Lakip 2011 acc

2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah

diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud

ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut

1

2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang

dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Enrekang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemagang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan

dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Enrekang dalam satu

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian

Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia

yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

2

2011,

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Enrekang merupakan kegiatan

rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian Lakip Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2012.

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang ada dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sebagai kawal depan ( port post ) dalam penegakan hukum, khususnya bidang

perdata agama Islam, maka dituntut adanya sinergi yang berkesinambungan dalam usahanya untuk membantu

mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Enrekang adalah sebuah nama daerah dengan status Daerah Tingkat II di kawasan Prop. Sulawesi Selatan,

terbentang mulai dari Km. 195 s/d Km.280 dari sebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar.) Tepatnya

pada 3°14’36’’ - 3°50’0’’ LS dan 119°40’53’’ - 120°6’33’’ BT, dengan luas sekitar 1.786,01 Km2 atau sekitar 2,83% dari luas

Prop. Sulawesi Selatan.

Kabupaten Enrekang berbatasan dengan wilayah:

 Sebelah utara: Kabupaten Tana Toraja

 Sebelah timur: Kabupaten Luwu

 Sebelah Selatan: Kabupaten Sidenreng Rappang

 Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang.

3

2011,

Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 2.

Dalam pada itu, ia mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga peradilan lainnya dalam

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia ( vide. Pasal 20, 21, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945, Pasal 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan pada pasal 3 ayat (1) Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,

Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke

Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004 maka secara administratif pembinaan organisasi, administrasi dan finansial

Peradilan Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama namun dialihkan ke Mahkamah Agung sesuai

dengan maksud pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi,

administrasi dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

4

2011,

B. Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan mengacu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung.

Tugas pokok pengadilan agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 adalah :

1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

2. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

3. Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subyek hukumnya orang –orang yang beragama Islam,

sepanjang berkaitan dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

4. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan Undang-undang, antara lain

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat

maupun di Daerah, apabila diminta.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

 Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta

penyelesaian perkara dan eksekusi.

5

2011,

 Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi

peradilan lainnya.

 Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama ( Umum,

Kepegawaian dan Keuangan).

 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

 Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam

pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

 Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan

sebagainya.

 Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab

rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

6

2011,

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Enrekang, Tahun

2011 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi.

BAB I

Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika

penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 beserta Visi dan Misi, tujuan dan

sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan 2011 dan perjanjian kinerja/dokumen

penetapan kinerja tahun 2011.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi

kinerja), analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV

Penutup, dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

7

2011,

BAB V

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2012

4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014

5. SK. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8

2011,

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang

harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan

global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda

organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para

pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut,

sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan

(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri

sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing

9

2011,

(SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang

sekarang ini masih terbatas.

Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 sampai 5

tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan,

peluang serta isu-isu strategis.

Dalam rencana stratejik telah disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator-

indikatornya yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Enrekang dengan

mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki untuk kurung waktu 1 (satu) tahun ke depan.

1. Visi dan Misi
Visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang yaitu :

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Enrekang adalah Mewujudkan Pengadilan Agama Enrekang sebagai Peradilan yang

bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan.

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Enrekang sesuai dengan tugas pokoknya adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh ummat Islam di Indonesia di bidang perkawinan, waris dan

wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shadaqah dan ekonomi syari’ah adalah :

10

2011,

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;

3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;

4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat

2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan

target.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor

4. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Uraian

1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.

2) Meningkatkatnya kualitas SDM pegawai.

3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.

11

2011,

4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

5) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung

RI serta pihak-pihak terkait.

6) Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

sehari-hari.

7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.

8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

9) Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

10) Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.

b. Indikator

1) Terkelolanya gaji dan tunjangan dengan indikator keluaran sub kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai termasuk uang makan dan lembur.

2) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan indikator keluaran sub kegiatan :

a) Tersedianya poliklinik dan obat-obatan

b) Terwujudnya pakaian dinas

c) Tersedianya pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu

d) Terselenggaranya perpustakaan/kearsipan dan dokumentasi.

