Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara Indonesia. Ia meninjau pengertian administrasi negara dari dua perspektif dan membahas berbagai bentuk perbuatan pemerintah, sumber hukum administrasi negara, serta syarat agar suatu ketetapan dianggap sah menurut hukum."
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum administrasi negara yang terdiri dari sumber hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional. Sumber hukum terbagi menjadi sumber hukum materiil yang berasal dari faktor-faktor sejarah, sosiologis, dan filsafat, serta sumber hukum formil yang berasal dari undang-undang, praktik hukum, yurisprudens
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara Indonesia. Ia meninjau pengertian administrasi negara dari dua perspektif dan membahas berbagai bentuk perbuatan pemerintah, sumber hukum administrasi negara, serta syarat agar suatu ketetapan dianggap sah menurut hukum."
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum administrasi negara yang terdiri dari sumber hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional. Sumber hukum terbagi menjadi sumber hukum materiil yang berasal dari faktor-faktor sejarah, sosiologis, dan filsafat, serta sumber hukum formil yang berasal dari undang-undang, praktik hukum, yurisprudens
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Dokumen ini membahas tentang konsultasi dan penyuluhan hukum oleh Tim Bankum Desa, termasuk pengertian, prinsip, mekanisme pelaksanaan, dan kerjasama dengan pihak lain seperti OBH. Tim Bankum Desa bertugas memberikan pertimbangan hukum, sosialisasi hukum, dan dukungan dana untuk penanganan kasus masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk pengertian otonomi daerah, daerah yang diberi otonomi khusus seperti DKI Jakarta dan Provinsi Papua, serta daerah istimewa seperti Aceh dan DIY. Juga dibahas mengenai perangkat daerah, DPRD, proses pemilihan kepala daerah, peraturan daerah, keuangan daerah, dan hubungan
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Dokumen ini membahas tentang konsultasi dan penyuluhan hukum oleh Tim Bankum Desa, termasuk pengertian, prinsip, mekanisme pelaksanaan, dan kerjasama dengan pihak lain seperti OBH. Tim Bankum Desa bertugas memberikan pertimbangan hukum, sosialisasi hukum, dan dukungan dana untuk penanganan kasus masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk pengertian otonomi daerah, daerah yang diberi otonomi khusus seperti DKI Jakarta dan Provinsi Papua, serta daerah istimewa seperti Aceh dan DIY. Juga dibahas mengenai perangkat daerah, DPRD, proses pemilihan kepala daerah, peraturan daerah, keuangan daerah, dan hubungan
Dokumen tersebut membahas konsep dasar administrasi pemerintahan daerah, termasuk pengertian administrasi, administrasi pemerintah, administrasi pemerintahan daerah, pemerintah, pemerintahan, landasan pembentukan pemerintahan daerah, kegiatan administrasi pemerintahan daerah, dan ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dokumen juga menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia serta dampak positif
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat meskipun pelaksanaannya masih jauh dari harapan;
3. Otonomi daerah juga memunculkan
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, pengertian, azas, syarat pembentukan, dampak, wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta fungsi DPRD dalam otonomi daerah.
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Konsep otonomi daerah memberikan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efisiensi pemerintahan. Daerah otonom berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
1. Konsep Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
(Desa) dalam NKRI
Oleh kelompok 3:
1. Ardi Wilangga (2030711021)
2. Maulana Sidiq (2030711026)
3. Frisda Amelia (2030711034)
4. Nesya Nurhalimah (2030711036)
3. Pengertian Kewenangan Pemerintahan
Pada dasarnya wewenang pemerintahan itu
dapat dijabarkan kedalam dua pengertian,
yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu
urusan pemerintahan(dalam arti sempit) dan
sebagai hak untuk dapat secara nyata
mempengaruhi keputusan yang akan diambil
oleh intansi pemerintahan lainnya (dalam arti
luas)
4. — H.D Stoud
“Kewenangan adalah keseluruhan aturan-
aturan yang berasal dari hukum organisasi
pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai
aturan-aturan yang berkenaan dengan
perolehan dan penggunaan wewenang-
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum
publik didalam hubungan hukum publik.”
