laporan pendahuluan

1. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e i | 24
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
karunianya sehingga penyusunan laporan pendahuluan “Perencanaan SAPRAS kawasan
pemerintahan” Kecamatan Sangatta Selatan Desa Teluk Singkama dapat diselesaikan
berdasarkan jadwal yang sudah ada. Laporan ini bentuk pertanggung jawaban dari tim
konsultan kepada pihak “Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa” Kabupaten Kutai Timur.
Masterplan kawasan pemerintahan Desa Teluk SIngkama merupakan bagian dari “Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa” Kabupaten Kutai Timur yang disusun untuk dapat
mengerakan pelaksanaan pelayaan lebih optimal serta pemanfaatan ruang yang ada lebih
maksimal.
Tim menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
Masterplan ini.
Sangatta, Desember 2023
CV. Exca Consultant
Pimpinan Studi

2. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e ii | 24
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN .....................................................................................................................1
1.1 Latar Belakang........................................................................................................................1
1.2 Tujuan .....................................................................................................................................2
1.3 Sistem Pekerjaan Laporan.......................................................................................................2
1.4 Kerangka Alur.........................................................................................................................3
BAB 2 KONDISI EKSISTING DAN METODOLOGI.....................................................................4
2.1 Dasar Studi..............................................................................................................................4
2.2 Regulasi Pendukung................................................................................................................5
2.3 Pendekatan Studi.....................................................................................................................5
2.4 Metodologi..............................................................................................................................8
BAB 3 KONDISI WILAYAH DESA TELUK SINGKAMA..........................................................10
3.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif.........................................................................10
3.2 Kawasan Pemukiman dan Fasilitas Umum...........................................................................10
3.3 Kependudukan ......................................................................................................................11
3.4 Perumahan.............................................................................................................................11
3.5 Pembangunan Infrastruktur Desa..........................................................................................12
3.6 Lahan dan Penggunaannya....................................................................................................13
3.7 Kawasan Pertanian................................................................................................................13
3.8 Ekonomi Desa.......................................................................................................................14
3.9 Perhubungan dan Komunikasi ..............................................................................................14
3.10 Kesehatan dan Gizi ...............................................................................................................15
3.11 Sosial Budaya dan Keagamaan.............................................................................................15
3.12 Sarana dan Prasarana Permukiman Secara Umum ...............................................................16
3.13 Keadaan Umum Ekonomi.....................................................................................................16
BAB 4 ORGANISASI DAN MANAGEMEN...................................................................................19
4.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ..................................................................................19
4.2 Rencana Kerja.......................................................................................................................19

3. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e iii | 24
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Alur Pekerjaan................................................................................................................3

4. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e iv | 24
DAFTAR TABEL
Tabel 4. 1 Time Schedule....................................................................................................................20

5. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 1 | 24
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masterplan merupakan kerangka dari semua rencana pembangunan gedung dan infrastruktur
di suatu kawasan atau wilayah. Masterplan diterjemahkan sebagai Rencana Induk dan berisi
tentang semua perencananan pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) dan terpadu
(integratif).
Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(UU 26/2007), penataan ruang diklasifikasi berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan,
wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang
berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis nasional (KSN),
penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis
kabupaten/kota termasuk juga kawasan pedesaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut
dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat
diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintah tertentu”. Dengan demikian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang
diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang
diserahkan kepada Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan
yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala

6. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 2 | 24
Desa pada setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan
Permusyawaratan Desa, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Kepada Masyarakat, dan pada akhir masa jabatan Kepala Desa diwajibkan memberikan
Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.
Penataan ruang desa merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengorganisir dan
mengelola tata ruang di wilayah pusat pemerintahan pedesaan dengan tujuan mencapai
pembangunan yang berkelanjutan. Desa sebagai entitas geografis memerlukan perencanaan
yang baik agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakatnya. Penataan ruang desa tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik,
melainkan juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui penataan
ruang desa yang terarah, dapat diciptakan suatu lingkungan yang harmonis, berkelanjutan, dan
memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk berkembang secara merata. Oleh karena itu,
pembahasan mengenai penataan ruang desa menjadi sangat penting dalam konteks
pembangunan pedesaan guna mencapai visi dan misi pembangunan berkelanjutan di tingkat
lokal.
1.2 Tujuan
Tujuan dari laporan ini yaitu guna mendesain kawasan Pusat Pemerintahan Desa. Analisis yang
berkaitan dengan perencanaan tapak dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan
permasalahan yang dimiliki di wilayah perencanaan tersebut.
1. Melakukan justifikasi terhadap perencanaan tapak
2. Mengetahui potensi dan permasalahan pada perencanaan tapak melalui identifikasi data-
data yang telah disusun pada laporan
3. Melakukan analisisis karakteristik aktivitas, analisis kebutuhan ruang, analisis tapak,dan
analisis penyediaan infrastruktur kawasan
4. Menyusun Konsepsi dasar perencanaan kawasan kawasan pusat pemerintahan desa
5. Masterplan perencanaan kawasan
1.3 Sistem Pekerjaan Laporan
lingkup materi yang digunakan dalam laporan perencanaan tapak ini yaitu identifikasipotensi
dan permasalahan yang berada di wilayah perencanaan tapak kemudianmerumuskan konsep

7. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 3 | 24
dari perencanaan tapak yang akan digunkan dan kemudian melakukananalisis fisik maupun
non fisik yang akan digunakan pada lokasi perencanaan tapak, analisistersebut antara lain:
1. Melakukan analisis tapak, antara lain analisis kondisi tapak, view, iklim, orientasimatahari,
vegetasi, tata masa bangunan, kebisingan, aksesibilitas, drainase, vegetasi,kelembagaan,
ekonomi dan pembiayaan.
2. Melakukan analisis jaringan pada lokasi perencanaan tapak, yaitu analisis jaringan jalan,
jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, pengelolaan sampah, sanitasi
dan drainase pada lokasi perencanaan tapak.
3. Melakukan analisis penyediaan sistem tata hijau pada lokasi perencanaan tapak.
4. Menyusun kegiatan zoning kawasa pada lokasi perencanaan tapak.
5. Mendesain rencana tapak (site plan).
1.4 Kerangka Alur
Gambar 1. 1 Alur Pekerjaan

8. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 4 | 24
BAB 2 KONDISI EKSISTING DAN METODOLOGI
2.1 Dasar Studi
Perancangan masterplan perkantoran desa harus memperhitungkan karakteristik unik desa
serta kebutuhan khusus dalam mendukung aktivitas administratif dan ekonomi di tingkat lokal.
Berikut adalah beberapa prinsip dasar perancangan masterplan perkantoran desa:
1. Skala dan Karakter Desa:
Menyesuaikan skala perkantoran dengan karakter desa adalah prinsip penting. Desain
kantor harus mengakomodasi kebutuhan administratif tanpa mengganggu estetika dan
identitas visual desa.
2. Keterpaduan Fungsional:
Menyusun kantor desa dalam keterpaduan fungsional yang baik, termasuk
pengorganisasian ruang untuk kegiatan administratif, pertemuan, dan pelayanan publik.
Pengaturan ini harus menciptakan alur kerja yang efisien.
3. Aksesibilitas dan Parkir:
Memastikan akses mudah ke kantor desa oleh masyarakat setempat dan penyediaan fasilitas
parkir yang memadai. Hal ini mendukung mobilitas yang efisien dan kenyamanan bagi
pengunjung kantor.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam perancangan perkantoran desa
untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam memberikan layanan kepada
masyarakat.
5. Keterbukaan dan Transparansi:
Mendorong desain kantor yang terbuka dan transparan, menciptakan ruang publik di mana
masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan
informasi dengan mudah.
6. Fasilitas Pelayanan Publik:
Menyertakan fasilitas pelayanan publik seperti ruang rapat umum, perpustakaan, atau area
konsultasi untuk meningkatkan ketersediaan layanan kepada masyarakat desa.
7. Efisiensi Energi dan Ramah Lingkungan:
Memperhatikan prinsip keberlanjutan dengan mengintegrasikan desain yang efisien energi,
pemanfaatan sumber daya terbarukan, dan pemilihan material yang ramah lingkungan.

9. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 5 | 24
8. Komitmen pada Kearifan Lokal:
Mempertahankan atau mengintegrasikan unsur-unsur kearifan lokal dan budaya desa dalam
perancangan, seperti arsitektur tradisional atau seni lokal, untuk memperkuat identitas desa.
9. Penggunaan Lahan yang Bijak:
Memastikan penggunaan lahan yang bijak dan efisien, termasuk pertimbangan untuk ruang
terbuka hijau, parkir, dan penataan lansekap yang sesuai dengan karakter desa.
10. Keselamatan dan Aksesibilitas Difabel:
Memperhatikan aksesibilitas bagi semua, termasuk penyediaan fasilitas bagi penyandang
disabilitas, serta perhatian pada aspek keamanan kantor desa.
2.2 Regulasi Pendukung
Beberapa kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam pendekatan penanganan, yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN);
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur;
3. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan
kawasan Administratif dan rencana pembangunan pedesaan.
2.3 Pendekatan Studi
Secara konseptual, kegiatan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masalah
umum dan masalah spesifik yang ditemui di lokasi kegiatan. Dalam kaitannya dengan hal ini,
maka terdapat dua domain yang perlu diperhatikan, yakni:
1. Aspek Lingkungan dan Ekosistem di Kawasan Pemerintahan Desa,
2. Aspek Tata Ruang dan Wilayah Pedesaan.
Masalah di Kawasan Pemerintahan Desa tidak lepas dari masalah lingkungan, masalah sosial
ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu Penataan Sarpras Kawasan
Pemerintahan tidak bisa lepas dari upaya untuk menggarap Rencana Tata Ruand dan Rencana
Wilayah Desa itu sendiri sebelum menggarap penataan Sarpras Kawasan Pemerintahan Desa
itu sendiri, sebab Kawasan pemerintahan merupakan bagian dan menempati sebagian kawasan
Administratif Desa.
Oleh karena itu penting untuk mengkaji apakah terdapat kebijakan-kebijakan dan peraturan
yang berkaitan dengan manajemen kawasan Pemerintahan Desa, mengingat kawasan ini
termasuk dalam kategori kawasan yang dinamis.

10. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 6 | 24
Pada tingkat regulasi nasional di Indonesia, regulasi yang mengatur Rencana Tata Ruang
Wilayah Desa (RTRW Desa) dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di bawah ini:
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk penataan ruang di Indonesia.
Meskipun lebih umum berfokus pada tata ruang nasional dan tata ruang provinsi, namun
beberapa ketentuan juga mencakup tata ruang kabupaten/kota dan desa.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan Ruang:
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini, dijelaskan tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Desa.
c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang: Peraturan ini mengatur
penyelenggaraan penataan ruang, termasuk ketentuan terkait RTRW Desa.
d. Peraturan Desa: Selain regulasi di tingkat nasional, setiap desa juga memiliki peraturan
desa sendiri yang mencakup berbagai aspek, termasuk tata ruang desa. Peraturan desa ini
disusun oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
Hal ini berarti bahwa penataan lingkungan kawasan Pemerintahan Desa tidak bisa berdiri
sendiri dan harus juga mengangani aspek sosial ekonominya. Sebagai contoh, masyarakat
tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada daerah-daerah zona inti konservasi, namun
pemerintah juga harus memberikan solusi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan
alternatif masyarakat dan memberikan insentif dalam bentuk penyediaan lahan, pelatihan dan
modal usaha.
Sejalan dengan pengertian di atas, maka pengembangan kawasan PPI harus dimulai dengan
suatu rumusan pengembangan wilayah kawasan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu perlu
dimunculkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Mau dibawa kemana pengembangan kawasan tersebut?
2. Sejauh mana masyarakat sekitar dapat berperan aktif dan menerima manfaat dari rencana
pengembangan wilayah?
3. Selanjutnya bagimana kawasan yang ada saat ini (di lokasi proyek) harus ditata, tidak hanya
aspek perumahan dan pemukimannya, tetapi juga aktivitas lain seperti industri dan
perdagangan, dll?

11. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 7 | 24
Ketiga pertanyaan tersebut akan dijawab dengan suatu konsep pengembangan wilayah dan
penataan kawasan Pemerintahan Desa. Pertanyaan berikutnya adalah:
1. Pada batas-batas apa kegiatan perumahan dan permukiman dapat dilaksanakan?
2. Bagaimana perumahan dan permukiman yang ada saat ini ditata kembali mengikuti
kerangka pengembangan wilayah dan penataan kawasan Pemerintahan Desa?
3. Bagaimana standard-standard yang diberlakukan pada suatu kawasan perumahan dan
permukiman di kawasan Pemerintahan Desa? Misalnya dalam hal kerapatan rumah, bentuk
dan desain kantor perangkat desa, KDB, ruang terbuka hijau, jaringan utilitas dan fasilitas,
dll?
Adapun pendekatan umum yang akan digunakan adalah kombinasi berbagai pendekatan
diantaranya:
1. Pendekatan Partisipatif, yakni dalam paket kegiatan penataan perumahan dan permukiman
konsultan akan menggunakan berbagai pendekatan partisipasi masyarakat (community-
based) dan stakeholder kunci melalui berbagai instrument pendekatan seperti:
 Participatory Rural Appraisal (PRA), rembug warga, diskusi tokoh masyarakat,
Participatory Action Research (PAR), dan lainnya.
 Focus Group Discussion (FGD) dan Action Planning Workshop (AWP).
2. Pendekatan Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat, yakni suatu pendekatan yang
bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pemberian informasi kepada masyarakat
mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman serta
lingkungan hidup, menyangkut aspek hukum dan ketentuan-ketentuan dalam pengguanaan
lahan pesisir pantai, kebijakan pengembangan kawasan Pemerintahan Desa, Tata Ruang,
aspek lingkungan dan kesehatan permukiman, dan lain sebagainya. Jika masyarakat dapat
memahami, maka diharapkan terjadi proses penyadaran untuk menerima kegiatan penataan
perumahan dan permukiman.
3. Pendekatan Teknis, yakni suatu pendekatan yang lebih condong untuk memberikan solusi
teknis (sesuai dengan ketersediaan teknologi yang ada dan feasible untuk diterapkan) dalam
mengatasi berbagai masalah teknis di lapang. Misalnya dalam hal pembangunan sistem
pembuangan limbah, atau sistem penyediaan air bersih, desain struktur perumahan dan tata
lingkungan, desain rumah yang sesuai di kawasan Pemerintahan Desa, dan lain sebagainya.
Pendekatan ini dapat dilakukan melalui proses yang disebut Sosialisasi dan Penyadaran
Masyarakat (Socialization and Awareness Campaign). Proses ini memerlukan media

12. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 8 | 24
komunikasi yang tepat, misalnya melalui penyuluhan dan penjelasan dengan berbagai
perangkat audio visual, serta diskusi formal maupun informal dengan tokoh masyarakat.
Pendekatan 1 dan 2 lebih menjurus pada pendekatan sosial dan manajemen, dalam arti bahwa
pertimbangan sosial, aspirasi masyarakat dan stakeholder kunci menjadi kunci utama dari suatu
program. Adanya penerimaan, kemauan, konsensus dan kesepakatan serta komitment dari
masyarakat maupun stakeholder kunci menentukan apakah suatu program feasible untuk
diaplikasikan atau tidak. Namun demikian pendekatan 1 dan 2 saja tidak cukup, karena banyak
hal dan inovasi baru justru muncul dari pendekatan lain, yakni pendekatan teknis; sehingga
pendekatan 1 dan 2 perlu dikombinasikan dengan pendekatan teknis.
2.4 Metodologi
Pelaksanaan kajian ini dibagi menjadi tiga tahap, di mana setiap tahapan menggunakan metode
pelaksanaan yang berbeda, tetapi dalam analisisnya dapat menggunakan metode yang sama.
Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tahap-1. Studi Pendahuluan (Preliminary Study)
Studi pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi awal yang diperlukan
untuk identifikasi masalah dan kendala, perumusan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan,
desain survey, desain pengolahan dan analisis data, serta perencanaan kerja lainnya.
Beberapa langkah kerja yang dilakukan dalam studi pendahuluan adalah:
a. Desk Study dan Penelusuran Data Sekunder
Desk study dimaksudkan untuk memfokuskan permasalahan dan menggali informasi
tentang hal-hal yang terkait dengan pengembangan Kawasan PPI di Rantau Pulung,
termasuk di dalamnya melakukan diskusi secara intensif dengan Pihak Perencana
Wilayah Kabupaten maupun instansi terkait dalam lingkup kabupaten. Beberapa
literatur dan laporan-laporan hasil studi sejenis akan menjadi bahan utama. Pada tahap
ini, kegiatan yang banyak dilakukan adalah telaah kepustakaan. Beberapa informasi
yang cukup penting dibutuhkan dalam studi pendahuluan ini antara lain :
 Literatur tentang aspek pengelolaan wilayah pesisir dan aspek sosial budaya lokal
masyarakat setempat serta komoditi laut yang ada dan potensial dikembangkan.
 Data-data spatial yang tersedia (baik dalam bentuk peta maupun citra) menjadi data-
data makro yang sangat berguna untuk melakukan penilaian awal (initial assesment)
maupun sebagai acuan dalam kegiatan lapangan.

13. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 9 | 24
 Beberapa regulasi pendukung seperti Peraturan Daerah tentang Tata Ruang
Kawasan Pesisir, dan Rencana Pembangunan kabupaten.
b. Survey / Penelitian Lapangan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data aktual mengenai :
 Data kondisi geofisik kawasan, mencakup aspek fisiografi, geografi, dan aspek
oseanografi kawasan.
 Data sosial budaya dan ekonomi Kawasan, antara lain mencakup: karakteristik
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat secara umum.
 Metode : Pengukuran lapangan, Observasi, Semi-Structured Interview (SSI),
Focused Group Discussions (FGD)
c. Tahap-2. Analisis dan Kajian
 Analisis Kesesuaian Ruang untuk Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Desa : Kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian ruang
bagi pengembangan Kawasan untuk mendukung keberadaan Kawasan Pusat
Pemerintahan Desa.
 Analisis Rencana pengembangan Kawasan; mencakup analisa dan rencana
kependudukan dan analisis pengembangan ekonomi kawasan.
 Analisis konsep makro pengembangan kawasan; mencakup: Rencana fisik
kawasan, dan rencana kebutuhan fasilitas dan utilitas.
d. Tahap-3. Perumusan Masterplan Kawasan
Tahap ini bertujuan untuk merumuskan gambaran umum pengembangan kawasan
sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan. Dalam melakukan perumusan detail
desain kawasan pemerintahan desa, digunakan beberapa pertimbangan, yakni:
 Konsep Rencana Tapak Kawasan; pengaturan kawasan dalam zona-zona
peruntukan, sesuai dengan rencana makro pengembangan kawasan
 Konsep Tata Massa Bangunan; ketentuan-ketentuan atau pedoman pelaksanaan
pembangunan fisik yang didasarkan pada rencana perpetakan lahan. Selain itu,
konsep tata bangunan juag untuk menciptakan lingkungan yang baik dan teratur.

14. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 10 | 24
BAB 3 KONDISI WILAYAH DESA TELUK SINGKAMA
3.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif
Luas wilayah keseluruhan Desa Teluk Singkama sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur
Nomor : 140/K.789/2014 tanggal 10 Oktober 2014 "Tentang Batas Administrasi Antara Desa
Sangatta Selatan Antara Desa Sangatta Dengan Desa Sangkima Antara Desa Singa Geweh
Dengan Sangkima Antara Desa Dengan Sangkima Lama Kecamatan Sangatta Selatan Di
Kabupaten Kutai Timur" adalah 2.130 ha dan sebagian besar adalah kawasan Taman Nasional
Kutai - (TNK). Letak Geografis Desa tergolong sebagai dataran Tinggi dengan topografi Desa
berbukit - bukit dan Dataran. Desa ini berbatasan dengan Desa Kandolo Kec. Teluk Pandan
disebelah Selatan, Desa Sangatta Selatan disebelah Utara, Desa Sangkima disebelah Timur dan
sebagian besar areal Taman Nasional Kutai (TNK) disebelah barat.
Jarak ke kantor Kecamatan untuk saat ini relatif jauh kurang lebih 27 km. Jarak Kantor Desa
dengan Kantor Kabupaten Kutai Timur kurang lebih 47 km, sementara jarak ke Ibukota lainnya
(Bontang) yang terdekat kurang lebih 53 km.
Kabupaten Kutai Timur memiliki iklim yang nyaman, baik untuk tempat tinggal maupun
pertanian. Hal tersebut dapat di ketahui dari rata-rata curah hujanya sebesar 263 mm, suhu
udara rata-rata 26.8o
C dan rata-rata jumlah hari hujan perbulan sebanyak 21 hari hujan. Secara
umum Kabupaten Kutai Timur mengalami curah hujan yang relatif tinggi sangat mendukung
untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, sekaligus pariwisata.
3.2 Kawasan Pemukiman dan Fasilitas Umum
Kawasan permukiman terkonsentrasi di seluruh wilayah Dusun di Desa Teluk Singkama,
namun daerah yang memiliki penduduk terbanyak adalah Dusun Singkama dan Dusun Danau
Biru, sedangkan fasilitas umum Desa terbesar di seluruh Dusun, namun daerah yang menjadi
Konsentrasi pusat perkantoran berada di Dusun Singkama.
Adapun fasilitas umum lainnya di Desa Teluk Singkama antara lain; 1. Bangunan Pustu
(Puskesmas Pembantu), 1 Bangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 3 Masjid, 2
Musholla, 2 Bangunan SD (Sekolah Dasar) dan Beberapa Jembatan Non Permanen dan Semi
Permanen.

15. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 11 | 24
3.3 Kependudukan
Pada tahun 2014 hingga 2015, penduduk Desa Teluk Singkama sebanyak 1,723 dengan jumlah
KK sebanyak 607 KK, namun ditahun 2016 terjadi penurunan jumlah penduduk yang sangat
signifikan, Jumlah penduduk Desa Teluk Singkama berdasarkan hasil registrasi atau
administrasi kependudukan sampai dengan saat ini berjumlah 392 KK dengan jumlah
penduduk sebanyak 1,257 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 667 jiwa dan perempuan
sebanyak 590 jiwa dengan rincian umur sebagaimana yang terlampir (Data Profil Desa) hingga
saat ini.
Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, namun yang paling mempengaruhi
berkurangnya tingkat jumlah penduduk di Desa Teluk Singkama adalah pindah bekerja diluar
Desa Teluk Singkama, warga banyak memilih pindah karena faktor penghasilan diluar Desa
Teluk Singkama lebih menjanjikan dalam hal penghasilan ketimbang di dalam Desa Teluk
Singkama itu sendiri karena masih minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Desa Teluk
Singkama ada pula dikarenakan faktor kepemilikan data kependudukan ganda.
Tersedianya data, jumlah penduduk Desa Teluk Singkama secara teratur adalah salah satu hal
yang sangat penting termasuk kelahiran, kematian maupun perpindahan warga. Namun
demikian melihat keberadaan status sosial masyarakat Desa Teluk Singkama ternyata dari
sejumlah keluarga yang ada masih terdapat 351 keluarga yang tergolong keluarga prasejahtera
dan sejahtera 89 KK, walaupun dari segi kuantitas jumlahnya cenderung menurun
dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah surat miskin yang dikeluarkan Desa cenderung
menurun dipandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan penduduk yang tidak
mempunyai pekerjaan penghasilan tetap atau menganggur sebanyak +- 120 orang.
Untuk mengetahui dan dapat melaksanakan kegiatan pendataan yang ada di Desa Teluk
Singkama maka pihak Desa selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan meminta untuk
melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang pendataan kependudukan sehingga SDM aparatur
Desa Teluk Singkama selalu lebih maju dan dapat melaksanakan pekerjaan secara berkualitas.
Mata Pencaharian dan Kondisi Ekonomi Masyarakat.
3.4 Perumahan
Dilihat dari kronologisnya Desa Teluk Singkama adalah merupakan salah satu Desa tertua di
Kabupaten Kutai Timur, namun rumah penduduk sampai sekarang masih banyak yang belum
diperbaiki karena disamping ekonomi keluarga masih belum mampu, tetapi juga kondisi

16. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 12 | 24
masyarakat pada saat itu masih dipengaruhi oleh Taman Nasional Kutai dan sekarang mulai
stabil. Jumlah bangunan perumahan penduduk saat ini secara keseluruhan sebanyak 321 unit.
Walaupun pada tahun 2007 listrik PLN di Desa Teluk Singkama sudah masuk dan sudah
sebagian penduduk yang menggunakan namun masih ada beberapa penduduk yang belum
menikmati listrik PLN karena masih berada dikawasan TNK yang memerlukan perizinan
dalam kawasan hutan lindung, sementara ini masyarakat yang belum menikmati Listrik PLN,
masih memanfaatkan mesin genset dan tenaga surya (Colar Cell) bantuan dari pemerintah.
Adapun kebiasaan memasak masyarakat Desa umumnya menggunakan Kayu Bakar dan Gas
Elpiji.
Dalam hal penggunaan air bersih untuk keperluan minum, memasak dan mencuci pada
umumnya menggunakan air sumur pompa, air sungai, air hujan, sumur galian, dan danau atau
membeli air bersih untuk keperluan minum dan memasak, karena di Desa Teluk Singkama
sendiri belum tersentuh jaringan air bersih PDAM.
3.5 Pembangunan Infrastruktur Desa
Pemabangunan infrastruktur Desa Teluk Singkama berasal dari dana APBN yang selanjutnya
disebut Dana Desa (DD) dan dana dari APBD yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa
(ADD) serta CSR dari beberapa Perusahaan BUMN maupun Swasta.
Saat ini Pemerintah Desa Teluk Singkama dengan Anggaran yang ada telah berusaha
mengembangkan desa dengan memnbangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang
berkembangnya Desa Teluk Singkama yang pada awalnya merupakan Desa yang sangat minim
dalm hal infrastruktur, untuk Pembangunan di Desa Teluk Singkama mengacu pada hasil dari
Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang tertuangkan dalam dokumen RPJM
Desa.
Proses Pembangunan di Desa Teluk Singkama lebih dominan menggunakan sistem Swakelola
yang dana pembangunannya bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa
(ADD). Pembangunan dengan Sistem Swakelola sangat berpengaruh khususnya pada
pemanfaatan dan penggunaan anggaran dalam pembangunan di Desa Teluk Singkama karena
pemanfaatan dan penggunaan anggaran tersebut lebih efektif dan efisien, pengaruh dari sistem
swakelola itu sendiri juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat
di Desa Teluk Singkama.

17. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 13 | 24
3.6 Lahan dan Penggunaannya
Desa Teluk Singkama memiliki lahan sawah kurang lebih 390 ha dan bukan sawah 1,740 ha.
Dari luas sawah yang ada, sekitar 300 ha lahan sawah yang diusahkan berpengairan dan 90 ha
tidak berpengairan (sawah tada hujan). Selian lahan sawah, juga terdapat lahan sebagai
empang, tambak dan lainnya kurang lebih 50,7 ha, sedangkan lahan khusus untuk ladang, tegal,
perkebunan rakyat seluas 1,120 ha yang ditanami bermacam-macam tanaman seperti Kelapa,
Aren, Pohon Karet, Coklat, Kelapa Sawit dan buah-buahan serta sayuran.
Disamping itu juga lahan pemukiman warga menempati kurang lebih 35 ha sementara lahan,
bangunan lainnya seperti perkantoran, serta tempat-tempat pendidikan dan ibadah serta
kuburan kurang lebih 10 ha.
3.7 Kawasan Pertanian
Potensi pertanian yang ada di Desa Teluk Singkama cukup besar, selama 1 tahun terakhir
produksi komoditi pertanian mengalami penuruan hasil panen dikarenakan adanya gangguan
hama pada tanaman tersebut. Untuk komoditi tanaman pangan khususnya tanaman padi dan
palawija luas areal tanaman ada sekitar 390 ha dengan produksi padi kurang lebih 500 ton dan
setahun dapat 2 kali panen, Ketela pohon (Ubi) dan Ketela rambat sebanyak 58 ton dan
jagung 6 ton sedangkan jumlah petani tanaman pangan sebanyak 214 keluarga.
Untuk komoditi sayur-sayuran, jumlah luas tanam sekitar 100 ha dengan komoditi yang
dihasilkan antara lain kacang panjang, bayam, kangkung, terong, tomat, buncis, kacang tanah,
lombok serta bawang merah. Rata-rata produksinya 10 ton persekali panen. Sedangkan buah-
buah yang paling dominan adalah komoditi antara lain pisang, nanas, kelapa, nangka, mangga,
pepaya, cempedak dan rambutan.
Selain tanaman pertanian di Desa Teluk Singkama juga terdapat perkebunan dan peternakan
dalam satu tahun terkahir ada sekitar 120 KK yang berusaha di sektor ini. Tanaman cokelat,
kopi, sukun, kemiri dan lada merupakan komoditi perkebunan yang cukup luas namun dari
semua komoditi tersebut belum ada yang produksi secara optimal. Komoditi peternakan juga
banyak diminati oleh masyarakat adalah peternakan sapi sekitar 107 ekor, kambing sekitar 22
ekor dan unggas sekitar 3,570 ekor, yang saat ini diusahakan hampir oleh seluruh warga Desa.
Komoditi perikanan dan kehutanan juga telah banyak diminati oleh petani di Desa Teluk
Singkama, penangkapan ikan di perairan umum ada 40 KK yang melakukannya dan perikanan
darat serta budidaya dengan tambak sekitar 5 KK.

18. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 14 | 24
Untuk potensi kehutanan secara legal belum ada keluarga yang tercatat berusaha di sekitar ini
mungkin disinyalir ada penebangan liar yang terjadi disepanjang areal TNK sehingga
masyarakat takut berusaha di bidang ini.
Alat-alat pertanian (Saprodi) yang dimiliki oleh masyarakat Desa Teluk Singkama antara lain
18 unit handtraktor, 120 unit spyer, 9 unit alat perontok padi, dan 5 unit penggilingan padi.
Sedangkan kapal/perahu tangkap masyarakat memiliki 13 unit dan ada 14 unit motor tempel
serta sekitar 8 unit perahu yang tidak bermotor.
3.8 Ekonomi Desa
Sebagian besar masyarakat Desa Teluk Singkama masih tergolong kedalam masyarakat
Ekonomi Lemah, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Teluk Singkama
adalah petani dan nelayan. Upaya pemerintah Desa Teluk Singkama dalam meningkatkan taraf
perekonomian masyarakat saat ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mengupayakan
adanya Fasilitas Perekonomian khususnya Pasar Desa.
3.9 Perhubungan dan Komunikasi
Sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi merupakan kebutuhan mendasar di setiap
wilayah dengan adanya sarana transportasi yang memadai memudahkan masyarakat untuk
melakukan aktifitas ekonominya. Jalan Desa disebagian besar wilayah Desa Teluk Singkama
adalah melalui darat dengan jenis permukaan jalan yang diperkeras dengan batu merah
sepanjang 3,4 km serta semenisasi jalan kurang lebih 4,5 km.
Sarana komunikasi telah masuk ke Desa Teluk Singkama terbukti dengan sebagian besar warga
telah memiliki handphone/telepon seluler sehingga masyarakat tidak terdapat kesulitan untuk
komunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Walau demikian saat ini belum ada pelayanan
pos di Desa sehingga jika warga hendak mengirim sesuatu harus ke kecamatan sebelah
(Kecamatan Sangatta Utara).
Hampir disetiap rumah penduduk telah mempunyai pesawat televisi dengan saluran melalui
Parabola sendiri-sendiri (Matrix,dll), demikian juga kendaraan pribadi, hampir semua KK telah
memiliki kendaraan bermotor roda 2 dan sebagian yang memiliki kendaraan roda 4.
Secara umum informasi baik berita lokal, nasional melalui berbagai media elektronik seperti
TV dan radio bagi warga Desa Teluk Singkama dapat memperoleh secara mudah.

19. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 15 | 24
3.10 Kesehatan dan Gizi
Sarana kesehatan sudah cukup tersedia di lingkungan Desa Teluk Singkama terdapat 1 buah
Puskesmas Pembantu yang selalu siap melayani masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat
juga melalui 1 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berfungsi melayani penimbangan
balita, pemberian imunisasi dan menyampaikan program-program kesehatan ibu dan anak.
Secara berkala juga puskesmas melakukan penyuluhan - penyuluhan kesehatan kepada warga
Desa.
Keberadaan tenaga pelayanan kesehatan masih kurang memadai dibandingkan dengan rasio
jumlah penduduk. Tenaga medis yang ada hanya terdiri dari 1 orang dokter dan dibantu oleh
beberapa perawat.
Secara keseluruhan keadaan kesehatan masyarakat dalam satu tahun terkahir cenderung lebih
baik dan kesejahteraan meningkat seiring era otonomi daerah yang menambah ke Desa dan
mampu mencegah kasus busung lapar atau kurang gizi, dan penderita penyakit menurun.
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga oleh para ibu-ibu PKK dengan Posyandu nya sebanyak
1 buah cukup membantu program Desa dalam upaya mengatasi kesehatan dan gizi Balita di
Desa Teluk Singkama dan kami tentunya mengharapkan bantuan dari puskesmas kecamatan
dalam penyuluhan kebersihan dan gizi balita.
3.11 Sosial Budaya dan Keagamaan
Agama merupakan salah satu aspek sosial budaya masyarakat dan sarana yang diperlukan
antara lain keberadaan tempat ibadah. Saat ini sarana ibadah berupa masjid sebanyak 3
bangunan serta terdapat 2 bangunan Musholla.
Jumlah agama yang ada di Desa Teluk Singkama ada yaitu Agama Islam yang mayoritas
penduduknya sebanyak 1,253 jiwa dan Agama Kristen sebanyak 4 jiwa. Di Desa Teluk
Singkama di huni lebih dari satu jenis suku/etnis, diantaranya Suku Bugis 1,136 Jiwa, Jawa 92
Jiwa, Banjar 5 Jiwa, Dayak 4 Jiwa, Kutai 18 Jiwa, dan lainnya 72 Jiwa, dengan banyaknya
suku ini juga terbentuk lembaga adat disamping itu juga terjadi asimilasi (Perkawinan antar
suku). Sejak terbentuknya Desa terjalin hubungan yang baik antar suku dan agama yang ada
sehingga kehidupan masyarakat di Desa Teluk Singkama aman, damai dan sistem kehidupan
gotong royong masih ada walau makin lama semakin berkurang dengan pemerintah Desa selalu
menjaga dengan adanya program Jum'at Bersih.

20. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 16 | 24
Kegiatan sosial lain yang ada di masyarakat antara lain ada PKK dan Majlis Ta'lim, Karang
Taruna, dan Arisan Rukun Kematian. Adapun kelompok-kelompok masyarakat di Desa Teluk
Singkama masih menjunjung tinggi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dahulu
seperti bergotong royong melaksanakan kebersihan kampung, menanam pohon bersama-sama
maupun menghadiri kegiatan keagamaan disuatu kelompok tersebut. Sehingga kerukunan antar
Agama, Suku, dan antar golongan masih terbina baik dan saling mendukung untuk
kemakmuran Desa Teluk Singkama.
3.12 Sarana dan Prasarana Permukiman Secara Umum
Berdasarkan BWK atau RTRW Kab. Kutai Timur, pada kawasan pantai terdapat sarana dan
prasarana permukiman, baik yang berskala Kabupaten maupun lokal sebagai berikut:
1. Skala Kabupaten: Rencana Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Perikanan
2. Berskala lokal: Jalan raya dan jalan lingkungan, seperti jalan menuju pelabuhan, Jalan
lingkungan kecamatan dan kelurahan. Sistem drainase (pompa, pintu air, folder), sistem
pengolahan air setempat, jaringan air minum (PDAM dan non-PDAM), fasilitas
pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga (darat dan pantai), perkantoran,
pergudangan, perdagangan dan jasa. Selain itu pada tingkat kecamatan/kelurahan masih
terdapat: pasar, kios/toko, koperasi, hotel/losmen, rumah makan, bank, kios pedagang kaki
lima (PKL) serta jalur hijau.
3.13 Keadaan Umum Ekonomi
1. Umum
Secara umum ekonomi kabupaten Kutai Timur sangat ditopang oleh aktivitas pertambangan
dan kelapa sawit, dimana kecamatan Rantau Pulung saat ini didominasi oleh perkebunan kelapa
sawit yang baik dilakukan oleh swasta maupun secara tradisional oleh masyarakat.
Jumlah produksi perikanan pada tahun 2004 adalah sebesar 33.583 ton yang terdiri dari 5.962
ton produksi perikanan laut, 19.292 ton perikanan darat dan 8.329 ton perikanan payau. Secara
keseluruhan terdapat peningkatan produksi baik pada perikanan laut maupun darat. Pada tahun
2004 hanya terdapat 50 buah perahu tak bermotor, 127 buah perahu dengan motor tempel dan
315 buah kapal motor. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan potensi pe yang besar.
2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (PDRB)

21. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 17 | 24
Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu perceminan kamajuan ekonomi
suatu daerah, yang didefenisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang
dihasilkan dalam satu tahun wilayah tersebut.
Pada tanun 2003, terjadi peroses pemekaran yang menyebabkan Kabuapaten Kutai Timur
terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Luwu Timur. Angka
PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku 2003 (sebelum pemekaran) mencapai
Rp. 4 393.82 milyar dengan konstribusi terbesar oleh sector pertambangan dan penggalian
yaitu sebesar 2 530.06 milyar atau sekitar 57.58 persen. Sedangkan sector pertanian mampu
memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.402. 48 milyar atau sekita 31. 92 persen. Atas dasar harga
konstan 1993 angka PDRB Kbupaten Kutai Timur yang terbentu mencapai Rp. 859.02 milyar
dengan kontribusi terbesar juga diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu
sebesar 376.65 milyar atau sekitar 43.85 persen.
Setelah terjadi pemekaran, angka PDRB Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan yang
sangat signifikan. Angka PDRB atas dasar harga berlaku yang terbentuk hanya sekitar Rp.1
134.09 milyar, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian yaitu mencapai Rp.
874.66 milyar atau sekitar 77.12 persen. sedang sektor pertambangan dan galian yang sebelum
pemekaran menjadi sektor unggulan hanya mampu memberikan konstribusi sekitar 0.20 persen
saja. Atas dasar angka konstan 1993 angka PDRB Kabupaten Kutai Timur yang terbentu
setalah pemekaran hanya Rp. 288.32 milyar dengan kontribusi terbesar juga di berikan oleh
sektor pertanian yaitu seitar Rp. 191.78 milyar (66.51 persen). Pertumbuhan ekonomi setalah
pemekaran di tahun 2003 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun
2002. laju pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur hanya sekitar 2.34 persen padahal pada tahun
2002 pertumbuhan eonomi Kabupaten Kutai Timur mampu tumbuh sekitar 6.31. turunnya laju
pertumbuhan ekonomi ini akibat dari menurunnya sector pertanian yang merupakan sektor
unggulan Kabupaten Kutai Timur, terutama sub sektor unggulan dengan pertumbuhan negative
sekitar 2.01 persen.
3. Pendapatan Masyarakat (PDRB Perkapita)
Dari hasil estimasi Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2004 menunjukkan bahwa
di Kabupaten Kutai Timur terdapat 211 ribuan tenaga kerja dan terdapat 89 ribuan orang yang
aktif dalam kegiatan ekonomi yang disebut sebagai angkatan kerja.

22. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 18 | 24
Sebagian besar permintaan pencari kerja baru berada pada lapangan usaha jasa-jasa dan lainya,
seperti pegawai, honorer, guru dan lain-lain, dari 79211 pekerja terdapat sekitar 68 096 jiwa
(85,97 %) bekerja di sektor pertanian, sektor lainnya nbanyak menyerap tenaga kerja adalaah
sektor-sektor jasa dan lainnya (5,02 %) dan perdagangan, restoran, serta hotel (4,41%).
Upah minimum propinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2004 sebesar Rp. 510.000.00. Untuk
Kutai Timur sendiri Upah Minimum Regional rata-ratanya adalah Rp. 415. 000,00.

23. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 19 | 24
BAB 4 ORGANISASI DAN MANAGEMEN
4.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan
Sangatta Selatan akan dilaksanakan dalam kurung waktu waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
4.2 Rencana Kerja
Berdasar pada pendekatan dan metodologi kerja, maka disusun rencana implementasi setiap
item kegiatan studi. Pertimbangan dalam penjadwalan kegiatan adalah kesinambungan proses,
efektifitas dan efisiensi kegiatan, kualitas hasil pekerjaan dan kemampuan manajerial dalam
mengimplementasikan kegiatan.
Dalam pelaksanaan studi ini, disusun kerangka kerja yang pada hakekatnya dibagi atas 3 (tiga)
Tahapan, yakni: 1). Tahap Persiapan, yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data sekunder
dan kegiatan persiapan survey; 2). Tahap survey/kegiatan lapangan, dan; 3). Tahap Analisa
Kelayakan dan rencana desain serta pelaporan.
Tahapan kegiatan yang membutuhkan pengaturan waktu yang tepat dan menentukan hasil
secara keseluruhan adalah kegiatan survey lapangan. Sesuai dengan metode yang akan
digunakan, maka rencana kegiatan survey di bagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu kegiatan survey
fisik dan kegiatan koordinasi institusi dan konsultasi partisipatif. Kedua kegiatan lapangan
tersebut diperkirakan membutuhkan waktu + 1 (satu) bulan terhitung setelah tahapan persiapan
dilakukan.
Time line pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 4-1 Sementara Jadwal kegiatan dan
lokasi implementasi setiap kegiatan disajikan pada Tabel 4-1.

24. Perencanaan SAPRAS Kawasan Pemerintahan salah satu Desa di Kecamatan Sangatta Selatan
Laporan Pendahuluan
P a g e 20 | 24
Tabel 4. 1 Time Schedule
No Uraian Durasi Waktu (Minggu)
1 2 3 4
1 Persiapan
a. Pengurusan Administrasi
b. Konsolidasi Tim
c. Penyiapan Materi Survey
d. Pembekalan Tim Survey
e. Mobilisasi
2 Kompilasi dan Analisa Data
a. Input data
b. Analisis Pendahuluan
c. Konsolidasi Internal Tim /Perumusan
Konsep Rencana
3 Konsultasi dan Koordinasi dengan Tim
Teknis Pemerintah-1
4 Pematangan & Desain Awal Konsep
Makro Rencana
5 Perumusan Konsep Detail Rencana
Pengembangan Kawasan
6 Perancangan/Desain Gambar Konsep
Detail
7 Konsultasi dan Koordinasi dengan Tim
Teknis Pemerintah -2