12

2011,

e) Terwujudnya perawatan gedung

f) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4

g) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 2

h) Terwujudnya perawatan sarana gedung.

i) Terselenggaranya langganan daya dan jasa.

j) Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan.

k) Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat

l) Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan.

3) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator keluaran

sub kegiatan :

a) Terwujudnya Rehabilitasi Gedung Kantor.

b) Terselenggaranya pengadaan meubelair.

c) Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data.

d) Terselenggaranya pengadaan AC.

e) Terwujudnya pembangunan pagar kantor.

4) Tersedianya dana bantuan hukum dengan indikator keluaran sub kegiatan :

a) Terwujudnya perkara prodeo, dan

13

2011,

b) Terselenggaranya pelaksanaan sidang keliling.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2011, Pengadilan Agama Enrekang memiliki

kebijakan dan program yaitu :

a. Kebijakan

1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.

2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan

dan penjenjangan.

3) Melakukan koordinasi dengan PTA Makassar dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja

pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.

4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.

5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan.

7) Menetapkan standarisasi biaya perkara.

8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media

informasi elektronik.

14

2011,

b. Program

Secara khusus, untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut, maka program kerja pun

ditetapkan untuk satu tahun ke depan berupa :

1. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. terdiri dari

beberapa kegiatan pokok yaitu :

a. Layanan Perkantoran meliputi Pembayaran Gaji, dan Tunjangan ;

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi Polilklinik/Obat-obatan,

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pertemuan/Jamuan Delegasi/Tamu, Penyelenggaraan

Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi, Perawatan Gedung Kantor, Perawatan Kendaraan

Bermotor Roda 4, Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, Perawatan Sarana gedung, Langganan

Daya dan Jasa, Jasa Keamanan/Kebersihan, Jasa Pos/Giro, Operasional Perkantoran dan Pimpinan.

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan kegiatan pokok

berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama yang meliputi :

a. Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Gedung Kantor ;

b. Pengadaan Meubelair;

c. Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Pengadaan Printer, Laktop dan UPS.

d. Pengadaan AC (Air Conditioning)

15

2011,

e. Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa Pembangunan Pagar Kantor.

3. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan pokok yaitu Perkara bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu yang meliputi :

a. Perkara Prodeo dan;

b. Sidang Keliling.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik melalui berbagai kegiatan. Rencana kinerja meliputi sasaran yang akan

dicapai dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya.

Setiap kegiatan disertai dengan indikator-indikator kinerja input, output, outcome, benefit dan imfact yang

masing-masing disertai dengan rencana capaiannya.

Khusus indikator benefit dan impact, walaupun agak sulit diukur tetapi tetap diidentifikasi, tidak ada bobot

tertentu pada indikator ini melainkan hanya berupa persentase rencana capaian kinerja.

Usaha untuk mencapai tujuan pertama berupa akselerasi pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat

dengan sasaran berupa terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat melalui pelayanan hukum secara prima yang

dilaksanakan oleh aparat peradilan secara umum sebagai subyek harus dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang

16

2011,

memadai, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal dan terkonsentrasi. Oleh karena itu ditetapkan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan :

1). Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan selama tahun anggaran 2011 secara efisien, transparan dan

akuntabel.

2). Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan indikator berupa :

a. Pelayanan Poliklinik dan obat-obatan ;

b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai ;

c. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu

d. Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan dan dokumentasi ;

e. Perawatan gedung kantor ;

f. Perawatan kendaraan bermotor roda-4;

g. Perawatan kendaraan bermotor roda-2 ;

h. Perawatan sarana gedung ;

i. Langganan daya dan jasa ;

j. Jasa keamanan / kebersihan;

k. Jasa Pos/Giro/Sertifikat;

l. Operasional Perkantoran dan Pimpinan ;

17

2011,

Tujuan kedua berupa Peningkatan sumber daya aparatur peradilan dan Peningkatan sarana dan prasarana

peradilan yang memadai ditempuh melalui Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

dengan kegiatan utama berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana, dengan indikator :

1) Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Enrekang untuk penyesuaian

prototype tampak depan seluas 500 M2;

2) Pengadaan Meubelair ;

3) Pengadaan alat pengolah data ;

4) Pengadaan AC dan

5) Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa Pembangunan Pagar Kantor seluas 200 M2.

