Download as PDF, PPTX
Uploaded byBp Nafri
PSCO
Struktur organisasi Kantor Administrasi Pelabuhan Utama Tanjung Priok tahun 2002 terdiri dari Bagian Tata Usaha dan beberapa bidang yang membawahi seksi-seksi terkait untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan lalu lintas pelayaran di pelabuhan.
PSCO
- 2. STRUKTUR ORGANISASI KANTORADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK KM No 62 TAHUN 2002 ADPEL UTAMA TG. PRIOK BAGIAN TATA USAHA SUB BAG SUB BAG UMUM KEPEG & KEU BIDANG LALA BIDANG KELAIK ANG LAUT & BIDANG LAUTAN KAPAL KEPELABUHANAN PENJAGAAN & PENYELAMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI SEKSI SEKSI LALU LINTAS ANG LAUT KESYAHBANDARAN KESELAMATAN KAPAL SEKSI SEKSI SEKSI PENUNJANG ANG LAUT & PENYELAMATAN PENGUKURAN & STATUS TKBM HUKUM KAPAL SEKSI SEKSI PENGAWASAN FASILITAS PAMTIB SEKSI PELABUHAN KEPELAUTAN
- 3. TUGAS DAN FUNGSIKANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG PRIOK KM 62 TAHUN 2002 ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK FU NG S I TUGAS POKOK PASAL 3: PASAL 2 ; KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN MENYELENGGA RAKAN FUNGSI a PENGAWASAN KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT YANG MELIPUTI LALU LINTAS KAPAL, KANTOR ADMINISTRATOR PENUMPANG, BARANG, HEWAN, CONTAINER DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TARIF. PELABUHAN MEMPUNYAI TUGAS b PENGAWASAN KEGIATAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) MELAKSANAKAN PEMBERIAN LALU c PENILIKAN TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN KELAIK LAUTAN KAPAL DAN PEMBERIAN SURAT IJIN BERLAYAR LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT, d PELAKSANAAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN SERTA PEMADAMAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KEBAKARAN DI PERAIRAN PELABUHAN DAN BANDAR e PELAKSANAAN PENGAMANAN, PENERTIBAN, PENEGAKAN PERATURAN DI BIDANG PELAYARAN DAN PELAYARAN DI PERAIRAN TINDAK PIDANA PELAYARAN DI PERAIRAN PELABUHAN DAN BANDAR GUNA MENJAMIN KELANCARAN OPERASIONAL PELABUHAN PELABUHAN UNTUK f PENGAWASAN KELAIKAN DAN KESELAMATAN FASILITAS DAN PERALATAN PELABUHAN, ALUR MEMPERLANCAR ANGKUTAN LAUT. PELAYARAN DAN KOLAM PELABUHAN SERTA PENGAWASAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN DAN PENILIKAN KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN g PELAKSANAAN PEMERIKSAAN NAUTIS, TEKNIS, RADIO, PERALATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN, PEMBANGUNAN DAN PEROMBAKAN KAPAL SERTA VERIFIKASI MANAGEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PENERTIBAN SERTIFIKASI SURAT KEBANGSAAN DAN HIPOTEK KAPAL. h PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN STATUS HUKUM KAPAL, SURAT KEBANGSAAN KAPAL DAN HIPOTEK KAPAL SERTA PENGURUSAN DOKUMEN PELAUT, PENYIJILAN AWAK KAPAL DAN PENERBITAN SERTIFIKASI, SURAT KEBANGSAAN DAN HIPOTEK KAPAL i PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DAN KERUMAHTANGGAAN
- 4. WHAT IS PORTSTATE CONTROL • AN INSPECTION • OF A FOREIGN SHIP • BY AN OFFICER DULY AUTHORIZED BY THE GOVERNMENT • TO VERIFY COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL CONVENTION REQUIREMENTS • AND • IF NECESSARY, TO TAKE STEPS TO ENSURE THE SHIP COMPLIES WITH THE CONVENTION REQUIREMENTS
