabupaten;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi
daerah serta BLU kabupaten;
7. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja berdasarkan informasi,
data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih
lanjut;
8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara terulis atau lisan
penyempurnaannya;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Pembiayaan secara
keputusan;
14. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas
Sub Bidang Pembiayaan secara rutin maupun berkala sebagai
bahan pemecahan masalah;
Pembiayaan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep
naskah dinas yang dibutuhkan;

16. Mengavaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang
Pembaiayaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai
bahan penyempurnaannya;
Keuangan dan Perlengkapan kepada Sekretaris Badan secara
periodic sebagai bahan pertanggungjawaban;
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugas dan tanggung jawabnya.
1) Bidang Perbendaharaan
1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan dan
penyelenggaraan sebagian tugas Kepala Badan dalam lingkup
penatausahaan keuangan daerah.
2) Uraian tugas Bidang Perbendaharaan meliputi:
a. Menyusun pedoman teknis dalam melaksanakan pengelolaan
dan pengendalian dibidang perbendharaan;
b. Melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta
melakukan pembinaan terhadap SKPD;
c. Melaksanakan penempatan uang;
d. Melaksanakan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
e. Menerima SPM dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
menerbitkan SP2D;
f. Menerbitkan SKPP;
g. Melaksanakan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
h. Melaksanakan pengelolaan piutang dan utang daerah;
i. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran
serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi
terkait;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagai mana
dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan dan perumusan program kerja di Bidang
Perbendaharaan;
b. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan
pengendalian dibidang perbendaharaan;
c. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah
melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
d. Melaksanakn verifikasi atas SPM dari SKPD dan mnerbitkan SP2D;
e. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
f. Pelaksanan verifikasi atas pemungutan/pemotongan dan penyetoran
PFK;
g. Pelaksanaan pengelolaan piutang dan utang daerah;
h. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta
pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
i. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap system tata
usaha keuangan daerah dan penggajian.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
1) Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I;
Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun program kerja dan
kegiatan serta pelaksanaan kegiatan dibidang pelaksanaan dan
pengendalian anggaran I.

Uraian tugas Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I
meliputi:
1. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan program kerja dan
kegiatan bidang perbendaharaan Sub Bidang Pelaksanaan dan
Pengendalian Anggaran I;
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah
daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
4. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistim
penggajian;
5. Mengindentifikasi data PNS beserta tunjangan keluarga dan
tunjangan jabatan structural maupun jabatan fungsional;
6. Melaksanakan administrasi pemungutan/pemotongan pajak IWP,
PPh pasal 21 dan taperum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta
penyempurnaannya;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Pelaksanaan dan
Pengendalian Anggaran I secara rutin maupun berkala untuk

13. Member saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
keputusan;
Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I secara rutin
Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I berdasarkan disposisi
atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
16. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang
Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I berdasarkan capaian
Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan secara periodic sebagai bahan
pertanggungjawaban;
dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2) Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian II, mempunyai tugas
merumuskan dan menyusun program kerja dan kegiatan serta
pelaksanaan kegiatan dibidang pelaksanaan dan pengendalian
anggaran II.
Uraian tugas Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran II
meliputi:

1. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan program kerja dan
kegiatan bidang perbendaharaan Sub Bidang Pelaksanaan dan
Pengendalian Anggaran II;
2. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta
3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tercantum dalam
SPM;
4. Melaksanakan register, verifikasi dan meneliti dokumen SPM;
5. Melaksanakan proses penerbitan dan daftar pengantar SP2D
Belanja SKPD;
6. Melaksanakan administrasi pemungutan/pemotongan pajak;
7. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap system tata
usaha keuangan daerah;
penyempurnaannya;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Pelaksanaan dan
Pengendalian Anggaran II secara rutin maupun berkala untuk

keputusan;
Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran II secara rutin
Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran II berdasarkan disposisi
Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran II berdasarkan capaian
Pelaksanaan dan Pengendalian II kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan secara periodic sebagai bahan
pertanggungjawaban;
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan
penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan
dan pengeluaran.
2) Uraian tugas bidang pembukuan dan pelaporan meliputi:
a. Merumuskan dan mengkordinasikan pembinaan bidang
pembukuan dan pelaporan;
b. Merencanakan program kerja bidang anggaran meliputi
koordinasi dan pembinaan bidang pembukuan dan pelaporan

berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang-
undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap program kerja dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi
dan Informasi Keuangan Daerah dan Sub Bidang Pelaporan;
d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi maupun
secara lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
e. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau
lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
f. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan Bidang
Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan informasi, data,
laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih
lanjut;
h. Melaporkan tugas pembinaan bidang anggaran kepada atasan;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
lingkup pembukuan dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
3. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;
4. Menyusun laporan keuangan daerah;
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan

Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
6. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibantu terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang,
yaitu :
1. Sub Bidang Akutansi dan Informasi Keuangan Daerah
a) Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana kerja,
menyusun kebijakan teknis bidang akuntansi pengelolaan keuangan
daerah serta melaksanakan monitoring terhadap laporan keuangan
daerah.
b) Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah
meliputi:
1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja bidang akuntansi
dan informasi keuangan daerah;
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan
daerah;
3. Melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja tentang akuntansi
keuangan daerah;
4. Menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis
dibidang akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang
akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah;
6. Melaksanakan pengumpulan dan monitoring laporan realisasi fisik
dan keuangan SKPD;
7. Menyusun dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);