Tujuan ketiga adalah Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta budaya taat

hukum, dilaksanakan melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan operasional

penanganan perkara, yang meliputi jenis kegiatan Operasional Persidangan Peradilan :

1) Perkara Prodeo dan

2) Pelaksanaan Sidang keliling.

18

2011,

Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2011

Instansi/Unit Organisasi : Pengadilan Agama Enrekang
SASARAN KEGIATAN

NO URAIAN INDIKATOR RENCANA PROGRAM URAIAN INDIKATOR SATUAN RENCANA KET
TINGKAT KINERJA TINGKAT
CAPAIAN CAPAIAN

1. Terwujudnya Pegawai/ Penyelesaian DUKUNGAN Pengelolaan Gaji, Terlaksananya Bulan, orang Dana : Rp.
kesejahteraan Pelaksana perkara tepat MANAJEMEN Honorarium dan kelancaran 1.143.553.000
pegawai. yang mampu waktu 100 % DAN Tunjangan. administrasi Hasil : 100 %
dan Pelayanan PELAKSANA - Pembayaran Pembayaran 13 Bulan
2. Meningkatnya Profesional. hukum AN TUGAS Gaji, dan Gaji dan
kualitas SDM kepada TEKNIS Tunjangan, Tunjangan
pegawai. masyarakat LAINNYA Lembur. 0001 511111,-21,-
MAHKAMAH 22,-23,-24,-
100 %
AGUNG
3. Meningkatnya mutu Putusan Hakim 25,-26,-29,-
dan jumlah tenaga 100 % 51,-2211
terampil dan Memberikan
professional. kepastian Penyelenggaraan Terlaksananya Tahun, Stel, Dana : Rp.
hukum Operasional dan Operasional Unit, Paket, 248.356.000
4. Terciptanya kepada para Pemeliharaan dan M2. Hasil : 100 %
keamanan dan pihak 100 % Perkantoran perkantoran.
kebersihan, agar Pembayaran
lingkungan terjaga gaji dan
serta terpelihara tunjangan
dengan baik. pegawai
100%

19

2011,

5. Meningkatnya  Terwujudnya - Poliklinik/Obat- Biaya 1 Tahun Dana :
koordinasi dan kesehatan obatan(Termasu Kesehatan Rp. 1.200.000
konsultasi ke PTA pegawai k honorarium Pegawai (12 Hasil : 100 %
Makassar dan 100% Dokter dan bln x 21 Peg)
Mahkamah Agung Perawat) A 521119
serta pihak-pihak Terlaksananya - Pengadaan Belanja Rp. 340.000/ Dana :
terkait. pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas stel Rp. 7.140.000
pakaian dinas Pegawai. B (21 Pegx 1 Hasil 100 %
100% Stel) 521119

Terlaksananya - Terpenuhinya Bahan dan 1 Tahun Dana :
pertemuan/ pertemuan/jamu Konsumsi Rp. 3.600.000
jamuan an 521119 Hasil 100 %
delegasi/tamu delegasi/tamu.
100% C
Terlaksananya - Penyeleng- - Bahan 1 Tahun Dana :
penyelengga- garaan Perpustakaan Rp. 1.000.000
raan perpus- Perpustakaan/ ,Kearsipan Hasil 100 %
takaan/kearsi Kearsipan/Doku dan
pan/dokument mentasi. D Dokumentasi
asi 100%

Terlaksananya - Perawatan - Pemeliharaan 300 m2 Dana :
perawatan Gedung Kantor gedung dan Rp.17.000.000
gedung E bangunan Hasil : 100%
kantor 100% 523111

Terlaksananya - Perawatan - Pemeliharaan 1 Unit Dana :
perawatan Kendaraan bermotor Rp.16.350.000
kendaraan Bermotor roda-4 Hasil : 100%
bermotor Roda empat 523121
roda-4 100% F