- 5. APAKAH PORT STATECONTROL ? • SUATU KEGIATAN PEMERIKSAAN TERHADAP SUATU KAPAL BERBENDERA ASING OLEH PETUGAS YANG DITUNJUK DAN DIBERI BERI HAK OLEH PEMERINTAH UNTUK MEMVERIFIKASI KEADAAN KAPAL DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN KONVENSI INTERNASIONAL • DAN JIKA DIPERLUKAN, • DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN KAPAL TERSEBUT AMAN SERTA MEMENUHI PERSYARATAN KONVENSI
- 6. PROSEDUR PEMERIKSAAN KAPALASING OLEH PSCO PEMERIKSAAN KAPAL TIDAK ADA TEMUAN FORM A DIKELUARKAN OLEH PSC KEKURANGAN TEMUAN KEKURANGAN FORM A & FORM B KAPAL BERLAYAR MINOR MAJOR FORM C LANGSUNG DIPERBAIKI KAPAL DITAHAN ** DIPERBAIKI DIPELABUHAN DIPERBAIKI DIPELABUHAN BERIKUT BERIKUT DIPERBAIKI PERIKSA ULANG PERIKSA ULANG KAPAL BERLAYAR PUNGUTAN US$250 * * KM 36 Tahun 2000 Bab III Pasal 18 & PUP 8 PP No 14 Tahun 2000 ** Negara Pantai, Negara Pelabuhan, PSCO setempat dan badan-badan terkait di informasikan
- 7. LATAR BELAKANG PSC MEMBANTU NEGARA BENDERA UNTUK MENJAMIN BAHWA KAPALNYA AMAN UNTUK DIOPERASIKAN DAN BERLAYAR SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN BAHAYA BAGI JIWA MANUSIA & LINGKUNGAN MARITIM
- 8. KEWAJIBAN NEGARA PELABUHAN MASIH DIKETEMUKANNYA KAPAL-KAPAL BERBENDERA ASING YANG BEROPERASI DARI DAN KE PELABUHAN TANJUNG PRIOK YANG SECARA SUBSTANSI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL, SOLAS DLL. KEWAJIBAN DARI NEGARA PELABUHAN UNTUK MELINDUNGI PELABUHANNYA DARI PENGOPERASIAN KAPAL ASING YANG TIDAK AMAN. NEGARA PELABUHAN BERHAK MENOLAK MASUKNYA KAPAL ASING YANG DAPAT MENGANCAM KESELAMATAN ORANG DAN LINGKUNGANNYA
- 9. INDONESIA ISSUE IMO BAHWA FAKTA TERAKHIR YANG DIYAKINI OLEH TOKYO MOU SALAH SATUNYA ANGGOTA INDONESIA BELUM MENJALANKAN PORT STATE CONTROL SECARA EFEKTIF & BENAR
- 10. DASAR HUKUM PERATURANINTERNATIONAL SOLAS 74 & PROTOKOL 1988 (S74C1.19 – S74 C11 REG4 ) LOAD LINE 1966 & PROTOKOL ARTICLE 21 STCW 78 & AMMEND 1995 ARTICLE 10 MARPOL 73/78 TMS 1969 ILO CONVENTION No 147
- 11. PERATURAN NASIONAL UU No17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN SYAHBANDAR BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING DI PELABUHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- 12. DEFINISI KESELAMATAN DAN KEAMANANPELAYARAN ADALAH SUATU KEADAAN TERPENUHINYA PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN YANG MENYANGKUT ANGKUTAN DI PERAIRAN, KEPELABUHANAN, DAN LINGKUNGAN MARITIM
- 13. DEFINISI • CLEAR GROUND : BUKTI-BUKTI BAHWA KAPAL, PERLENGKAPAN, DAN KRU-NYA SECARA SUBSTANSI TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN DALAM KONVENSI, NAKHODA ATAU KRU KAPAL TIDAK FAMILIAR DENGAN PROSEDUR UTAMA TENTANG KESELAMATAN KAPAL ATAU PENCEGAHAN POLUSI • DEFICIENCY : SUATU KONDISI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN KONVENSI TERTENTU
- 14. DEFINISI • DETENTION: TINDAKANYANG DIAMBIL OLEH NEGARA PANTAI, JIKA KONDISI KAPAL & KRU TIDAK SESUAI DENGAN KONVENSI. MEMASTIKAN KAPAL TIDAK BERLAYAR SAMPAI MEMASTIKAN KAPAL BERLAYAR TIDAK MEMBAHAYAKAN KAPAL DAN ORANG ATAU LINGKUNGAN MARITIM. TINDAKAN TERSEBUT DIAMBIL DENGAN ATAU TANPA MENGGANGGU OPERASIONAL KAPAL.