penyempurnaannya;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Akuntansi dan
Informasi Keuangan Daerah secara rutin maupun berkala untuk
untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
keputusan;
tugas Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah
secara rutin maupun berkala sebagai bahan pemecah masalah;
Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah berdasarkan disposisi
16. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sun Bidang
Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah berdasarkan capaian
Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah kepada Kepala Bidang
Pembukuan dan Pelaporan secara periodik sebagai bahan
pertanggungjawaban;
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Sub Bidang Pelaporan;
a). Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas merumuskan dan menyusun
rencana kerja, laporan keuangan daerah, melaksanakan pencatatan
penerimaan dan pengeluaran, menyusun pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan daerah serta melaporkan dan mengevaluasi
realisasi anggaran kabupaten.
b). Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan meliputi:
1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bidang
pelaporan;
2. Menyusun laporan keuangan daerah dan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan
daerah;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap realisasi APBD;
4. Menyusun laporan realisasi anggaran kabupaten;
5. Melaksanakan penyusunan anggaran kas BUD;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup akuntansi belanja;
7. Melakukan pencatatan penelitian terhadap bukti kas/bank
mengenai penerimaan daerah;
8. Melakukan pencatatan tentang penerimaan dan pengeluaran harian
KASDA (Bend IX);
penyempurnaannya;

lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Pelaporan secara
langkah atau tindakan yang perlu diambil secara baik secara
tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;
tugas Sub Bidang Pelaporan secara rutin maupun berkala sebagai
bahan pemecahan masalah;
Pelaporan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep
naskah dinas yang dibutuhkan;
Pelaporan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai
bidang tugas dan tanggung jawabnya.
5). Bidang Aset
a) Bidang Aset mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan
teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi
perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtangan, pembinaan, pengawasandan
pengendalian serta inventarisasi.

b) Uraian tugas bidang aset meliputi:
1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan rencana program dan kegiatan bidang aset;
2. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan
yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
3. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna
Tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala
Daerah melalui Kepala Badan;
4. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang
milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mempelajari, menelaah, memberi pertimbangan dan
menindaklanjuti atasan usulan pemindahtanganan barang milik
daerah;
6. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melalui Kepala
Badan terkait pengelolaan dan penatausahaan barang milik
daerah;
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada
dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui
inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah;
8. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli
kepemilikan barang milik daerah;
9. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi maupun
lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
10. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau
lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

11. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk
penyempurnaannya;
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah;
14. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
menyelenggarakan fungsinya:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
lingkup aset;
2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis bidang aset;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
barang milik daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsinya bidang aset dibantu oleh 2 (dua) Sub
Bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas merumuskan
dan menyusun rencana kerja, melaksanakan rekapitulasi dan
pelaporan barang milik daerah serta menyusun pedoman standar
kebutuhan barang daerah dan petunjuk teknis pengelolaan
administrasi barang daerah.

a. Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan meliputi:
1. Menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan kebutuhan;
2. Menghimpun, mempelajari, mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan rencana kebutuhan barang daerah;
3. Menyusun pedoman standar kebutuhan barang daerah dan
petunjuk teknis pengelolaan administrasi barang daerah;
4. Menghimpun dan merekapitulasi laporan barang pengguna
semester dan tahunan menjadi Laporan Barang Milik Daerah
(LBMD);
5. Menghimpun, mempelajari dan menindaklanjuti usulan penggunaan
barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD;
penyempurnaannya;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Perencanaan
Kebutuhan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan
wawasan pengetahuan dan kemampuan;
10. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
keputusan;
11. Menginventarisasi permaslahan-permasalahan sesuai bidang tugas
Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan secara rutin maupun berkala
sebagai bahan pemecah masalah;

Perencanaan Kebutuhan berdasarkan disposisi atasan agar
tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
Perencanaan Kebutuhan berdasarkan capaian pelaksanaan
kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
Perencanaan Kebutuhan Kepada Kepala Bidang Aset secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang aset
sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
2. Sub Bidang Inventarisasi
a). Sub Bidang Inventarisasi mempunyai tugas merumuskan dan
menyusun rencana kerja, melaksanakan inventarisasi, menyusun
laporan mutasi serta melaksanakan penatausahaan barang milik
daerah
b). Uraian tugas Sub Bidang Inventarisasi meliputi:
1. Menyusun rencana kerja, dan kinerja tahunan sub bidang
inventarisasi;
2. Melaksanakan inventarisasi dan sensus barang daerah;
3. Menindaklanjuti/mengusulkan perubahan status hukum terhadap
barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku;
4. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan
dengan barang milik daerah guna pengkajian penggunaan,
penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi dan kepastian
status kepemilikan barang milik daerah;
5. Menghimpun dan menyusun Laporan Mutasi Barang Milik Daerah;
6. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan
dengan barang milik daerah dalam rangka menyusun buku indek
inventaris;
7. Membuat laporan pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan
barang milik daerah serta laporan-laporan yang menyangkut
pengelolaan barang milik daerah;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi yang
diterima sebagai bahan penyempurnaannya lebih lanjut;
penyempurnaannya;
lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Inventarisasi
secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan
keputusan;
tugas Sub Bidang Inventarisasi secara rutin maupun berkala
sebagai bahan pemecahan masalah;

Inventarisasi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep
naskah dinas yang dibutuhkan ;
Inventarisasi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai
bahan penyempurnaannya;
Inventarisasi kepada Kepala Bidang Aset secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Aset sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun
2011, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Natuna, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Anggaran
a. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah
b. Sub Bidang Pebiayaan
4. Bidang Perbendaharaan
a. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I
b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran II
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
a. Sub Bidang Akutansi dan Informasi Keuangan Daerah
b. Sub Bidang Pelaporan

6. Bidang Aset, membawahi :
a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
b. Sub Bidang Inventarisasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan
PengelolaKeuangan Daerah adalah sebagai berikut :