20

2011,

Terlaksananya - Perawatan - Pemeliharaan 9 Unit Dana :
perawatan Kendaraan bermotor Rp.21.771.000
kendaraan Bermotor roda-2 Hasil : 100%
bermotor Roda dua. G 523121
roda-2 100%

Terlaksananya - Perawatan - Pemeliharaan Unit/Org Dana :
perawatan sarana gedung. Peralatan dan Rp.11.945.000
sarana H Mesin 523121 Hasil : 100%
gedung 100%

Terselesaikan - Langganan - Listrik 12 Bulan Dana :
biaya daya Daya dan Jasa - Telpon Rp.41.400.000
dan jasa I. - Air Hasil 100 %
100% 522111

Terlaksananya - Jasa Keamanan - Honor Satpam 12 Bulan Dana :
keamanan/ke / Kebersihan 2 orang, Rp.60.000.000
bersihan J pramubakti 3 Hasil : 100%
kantor 100% orang, sopir 1
orang
521119
Terselesaikan - Penyelenggaraa - Keperluan 12 Bulan Dana :
biaya jasa n pengiriman surat dinas Rp.2.400.000
pos/giro/sertifi surat dinas Hasil : 100%
kat 100% K

Terlaksananya - Operasional - Keperluan 21 Org Dana :
operasional Perkantoran Pokok Rp.13.650.000
perkantoran dan Pimpinan Pegawai Hasil : 100%
dan pimpinan L 521111
100%

21

2011,

- Honor 12 Bulan Dana :
Pengelolah Rp.31.920.000
Kegiatan Hasil : 100 %
521115

- Perjalanan 15 Kali Dana :
Biasa Rp.18.980.000
524111 Hasil : 100%
6. Tersedianya dan Sarana dan Kinerja aparat PENINGKATAN - Bangunan - Belanja Modal 500 M2 Dana : Rp.
meningkatnya prasarana meningkat SARANA DAN Gedung Kantor. Rehabilitasi 950.000.000
sarana dan kerja/kantor. 100 % PRASARANA 1072.01 Gedung Hasil : 100%
prasarana yang APARATUR Kantor
MAHKAMAH
menunjang 533111
AGUNG
kelancaran Terlaksananya
pelaksanaan tugas pengadaan - Pengadaan - Belanja Modal 10 Set Dana : Rp.
sehari-hari. perlengkapan Meubelair Pengadaan 300.000.000
sarana 1072.03 Meubelair Hasil : 100%
gedung 100% 532111
- Pengadaan Alat - Printer, UPS 8 Unit Dana :
Terlaksananya Pengolah Data dan Laktop Rp.15.000.000
pengadaan 1072.05 532111 Hasil : 100%
Meubelair - Pengadaan AC - Belanja Modal 2 Unit Dana :
100% 1072.08 Pengadaan Rp.15.000.000
Terlaksananya AC Hasil : 100%
pengadaan 532111
alat pengolah
data 100% - Sarana dan - Pembangunan 200 M2 Dana : Rp.
Prasarana Pagar 300.000.000
Lingkungan 533111 Hasil : 100%
1072.12

22

2011,

7. Tersedianya 1. Penetapan Terlaksananya PENINGKATAN - Perkara Prodeo - Belanja 5 Perkara Dana :
informasi dan dan Penegakan MANAJEMEN Barang Non Rp.1. 500.000
dokumentasi serta penentuan hukum 100% PERADILAN Operasional Hasil : 100%
adanya biaya AGAMA Lainnya
standarisasi biaya perkara. 521219
perkara
2. Jumlah Terlaksananya - Sidang Keliling - Belanja Sewa 5 kali Dana :
8. Terwujudnya perkara Operasional 522114 Rp.1.000.000
system pelayanan diputus Pelayanan Hasil : 100%
administrasi dan Hukum dan
informasi yang 3. Registrasi sidang keliling - Belanja Dana :
berkas Perjalanan 5 kali Rp.6.500.000
akurat 100%
perkara Lainnya Hasil : 100%
9. Terlaksananya 524119
penyelesaian
perkara secara
cepat, sederhana
dan biaya ringan.