- 15. DEFINISI • INSPECTION: KUNJUNGAN KE KAPAL UNTUK MENGECEK KEABSAHAN SERTIFIKAT DAN DOKUMEN LAIN, SERTA KONDISI KESELURUHAN KAPAL, PERLENGKAPAN DAN KRU-NYA. • MORE DETAILED INSPECTION: PEMERIKSAAN DILAKUKAN BILA ADA CLEAR GROUND BAHWA KONDISI KAPAL, PERLENGKAPAN, ATAU KRU-NYA TIDAK SESUAI DENGAN YANG DISEBUTKAN DALAM SERTIFIKAT.
- 16. D E FI N I S I • PORT STATE CONTROL OFFICER (PSCO): ORANG YANG DIBERI HAK OLEH PIHAK BERWENANG (MARAD)UNTUK MELAKSANAKAN INSPEKSI PENGAWASAN NEGARA PANTAI DAN BERTANGGUNG JAWAB KE PARTY. • RECOGNIZED ORGANIZATION: ORGANISASI YANG MEMENUHI KRITERIA SESUAI DENGAN RESOLUSI A.739(18) DAN TELAH DIANGKAT SEBAGAI PERWAKILAN OLEH MARAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN SERTIFIKASI.
- 17. DEFINISI • SUBSTANDARD SHIP: SEBUAH KAPAL DENGAN LAMBUNG, PERMESINAN, PERLENGKAPAN ATAU KESELAMATAN OPERASINYA DIBAWAH STANDAR YANG DIPERSYARATKAN OLEH KONVENSI ATAU KRU-NYA TIDAK SESUAI DENGAN SAFE MANNING DOCUMENT
- 19. ALUR PEMERIKSAAN KAPALOLEH PSCO TANPA KEKURANGAN KAPAL BERLAYAR DENGAN KEKURANGAN PEMERIKSAAN KAPAL OLEH PSCO PERBAIKAN OLEH KAPAL KAPAL DITAHAN PERBAIKAN OLEH DOK
- 20. PORT STATE NO PORT CLEARENCE INSPECTION DEFICIENCY NO CHARGES MAJOR ACTION TAKEN DEFICIENCY 15 (next port) WITH 16 (within 14 days) DEFICIENCY 17 (Before sailing) MINOR 30 (ship detained) DEFICIENCY DAPAT PORT MENGHARUSKAN DIPERBAIKI CLEARENCE RE – INSPECTION PROCEED TO SEA PUP 8 US$250 MASUK DOK PERBAIKAN/ PEMBERITAHUAN KEPADA : DOK TERDEKAT NEGARA BENDERA KELAS TOKYO-MOU DETAINABLE DEFICIENCY PORT AUTHORITY (DAPAT MENUNDA BERLAYAR)
- 21. MENGAPA KAPAL DITAHANOLEH PSCO ? JIKA SECARA SUBSTANSIAL KEKURANGAN YANG MENJADI TEMUAN DAPAT MENGANCAM TERHADAP : KESELAMATAN OPERASIONAL KAPAL KESELAMATAN AWAK KAPAL KESELAMATAN LINGKUNGAN MARITIME
- 22. KEWENANGAN PSCO UNTUKMELAKUKAN : 1. INSPEKSI 2. PENILAIAN 3. KEPUTUSAN ; A. KAPAL PROCEED TO SEA (BERLAYAR) B. REPAIR AT DOCK YARD (DITUNDA)
- 23. KEWENANGAN PSCO (SAAT KAPAL DI TEMUKAN DETAINABLE) • MENUNDA PELAYARAN SAMPAI PERSYARATAN KONVENSI TERPENUHI • MEMERINTAHKAN KAPAL UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN BONGKAR MUAT • MEMERINTAHKAN KAPAL UNTUK DOK GUNA MELAKSANAKAN PERBAIKAN • MENGIZINKAN KAPAL MENUJU PELABUHAN TERDEKAT YANG MEMILIKI FASILITAS UNTUK MELAKSANAKAN PERBAIKAN JIKA DIPELABUHAN PERTAMA TIDAK TERSEDIA FASILITAS YANG DIBUTUHKAN
- 24. INSPEKSI NEGARA PELABUHAN PARTIES (NEGARA PELABUHAN) BOLEH MELAKSANAKAN INSPEKSI TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING. INSPEKSI DILAKUKAN ATAS DASAR : INISIATIF NEGARA ANGGOTA (PARTY); PERMINTAAN ATAU INFORMASI MENGENAI SEBUAH KAPAL OLEH NEGARA ANGGOTA LAINNYA; INFORMASI MENGENAI KAPAL OLEH KRU, LEMBAGA PROFESI, ASOSIASI, PERSATUAN PERDAGANGAN, ATAU INDIVIDU LAINNYA YANG BERKEPENTINGAN DENGAN KESELAMATAN KAPAL, KRU, PENUMPANG, ATAU PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
- 25. INSPEKSI NEGARA PELABUHAN •SEMUA USAHA HARUS DIJALANKAN UNTUK MENGHINDARI PENAHANAN DAN PENUNDAAN YANG TIDAK PERLU/WAJAR. • JIKA KAPAL DITAHAN ATAU DITUNDA SECARA TIDAK WAJAR, MAKA BERHAK UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI.
