Public Servant Ethics

1. Konsepsi RUUKonsepsi RUU Etika PeEtika Penyelenggara Negaranyelenggara Negara
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
0816968367
deddys@bappenasgo.id
Staf Ahli Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2014
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

2. 1. Ihwal apa yang baik dan apa yang buruk dan
ihwal hak dan kewajiban moral;
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan
dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut
suatu golongan atau masyarakat.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008)
Pengertian Etika

3. “…. Moral (ethical) is normative. Normative
statements refer to what is believed to be good or
bad, they are value judgments …. They state what
one believes to be good and what ought to be,
not what (it) is.”
(John O’Manique)
Etika

4. Tingkatan BudayaTingkatan Budaya
Abstrak
Kongkrit
Etika Hakekatnya Menerapkan
Nilai Dalam Hukum/Peraturan
(TWW Utomo, 2011)

5. 1. Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif
dan efisien
2. Untuk mencegah penyalah gunaan sumber daya
negara bagi kepentingan pribadi atau golongan
3. Untuk mendorong pengutamaan kepentingan
masyarakat daripada kepentingan pribadi atau
golongan
Kegunaan Etika Dalam
Penyelenggaraan Negara

6. Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif,
Legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
(UU 28 Tahun 1999)
Siapa Penyelenggara Negara

7. 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok
Reformasi Pembangunan dalam Rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional Sebagai Haluan Negara
2. Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional
3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika
Kehidupan Berbangsa
4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan KKN
Amanat Penerapan Etika

8. 1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan
yg bersumber dari ajaran agama, khususnya yg
bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai
acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan
bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.
2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa
mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan,
sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap
toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga
kehormatan serta martabat diri sebagai warga
bangsa.
Dimensi Penerapan Etika
(Tap MPR No. VI/2001)

9. Budaya dan Etika
BUDAYA
(Culture)
ESTETIKAETIKALOGIKA
Ilmu
Pengetahuan
Norma Seni
Pribadi Antar Pribadi
Religi Kesusilaan Kesopanan Hukum
Perilaku
Penyelenggara Negara
dan
Masyarakat
(Agus Brotosusilo, 2011)

10.  Kejujuran;
 Transparansi;
 Tepat Janji;
 Taat Aturan;
 Keadilan;
 Kewajaran dan Kepatutan;
 Tanggung Jawab; dan
 Kehati-hatian.
Prinsip Etika

11. Etika tertuang dalam:
1.KUHP (Criminal Law);
2.Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);
 Tap MPR No. VI/2001, tentang Etika
Kehidupan Berbangsa
 PP No. 42/2004, tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
•Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics Legislation).
RUU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA (EPN)?
Penuangan Etika

12. Kenyataan:
•Organisasi memiliki Kode Etik
•Organisasi Profesi memiliki Kode Etik
•Lembaga atau Dewan memiliki Kode Etik
Maka:
RUU EPN seyogyanya berupa rancangan UU FORMIL
Konsepsi RUU EPN

13. Merupakan tata nilai moral dan etika yang berlaku
secara universal sebagai norma dasar yang dihormati
dan dipedomani dalam:
1.Bersikap,
2.Berperilaku,
3.Bertindak, dan
4.Berucap,
bagi penyelenggara negara sesuai perannya dalam
menjalankan aktivitas penyelenggaraan negara.
Prinsip Dasar EPN

14. 1. Ketentuan Umum
2. Prinsip Etika dan Penerapannya
3. Pembuatan Kode Etik pada Setiap Lembaga
4. Majelis Penegak Kode Etik pada Setiap Lembaga
5. Tata Cara Penegakan Kode Etik
6. Sanksi menurut Kode Etik Masing-Masing Lembaga
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
9. Penjelasan
Outline RUU EPN

15. MEMBENTUK
MAJELIS
PENEGAK
KODE ETIK
MENYUSUN
KODE ETIK
RUU EPN
Konsepsi RUU EPN
PENEGAKAN
KODE ETIK
LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA

16. Penutup
Dengan penegakkan Etika (baik yang tertuang dalam
peraturan perundangan atau yang berupa nilai-nilai dalam
masyarakat) maka akan tercipta integritas dalam
penyelenggaraan negara
Dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas
tinggi, maka cita-cita bangsa bernegara dapat segera
terwujud

17. Terima Kasih