10. Terwujudnya
ketertiban
administrasi
perkara.

23

2011,

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA ENREKANG
TAHUN 2011

INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME ANGGARAN
NO PROGRAM UTAMA SASARAN
URAIAN TARGET URAIAN TARGET (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Terlaksananya pembayaran
Pembayaran Gaji Pembayaran Gaji dan
PROGRAM 1. 13 Bulan gaji, Tunjangan dan uang 100 1.117.513.000
dan Tunjangan Tunjangan
DUKUNGAN makan PNS
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN
1.
TUGAS TEKNIS 2. Pembayaran Uang Lembur 1 Paket Terlaksananya Pembayaran 100 26.040.000
LAINNYA uang lembur pegawai
MAHKAMAH
AGUNG 2. Penyelenggaraan
Operasional dan Terwujudnya kesehatan
1. Biaya Kesehatan Pegawai 12 Bulan 100 1.200.000
Pemeliharaan prima pegawai
Perkantoran

Biaya Pengadaan Pakaian Terlaksananya pengadaan
2. 21 Stel 100 7.140.000
Dinas Pegawai pakaian dinas

Biaya Pertemuan/Jamuan Terlaksananya Pertemuan/
3. 12 Bulan 100 3.600.000
Delegasi/Misi/Tamu Jamuan/Delegasi/Tamu

24

2011,

Biaya Bahan Perpustakaan, Terlaksananya Bahan
4. Kearsipan dan 1 Tahun Perpustakaan, arsip dan 100 1.000.000
Dokumerntasi dokumentasi

Pembayaran Perawatan Terlaksananya Perawatan
5 300 M2 100 17.000.000
Gedung Kantor Gedung Kantor

Pembayaran Biaya
Terlaksananya Perawatan
6 Perawatan Kendaraan 1 Unit 100 16.350.000
Kendaraan Roda Empat
Bermotor Roda Empat
Pembayaran Biaya
Terlaksananya Perawatan
7 Perawatan Kendaraan 9 Unit 100 21.771.000
Kendaraan Roda Dua
Bermotor Roda Dua
Biaya Perawatan Sarana Terlaksananya Perawatan
8 4 kgt 100 11.945.000
Gedung Kantor sarana Gedung Kantor
Terlaksananya Layanan
Biaya Langganan Daya
9 12 Bulan Daya dan Jasa Listrik, 100 41.400.000
dan Jasa
Telepon dan Air
Terlaksananya keamanan
Biaya Jasa Keamanan
10 12 Bulan dan kebersihan lingkungan 100 60.000.000
/Kebersihan
gedung kantor
Biaya Jasa Pos / Giro / Terlaksananya Pengiriman
11 12 Bulan 100 2.400.000
sertifikat Surat Dinas

Biaya keperluan Terlaksananya keperluan
12 12 Bulan 100 13.650.000
perkantoran perkantoran

Pembayaran Honor Terlaksananya pembayaran
13 Pengelolah 12 Bulan honor pengelolah 100 31.920.000
kegiatan/keuangan kegiatan/keuangan

25

2011,

14 Biaya Perjalanan Dinas 1 Tahun Terlaksananya pembayaran 100 18.980.000
Biasa perjalanan dinas
PROGRAM
PENINGKATAN Bangunan Rehabilitasi Gedung Terlaksananya Rehabilitasi
1 1 500 m2 100 950.000.000
2. SARANA DAN Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor
PRASARANA
APARATUR
MAHKAMAH Biaya Pengadaan Terlaksananya Pengadaan
AGUNG 2 Meubelair 2 10 set 100 300.000.000
Meubelair Meubelair

Alat Pengolah Biaya Pengadaan Alat Terlaksananya Pengadaan
3 3 8 Unit 100 15.000.000
Data Pengolah Data Alat Pengolah Data

Terlaksananya Pengadaan
4 Air Conditioning 4 Biaya Pengadaan AC 2 Unit 100 15.000.000
AC

