Mata kuliah Wawasan Kemaritiman membahas berbagai topik terkait kemaritiman Indonesia, meliputi definisi dan sejarah kemaritiman, aspek sosial budaya dan ekonomi maritim, zona ekonomi eksklusif, lingkungan maritim, ilmu dan teknologi maritim, potensi dan mitigasi bencana laut, pelayaran dan perikanan, pertahanan dan keamanan maritim, serta konsep negara maritim. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemah

1. 1
Pokok-Pokok Pengajaran Mata Kuliah
Wawasan Kemaritiman (UHO
6207)
Presentasi dalam rapat koordinasi Tim Penyusun Materi
Kuliah dengan Tim Pengampu Mata Kuliah Wawasan
Kemaritiman (Ketua Tim Penyusun: Prof. La Sara,
Ph.D)
Ra bu, 1 9 Fe brua ri 2 0 1 4

2. Pengertian:
Kemaritiman ≠ Kelautan ≠ Bahari
Maritim = maritime (bahasa Inggris) = berarti navigasi, maritim
atau bahari.
Pemahaman maritim = segala aktivitas pelayaran dan
perniagaan/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau
disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa
maritim adalah berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan
pelayaran perdagangan laut. Pengertian kemaritiman yang selama
ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan
di laut yang berhubungandengan pelayaran dan perdagangan,
sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi
atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman.
2

3. Dalam arti lain kemaritiman lebih sempit ruang lingkupnya,
karena berkenaan dengan PELAYARAN dan
PERDAGANGAN LAUT.
Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman berdasarkan
terminologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut,
pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di
mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti penangkapan,
pariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan.
3

4. LAUT = merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di
permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua
dengan benua, misalnya Laut Jawa, dan Laut Merah.
LAUTAN = Samudera = Ocean (bahasa Inggris) - merupakan
laut yang luas sekali, seperti Lautan Atlantik - Atlantic Ocean
- Samudera Atlantik, Lautan Pasifik – Pacific Ocean -
Samudera Pasifik.
4

5. Dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, tidak
memberikan definisi tentang LAUT atau “SEA” secara
jelas.
Tetapi definisi LAUT mencakup pengertian sangat luas,
seperti SEA BED and SUBSOIL, collisions at sea
‘ocean’ (misalnya Ocean floor, ocean space,
oceanography, oceanology), MARINE (misalnya,
MARINE activities, MARINE scientific research, MARINE
environment, MARINE life, MARINE mammals, MARINE
transmissions), MARITIME (misalnya MARITIME
casualty, MARITIME traffic), COAST (misalnya
COASTAL states, opposite or adjacent COASTS).
5

6. Istilah KELAUTAN dipakai karena istilah ini lebih luas
dan bersifat publik dari pada sekedar menggunakan
istilah KEMARITIMAN, sehingga pengertian kelautan.
Laut dan KELAUTAN dalam kamus tersebut tidak
menunjuk kepada Konvensi PBB tentang hukum Laut
1982 (UNCLOS).
Secara terminologi pengertian KELAUTAN mencakup
aspek yang sangat luas yaitu termasuk ruang/wilayah
udara di atas permukaan air laut, pelagik (dari
permukaan sampai 200 m kolom air), mesopelagik
(pelagik sampai kedalaman 500m), abisal (kedalaman
500 – 700 m) hingga mencapai dasar laut (under the
sea)yang dikenal sebagai landas kontinen.
6

7. Tujuan Instruksional Umum:
Membekali mahasiswa untuk mengerti
tentang kemaritiman dan aspek-aspek
berkaitan dengannya meliputi sejarah, nilai
ekonomi, sosial budaya maritim,
pertahanan dan keamanan, sumberdaya
hayati, sain dan teknologi maritim,
ancaman dan pencemaran, bencana dan
mitigasi.
7

8. Ruang Lingkup, Pokok Bahasan dan Ruang Lingkup
Mata Kuliah Wawasan Kemaritiman
8
No. Kuliah Pokok Bahasan Ruang Lingkup
1. I. Pengantar: Penjelasan
Silabus Mata Kuliah
1. Penjelasan Umum (tatib dan
kontrak)
2. Silabus
3. Deskripsi Mata Kuliah dan SAP
2. II. Defenisi Maritim,
Kepulauan dan
Nusantara
1. Maritim dan Kemaritiman
2. Negara Kepulauan
3. Definisi Nusantara;
3. III. Sejarah Kemaritiman
Indonesia1)
1. Bukti Sejarah
2. Bukti Arkeologis
4. IV. Aspek Sosial dan
Budaya Maritim2)
1. Peradaban Maritim;
2. Sumberaya Manusia;
3. Masyarakat Pesisir.
5. V. Ekonomi Maritim3) 1. Industri dan Jasa Sumberdaya
Maritim
2. Potensi Sumberdaya Perikanan

9. 9
No. Kuliah Pokok Bahasan Ruang Lingkup
7. VII Zona Ekonomi Eksklusif4) 1. Pengertian Zona Ekonomi
Eksklusif
2. Cakupan Zona Ekonomi Eksklusif
3. Hak dan Kewajiban Negara di
ZEE
8. VIII. UJIAN TENGAH
SEMESTER
9. IX. Lingkungan Maritim5) 1. Ekosistem di Laut
2. Pemanfaatan Lingkungan Maritim
10. X. Ilmu dan Teknologi
Maritim6)
1. Pengenalan Teknologi Bidang
Maritim
2. Potensi dan Tantangan Riset
Maritim
3. Riset Laut Ilegal
11. XI. Potensi dan Mitigasi
Bencana Di Laut7)
1. Potensi Bencana Di Laut
2. Mitigas Bencana
12. XII. Pelayaran dan Aktivitas
Kenelayanan8)
1. Pengertian Hak Pelayaran
2. Kenelayanan; Hak-hak di berbagai
zona maritim.