5. Pembagian Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
Pusat Daerah
WAJIB
Pelayanan dasar, non
pelayanan dasar
PILIHAN
Kelautan & perikanan,
pariwisata, pertanian,
kehutanan, energi &
sumber daya mineral,
perdagangan, industri,
transmigrasi
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Moneter dan fiskal
moneter
5. Yustisi
6. agama
7. Kewenangan Pemerintah Pusat
menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 10
1. Urusan Politik Luar Negeri
2. Urusan Pertahanan
3. Urusan Keamanan
4. Urusan Yustisi
5. Urusan Moneter dan fiskal
6. Urusan Agama
8. ● Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan pejabat
setingkat Menteri merupakan penyelenggara
pemerintahan pusat dan berpusat di ibu kota
negara.
● Fungsi Legislatif dijalankan oleh MPR, DPR, DPD
● Fungsi Eksekutif dijalankan oleh Presiden dan
wakil presiden dan para Menteri kabinet
● Fungsi yudikatif dijalankan oleh MA dan MK
Penyelenggaraan Pemerintah Pusat
10. (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang
lain.
(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi
tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional
Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah
11. Kewenangan
Pemerintah Daerah
- Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
- Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
Gubernur selaku Wakil Pemerintahan
- Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah
atau desa berdasarkan asas tugas
- Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan
prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang
didesentralisasikan
12. 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati,
Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah
2. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD, Kepala
Dearah, perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas dan
Lembaga Teknis dipimpin oleh Kepala badan,
Kepala Kantor.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Pemerintahan Desa atau
disebut juga Pemdes adalah
lembaga pemerintah yang
bertugas mengelola wilayah
tingkat desa.
Pemerintahan Desa
14. 01
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul. Seperti (Tanah kas
desa, kelembagaan
masyarakat)
03
Kewenangan yang
ditugaskan pemerintah,
pemerintah Prov,
Pemerintah Kab / Kota
02
Kewenangan lokal
berskala desa. Seperti
(pasar desa, saluran
irigasi, jalan desa)
04
Kewenangan lainnya yang
ditugaskan Pemerintah,
Pemerintah Prov,
Pemerintah Kab / Kota
sesuai perturan
perundangan
Kewenangan Pemerintah Desa
15. 1. Pemerintah Desa diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa
2. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa
dan Perangkat Desa
3. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa,
Pelaksana Kewilayahan dan Perangkat
Teknis
Penyelenggaraan Pemerintah Desa
16. Distribusi kewenangan mengacu pada kriteria
berikut:
Exsternalitas
Unit pemerintahan yang terkena dampak
langsung dari pelaksanaan urusan pemerintahan
Akuntabilitas
Urusan lokal akan menjadi kewajiban Kab / Kota
untuk mempertanggung jawabkan dampaknya.
Urusan regional akan menjadi tanggungjawab
Provinsi dan urusan nasional akan menjadi
tanggungjawab Pemerintah Pusat
Efisiensi
Pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk
kesejahteraan rakyat
17. - Pemerintah Pusat memegang kewenangan penuh dalam
pemerintahan otonominya
- Pemerintah daerah tidak bisa ikut campur dengan urusan
politik pemerintah pusat atau pemerintah daerah hanya
bisa mengatur kewenangannya di suatu daerah yang ia
kuasai
Perbedaan Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Hubungan Pusat-Daerah
2
3
Desentralisasi
Sesuatu yang terlepas
dari pusat
Administrasi
Desentralisation
Pelaksaan kebijakan yang
melibatkan sejumlah aspek
untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien
Political
Desentralisation
Melimpahkan
kewenangan
pengambilan keputusan
kepada tingkat yang lebih
rendah
1