Sarana dan Biaya Pembangunan
Terlaksananya
5 Prasarana 5 sarana dan prasarana 200 M2 100 300.000.000
Pembangunan Pagar Kantor
Lingkungan Gedung/Pagar
PROGRAM
PENINGKATAN
Terlaksananya Perkara
3 MANAJEMEN 1 Perkara Prodeo 1 Biaya Perkara Prodeo 5 PKR 100 1.500.000
Prodeo
PERADILAN
AGAMA
Terlaksananya Sidang
2 Sidang Keliling 2 Biaya Sidang Keliling 5 Kali 100 7.500.000
Keliling

26

2011,

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Enrekang ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dengan

berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dari dana APBN sebesar Rp.

2.980.909.000,00. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Enrekang nomor : 0616//005-01.2/23/2011

tanggal 20 Desember 2010 yang mencakup 3 (tiga) program pokok dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung Rp. 1.391.909.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 1.580.000.000,00

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 9.000.000,00

Pada bab ini juga akan diuraikan pengukuran dan analisis kinerja serta aspek keuangan yang mempengaruhi

capaian kinerja serta strategi pemecahan masalah tersebut. Cara yang ditempuh dalam pengukuran tingkat capaian kinerja

dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi antara masing-masing indikator kinerja

sasaran.

Secara umum program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal namun terdapat beberapa sub kegiatan

yang tidak tercapai secara optimal, terhadap kegiatan yang tidak tercapai tersebut diupayakan perbaikan dan penyesuaian

agar dapat ditindaklanjuti pada tahun 2012 mendatang.

27

2011,

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Pada program ini meliputi layanan perkantoran yang terbagi atas dua kegiatan utama, yaitu :

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sasaran :

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan.

Indikator Kegiatan :

1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan, dengan :

* input : Dana APBN sebesar Rp. 951.193.000,00

* Keluaran berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan , persentase 113,13%.

* Hasil yang diharapkan adalah penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu (100%);

* Manfaat : Terpenuhinya kesejahteraan aparat (100%),

* Dampak berupa terciptanya pelayanan secara prima (100%).

2. Pembayaran uang makan PNS, dengan :

* Input : Dana APBN sebesar Rp. 166.320.000,00, 21 orang pegawai dengan persentase 100%.

* Keluaran berupa terealisasinya uang makan PNS untuk 21 Pegawai sejumlah Rp. 150.720.000,00, persentase

90,62%.

28

2011,

* Hasil yang diharapkan penyelesaian uang makan secara tepat waktu (100%) sehingga Manfaat berupa

meningkatnya pelayanan hukum kepada masayarakat (100%) dan dampak berupa meningkatnya

kesejahteraan pegawai (100%).

3. Pembayaran uang Lembur Pegawai, dengan prediksi :

* Input : Dana yang tersedia sejumlah Rp. 26.040.000,00 dengan frekuensi pekerjaan lembur sebanyak 840,00

OJ, persentase 100 %.

* Keluaran berupa terselesaikannya sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada jam kerja atau sebesar

Rp. 26.016.000,00 selama 1 (satu) tahun, persentase yang tercapai 99,91 %.

* Hasil yang diperoleh berupa meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat (99%) dan dampak

berupa tercapainya tertib administrasi perkara dapat terwujud dengan baik (99%).

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Sasaran :

Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Kegiatan ini terdiri atas 12 ( dua belas ) sub kegiatan, dengan indikator sub kegiatan berupa :

1. Pelayanan Poliklinik dan Obat-obatan ( termasuk honorarium dokter dan perawat ).

* Input : Anggaran sejumlah Rp. 1.200.000,00 selama 1 ( satu ) tahun, persentase 100 %.

29

2011,

* Output berupa terselesaikannya pembayaran pelayanan poliklinik dan biaya obat-obatan sejumlah

Rp. 1.200.000,00 persentase 100%.