10. No. Kuliah Pokok Bahasan Ruang Lingkup
14. XIV Pertahanan dan
10
Keamanan Maritim10)
1. Batas Maritim
2. Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI)
3. Sengketa Laut Internasional
15. XV Negara Maritim11) 1. Konsep Negara Maritim;
2. Syarat-syarat Negara Maritim;
3. Peran Indonesia;
4. Pengaturan Negara Maritim.
16. XVI UJIAN AKHIR
SEMESTER

11. 1) Sejarah Maritim Indonesia:
Pengelompokan periodik sebagai berikut:
1. Zaman Kolonial Belanda (3,5 abad)
2. Tahun-tahun terakhir zaman kolonial
3. Selama penjajahan Jepang (3,5 tahun)
4. Awal Proklamasi Kemerdekaan NKRI
5. Masa Reformasi.
11

12. 2) Aspek Sosial dan Budaya Maritim:
•Membangun Budaya Maritim dan Kearifan
Lokal di Indonesia: Perspektif TNI Angkatan
Laut (Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E.)
•Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan
Keamanan Indonesia
12

13. 3) Ekonomi Maritim:
•Membangun negara maritime dalam Perspektif Ekonomi,
Sosbudpolhan.
Oleh: Prof. DR. Dimyati Hartono, SH
•IUU Fishing dan Peraturannya
•UU RI No. 31 Tahun 2004 dan UU RI No. 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan
•Analisis Ekonomi Kelautan dan Arah Kebijakan
Pengembangan
Jasa Kelautan (Oleh: Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo
Kusumastanto, MS)
•Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia – Univ. Maritim Raja Ali
Haji
•Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Mendukung
Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia
13

14. 4) Zona Ekonomi Eksklusif:
•Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983
tentang ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA
•PP RI No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan
Sumberdaya Alam Hayati Di ZEE Indonesia
•Batas ZEE, Laut Teritorial, dan Landas Kontinen
14

15. 5) Lingkungan Maritim:
•PP No.21 tahun 2010 tentang Perlindungan
Lingkungan Maritim.
•Produk-Produk dari International Maritime
Organization
15

16. 6) Ilmu dan Teknologi Maritim:
•Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan,
Perikanan dan Perhubungan Laut Dalam Abad
XXI (Oleh Prof. Tridoyo Kusumastanto)
16

17. 7) Potensi dan Mitigasi Bencana di Laut:
•Potensi Bencana: Tsunami, Earth quake,
Gelombang, Badai, Topan, dll
•Mitigasi Bencana?
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya
untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana.
•Prosedur Mitigasi
•UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan PPK 17

18. 8) Pelayaran dan Aktivitas Kenelayanan:
•IMI – Indonesia Maritime Institute
9) Polusi Laut (Marine Pollution):
•PP No.21 tahun 2010 tentang Perlindungan
Lingkungan Maritim.
•Pencemaran Laut
•Dampak Pencemaran Lingkungan Laut
(Kegiatan Pertambangan) Terhadap Nelayan
Tradisional
18

19. 10) Pertahanan dan Keamanan Maritim:
•Konsep Negara Maritim dan Ketahanan
Nasional
•Indonesia Negara Maritim (Oleh: Karya
Wahono, SK., 2009). Penerbit Teraju, Jakarta.
19

20. 11) Negara Maritim:
Aspek Internasional dan Regional
Perubahan-perubahan yang cukup berarti dan
berdampak langsung pada pola pengelolaan
sistem kemaritiman di seluruh nusantara,
sebagai konsekuensi logis suatu Negara Maritim.
20

21. Indonesia dengan predikat negara maritimnya
yang telah meratifikasi berbagai ketentuan-ketentuan
internasional (IMO, WHO, ILO, WTO,
dan lain-lain). Dalam mengimplementasikan
ketentuan-ketentuan internasional tersebut di
atas, kita juga secara simultan harus beradaptasi
di dalam era globalisasi ekonomi, dan
pemberlakuan AFTA/Asean Free Trade Area
pada Januari 2002, termasuk sektor maritimnya.
Ketentuan-ketentuan internasional mutlak segera
kita tindak-lanjuti serta yang berfokus
kemaritiman adalah ketentuan IMO.
21

22. Produk IMO yang dimaksud antara lain:
•Solas/Safety of Life at Sea
•GMDSS/Global Maritime Distress Signal System
•ISM Code/International Safety Management
Code
•STCW/Standard of Training Certification and
Watch Keeping for Seafaers
•ISPS Code/International Ship and Port Security
Code
22

23. Aspek Nasional
UU No. 22 Tahun 1999 (dirubah menjadi UU
No.32 tahun 2004) - pemberian kewenangan
yang lebih luas kepada Pemda, dan diikuti
dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang
perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, yang ternyata masih
'debatable' walaupun euforia OTDA (Otonomi
Daerah) cukup tinggi. Hal ini membuat wilayah
perairan dan teritorial kita secara internal dalam
kerangka NKRI terkesan skeptis dan
ambivalency, bahkan tidak sesuai dengan fungsi
lautan yang berdimensi universal.
23

24. Demikian……
Mohon maaf jika masing-masing dosen harus
berusaha mencari literatur sendiri berkaitan
dengan pokok bahasan Mata Kuliah ini.
24