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
BIDANG PEMBUKUAN
DAN PELAPORAN
BIDANG
PERBENDAHARAAN
BIDANG
ANGGARAN
SUB BIDANG
AKUTANSI DAN
INFORMASI
KEUANGAN
DAERAH
SUB BIDANG
PELAKSANAAN
DAN
PENGENDALIAN
ANGGARAN II
SUB BIDANG
PELAKSANAAN
DAN
PENGENDALIAN
ANGGARAN I
SUB BIDANG
PEMBIAYAAN
SUB BIDANG
PENYUSUNAN
APBD DAN BINA
ANGGARAN
DAERAH
SUB BIDANG
PELAPORAN
LAMPIRAN VI. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 05 Tahun 2011
Tanggal : Desember 2011
BIDANG ASET
SUB BIDANG
PERENCANAAN
KEBUTUHAN
SUB BIDANG
INVENTARISASI

2.2. Sumberdaya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
2.2.1. KEPEGAWAIAN
1. Komposisi Pegawai
Secara keseluruhan jumlah personil BPKAD adalah sebanyak 74 (Tujuh
Puluh Empat) orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan
dalam organisasi BPKAD adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel.
2.1. (lihat tabel berikut).
Tabel. 2.1.
KOMPOSISI PEGAWAI BPKAD KABUPATEN NATUNA
Kedudukan dalam Organisasi
Komposisi Pegawai
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.1. Kepala BPKAD
2. Sekretariat
2.1 Seketaris
2.1.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
2.1.1.1 Staf Pendukung
2.1.1.1.1 Pegawai Negeri Sipil
2.1.1.1.2 Honorarium Daerah
2.1.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.1.2.1. Staf Pendukung
2.1.2.1. Pegawai Negeri Sipil
2.1.2.2. Honorarium Daerah
2.1.3 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Anggaran
3.1 Kepala Bidang Anggaran
3.1.1. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah
3.1.2 . Kepala Sub Bidang Pembiayaan :
3.1.2.1 Pegawai Negeri Sipil
3.1.2.1 Honorarium Daerah
4. Bidang Perbendaharaan
4.1 Kepala Bidang Perbendaharaan
4.1.1 Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran I
1
2
1
2
2
4
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
-
1
1
1
5
-
-
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
9
2
1
1
2
3
1
2
1
1
1

4.1.2 Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran II
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5.1 Kepala Bidang
5.1.1 Kepala Sub Bidang Akutansi dan informasi Keuangan Daerah
5.1.1.1. Staf Pendukung
5.1.2 Kepala Sub Bidang Pelaporan
5.1.2. Staf Pendukung
6. Bidang Aset
6.1 Kepala Bidang
6.1.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
6.1.2 Kepala Sub Bidang Inventarisasi
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
2
1
2
1
1
4
1
1
3
5
1
1
2
2
1
3
2
1
1
2
1
1
1
3
Total 45 29 74
2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan golongan
Dari komposisi pegawai BPKAD yang berjumlah 72(Tujuh Puluh Dua)
orang terdapat :
 50 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 24 orang berstatus Honorarium Daerah
secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada BPKAD menurut
status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada
tabel berikut :

Tabel.2.2.
DAFTAR NOMINATIF PNS DAN PTT MENURUT STATUS, PANGKAT DAN GOLONGAN
Bidang Bidang Bidang Pembukuan Bidang
Anggaran Perbendaharaan Dan Pelaporan Aset
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1. Pembina Tk. I IV/b 1 - - - - 1
2. Pembina IV/a - 1 - - - 1
3. Penata Tk. I III/d - 2 1 2 1 6
4. Penata III/c - 1 2 1 2 2 8
5. Penata Muda Tk. I III/b - - - - - 1 1
6. Penata Muda III/a - 2 1 3 2 - 8
7. Pengatur Tk. I II/d - 2 - - 1 - 3
8. Pengatur II/c - 2 3 1 2 1 9
9. Pengatur Muda Tk. I II/b - 6 - 3 - 3 12
10. Pengatur Muda II/a - 1 - - - - 1
11. Juru Tk. I I/d - - - - - 0
12. Juru I/c - - - - - - 0
13. Juru Muda Tk. I I/b - - - - - - 0
14. Juru Muda I/a - - - - - - 0
B. Honorarium Daerah 7 4 6 4 3 24
Total 1 24 11 16 12 10 74
TotalKepalaStatus Kepegawaian/Pangkat Gol/Ruang
Seketariat
Unit Kerja dilingkungan BPKAD

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan :
Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan
yang ditamatkan oleh pegawai BPKAD adalah sebagai berikut :
 2 (dua) orang berpendidikan S2
 22 (dua puluh dua) orang berpendidikan S1
 6 (enam) orang berpendidikan Diploma
 20 (Dua puluh) orang berpendidikan SLTA/sederajat
Honorarium Daerah terdapat
 7 (tujuh) orang berpendidikan S1
 4 (empat) orang berpendidikan Diploma
 10 (sepuluh) orang berpendidikan SLTA/sederajat
 3 (tiga) orang berpendidikan SLTP/sederajat
Gambaran pegawai BPKAD menurut latar belakang pendidikan yang
ditamatkan adalah berdasarkan table. 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
Bagian Bidang Bidang Bidang Pembukuan Bidang
Sekretariat Anggaran Perbendaharaan dan Pelaporan Aset
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1. S-2 - - 1 1 - - 2
2. S-1 1 5 3 5 5 3 22
3. D-3 - 2 1 1 2 - 6
4. SLTA/Sederajat - 10 2 3 1 4 20
5. SLTP/Sederajat - - - - - - 0
6. SD/Sederajat - - - - - - 0
0
B. Honorarium Daerah 0
1. S-1 - 1 1 3 1 6
2. D-3 - - 1 - 1 1 3
3. SLTA/Sederajat - 4 1 3 2 2 12
4. SLTP/Sederajat 2 1 3
5. SD/Sederajat - 0
0
Total 1 24 11 16 12 10 74
TotalKa. BPKADStatus Kepegawaian/Pendidikan Akhir
Unit Kerja dilingkungan BPKAD