* Benefict berupa terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pegawai ( 100% )

* Impactnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat ( 100% )

2. Pengadaan pakaian dinas pegawai, nilai pencapaian indikator :

* Input : rencana 1 stel pakaian untuk 21 orang pegawai dengan jumlah anggaran tersedia

Rp. 7.140.000,00 terealisasi 100%.

* Keluaran, berupa terlaksananya pelaksanaan pakaian dinas pegawai tercapai secara maksimal, atau 100%

nilai pencapaian.

* Hasilnya adalah keserasian dan keseragaman pakaian dalam melaksanakan tugas, nilai pencapaian 100%.

* Manfaat berupa kinerja pelaksanaan tugas meningkat (100%) dan Dampaknya adalah kinerja organisasi

meningkat (100%).

3. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu, indikator kegiatan :

* Input : dana sejumlah Rp. 3.600.000,00 selama 1 ( satu ) tahun, persentase 100 %. terealisasi 100%.

* Keluaran, Terlaksananya pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu selama 1 (satu) tahun, terealisasi

Rp. 3.599.000,00 atau sekitar 99,97%.

* Hasilnya berupa terlaksananya pertemuan/tamu pegawai, pencapaian ( 100% )

30

2011,

* Manfaat berupa kinerja pelaksanaan tugas meningkat, dengan nilai pencapaian 98%, dan dampaknya

adalah kinerja organisasi meningkat (98%).

4. Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan dan dokumentasi

Pengadaan bahan perpustakaan dan bahan dokumentasi lainnya.

* Input : dana sebesar Rp. 1.000.000,00 tercapai secara maksimal, 100%.

* Keluaran, tersedianya bahan dokumentasi, realisasi pencairan anggaran Rp. 952.000,00 atau 95,20%.

* Hasil yang berupa kemudahan dan kenyamanan dalam bekerja, pencapaian (100% )

* Manfaat dan dampak yang berupa kinerja pegawai meningkat karena sumber-sumber informasi didapat

dengan mudah masing-masing tercapai 95%.

5. Perawatan gedung kantor dengan total anggaran tersedia Rp. 17.000.000,00 yang terdiri atas pemeliharaan

Halaman, perbaikan taman dan perawatan gedung.

* Input, dana Rp. 17.000.000,00 untuk 300 m2, terealisasi Rp. 16.559.500,00 atau 97,41%.

* Keluaran berupa terpeliharanya bangunan gedung kantor dengan baik, terealisasi 97%.

* Hasilnya adalah kenyamanan dalam bekerja tercapai 97%.

* Manfaatnya berupa kinerja pegawai yang meningkat tercapai 97% dan dampaknya berupa kinerja

organisasi yang meningkat terpenuhi 97%.

6. Perawatan kendaraan bermotor roda-4

31

2011,

* Input : berupa dana perawatan sebesar Rp. 16.350.000,00 100% pencapaian untuk 1 (satu) unit kendaraan

dinas.

* Keluaran berupa terpeliharanya alat transportasi dinas roda-4 sebanyak 1 (satu) unit senilai

Rp. 16.346.500,00 dapat tercapai 99,98%.

* Hasilnya terealisasi 95% yang berupa kenyamanan dalam bekerja.

* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat tercapai 90%

* Dampak yaitu kinerja organisasi meningkat terealisasi 90%.

7. Perawatan kendaraan bermotor roda-2

* Input : dana berupa dana perawatan sebesar Rp. 21.771.000,00 100% pencapaian untuk 9 (sembilan) unit

kendaraan dinas.

* Keluaran berupa terpeliharanya alat transportasi dinas roda-2 sebanyak 9 (sembilan) unit senilai

Rp. 21.761.650,00 dapat tercapai 99,96%.

* Hasilnya terealisasi 99% yang berupa kenyamanan dalam bekerja.

* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat tercapai 99%

* Dampak yaitu kinerja organisasi meningkat terealisasi 99%.

8. Perawatan Sarana Gedung

32

2011,

* Input : Dana sejumlah Rp. 11.945.000,00 terealisasi 100%, masing-masing untuk pemeliharaan 15 unit

komputer dan printer, pemeliharaan 10 unit AC, pemeliharaan inventaris lainnya.