- 26. PROFESIONALISME PSCO • PEMERIKSAAN NEGARA PANTAI HANYA BOLEH DILAKUKAN OLEH PSCO YANG BERKUALITAS. • TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN KOMERSIAL BAIK DI PELABUHAN MAUPUN DIKAPAL, MESKIPUN DIBAWAH ORGANISASI YANG DITUNJUK. • MEMILIKI IDENTITAS YANG JELAS DAN DIBERI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN.
- 27. KUALIFIKASI PSCO • MEMILIKI PENGALAMAN PORT STATE SURVEYOR YANG BERKUALITAS. • DAPAT BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGRIS DENGAN AWAK KAPAL YANG BERWENANG. • PELATIHAN PSCO, DENGAN MENGGUNAKAN IMO MODEL COURSE FOR PSC. • KUALIFIKASI NAKHODA ATAU KKM DENGAN PENGALAMAN YANG CUKUP • SEMINAR SECARA PERIODIK UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN PARA PSCO
- 28. SURVEY DAN INSPEKSI SURVEYDAN INSPEKSI OLEH INSPEKTOR YANG DIANGKAT ATAU ORGANISASI YANG DIAKUI, MAKA NEGARA BENDERA HARUS MEWASPADAI BAHWA KAPALNYA DAPAT DIPERIKSA OLEH NEGARA PELABUHAN (TERMASUK NAIK KAPAL, INSPEKSI, TINDAKAN PERBAIKAN, KEMUNGKINAN PENAHANAN KAPAL OLEH HANYA SEORANG PSCO).
- 29. INSPEKSI NEGARA PELABUHAN CLEAR GROUND ADALAH INSPEKSI YANG LEBIH DETAIL TERMASUK: • KESAN DAN PENGAMATAN UMUM PSCO BAHWA LAMBUNG DAN BANGUNAN KAPAL TIDAK LAYAK DAN AKAN MEMBAHAYAKAN TERHADAP KEDAP AIR ATAU CUACA. • KESAN DAN PENGAMATAN UMUM PSCO BAHWA ADANYA DEFISIENSI TERHADAP KESELAMATAN, PENCEGAHAN PENCEMARAN ATAU PERLENGKAPAN NAVIGASI.
- 30. INSPEKSI NEGARA PELABUHAN CLEARGROUND ADALAH INSPEKSI YANG LEBIH DETAIL TERMASUK: • TIDAK ADANYA PERLENGKAPAN ATAU SUSUNAN UTAMA YAND DINYATAKAN KONVENSI, • BUKTI DARI REVIEW BAHWA SERTIFIKAT NYATA2 TIDAK SAH, • BUKTI BAHWA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIKAPAL, TIDAK LENGKAP, TIDAK TERJAGA ATAU SALAH MENJAGA.
- 31. INSPEKSI NEGARA PELABUHAN CLEARGROUND ADALAH INSPEKSI YANG LEBIH DETAIL TERMASUK: • PEMANCARAN DARI BERITA BAHAYA PALSU TIDAK DIIKUTI DENGAN PROSEDUR PEMBATALAN YANG BENAR. • MENERIMA LAPORAN ATAU KOMPLAIN YANG BERISI INFORMASI BAHWA KAPAL DIBAWAH STANDAR.
- 32. INSPEKSI NEGARA PELABUHAN CLEARGROUND ADALAH INSPEKSI YANG LEBIH DETAIL TERMASUK : • INFORMASI ATAU BUKTI BAHWA NAKHODA ATAU KRU KAPAL TIDAK MENGUASAI OPERASIONAL UTAMA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESELAMATAN, PENCEMARAN, ATAU OPERASIONAL TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN. • INDIKASI BAHWA POSISI KUNCI AWAK KAPAL TIDAK DAPAT BERKOMUNIKASI SATU SAMA LAIN ATAU DENGAN YANG LAIN.