Rencana Stratejik 2011-2016 47
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel
berikut :
Tabel
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Nama/Jenis Barang Merl/Type
Tahun
Perolehan
Ukuran
Barang/
Konstruksi
(P,SP,D)
Satuan
Kondisi
(B,RR,RB)
Jumlah
Jumlah
04 05 09 10 11 12 13
PERALATAN DAN MESIN
ALAT-ALAT ANGKUTAN
Kendaraan Bermotor Penumpang
Mini Bus (Penumpang 14 org Kebawah) TARUNA 2001 unit B 1
Mini Bus (Penumpang 14 org Kebawah) TARUNA 2001 unit RR 1
Mini Bus (Penumpang 14 org Kebawah) TARUNA 2001 unit B 1
Mini Bus (Penumpang 14 org Kebawah) RUSH 2009 unit B 1
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Sepeda Motor SUPRA FITZ 2007 unit B 1
Sepeda Motor REVO 2010 unit B 1
Sepeda Motor REVO FITZ 2011 unit B 1
Sepeda Motor REVO FITZ 2011 unit B 1
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
ALAT KANTOR
Mesin Tik
Mesin Tik Manual OLIMPIA 2010 13" unit B 2
Alat Reproduksi (Pengganda)
Mesin Fotocopy CANON 2009 Imageclass unit B 1
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
Filling Kabinet BROTHER 2009 unit B 8
Brankas ICIBAN 2010 unit B 1
Brankas ICIBAN SAFE 2012 unit B 1
Alat Kantor Lainnya
Mesin Penghancur Kertas SECURE 2009 Kap: 10 sheet unit B 3

Whiteboard 2012 P:143 cm unit B 1
Overhead Proyektor SONY 2009 VPL EX50 unit B 1
Overhead Proyektor INFOCUS 2011 IN100 B 1
ALAT RUMAH TANGGA
Meubeler
Meja Rapat 2011 Kecil unit B 1
Kursi Rapat FUTURA 2010 Merah unit B 10
Kursi Rapat FUTURA 2011 Hijau unit B 40
Kursi Rapat FUTURA 2012 Biru unit B 50
Kursi Tunggu FANTONI 2011 4 seater unit B 3
Kursi Tunggu FANTONI 2012 4 seater unit B 4
Tikar/Karpet 2012 Abu-abu M2 B 70
Sofa FANTONI 2011 3 seater set B 1
Sofa 2012 4 seater set B 1
Rak TV GOLD STAR 2011 Hitam unit B 2
Alat Pembersih
Mesin Penghisap Debu SHARP 2010 unit B 1
Mesin Potong Rumput STIHL 2011 FR3000 unit HILANG 1
Alat Pendingin
Kulkas SANYO 2010 1 Pintu unit B 4
AC Split LG 2009 1 PK unit B 2
AC Split SANYO 2010 2 PK unit B 1
AC Split MITSUBISHI 2010 2 PK unit B 2
AC Split SHARP 2011 2 PK unit B 8
AC Split SHARP 2012 2 PK unit B 12
Kipas Angin SEKAI 2010 unit B 6
Alat dapur
Kpmpor Gas COSMOS 2010 2 tungku unit B 1
Tabung Gas 2010 12 Kg unit B 1
Tabung Gas 2010 12 Kg unit B 1
Peralatan Dapur 2010 Piring,dll set B 1
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Televisi LG 2010 LCD 42" unit RB 4
Sound System BMB 2011 DA-1600 SE unit B 1
Smart UPS APC 2009 3000VA unit B 1
Smart UPS APC 2010 2200VA unit B 1
UPS ADVANCE 2009 unit B 11
UPS ICA 2010 1200va unit B 14
UPS POWER FREE 2010 unit B 2
UPS PROLINK 2012 3000XLI unit B 19
UPS + Extra Batere APC 2012 HL:315,9 mnt Paket B 1
Stabilizer MAGNO 2009 unit B 3
Stabilizer MATSUNAGA 2010 Kap:5000VA unit B 2
Stabilizer POWELL 2010 unit B 6
Kamera/Tustel NIKON 2011 D5100 unit B 1
Kamera/Tustel CANON 2012 18 MP unit B 1
Kamera/Tustel CANON 2012 18 MP unit B 1
Dispenser COSMOS 2009 Besar unit B 1
Dispenser COSMOS 2009 Besar unit RB 1
Dispenser MIYAKO 2009 Kecil unit B 1
Dispenser SANKEN 2010 Kecil unit RB 1
Gorden ROMAN 2010 unit B 5
Gorden SHIN ICHI 2011 Set B 14
Gorden 2012 Set B 12
KOMPUTER
Komputer Unit/Jaringan
Mainframe/Server 2009 Unit B 2

