Dokumen tersebut membahas tentang etika humas dalam pemerintahan. Menguraikan pengertian, peran, tugas, fungsi, dan tujuan humas pemerintah serta hubungannya dengan media massa. Juga membahas kode etik humas pemerintah dan contoh studi kasus tentang tuduhan kebohongan pemerintah oleh tokoh lintas agama.

1. Etika Humas dalam
Pemerintahan
DISUSUN OLEH :
NUR OKTARIANDIKA N (09.05.311.00041)
ROHMAH SUCI H (09.05.311.00020)
ZIYA IBRIZAH (09.05.311.00054)
R. ALFIAN AP (09.05.311.00077)
ANUGRAH MISMA B. (09.05.311.00074) HAFIDLATUL
FAUZUNA (09.05.311.00077)

2. A. PENGERTIAN HUMAS PEMERINTAH
Humas Pemerintah Secara garis besar dapat
diartikan sebagai sebuah instansi dalam sebuah
pemerintahan yang melakukan segenap tindakan
dalam usaha membina hubungan yang harmonis
dengan khalayak internal dan ekstenal dan
membina martabat instansi/ pemerintahan dalam
pandangan khalayak internal dan eksternal guna
memperoleh
pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan
dukungan dari khalayak internal dan eksternal
dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3. B. KEBERADAAN HUMAS DALAM
PEMERINTAHAN
Dalam pemerintah humas sering
disebut sebagai “sekretaris
pers”, DAN bertugas
menginformasikan kepada
publik mengenai aktifitas yang
dilakukan pemerintah dan
pejabat-pejabat yang ada di
lingkungan pemerintahan.

4. C. TUGAS HUMAS PEMERINTAH
1. Mengamati dan mempelajari tentang
hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang
terdapat dalam masyarakat (learning about public
desires and aspiration).
2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan
kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam
partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan
pembangunan di berbagai
bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik serta
menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
3. 3. Mempromosikan perkembangan ekonomi, dan
kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa
kepada khalayak di dalam maupun di luar negeri.

5. D. FUNGSI HUMAS PEMERINTAHAN
Untuk memperlancar proses
interaktif positif dan
menyebarluaskan informasi
mengenai publikasi
pembangunan nasional atau
daerah dan propinsi melalui
kerjasama dengan pihak
media massa atau pers.

6. E. TUJUAN HUMAS PEMERINTAH
Menurut Sam Black menyebutkan ada 4 tujuan utama
Humas Pemerintahan daerah yaitu:
 1. To key citizen informed o fthe council’s policy and its day-
by-day activities, (memelihara penduduk agar tahu jelas
mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatan sehari-
hari).
 2. To give theme decisions are by the council; (memberi
kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangan
mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga
mengambil keputusan).
 3. To enlighten citizen them of their right and responsibilities;
(memberikan penerangan kepada apenduduk mengenai cara
pelaksanaan system Pemerintahan daerah dan mengenai hak-
hak dan tanggungjawab mereka.
 4. To promatoe a sense of civic pride (mengembangkan rasa
bangga sebagai warga Negara).

7. F. HUBUNGAN HUMAS PEMERINTAH DENGAN MEDIA
MASSA
 Seorang pranata humas pemerintah harus
membangun Komunikasi Inter Personal
diluar Konteks Profesionalitas. Hal ini
sangat penting dikarenakan Proses
penyelesaian peradilan yang bisa
memakan waktu berbulan - bulan bahkan
bertahun - tahun sehingga Komunikasi
dengan Jurnalis harus terus dijaga dengan
baik.

8. G. KODE ETIK HUMAS
PEMERINTAHAN
1. Kewajiban
2. Larangan
3. Tanggung Jawab
Pengelola/anggota
Kehumasan Pemerintah
4. Hak Jawab dan Hak Koreksi

9. H. CONTOH STUDI KASUS
 Tuduhan Tokoh Lintas Agama Atas Kebohongan
Pemerintah
Sederetan kebohongan pemerintah, menurut tokoh lintas
agama antara lain : soal angka kemiskinan, kebutuhan rakyat,
ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris,
penegakan hak azazi manusia, anggaran pendidikan dan
sejumlah kasus lingkungan, termasuk kasus Lapindo. Melihat
luasnya indikator ini, bisa disimpulkan rapor pemerintah
tentang tatanan kehidupan bermasyarakat hampir semua
merah. Kalau itu benar, tentu ada sebab. Pertanyaannya
kemudian, apakah sebab itu diluar kendali pemerintah. Atau
ketidak berdayaan pemerintah mengendalikan pernyataan
institusinya yang cendrung mengemukan semua
permasalahan masyarakat terkendali dengan baik.

10.  Persoalan yang dikemukakan tokoh lintas agama ini
sangat bersentuhan dengan kinerja aparat pemerintah.
Ada kesan mudahnya memberikan solusi, padahal fakta
di lapangan pelaksanaannya sangat sulit. Ketahanan
pangan misalnya, operasi pasar perlu ditinjau, harapan
masyarakat harga murah benar-benar ter-realisasi tidak
hanya sementara. Sepertinya, operasi pasar tida bisa
dianggap sebagai pemicu untuk mengamankan harga
pasar. Operasi pasar adalah solusi sementara, hanya
untuk membantu masyarakat ekonomi lemah – kadang
dimanfaatkan oleh masayarakat lain. Sebenarnya,
harapan masayarakat sesuai dengan undang-undang,
pengendalian bahan pokok adalah tugas pemerintah.

11. 
Thanks for
attention…