* Keluaran : terpeliharanya sarana gedung dengan biaya Rp. 11.944.100,00 mencapai 99,99%.

* Hasil : kemudahan dan kenyamanan dalam bekerja tercapai 100%.

* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat, dampaknya kinerja organisasi meningkat, tercapai masing-

masing sebesar 100%.

9. Langganan daya dan jasa, indikator kegiatannya berupa :

* Input : Dana rutin untuk pembayaran listrik, telpon dan air sejumlah Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu

juta empat ratus ribu rupiah), frekeuensi 100%.

* Keluaran berupa terpenuhinya langganan daya dan jasa, selama 1 tahun tercapai secara maksimal

Rp. 28.524.372,00 persentase 68,90%.

* Hasil yang diperoleh adalah kemudahan dalam bekerja, dengan pencapaian 100%. Sedang manfaat yang

berupa kinerja pelayanan yang meningkat (100%).

* Dampaknya kinerja organisasi secara keseluruhan meningkat dengan pencapaian 99%.

10. Jasa keamanan / kebersihan

33

2011,

* Input : Dana sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan alokasi Rp. 900.000,00 untuk

bayar honor satpam (2 orang), Rp. 800.000,00 untuk bayar honor pramubakti (3 orang),

Rp. 800.000,00 bayar honor Sopir (1 orang), perncapaian 100%.

* Keluaran, berupa tersedianya tenaga pengamanan,pramubakti dan sopir terealisasi Rp. 60.000.000,00, atau

100% pencapaian.

* Hasil, berupa terpeliharanya keamanan dan kebersihan gedung kantor dan, tercapai secara maksimal atau

100% pencapaian.

* Manfaat, berupa kineja pegawai yang meningkat terealisasi secara optimal (100)% dan dampaknya berupa

kinerja organisasi meningkat (100%) pencapaiannya.

11. Jasa Pos/Giro/Sertifikat, indikator kegiatannya berupa :

* Input : Dana rutin sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), frekeuensi 100%.

* Keluaran berupa terpenuhinya pengiriman surat dinas, selama 1 tahun tercapai secara maksimal

Rp. 2.400.000,00 persentase 100%.

* Hasil yang diperoleh adalah kelancaran pengiriman surat-surat dinas kebeberapa satuan kerja lain, dengan

pencapaian 100%. Sedang manfaat yang berupa kinerja pelayanan yang meningkat (99%).

* Dampaknya kinerja organisasi secara keseluruhan meningkat dengan pencapaian 90%.

12. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

34

2011,

Kegiatan ini terbagi atas 3 jenis belanja, yaitu :

a. Mengadakan alat tulis kantor/Keperluan perkantoran, dengan indikator :

* Input : Dana sejumlah 13.650.000,00 untuk 21 orang pegawai, bobot 100 %.

* Keluaran berupa tersedianya barang alat tulis/keperluan kantor selama 1 (satu) tahun pengadaan sebesar

Rp. 13.623.000,00 atau tercapai 99,80%.

* Hasilnya terdapat kemudahan dalam bekerja, dengan total pencapaian 100% perencanaan.

* Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang

meningkat dengan persentse 100%.

* Dampak yang diharapkan terjadi adalah kinerja organisasi secara umum meningkat, dengan persentase

pencapaian 99%.

b. Pembayaran Honor yang terkait dengan operasional satker

Honor pengelola Keuangan, dengan indikator :
* Input : Dana yang tersedia sejumlah Rp. 31.920.000,00 frekuensi untuk 12 Bulan, persentase 100 %.
* Keluaran berupa terlaksananya pengelolaan anggaran secara baik, efektif dan transparan selama 1
(satu) tahun anggaran, persentase yang tercapai 100 %.
* Hasil yang diperoleh berupa terciptanya pengelolaan anggaran secara benar dan dapat dipertanggung
jawabkan, 98%

35

Lakip 2011 acc

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Lakip 2011 acc

Similar to Lakip 2011 acc (20)

Lakip 2011 acc