Rak Server 2012 ABBA 19" unit B 1
Kelengkapan Komputer 2010 VGA,DVI set B 1
Software (SPPD) 2010 Paket B 1
Software (Pengelolaan Barang) 2010 Paket B 1
Software (Display Informasi BUD) 2010 Paket B 1
Software (Pengelolaan Arsip) 2010 Paket B 1
Software (KUA,PPAS & SAKD SKPD) 2012 Paket B 1
Personal Komputer
PC/Unit SAMSUNG 2009 Pentium 4 unit B 9
PC/Unit ACER 2010 Pentium 4 unit B 6
PC/Unit HP 2010 Pentium 4 unit B 2
PC/Unit HP 2012 All In One unit B 10
PC/Unit HP 2012 Intel Core i3 unit B 7
PC/Unit HP 2012 Slimline unit B 10
Lapotop SONY VAIO 2010 unit B 5
Lapotop ACER 2010 unit B 1
Lapotop TOSHIBA 2010 unit B 6
Notebook SONY 2009 unit B 2
Notebook TOSHIBA 2009 unit B 1
Notebook ACER 2009 unit B 3
Notebook TOSHIBA 2011 M:4GB unit B 2
Notebook TOSHIBA 2012 M:4GB unit B 12
Peralatan Mini Komputer
Printer HP 2009 P1006 unit B 13
Printer CANON 2009 IP1300 unit B 2
Printer EPSON 2010 LQ2180 unit B 10
Peralatan Personal Komputer
Monitor SAMSUNG 2012 LCD 18,5" unit B 5
Peralatan Jaringan
Peralatan Jaringan Komputer/Server 2009 Paket B 5
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT
Meja Kerja
Meja Kerja 2009 1 Biro unit B 14
Meja Kerja SUCITRA 2010 1 Biro unit B 14
Meja Kerja 2012 Direktur unit B 21
Kursi Kerja
Kursi Kerja 2009 Sand.Sedang unit B 18
Kursi Kerja FATONI 2010 Putar Hidrolik unit B 12
Kursi Kerja ZHUOMEI 2011 Direktur unit B 1
Kursi Kerja 2012 Direktur unit B 39
Lemari dan Arsip
Lemari Buku OLIMOIC 2010 unit B 5
Lemari Buku EXPO 2011 unit B 3
Lemari Arsip 2009 unit B 4
Lemari Arsip BROTHER 2010 unit B 5
Lemari Arsip 2010 unit B 1
Lemari Arsip 2010 Komputer unit B 1
Lemari Arsip 2011 Direktur unit B 7
Lemari Arsip BROTHER 2012 unit B 14
ALAT STUDIO DAN ALAT
KOMUNIKASI
ALAT STUDIO
Peralatan Studio Visual
Kamera CCTV SONY 2012 Lensa:1.3" Set B 1
ALAT KOMUNIKASI
Alat Komunikasi Telephone
Telephone (PABX) PANASONIC 2011 16 Slot unit B 1

Facsimile PANASONIC 2011 KX-FLB 882CX unit B 1
Telephone (Extension) PANASONIC 2011 KX-TS505MX unit B 10
Wireless Long Range ALCON 2011 CT-88 Set B 1
Wireless Long Range ALCON 2011 CT-88 Set B 1
Bell KYMCO 2011 unit B 4
Instalasi Telepon 2011 Set B 1
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah dalam pelayanannya yaitu sebagai perumus kebijakan
teknis dan sebagai pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan
pemerintah daerah selanjutnya pelayanan tersebut kemudian diuraikan
dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.
2.3.1 Pelayanan sebagai Perumus Kebijakan Teknis
Sebagai Perumus Kebijakan Teknis dibidang keuangan dan aset daerah
BPKAD Kabupaten Natuna berperan dalam hal :
(1) Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman, dan penyusunan
petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;
(2) Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman, dan petunjuk teknis
serta pembinaan atas penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan pembukuan, dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;
(3) Merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan penyusunan
petunjuk teknis atas perancangan anggaran keuangan daerah dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
petunjuk teknis pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah.

2.3.2 Pelayanan sebagai penunjang penyelenggaraan
Pemerintah daerah
Sebagai pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan,
BPKAD berperan dalam :
(1). Mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan
hubungan, penyediaan dukungan dan kerja sama dengan satuan
unit organisasi / instansi lain, Pemerintah Pusat dan Propinsi di
bidang keuangan daerah.
(2). Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan
perencanaan dan pelaksnaan kegiatan administrasi keuangan
daerah pemerintah;
(3). Melakukan pembinaan melalui segala usaha dan kegiatan
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan kearah peningkatan
kemampuan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
keuangan daerah;
(4). Pembinaan atas pengelolaan APBD dan Anggaran BUMD;
(5). Melaksanakan penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pengendalian
pelaksanaan APBD;
(6). Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
(7). Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyajian
informasi keuangan daerah;
(8). Melaksanakan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
(9). Memberikan pelayanan kegiatan kesekretariatan di lingkungan
BPKAD meliputi pembinaan dan evaluasi atas
kepegawaian/personil, keuangan, dan kegiatan umum lainnya.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Badan pengelola
Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan indikator sasaran / target serta
anggaran dan realisasi BPKAD sesuai tabel berikut :
TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPKAD 2009 - 2010
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET REALISASI REALISASI
2009 2010 2009 2010
PENCAPAIA
N
1. Meningkatnya capaian pelaporan
anggaran kas SKPD
Dok 1 1 1 1
100.00
2.
Tersedianya dokumen perda dan perbup
APBD
Dok 2 2 2 2
100.00
3. Tersedianya dokumen perda dan perbup
PAPBD
Dok 2 2 2 2
100.00
4. Meningkatnya pemahaman pegawai
tentang SAP
org/skp
d
1 1 1 1
100.00
5.
Mempertahankan fungsi sistem
komputerisasi
tahun
100.00
6.
Tersedia perda dan perbup Laporan
Keuangan
Dok
100.00
7. Mempertahankan fungsi sistem
komputeris penatausahaa keuda
tahun 1 1 1 1
100.00
tentang peraturan pengelolaan keuda
org/skp
d
44 44 44 44
100.00
9. Mempertahankan fungsi sistem
komputerisasi pelaporan, akutansi
pemerintah
tahun 1 1 1 1
100.00
10. Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Dok 1 1 1 1
100.00
tentang tata usaha keuangan daerah
org/skp
d
44 44 44 44
100.00
tentang penyusunan anggaran
org/skp
d
44 44 44 44
100.00
13. Terlaksananya pelaporan keuangan
daerah sesui dengan ketentuan
penerimaan dan belanja daerah
paket 1 1 1 1
100.00
tentang ketentuan hukum pengelolaan
keuangan daerah
org/skp
d
44 44 44 44
100.00
15.
Terciptanya data laporan keuangan yang
akuntabel
paket 1 1 1 1
100.00
16. Meningkatnya pemahaman bagi
eksekutif dan legislatif tentang
pengelolaan keuangan daerah
kegiatan 1 1 1 1
100.00
17.
Terciptanya data profil keuangan daerah
paket 1 1 1 1
100.00
18. Meningkatnya koordinasi pengelolaan
keuangan daerah
kegiatan 1 1 1 1
100.00
19. Terciptanya pemahaman SOP
kegiatan 1 1 1 1
100.00

20 Tersedianya inventaris serta informasi
keuangan pemerintah Kabupaten Natuna paket 1 1 1 1 100.00
21. Tersedianya pedoman petunjuk
pengelolaan keuangan daerah paket 1 1 1 100.00
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Tahapan-
tahapan dalam pengelolaan keuangan aerah sangat krusial dalam memulai
roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan
pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik
melalui kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan
keuangan dan investasi aset daerah serta melaksanakan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai
dengan lingkup tugasnya.
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang dihadapi adalah :
1. Kinerja Laporan Keuangan masih lemah / perlu ditingkatkan untuk
mencapai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang WTP;
2. Kinerja penganggaran masih perlu ditingkatkan baik dari segi
ketepatan waktu, ketepatan alokasi dan ketepatan dana;
3. Kinerja Pengelolaan aset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan
kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan,
barang milik daerah.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam pengembangan Pelayanan adalah :
1. Adanya semangat otonomi daerah (Otda) melalui Undang-undang
nomor 32 tahun 2004 dan perimbangan keuangan daerah melalui
undang-undang nomor 33 tahun 2004 kabupaten natuna masih
memiliki peluang untuk dapat meningkatkan DBH Migas melalui
insisifikasi migas pengelolaan DBH;
2. BPKAD berpeluang dalam meningkatkan status laporan keuangan
dari WDP menjadi WTP bersama dengan SKPD sesuai dengan
aturan yang berlaku;
3. Dukungan dan koordinasi antar pelaksana administrasi keuangan
daerah, propinsi dan pusat;
4. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
merupakan penjabaran dari isu-isu strategis dari organisasi pemerintahan
yang diatasnya yaitu Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dan Pemerintah Republik Indonesia. Dari isu strategis
dari pemerintahan tersebut dianalisa yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi BPKAD maka disusunlah isu strategis Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah.
Dari pernyataan isu strategis akan memberikan gambaran tentang
hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya
yang besar terhadap perbaikan kondisi daerah pada umumnya dan kondisi
kualitas pelayanan dan kinerja dinas pada khususnya, dalam prioritas
penanganannya akan dituangkan dalam dokumen Renstra dan
dilaksanakan dalam periode lima tahunan.
Secara khusus terhadap Pernyataan isu strategis yang tercantum
didalam RPJM Kabupaten Natuna hampir seluruhnya berimbas terhadap
pelaksanaan tupoksi BPKAD Kabupaten Natuna .
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna
dalam menyusun rencana strategik ini, secara maksimal berusaha untuk
dapat mengatasi berbagai ancaman dan peluang yang berasal dari luar
organisasi (eksternal BPKAD), agar dapat secara efektif dan efisien
menanggapinya sebelum muncul permasalahan-permasalahan kritis.
Pemahaman faktor eksternal ini didasari oleh pengetahuan yang
mendalam tentang kekuatan dan kelemahan internal BPKAD.
Pengantisipasian yang efektif dibangun diatas kekuatan/potensi diri
dengan memanimalkan kelemahan, untuk mendapatkan keuntungan dari
peluang dan/atau mengatasi ancaman.

Langkah tersebut diperlukan untuk dapat meletakkan landasan
bagi identifikasi atas isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPKAD, untuk kemudian dipahami apa-apa saja yang
akan menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan, dalam merealisasikan
capaian sasaran dan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Permasalahan tugas dan fungsi pelayanan SKPD merupakan salah
satu bagian dari Permasalahan Pembangunan daerah. Perlunya dilakukan
identifikasi permasalahan agar menjadi acuan yang jelas untuk
memastikan visi dan misi BPKAD telah dirumuskan dengan tepat,
dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman yang dihadapi BPKAD kabupaten natuna.
Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan
fungsi pelayanan BPKAD antara lain adalah sebagai berikut:
1. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna masih mendapat opini WDP
(wajar Dengan Pengecualian). BPKAD sebagai SKPD yang
bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan memiliki
target WTP namun masih terkendala temuan yang masih harus
ditindaklanjuti dari hasil audit BPK tersebut termasuk temuan-
temuan tahun sebelumnya.
2. Pengalokasian dana yang terbatas untuk dapat mengakomodir
belanja daerah
3. Pengaturan manajemen kas terkait dengan realisasi pengeluaran
kas yang dilaksanakan oleh SKPD belum sepenuhnya patuh
terhadap jadwal yang telah ditetapkan

4. Penunjang terhadap rencana Pembangunan Daerah dari segi
pendanaan;
5. Pembinaan terhadap BUMD dan Perusda yang memiliki pola
permasalahan yang cukup beragam;
6. Rendahnya daya saing: pengusaha kecil, sektor non formal,
ekonomi kerakyatan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola
bantuan permodalan dari pemerintah yang masih rendah ;
7. Masih Kurangnya pegawai yang sesuai baik dari segi kwantitas
maupun kualitas;
8. Mekanisme perencanaan pengadaan pencatatan Aset masih lemah
belum didukung dengan peraturan yang memadai;
9. Proses Penganggaran / Penetapan APBD masih belum tepat waktu.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Natuna Tahun 2011 – 2016
Renstra BPKAD Kabupaten Natuna disusun dalam rangka
menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2011-
2016), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala BPKAD.
Dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJM Kabupaten
Natuna yang diantaranya berisi Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Natuna Tahun 2011 – 2016.
Visi, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2011 – 2016 adalah:
Maksud dari pernyatan tersebut adalah:
Sejahtera : Secara sederhana, sejahtera mudah dipahami sebagai
perasaan: aman sentosa, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala
macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat
Menjadi Natuna Sejahtera, Merata dan Seimbang

dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari “rasa lapar” dan “rasa
takut”. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah,
tapi juga menjangkau segi batin. Kesejahteraan yang dihubungkan
dengan pelaksanaan otonomi daerah juga dimaknai oleh terselenggaranya
kehidupan demokrasi di tingkat lokal sebagai salah satu pilar penyangga
pencapaian kesejahteraan masyarakat secara lebih fundamental.
MERATA : Kesejahteraan sebagai visi utama pembangunan jangka
menengah mutlak dibarengi dengan pemerataan. Merata maksudnya
adalah bahwa pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan ke
seluruh pelosok dengan memerhatikan karakteristik wilayah dan
masyarakat. Pemerataan ingin arah pembangunan tidak saja bertumpu
pada pengembangan ibukota kabupaten, namun sarana dasar harus dapat
menjangkau ke seluruh kecamatan guna menjaga keadilan dalam
pembangunan daerah. Pemerataan juga diarahkan agar pembangunan
dapat menjangkau lapisan masyarakat paling bawah agar kebijakan dalam
pembangunan dapat menjadi stimulus yang signifikan bagi perbaikan
kualitas hidup mereka.
SEIMBANG : Pembangunan dalam dimensi yang banyak menitikberatkan
pada perbaikan aspek sosial-ekonomi sebagai salah satu basis dalam
mewujudkan kesejahteraan yang nyata dapat dirasakan masyarakat harus
didukung dengan perwujudan “keseimbangan”. Pembangunan masyarakat
Natuna juga mengembangkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan
akhirat. Tercipta kerukunan umat beragama dan hidup bermasyarakat,
dengan dukungan lingkungan yang aman dan tertib. Keseimbangan
sebagai visi pembangunan juga menjadi daya dukung bagi pembangunan
itu sendiri. Pengembangan aspek rohani dapat menciptakan kondusifitas
pelaksanaan berbagai agenda pembangunan di berbagai bidang.

Sehingga dari pernyataan Visi tersebut BPKAD dalam setiap gerak
langkah dalam lima tahun ke depan begitu juga dengan penentuan visi
BPKAD harus dapat selaras sejalan dengan Visi harus tetap mengacu
kepada Visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Natuna
Tahun 2011 – 2016 yang menitik beratkan dari segi pengelolaan
keuangan
Visi, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2011 – 2016 adalah:
Perwujudan visi Bupati Kabupaten Natuna yang ditempuh melalui
misi Bupati. misi Bupati merupakan komitmen melaksanakan agenda-
agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi Bupati.
Misi Kepala daerah Kabupaten Natuna 2011-2016
1. Meletakkan dasar-dasar pembangunan yang selaras dengan
struktur dan pola ruang;
2. Memeratakan pembangunan infrastuktur dasar;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan potensi
unggulan sumber daya alam;
5. Meningkatkan profesionalisme pemerintah;
Penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut:
1. Meletakkan dasar-dasar pembangunan yang selaras dengan struktur
dan pola ruang
Pembangunan wilayah diarahkan untuk selaras dan sesuai dengan
struktur dan pola ruang, agar tercipta kualitas hidup yang seimbang
dan berkelanjutan. Pengintegrasian faktor tata ruang, lingkungan,

ekonomi dan sosial budaya diharapkan dapat berdampak positif bagi
pembangunan Kabupaten Natuna.
2. Memeratakan pembangunan infrastuktur dasar
Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas
masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana
kota yang memadai, efesien dan efektif mutlak diperlukan. Hal ini
sekaligus mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur
dan pola secara produktif.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini
dan terus menerus. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh aspek
pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pelayanan pendidikan dan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat Kabupaten Natuna. Peningkatan pelayanan tersebut
ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang maju dan
sejahtera. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur, serta faktor pendukung lainnya.
4. Mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan potensi unggulan
sumber daya alam
Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam
secara optimal mampu mendorong roda perekonomian
daerah.Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara
bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian dan
keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, potensi unggulan sumber
daya alam harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga mampu
menghadirkan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi.
5. Meningkatkan profesionalisme pemerintah

Pelaksanan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila
ditunjang oleh aparatur pemerintah yang profesional. Dalam
mewujudkan tata pemerintahanyang baik dan bersih membutuhkan
aparatur yang profesional, memiliki etos kerja dan komitmen yang
tinggi disertai dukungan sistem teknologi informasi yang handal,
sehingga dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam meningkatkan
pelayanan publik serta menciptakan kepastian hukum, transparansi
dan akuntabilitas publik.
Terhadap misi yang diemban oleh Kepala daerah Kabupaten Natuna
2011-2016 BPKAD melaksanakan misi yang ke-5 yaitu menjadi
pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan
dimana BPKAD akan memberikan pelayanan kepada Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas
yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi
pengelolaan keuangan.
Terhadap program Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2011 – 2016
yang tidak terkait langsung pelaksanaannya dengan Tupoksi BPKAD
sejumlah 8 Program BPKAD tetap bertanggungjawab dalam pengelolaan
keuangannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian keuangan dan Renstra Badan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
Renstra BPKAD periode sebelumnya
Renstra Kementrian Keuangan
Renstra Kementrian Keuangan merupakan gambaran secara makro dari
kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan bila dilihat dari sudut
pandang SKPD di tataran Pemerintah Kabupaten. SKPD yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan asset pada tataran

daerah dalam penyusunan akan menyelaraskan dengan Renstra
Kementrian Keuangan, sehingga dalam penyusunan Renstra BPKD
Kabupaten Natuna salah satu acuan pokok yang digunakan adalah
Renstra Kementrian Keuangan. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan dari
Kementrian Keuangan adalah sebagai berikut:
Visi Kementrian Keuangan
Visi Kementerian Keuangan adalah: “Menjadi Pengelola Keuangan
dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk
Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan
Berkeadilan”.
Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai
lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan
mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara.
Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena
pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan,
yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit
anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah
pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek
terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas,
proporsionalitas, dan keterbukaan.
Misi Kementrian Keuangan
a. Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat,
Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab.
b. Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan
kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional,
kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan
industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai

penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan
berdaya saing global.
d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah :
i. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan
Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah,
Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.
iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi
Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan
Prasarana Strategis Lainnya.
Renstra Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
Renstra Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau menjadi salah satu acuan dan bahan pertimbangan dalam
penyusunan Renstra BPKAD, hal tersebut guna menjamin terjadinya
harmonisasi dan sinkrosisasi dalam pengelolaan keuangan. Adapun Visi,
Misi, dan Tujuan dari Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
Visi Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau:
””TTeerrwwuujjuuddnnyyaa PPeellaayyaannaann PPrriimmaa DDaallaamm PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann
ddaann KKeekkaayyaaaann DDaaeerraahh UUnnttuukk MMeennuunnjjaanngg PPeennccaappaaiiaann VViissii PPrroovviinnssii
KKeeppuullaauuaann RRiiaauu””..
Pernyataan visi BKKD tersebut mengandung makna bahwa,
penerapan otonomi daerah seutuhnya akan membawa konsekuensi logis
berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
kepada manajemen keuangan yang sehat. Pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
para pemangku kepentingan (stakeholders) yang sudah menjadi tuntutan
masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan dan
penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta akuntansi
dan pelaporan. Pengelolaan kuangan daerah juga diarahkan pada
pemberian peranan yang besar kepada pejabat pelaksana anggaran,
penciptaan sistem pengawasan pengeluaran dan pembayaran yang baik,
manajemen kas dan perencanaan keuangan yang matang, pengelolaan
piutang dan utang, pengelolaan investasi, dan BUMD. Pelayanan yang
prima juga mengandung maksud bahwa jasa yang dihasilkan dapat
memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima
pelayanan tersebut.
Misi Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau
a. Menciptakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang
Transparan, Akuntabel dan Up To Date
b. Membina Profesionalisme BUMD, dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau
c. Menciptakan Sistem Manajemen Aset yang Transparan, Akuntabel
dan Uptodate
d. Meningkatkan Perolehan Dana Perimbangan
Sehingga dapat ditarik benang merah hal- lain yang menjadi
pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah prioritas pembangunan
nasional. Review ini penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Renstra Badan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan dalam paket
perundang-undangan yang baru yaitu :

 UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah;
 UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.4. Analisis Lingkungan Strategis
Analisis lingkungan internal dan eksternal yang efektif akan
menghasilkan informasi yang sangat penting bagi keberhasilan dalam
pengambilan keputusan karena dengan demikian diperoleh pengetahuan
yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan
peluang dan ancaman yang dihadapi.
Dengan kata lain personil Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah kabupaten Natuna harus dapat mengantisipasi sesegera mungkin
untuk menghindar dari menjadi korban lingkungan negatifnya yang
kurang mendukung dalam pencapaian visi dan misi saat ini. Selain itu
personil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Natuna
harus dapat menangkap peluang yang ada agar menjadi sesuatu yang
berguna untuk kemajuan dan perbaikan bagi BPKAD. Analisis terhadap
lingkungan organisasi strategis sangat berpengaruh terhadap kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Natuna, hasil
penilaian dapat memberikan informasi yang sangat penting bagi
kelangsungan dan kesuksesan organisasi.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan
sebagaimana telah diuraikan di sub bab diatas, juga berasal dari analisis
lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang,
sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan
muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi
berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika
tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Dari beberapa permasalahan tersebut bisa ditarik Isu Strategis yang
ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
1. Kinerja Laporan Keuangan masih lemah / perlu ditingkatkan untuk
mencapai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang WTP;
2. Kinerja Penganggaran masih perlu ditingkatkan baik dari segi
ketepatan waktu, ketepatan alokasi dan ketepatan dana;
3. Kinerja Pengelolaan Aset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan
kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.
Dari hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan terkait dan analisis
lingkungan sekitar maka terdapat isu strategis pada BPKAD Kabupaten
Natuna yang harus menjadi fokus dan prioritas penanganan karena
pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan maka terdapat beberapa isu
strategis BPKAD Kabupaten Natuna yang tentu saja terkait dengan tugas
pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :
((11)) Terciptanya ketertiban yang kondusif dan hubungan kerja kemitraan
yang harmonis antara BPKAD dengan SKPD dan antara eksekutif,
legislatif, koordinasi vertikal dengan Pusat dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, dialogis dengan masyarakat, organisasi sosial dan

Badan pengelola keuangan dan aset daerah natuna

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Badan pengelola keuangan dan aset daerah natuna

Similar to Badan pengelola keuangan dan aset daerah natuna (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Badan pengelola keuangan dan aset daerah natuna